<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/02/Open-House-MPR-Dery-Ridwansah-4-2886195280.jpeg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan baru, terhadap wilayah yang dipimpinnya. Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan untuk menggratiskan pembayaran pajak dan biaya balik nama bagi kendaraan milik perusahaan swasta dan pemerintah yang masih berplat nomor luar Jabar. Gebrakan ini dikeluarkan Dedi Mulyadi, setelah sebelumnya mengeluarkan kebijakan pemutihan tunggakan pajak kendaraan bagi motor dan mobil bagi warga Jabar, terhitung sejak 20 Maret hingga 30 Juni 2025. "Hari ini ada kabar gembira, bagi warga Jabar, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jabar, mobil-mobilnya beroperasi di Jabar, tapi nomornya masih luar Jabar, baik perorangan maupun perusahaan pemerintah, perusahaan swasta, saya minta mulai hari besok, tanggal 9 April 2025 sampai 30 Juni 2025, segera untuk mutasi, dan di mutasi ini dibebaskan pajaknya yang tahun 2025," kata Dedi Mulyadi sebagaimana dalam unggahan pada akun media sosial Instagram, Selasa (8/4). Dedi menjelaskan, pihaknya menggratiskan biaya pajak dan balik nama bagi kendaraan yang masih berplat nomor luar Jabar pada 2025. "Jadi dari luar daerah Jawa Barat, masuk ke daerah Jawa Barat kemudian pajaknya di bebaskan, tetapi kalau PPN, BPKB, STNK-nya tetap bayar, karena itu bukan ranahnya pemerintah provinsi. Tetapi yang kita bebaskan adalah pajak kendaraan bermotornya dan biaya balik nama kendaraan, itu yang kita bebaskan," ucap Dedi. Dedi meminta pihak perusahaan swasta maupun pemerintah memanfaatkan kebijakan tersebut dengan baik. Ia menyebut, kebijakan itu akan mulai berlaku pada 9 April sampai 30 Juni 2025. "Ini kesempatan mohon dimanfaatkan, karena apa? Jangan sampai, operasinya di Jawa Barat merusak jalan di Jawa Barat, tapi bayar pajaknya di provinsi lain. Pokoknya tanggal 9 April sampai 30 Juni 2025, pajaknya dibebaskan selama setahun 2025," pungkasnya.

Dedi Mulyadi mengumumkan kebijakan gratis pajak dan balik nama kendaraan untuk perusahaan di Jabar, berlaku 9 April hingga 30 Juni 2025.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Kembali Buat Gebrakan, Gratiskan Pembayaran Pajak dan Balik Nama Mobil Perusahaan Swasta dan Pemerintah, Catat Tanggalnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/20250211_181004-1112333619.jpg" alt="Juru bicara KPK, Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK, Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak meminta Tunjangan Hari Raya (THR) ke perusahaan swasta maupun pihak lainnya jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025M. KPK mengingatkan, penyelenggara negara dan ASN harus menjadi teladan bagi masyarakat. "KPK dalam hal ini menghimbau terkait pengendalian gratifikasi, terkait hari raya, bahwa pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/3). "Termasuk melakukan permintaan dana atau hadiah seperti THR atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan atau sesama pegawai negeri atau penyelenggara negara," sambungnya. Hal serupa juga diimbau KPK kepada pimpinan asosiasi, perusahaan, korporasi atau masyarakat agar mengambil langkah pencegahan, dan kepatuhan hukum dengan tidak memberi gratifikasi, suap atau uang pelicin kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. KPK juga mengimbau agar pimpinan, inspektorat ataupun satuan pengawas internal pada masing-masing institusi agar dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap upaya pengendalian gratifikasi terkait Hari Raya. "Hal ini sebagaimana Surat Edaran Ketua KPK Nomor 7 tahun 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya," pungkas Tessa. &nbsp; &nbsp;

KPK mengimbau ASN untuk tidak meminta THR jelang Idul Fitri 2025, agar jadi teladan bagi masyarakat.

KPK Imbau Pejabat hingga ASN Tak Peras Pihak Swasta untuk Beri THR Jelang Hari Raya Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/WhatsApp-Image-2025-02-27-at-124359-PM-1307280554.jpeg" alt="Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho meminta kepada perusahaan swasta memberikan kelonggaran kerja kepada para pegawainya menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah/2025 Masehi. Kebijakan ini demi arus mudik bisa lebih lancar. "Jika banyak perusahaan menerapkannya, dampaknya akan signifikan mengurangi kepadatan arus mudik", ujar Agus kepada wartawan, Jumat (7/3). Agus menyampaikan, ada beberapa tren yang bisa diterapkan di perusahaan swasta untuk mendukung kelancaran mudik. Seperti kelonggaran bagi karyawan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA), mengizinkan karyawan mudik lebih awal tanpa harus mengambil cuti tambahan. Selain itu, bisa juga penerapan sistem shift atau jam kerja lebih fleksibel agar karyawan bisa menghindari puncak arus mudik. Misal, bekerja setengah hari atau bekerja lebih awal dari jadwal normal. Jika memungkinkan, perusahaan bisa memberikan opsi cuti lebih awal bagi karyawan yang mudik ke daerah lebih jauh. Dengan sistem cuti bergilir, kepadatan di jalur mudik bisa lebih terkendali. Jenderal Polri bintang dua ini menuturkan, bantuan transportasi atau fasilitas mudik bersama dari perusahaan bagi karyawan, juga bisa membantu mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan. Jika banyak perusahaan menerapkannya, dampaknya akan signifikan dalam mengurangi kepadatan arus mudik. Di sisi lain, percepatan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta bisa menjadi langkah strategis untuk mendukung kelancaran mudik lebaran. Jika THR diberikan lebih awal, karyawan bisa merencanakan perjalanan mudik dengan lebih baik, termasuk membeli tiket lebih awal atau mengatur perjalanan agar tidak bertumpuk di puncak arus mudik. "Manfaat percepatan pemberian THR juga bisa membantu karyawan merencanakan mudik lebih awal. Dengan THR lebih cepat, karyawan dapat mengatur jadwal keberangkatan sebelum puncak arus mudik, serta dapat mengurangi kepadatan transportasi umum," pungkas Agus.

Agus Suryonugroho meminta kepada perusahaan swasta memberikan kelonggaran kerja kepada para pegawainya menjelang Hari Raya Idulfitri.

Agar Mudik Lebaran Lancar, Polri Minta Perusahaan Swasta Percepat Cairkan THR dan Longgarkan Sistem Kerja Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/DSC02639-1JPG-2865487177.jpg" alt="Pola Raya mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi di kantor pusat dan cabang-cabangnya.&nbsp;(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pola Raya mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi di kantor pusat dan cabang-cabangnya.&nbsp;(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usai di Gedung DPR/MPR, kini&nbsp;tradisi baru mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi dilakukan perusahaan swasta. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperkuat rasa nasionalisme di kalangan karyawan perusahaan swasta. Perusahaan swasta itu adalah Pola Raya Studio, yang bergerak di bidang pembuatan maket. Mereka&nbsp;mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi di kantor pusat dan cabang-cabangnya.&nbsp; Salah satu karyawan Pola Raya Studio, Ravrireira memberikan tanggapan tentang tradisi baru tersebut. &ldquo;Bagi saya, hal sederhana ini bukan hanya memberikan semangat di pagi hari, tetapi juga menciptakan rasa kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sebagai karyawan, kami jadi merasa lebih terhubung dengan nilai-nilai nasionalisme,&rdquo; ungkapnya. Inisiatif ini terinspirasi oleh tradisi serupa yang diterapkan di instansi pemerintah, DPR, dan BUMN. Adapun ide untuk melaksanakan tradisi ini pertama kali dicetuskan oleh Legislator Gerindram Kawendra Lukistian pada awal November 2024. &ldquo;Kami percaya bahwa rasa cinta tanah air bukan hanya tanggung jawab instansi negara, tetapi juga sektor swasta,&rdquo; ujar M. Amin Ahlun Nazar, CEO Pola Raya Studio, dalam keterangan tertulisnya pada Senin (2/12).&nbsp; "Dengan mengumandangkan Indonesia Raya setiap hari, kami ingin mengingatkan seluruh tim akan pentingnya semangat persatuan dan kontribusi kita terhadap bangsa ini, sekecil apapun perannya," jelasnya. Pola Raya Studio diungkapkannya dikenal sebagai perusahaan yang tidak hanya berfokus pada kualitas hasil kerja, tetapi juga pada pembentukan budaya kerja yang kaya akan nilai-nilai positif. Tradisi baru ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan swasta lainnya untuk turut berperan dalam membangun rasa cinta tanah air melalui langkah-langkah sederhana yang bermakna. "Dengan mengumandangkan lagu "Indonesia Raya" setiap pukul 10.00 pagi, Pola Raya Studio sekali lagi membuktikan komitmennya tidak hanya terhadap industri maket, tetapi juga terhadap Indonesia yang lebih maju dan bersatu," jelasnya. &nbsp;

Usai di Gedung DPR/MPR, kini tradisi baru mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi dilakukan perusahaan swasta.

Usai di Gedung DPR, Kini Perusahaan Swasta Kumandangkan Indonesia Raya Setiap Pukul 10 Pagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/03/WhatsApp-Image-2024-01-03-at-203314-2842409982.jpg" alt="Kadispendukcapil Surabaya Eddy Christijanto." width="100%">
<figcaption>Kadispendukcapil Surabaya Eddy Christijanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, terus memasifkan sosialisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sosialisasi bahkan menyasar ke lingkungan sekolah, perbankan, instansi pemerintah, hingga perusahaan swasta. Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, hingga saat ini, aktivasi IKD di Kota Pahlawan mencapai sekitar 188.000 orang. Capaian tersebut dinilai masih sedikit dari jumlah total penduduk Surabaya wajib ber-KTP. &rdquo;Capaian kita 188.000, masih sekitar 8 sekian persen dari jumlah wajib KTP kita. Tampaknya masyarakat masih kurang (aware), karena merasa belum penting,&rdquo; kata Eddy Christijanto, Rabu (3/1). Menurut Eddy, rendahnya minat masyarakat melakukan aktivasi IKD karena belum seluruh institusi memanfaatkan KTP digital tersebut. Pun demikian dengan sektor perbankan dan perusahaan swasta juga belum sepenuhnya menggunakan IKD. &rdquo;Kami juga menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam rangka memaksimalkan potensi aktivasi IKD, seluruh institusi pemerintah dan swasta bisa memanfaatkan ini untuk setiap pelayanan,&rdquo; ujar Eddy Christijanto. &rdquo;Termasuk ketika Imigrasi dan perbankan. Perbankan di Jawa Timur baru Bank Jatim, bank-bank yang lain masih belum memanfaatkan IKD,&rdquo; sambung dia. Menurut Eddy, hal tersebut yang melatarbelakangi minat warga masih rendah untuk melakukan aktivasi IKD. Padahal, selama ini, pihaknya intens melakukan sosialisasi aktivasi IKD ke mal-mal, ruang publik, institusi lain, hingga ke perusahaan-perusahaan swasta. &rdquo;Kita hampir setiap hari sosialisasi, baik itu melalui media sosial kita, maupun datang langsung ke komunitas masyarakat, termasuk media untuk menyosialisasikan terkait IKD,&rdquo; ungkap Eddy Christijanto. Eddy menyebutkan, untuk mengejar target aktivasi IKD, pihaknya menggandeng kepolisian dan perusahaan BUMN di Surabaya. Juga menjajaki kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Kota Pahlawan dalam melakukan aktivasi IKD. &rdquo;Termasuk perusahaan yang memiliki jumlah karyawan banyak. Itu kita minta untuk masuk ke sana melakukan aktivasi IKD,&rdquo; jelas Eddy Christijanto. Akan tetapi, kata dia, hal yang lebih penting lagi adalah Kemendagri juga diharapkan bisa melakukan kerja sama dengan bank-bank. Sebab, selama ini pihaknya menemui kendala karena bank berkantor pusat di Jakarta. &rdquo;Mereka (bank) kami tawari, mereka bilang menunggu pusat. Maksudnya biar ada kerja sama (Kemendagri) dengan (bank) pusat, sehingga nanti seluruh Indonesia persyaratan bisa mentransformasikan dari KTP fisik ke digital,&rdquo; harap Eddy Christijanto. Eddy menambahkan, pihaknya juga berencana menjalin kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur. Kerja sama itu untuk meningkatkan minat warga agar melakukan aktivitas IKD. &rdquo;Bagaimana terkait pengurusan STNK dan sebagainya tidak menggunakan KTP elektronik, tapi KTP digital, kita ajak mereka kerja sama. Jadi upaya-upaya kita seperti itu, termasuk dengan BPJS dan Imigrasi,&rdquo; ucap Eddy Christijanto.

Dispendukcapil Surabaya, terus memasifkan sosialisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menyasar sekolah, perbankan dan lainnya

Ratusan Ribu Orang Surabaya Aktivasi KTP Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/IMG_20230613_201330-1389236059.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (tengah)." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat meminta semua daerah di kawasan tersebut untuk fokus dalam menangani kasus tengkes atau stunting. Hal itu untuk menyiapkan generasi penerus yang sehat mampu bersaing global dengan bangsa-bangsa lain. Salah satunya diupayakan dengan semua elemen termasuk perusahaan swasta dan BUMN melalui program CSR. &rdquo;Kami meminta semua dinas di daerah bersama-sama turut serta fokus menangani stunting. Termasuk di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan),&rdquo; kata Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum di Cirebon, saat Monitoring dan Evaluasi Aksi Stunting bersama Pemda se-wilayah Cirebon, Selasa (13/6). Menurut Uu, dengan semua elemen harus berpartisipasi aktif dalam menekan kasus stunting, target Jabar zero stunting akan lebih mudah tercapai. Penanganan stunting merupakan tugas bersama semua stakeholder. &rdquo;Semua pemangku kepentingan berperan sesuai bidang masing-masing. Mulai dari mengatasi masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya,&rdquo; papar UU. Di setiap daerah di Jawa Barat, telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Tim itu merupakan kolaborasi pemerintah, akademisi, bahkan dari pihak swasta. &rdquo;Kami sebagai pemangku kebijakan juga harus fokus menyiapkan generasi masa depan menjadi orang hebat dan mampu bersaing di masa depan,&rdquo; ujar Uu. Dia menambahkan, kasus stunting harus segera diselesaikan, sehingga Monitoring dan Evaluasi Aksi Stunting dimaksudkan untuk mengingatkan seluruh elemen dalam memberantas stunting. Wagub mendorong seluruh TPPS di wilayah Cirebon melakukan tindak lanjuti hingga ke kecamatan dan desa/kelurahan guna mengingatkan masyarakat mengenai bahaya stunting. &rdquo;Ini tugas bersama. Jangan sampai tidak ada tindak lanjut. Ini butuh kolaborasi dari pusat, pemprov, kabupaten/kota dan dukungan perusahaan melalui CSR. Kita ingin stunting diberantas hingga zero case,&rdquo; ucap Uu. Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jabar Lendra Sofyan mengatakan, monitoring tersebut merupakan amanat presiden terkait percepatan penanganan stunting. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan peran perusahaan baik BUMN maupun swasta lewat CSR. &rdquo;Diharapkan nanti ada komitmen bersama untuk tindak lanjut percepatan stunting di Jabar. Ada rencana tindak lanjut untuk aksi nyata menuju Jabar zero stunting,&rdquo; papar Lendra Sofyan.

Pemprov Jawa Barat meminta semua daerah fokus dalam menangani kasus tengkes atau stunting bekerja sama dengan semua elemen

Pemprov Jabar Minta Semua Daerah Fokus Tangani Kasus Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/gibran-9-2880299986.jpg" alt="Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka akan mengawasi perusahaan swasta untuk memastikan tunjangan hari raya (THR) cair. "Yang jelas kami monitoring ke perusahaan-perusahaan swasta," kata Gibran, di Solo, Jawa Tengah, Rabu (5/4). Ia juga berupaya memastikan pemberian THR dilakukan tepat waktu dan tidak ada yang dicicil. Terkait hal itu, menurut dia, sejauh ini belum ada sikap keberatan dari perusahaan mengenai pembayaran THR. "Yang pasti jangan dicicil ya," katanya pula. Gibran mengatakan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini juga akan dibuka posko pengaduan untuk THR ini. "Nanti kami akan buka posko aduan," kata dia lagi. Ia mengatakan, biasanya yang mengadu adalah para pegawai yang menerima THR namun tidak penuh atau yang terlambat menerima. "Nanti akan kami tindaklanjuti seperti tahun-tahun lalu," katanya. Sementara itu, ia juga berpesan agar para pegawai yang menerima THR dapat memanfaatkan dengan baik, termasuk THR yang diterima oleh para ASN. "Kalau untuk THR ASN mohon dimanfaatkan dengan baik," kata Gibran. (*)

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka akan mengawasi perusahaan swasta untuk memastikan tunjangan hari raya (THR) cair.

Gibran Awasi Perusahaan Swasta di Solo, Pastikan THR cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG20230113141911_copy_800x6001.jpg" alt="Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Aji Cakti/Antara" width="100%">
<figcaption>Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Aji Cakti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara telah menerima 70 letter of intent atau LOI dari perusahaan swasta yang berminat untuk investasi di IKN.  ”Hingga saat ini sudah lebih dari 70 perusahaan swasta yang mengirimkan letter of intent ke OIKN sebagai pernyataan minat berinvestasi di IKN. Sebanyak 11 di antaranya berasal dari Malaysia yang beberapa waktu lalu diserahkan langsung kepada OIKN di hadapan Presiden RI dan Perdana Menteri Malaysia,” ujar Kepala OIKN Bambang Susantono seperti dilansir dari Antara, Sabtu (21/1).  Bambang menambahkan, pemerintah menyadari pentingnya kepastian hukum dalam investasi bagi para penanam modal. IKN Nusantara sudah memiliki payung hukum sehingga rencana pemindahan ibu kota bisa dipastikan akan terus berlanjut apabila tidak ada kondisi kahar.  Mengenai peluang investasi di IKN Nusantara, menurut dia, ada beberapa sektor yang memiliki peluang bagus, antara lain transportasi, pendidikan, pengembangan energi, industri pertanian berkelanjutan, dan teknologi kota cerdas, serta masih banyak lagi sektor yang menarik.  ”Saya sangat yakin proyek IKN akan mendatangkan banyak investor baik dari luar negeri maupun dalam negeri,” kata Bambang.  Dalam perhelatan World Economic Forum (WEF) pada 16-20 Januari 2023 di Davos, Swiss, Pemerintah Indonesia menggelar kegiatan Indonesia Pavilion dengan mengusung tema Experience Indonesia. Pada gelaran Indonesia Pavilion tersebut, pemerintah juga memaparkan perkembangan dan peluang bisnis di IKN Nusantara.  Sudah menjadi komitmen pemerintah bahwa 80 persen dari anggaran pembangunan IKN Nusantara akan dibiayai investor dan sisanya melalui APBN. Saat ini IKN telah masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional. Pemerintah menargetkan menggelar upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di sana pada 17 Agustus 2024.  Beberapa pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara telah selesai 100 persen pada 2022, antara lain pembangunan jalan lingkar Sepaku 1, jalan lingkar Sepaku 2, dan jalan lingkar Sepaku 3. Pembangunan jalan tol IKN segmen 3A (Karangjoang-KKT Kariangau), segmen 3B (KKT Kariangau – Sp Tempadung), dan segmen 5A (Sp Tempadung- Jembatan Pulau Balang), sudah mulai dikerjakan dan direncanakan rampung pada Juni-Juli 2024.  Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah mengatakan, investor seharusnya mau menanamkan modal di IKN Nusantara. Sebab, IKN memiliki potensi menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia.  ”Investor pasti bisa melihat masa depan dari IKN ini,” kata Piter.  Menurut dia, pemerintah seharusnya percaya diri kalau investor akan berdatangan ke IKN Nusantara. ”Yang paling penting buat investor adalah pemerintah harus bisa menunjukkan ke para investor bahwa adanya kepastian dalam berinvestasi di IKN Nusantara,” papar Piter.  Dia juga menambahkan kepercayaan investor akan meningkat apabila pembangunan infrastruktur sudah terlihat dan fisik perkantoran kementerian dan lembaga pemerintah yang vital sudah dibangun.  ”Jika fisik gedung lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia, OJK, kementerian keuangan sudah jadi, saya yakin investor akan berdatangan ke IKN Nusantara,” terang Piter Abdullah.

OIKN Terima Letter of Intent dari 70 Perusahaan Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/penghargaanklinik-hemat-energi13-1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 20 perusahaan swasta di Surabaya mendapatkan penghargaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Keduapuluh perusahaan itu terbukti berkontribusi dalam bidang inovasi pengelolaan lingkungan hidup dan hemat energi di Kota Pahlawan.  Penghargaan tersebut diberikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di lantai 2 Gedung Balai Kota Surabaya, Selasa (16/11). Pemberian penghargaan lomba Klinik Hemat Energi Kategori Gedung Komersial dan Industri 2021, dibagi empat sub bagian.  Eri menyampaikan terima kasih kepada 20 perusahan terbaik yang sudah berupaya melakukan perlindungan dan pengelolaan  lingkungan hidup. Selain itu, kesadaran dalam penggunaan energi, menerapkan efisiensi, inovasi energi, dan manajemen energi.  ”Insya Allah dengan menghemat energi dan seluruh inovasi yang panjenengan semua lakukan, secara otomatis kondisi lingkungan kita akan selalu terjaga menjadi lebih baik lagi,” ujar Eri.  Dengan melakukan hemat energi, pada 19 Oktober, pemkot meraih penghargaan udara terbersih di tingkat ASEAN. Wali kota berharap seluruh elemen masyarakat, investor dan perusahaan di Kota Surabaya turut serta menggembangkan inovasi dan menjaga lingkungan di sekitarnya.  ”Ini terus dilakukan, bukan hanya soal udara. Tapi ada juga soal tanah dan air. Ini menjadi tantangan kita untuk terus berinovasi menjaga lingkungan. Kali ini saya berterima kasih kepada 10 gedung komersial dan 10 gedung industri yang sudah berkontribusi, serta mengembangkan inovasinya,” tutur Eri.  Eri berharap, dengan lomba inovasi pengelolaan lingkungan hidup dan hemat energi, berdampak baik pada masa mendatang. Sehingga lingkungan jadi makin nyaman untuk generasi berikutnya.  ”Kita kan juga ada Peraturan Wali Kota yang mengatur green building. Jadi, semua bangunan harus hijau lingkungannya, harus hemat, lingkungan juga harus sehat. Terutama untuk bangunan yang akan dibangun, ketika izin amdal, IMB, itu include di dalam perwali. Maka dari itu, ayo kita jaga lingkungan,” papar Eri.

20 Perusahaan Swasta di Surabaya Dapat Penghargaan Hemat Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211011-WA0035-1.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menemui salah satu pelaku UMKM disabilitas. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menemui salah satu pelaku UMKM disabilitas. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak perusahaan swasta menggandeng pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disabilitas. Hal itu untuk mengembangkan usaha mereka.  Menurut Khofifah, penyandang disabilitas mempunyai potensi besar di bidang usaha mikro. Karena itu, perlu dorongan agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola penyandang disabilitas dapat tumbuh dan memiliki daya saing di tengah masyarakat.  ”Mereka harus diberi hak dan kesempatan yang sama. Apalagi, kondisi pandemi seperti sekarang, pelaku UMKM sangat terdampak akibat menurunnya daya beli masyarakat,” tutur Khofifah, Senin (11/10).  Pelaku UMKM disabilitas mengikuti Jatim Fair Surabaya. Stan yang difasilitasi Dinas Sosial Jatim tersebut dikunjungi Khofifah untuk mengetahui perkembangan usaha dan mendengar keinginan juga harapan para pelaku UMKM disabilitas di Jatim.  Di hadapan pelaku UMKM disabilitas, Khofifah menyebut, disabilitas bukan penghalang menjadi pengusaha sukses. Pemprov Jatim siap memberikan dukungan berupa pemodalan, pelatihan, hingga pemasaran digital.  ”Pada era tekonologi digital ini, akan lebih mudah menjalankan bisnis asalkan dapat menguasai teknologi,” ujar Khofifah.  Dia juga mengapresiasi berbagai contoh produk yang dipamerkan para pelaku UMKM disabilitas di acara Jatim Fair 2021. Di antaranya, gelas dan cangkir, taplak bordir, batik lukis, dan juga keset. Tak hanya itu, beberapa dari mereka juga menjadi ahli qiraah dan penerjemah bahasa isyarat.  ”Ini produk cukup berkualitas dan mampu bersaing dengan produk produk setara lainnya. Pemprov Jatim akan selalu mengupayakan wadah dan ruang seluas-luasnya bagi teman-teman disabilitas. Apalagi mereka sudah menjual online dan menggunakan QR Code,” terang Khofifah.  Gbernur mengajak masyarakat umum turut mendukung pelaku UKM disabilitas dengan cara membeli produk yang dihasilkan pelaku UKM tersebut. Dengan membeli, para pelaku UKM disabilitas semakin terpacu dalam pengembangan produk.  Khofifah mengaku salut dan bangga dengan hasil karya pelaku UKM disabilitas yang sangat luar biasa. Meski di tengah keterbatasan, mereka mampu menghasilkan produk yang punya nilai guna dan ekonomi yang tinggi.  Saat mengunjungi stan UKM disabilitas, Khofifah mendapatkan hadiah cangkir buatan Noval, yang memiliki kualitas sangat bagus. Khofifah juga berbincang dengan Milatun, penyandang tunanetra yang dapat menyulap kain perca menjadi keset berkualitas untuk digunakan sehari-hari. Serta Bela, seorang tunarungu dan wicara yang mencurahkan kemampuannya untuk membuat taplak bordir yang menuai pujian dari gubernur Jatim.  Usai berdialog dengan para pelaku UKM disabilitas, Gubernur Khofifah juga menyimak iqra dan tilawah yang dilantunkan Halimah, seorang penyandang tunanetra. Dia didampingi Vira selaku penerjemah dan Noka yang menginterpretasi lantunan ayat sucinya dengan bahasa isyarat.  ”Sangat-sangat indah. Saya begitu bangga dengan teman-teman sekalian yang turut berjuang dan berkarya terlepas dari keterbatasan yang ada. Pemprov Jatim akan selalu mendukung, dan memberi kesempatan seluas mungkin,” kata Khofifah.  Pada kesempatan yang sama, Khofifah yang dalam kunjungannya didampingi anggota DPR Komisi XI Indah Kurnia, juga turut belanja beberapa item batik dan taplak meja bordir bikinan pelaku UKM disabilitas dari berbagai daerah dan UPT Dinsos Jatim.  ”Tadi kita tahu semua, bagaimana penerimaan Ibu Gubernur kepada teman-teman. Tidak ada kata lain, selain luar biasa dan saya matur nuwun kepada Ibu Gubernur," ungkap Kadinsos Alwi.  Alwi menuturkan, melihat perhatian khusus yang diberikan Gubernur Khofifah kepada para pelaku UMKM disabilitas, akan menjadi PR untuk terus mengembangkan kreasi anak-anak disabilitas pada masa depan.

UMKM Disabilitas Jatim Akan Digandeng Perusahaan Swasta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perusahaan swasta

Berita Terkini