<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Kasad-Jenderal-TNI-Dudung-Abdurachman-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022). Rapat Dengar Pendapat ini membahas tentang penyesuaian RKA Kemhan/TNI TA 2023. Foto: Dery Ridwans" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022). Rapat Dengar Pendapat ini membahas tentang penyesuaian RKA Kemhan/TNI TA 2023. Foto: Dery Ridwans</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memecat tak hormat Mayor Paspampres Bagas Firmasiaga dan Letda Caj K GER dari TNI akibat perbuatan asusila yang mereka lakukan.  Jenderal Andika Perkasa mengatakan, Letda Caj K GER bukan diperkosa tapi melakukan perbuatan asusila dengan Mayor Paspampres Bagas atas dasar suka sama suka. Panglima TNI mengungkap fakta mengejutkan ini pada Kamis (9/12) saat diwawancarai wartawan di Kota Solo.  Jenderal Andika mengatakan Letda Caj K GER bukan diperkosa Mayor Inf BF, tapi suka sama suka melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Jenderal Andika sampai marah dan menyebut keduanya akan menjadi tersangka dan bakal diberi hukuman tambahan dipecat dari Dinas TNI AD.  Kata Jenderal Andika dari hasil pemeriksaan, kedua belah pihak saling suka sama suka dan sudah sering melakukan hubungan intim. “Dari pemeriksaan ternyata tidak seperti laporan awal. Laporan awal kan dugaan pemerkosaan,” ujarnya kepada wartawan, seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Kamis (8/12).  “Tapi ternyata dalam berjalan pemeriksaan ada perkembangan baru yang menyatakan, atau mengindikasikan ini tidak dilakukan dengan paksaan,” jelas Andika.  Andika mengatakan, tindakan asusila itu tidak hanya terjadi sekali saja. Untuk itu kedua oknum anggota TNI yang sudah jenjang perwira ini akan menjadi tersangka atas perbuatannya.  “Nah, berarti suka sama suka dan beberapa kali kan bukan pemerkosaan. Sehingga, arahnya adalah keduanya menjadi tersangka,” katanya.  Kedua perwira menengah dan perwira pertama alumni Akmil TNI AD ini dijerat Pasal 281 tentang Kesusilaan, yang ancamannya dipecat dari dinas TNI. “Konsekuensinya adalah hukuman tambahan pemecatan dari dinas,” tegas Jenderal Andika Perkasa.

Tersandung Kasus Asusila, Perwira Paspampres dan Anak Buahnya Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Screenshot_20220927-065128_YouTube.jpg" alt="Tangkapan layar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Muhammad Zulfikar/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Muhammad Zulfikar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal Andika mengungkap fakta mengejutkan bahwa Letda Caj K GER bukan diperkosa perwira Paspampres Mayor Inf BF, tapi suka sama suka berintim.  Panglima TNI Jenderal Andika sampai marah dan menyebut keduanya akan menjadi tersangka dan bakal diberi hukuman tambahan dipecat dari Dinas TNI AD.  Kata Jenderal Andika dari hasil pemeriksaan, kedua belah pihak saling suka sama suka dan sudah sering melakukan hubungan intim. “Dari pemeriksaan ternyata tidak seperti laporan awal. Laporan awal kan dugaan pemerkosaan. Tapi ternyata dalam berjalan pemeriksaan ada perkembangan baru yang menyatakan, atau mengindikasikan ini tidak dilakukan dengan paksaan,” kata Andika seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Jumat (9/12).  Andika mengatakan, tindakan asusila itu tidak hanya terjadi sekali saja. Untuk itu kedua oknum anggota TNI yang sudah jenjang perwira ini akan menjadi tersangka atas perbuatannya.  “Nah, berarti suka sama suka dan beberapa kali kan bukan pemerkosaan. Sehingga, arahnya adalah keduanya menjadi tersangka,” katanya.  Karena Mayor Inf BF dan Letda Caj GE sudah sering melakukan tindakan itu bukan hanya satu kali, melainkan sudah beberapa kali, keduanya dijerat Pasal 281 tentang Kesusilaan, yang ancamannya dipecat dari dinas TNI. “Konsekuensinya adalah hukuman tambahan pemecatan dari dinas,” kata dia.  Sementara itu Kapuspen TNI Laksamana Muda Kisdiyanto mengatakan Letda Caj GER sedang menjalani pemeriksaan di Kodam IV Diponegoro. Sementara Mayor Inf BF telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polisi Militer Kodam Jayakarta atau (Pomdam Jaya).  Laksamana Muda Kisdiyanto menandaskan keduanya terancam pemecatan dari dinas TNI dengan hukuman tambahan Pasal 281 KUHP tentang Kesusilaan. “Kalau hasil pemeriksaan benar, keduanya akan dipecat. Pasal 281,” pungkasnya.

Panglima TNI Marah Besar, Kasus Perwira Paspampres Bukan Pemerkosaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1648774883783.jpg" alt="Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Oknum perwira Paspampres Mayor Inf BF ternyata sudah menikah dan punya 2 anak. Sementara korban Kowad Letda Caj (K) GER masih gadis atau belum menikah. Dari informasi yang dihimpun Pojoksatu.id (Jawa Pos Group), ternyata korban sudah berusaha dirayu oleh pelaku Mayor Inf BF beberapa kali.  Salah satu info yang beredar, pada tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Letda Caj (K) GER mendapatkan informasi dari orang tuanya bahwa neneknya telah meninggal dunia. Setelah mendengar informasi tersebut, korban langsung menangis.  Pada saat itu, Kowad lulusan Akmil ini berada di dalam mobil bersama Kolonel (Mar) D, Mayor Inf BF dan driver, sedang dalam perjalanan menuju ke Garuda Wisnu Kencana (GWK) dengan tujuan survei untuk kegiatan KTT G20. Korban menangis di dalam mobil disamping Mayor Inf BF.  Lalu pelaku berusaha untuk menenangkan Letda Caj (K) GER dengan cara memberikan tisu, mengusap kepala dan mencoba untuk merangkul. Tapi, perwira Kowad dari Divisi 3/Kostrad ini berusaha selalu menepis.  Singkat cerita, pada 15 hingga 16 November 2022 telah terjadi perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh Mayor Inf BF, Wadanden 2 Grup C Paspampres, terhadap Letda Caj (K) GER, Ajen Divif 3 Kostrad, di hotel daerah Jimbaran Bali.  Mayor Inf BF statusnya sudah berkeluarga dan telah memiliki 2 orang anak. Sementara korban perwira Kowad Letda Caj (K) GER dengan statusnya masih belum berkeluarga atau belum kawin.  Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meminta oknum Paspampres yang memperkosa perwira wanita tersebut segera dipecat dan sudah menjalani proses hukum pidana. Jenderal Andika tidak menooleransi tindakan amoral yang dilakukan oleh Mayor Inf BF ini.  Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan dan tindakan terhadap pelaku.  “Sudah proses hukum, langsung. Kalau satu itu tindak pidana, ada pasal yang pasti kita kenakan, KUHP ada. Kedua, adalah dilakukan sesama keluarga besar TNI, bagi saya keluarga besar TNI, Polri, sama saja. Maka hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus,” kata Andika di Mako Kolinlamil Kamis (1/12).  Andika memastikan, tidak ada kompromi baik itu terhadap pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggota keluarga besar TNI.  “Enggak ada kompromi. Sekarang sudah ditahan, sudah (tersangka). Jadi kalau enggak salah sidiknya di Makassar,” tegas Andika.  Sementara itu, Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak menyebut, pihaknya telah memberikan dukungan sekaligus pemulihan usai korban mendapat perlakuan tercela dari Mayor Inf BF. “Sudah pasti (memberikan dukungan dan pemulihan). Kita harus urus korban,” kata Maruli, Jumat (2/12).

Perwira Paspampres Pelaku Pemerkosaan Sudah Menikah dan Punya 2 Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Panglima-TNI-Jenderal-Andika-Perkasa-Dan-KASAL-Laksamana-TNI-Yugo-Margono-Fedrik-Tarigan-6.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berbincang dengan KASAL Laksamana TNI Yugo Margono sebelum upacara pelepasan prajurit Satgas Maritim Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII-N/UNIFIL Tahun 2022 di Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (1/12/20" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berbincang dengan KASAL Laksamana TNI Yugo Margono sebelum upacara pelepasan prajurit Satgas Maritim Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII-N/UNIFIL Tahun 2022 di Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (1/12/20</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan akan menindak tegas perwira Paspampres yang memperkosa Anggota Kostrad. Di internal TNI sendiri, sanksi pemecatan akan diberikan setelah terbukti dinyatakan bersalah.  "Hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus," kata Andika, Sabtu (3/12).  Selain itu, aksi pemerkosaan tersebut juga akan masuk ranah pidana umum seperti yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Saat ini pelaku sudah berstatus tersangka dan dikenakan penahanan.  "Enggak ada kompromi," tegas Andika.  Sebelumnya, seorang perwira menengah (pamen) Paspampres berpangkat Mayor dilaporkan melakukan pemerkosaan kepada anggota Divisi III Kostrad berpangkat Letda di Bali. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa membenarkan adanya peristiwa ini.  Andika mengatakan, kasus ini sedang diproses hukum oleh Mabes TNI. Pelaku dipastikan melakukan pelanggaran pidana maupun kode etik TNI jika terbukti melakukan pemerkosaan.  "Satu itu tindak pidana, ada pasal yang pasti kita kenakan, KUHP ada. Kedua, adalah dilakukan sesama kelurga besar TNI, bagi saya keluarga besar TNI, Polri, sama saja, maka hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus," kata Andika, Jumat (2/11).  Andika memastikan pelaku akan dihukum berat jika terbukti melakukan perbuatan asusila. Mantan KSAD itu mengatakan, pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Kasus ini akan diambil alih oleh Puspom TNI, mengingat pelaku berasal dari kesatuan Paspampres yang secara strukturan langsung di bawah Mabes TNI.

Panglima TNI Pecat Perwira Paspampres yang Perkosa Anggota Kostrad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Fit-And-Proper-Test-Calon-Panglima-TNI-Yudo-Margono-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (2/12/2022). Laksamana TNI Yudo Margono merupakan calon tunggal Pan" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (2/12/2022). Laksamana TNI Yudo Margono merupakan calon tunggal Pan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono angkat bicara terkait dugaan perwira menengah yang menjabat wakil komandan di salah satu detasemen Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) diduga melalukan pemerkosaan terhadap seorang prajurit perempuan Divisi Infanteri 3/Kostrad.  Perwira itu berinisial Mayor Infanteri BF, sedangkan prajurit wanita itu, Letda Caj (K) GER. Dugaan tindakan asusila itu terjadi di Bali pada pertengahan November 2022.  Yudo memastikan, tidak akan tinggal diam melihat tindakan yang mencoreng nama baik TNI. Meski demikian, dirinya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait adanya kabar tersebut.  "Saya belum tahu itu, nanti kita akan cek. Karena ini matra darat, kita ada Puspomad, ada Puspomal dan Puspomau. Jadi pasti kalau sifatnya pidana, pasti akan dilaksanakan proses hukum di pom masing-masing-masing," kata Yudo usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12).  Terlebih, Yudo saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI akan memastikan akan mengerahkan segala upaya untuk menjamin tidak ada prajurit TNI yang menyakiti rakyat. Yudo menjamin, tidak ada prajurit militer yang bersikap arogan kepada rakyat.  "Apabila nantinya, saya mendapat kepercayaan jadi Panglima TNI, maka saya akan kerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal-hal tak terpuji, seta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat," ucap Yudo.  Yudo menekankan, TNI harus menyatu dan hadir di tengah rakyat. Bahkan, TNI harus menjadi solusi permasalahan rakyat, sehingga prajurit militer juga harus bersikap humanis.  "TNI harus selalu menyatu dan hadir di tengah rakyat atau menjadi problem solver atau selalu bersikap humanis," tegas Yudo.  Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, perbuatan Mayor Infanteri BF juga telah memenuhi unsur pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena itu, dipastikan akan melakukan pemecatan.  "Kalau satu itu tindak pidana, ada pasal yang pasti kita kenakan, KUHP ada," ucap Andika setelah melepas Satgas Mantime Task Force TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL di Markas Kolinlamik, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/12).  "Kedua, adalah dilakukan sesama keluarga besar TNI, bagi saya keluarga besar TNI, Polri, sama saja, maka hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus," imbuhnya.  Ia juga menegaskan, tak ada kompromi atas tindakan Mayor Infanteri BF. Dia menegaskan, pihaknya sudah memproses hukum tindakan tercela itu. "Oh sudah, sudah proses hukum langsung," pungkasnya.

Jawaban Yudo Soal Perwira Paspampres Diduga Perkosa Bawahannya