<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/26/image-2025-11-26T134409597-2841082979.jpeg" alt="Ilustrasi pernikahan. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pernikahan. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sejumlah orang memilih untuk menikah lebih dari satu kali. Ada yang memiliki dua istri, tiga, bahkan empat orang istri. Hal ini sangat mungkin terjadi di tengah masyarakat dengan budaya patriarki yang masih kuat. Di Tanah Air, ada banyak laki-laki menikah lebih dari satu istri. Beberapa diantara mereka mengunggah momen kebersamaan dan keharmonisan bersama istri-istrinya di media sosial. Pihak istri sah sebenarnya bisa saja melaporkan suaminya ke ranah hukum apabila ternyata sang suami menikah lagi tanpa mengantongi izin dari dirinya. Menikah lagi tanpa minta izin ke istri sah hanya bisa terjadi apabila pernikahan itu dilaksanakan secara siri. Karena pernikahan poligami yang sah secara negara hanya bisa dilakukan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari istri sah sebelumnya. Apabila istri sah keberatan dan merasa dirugikan gara-gara suaminya ternyata menikah lagi tanpa memberi tahu atau tanpa minta izin dari dirinya, si istri bisa melaporkannya dengan Pasal 279 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 5 tahun penjara. Adapun langkah-langkah bagi istri yang mau melaporkan suaminya ke polisi karena menikah lagi, bisa melakukan sejumlah langkah berikut ini: Kumpulkan Bukti Kumpulkan bukti-bukti kuat seperti dokumen, salinan percakapan, foto/video, atau saksi, yang dapat memperkuat adanya dugaan sebuah tindak pidana. Untuk memastikan apakah bukti yang didapat akurat, bisa berkonsultasi dengan pengacara. Datang ke Kantor Polisi Setelah bukti-bukti yang cukup berhasil terkumpul, langkah berikutnya adalah dengan membuat laporan polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polres atau Polda. Bikin Laporan Polisi Petugas di SPKT akan membantu dalam proses pembuatan laporan polisi. Setelah itu, laporan akan diberikan nomor registrasi administrasi penyelidikan dan penyidikan.&nbsp;

Banyak pria di Indonesia menikah lebih dari satu kali, berikut langkah hukum bagi istri yang merasa dirugikan.

Tak Terima Suami Nikah Lagi dengan Perempuan Lain? Berikut Langkah-langkah Melaporkannya ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/ratna-dewi-p-3592435758.jpg" alt="Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Ratna Dewi Pettalolo (dua dari kanan). (Folly Akbar/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Ratna Dewi Pettalolo (dua dari kanan). (Folly Akbar/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus perilaku asusila yang dilakukan jajaran KPU maupun Bawaslu di Indonesia kian menjamur. Hal itu tecermin dari jumlah kasus yang masuk dan ditangani Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Anggota DKPP RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, pihaknya sudah memutus 32 kasus bernuansa asusila yang dilakukan penyelenggara pemilu. "Ada beberapa lain yang sedang berproses," ujarnya dalam rakor penyelenggara pemilu di Hotel Sahid Jakarta, Selasa (5/11). Yang terbaru misalnya, ada salah satu anggota KPU Kabupaten Tangerang yang diadukan melakulan perzinaan dengan wanita yang bukan pasangan resminya. Selain perzinaan, kata Dewi, ada kasus berlatar belakang perselingkuhan, jajan wanita malam, hingga melakukan kekerasan dan pemaksaan. "Itu menjadi perhatian serius DKPP," imbuhnya. Yang cukup memprihatinkan, lanjut Dewi, kasus asusila yang menjerat jajaran KPU-Bawaslu terjadi di saat tahapan pemilu sedang berlangsung. Padahal, semestinya di tahapan pemilu ini, para penyelenggara fokus bekerja. "Biasanya terjadi setelah tahapan," kata mantan Komisioner Bawaslu periode 2017-2022 itu. Untuk mencegah perilaku serupa, Dewi menegaskan DKPP terus melakukan edukasi. Termasuk dengan menggelar Rakor yang mengundang jajaran KPU dan Bawaslu se-Indonesia.

Misalnya, ada salah satu anggota KPU Kabupaten Tangerang yang diadukan melakulan perzinaan dengan wanita yang bukan pasangan resminya.

Masih Banyak Penyelenggara Pemilu Lakukan Tindakan Asusila, DKPP Putus 32 Kasus, Ada Perzinaan hingga Jajan Open BO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/12/kumpul-kebo-pixabay-1350287165.jpg" alt="ILUSTRASI Kumpul kebo." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kumpul kebo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Hukum dan Ham (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyampaikan tentang aturan kohabitasi atau kumpul kebo telah resmi disahkan. Aturan kumpul kebo itu disahkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, beleid ini mulai diberlakukan pada tahun 2026 atau tiga tahun mendatang sejak Undang-undang Kohabitasi atau kumpul kebo ini ditetapkan sejak Januari. "KUHP ini akan berlaku 2 Januari 2026. Dalam Undang-undang itu masa transisi 3 tahun," ucap Yasonna dikutip JawaPos.com dari Radarbogor (Jawa Pos Group), Sabtu (12/8). Dalam KUHP baru, aturan tentang kumpul kebo atau kohabitasi ada pada Pasal 411 dan Pasal 412. Pasal 411 mengatur pidana tentang perzinaan. Sedangkan Pasal 412 tentang pidana terkait hidup bersama tanpa pernikahan, dengan ancaman pidana. Pelaku yang melakukan kumpul kebo dapat diancam dengan pidana penjara satu tahun atau denda senilai Rp 10 juta sebagaimana tercantum dalam KUHP Pasal 79.

Pasal 411 mengatur pidana tentang perzinaan. Sedangkan Pasal 412 tentang pidana terkait hidup bersama tanpa pernikahan, diancam pidana.

Tok! Pelaku Kumpul Kebo Bakal Dipidana Satu Tahun atau Kena Denda Rp 10 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/waduh-sekelompok-perempuan-nilai-ruu-pks-kampanyekan-perzinaan_m_.jpg" alt="Sekelompok perempuan menilai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengampanyekan perzinahan dan sebabnya harus ditolak" width="100%">
<figcaption>Sekelompok perempuan menilai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengampanyekan perzinahan dan sebabnya harus ditolak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pejabat Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat berinisial T terciduk tengah melakukan perselingkuhan dengan temannya yang sesama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Suku Dinas Pendidikan Jakbar berinisial ST. Penggerebekan dilakukan langsung oleh istrinya yang berinisial S beserta kuasa hukumnya.  Kuasa Hukum S, Tris Haryanto menceritakan bahwa T digerebek setelah selesai diduga bersanggama di hotel FM3 daerah Tangerang pada Kamis (27/9) malam. Pihaknya mengaku memang sudah membuntuti T yang sudah dicurigai oleh istrinya sejak lama.  "Jadi, kebetulan beliau sedang bersama perempuan lain, yakni stafnya sendiri. Dia Kepala Seksi Paud di Dinas Pendidikan di Jakarta Barat. Dia selingkuh kita pergoki sedang berada di hotel FM3 di Tangerang ini, lalu kami lakukan penggerebekan, lalu kami bawa ke Polsek Pinang," ujarnya kepada wartawan.  "Kondisinya saat kami masuk itu mereka sedang beres-beres, mungkin sedang pakai baju mungkin. Dugaan kami mungkin sedang melakukan hubungan seperti suami istri," lanjut Tris.  Ia mengatakan bahwa ST maupun T, keduanya sudah berkeluarga dan masing-masing memiliki anak. Saat ini, pihaknya langsung membuat laporan polisi ke pihak yang berwajib dengan dugaan perzinaan.  "Supaya pihak berwajib proses hukum dan kami juga akan buat pengaduan ke tempat kerjanya suami ini supaya pimpinannya tahu apa yang terjadi kelakuan si suami," jelasnya.  Sementara itu, istri dari T mengaku akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyatakan tidak ingin menindak secara semena-mena tanpa didampingi pihak kepolisian karena negara ini adalah negara hukum.  "Saya hanya ikuti proses hukum saja. Ini negara kita negara hukum kita tidak bisa main hakim sendiri, walaupun orang salah kita proses secara baik-baik," tegasnya.  S mengaku sudah curiga sejak lama bahwa suaminya bermain di belakangnya. Hal itu ia rasakan sejak tahun 2021 dan semakin terlihat jelas karena suaminya semakin larut malam saat pulang ke rumah.  "Semakin ke sini bukannya malah bagus kok tambah malam pulangnya, ada apa, dari sana kecurigaan saya," tandasnya.

Seorang Pejabat di Jakbar Terciduk "Ngamar" dengan Stafnya di Hotel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/waduh-sekelompok-perempuan-nilai-ruu-pks-kampanyekan-perzinaan_m_.jpg" alt="Sekelompok perempuan menilai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengampanyekan perzinahan dan sebabnya harus ditolak" width="100%">
<figcaption>Sekelompok perempuan menilai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengampanyekan perzinahan dan sebabnya harus ditolak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Timur resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus perzinaan di Condet, Jakarta Timur. Mereka yakni FS yang berstatus sebagai istri pelapor, dan R pria yang diduga sebagai selingkuhan.  "Penetapan dua orang. Istri dan pelaku laki-laki," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Erwin Kurniawan kepada wartawan, Selasa (23/11).  Meski begitu, polisi terlebih dahulu melakukan observasi kesehatan kepada FS sebagai penyandang disabilitas. "Sedang dilakukan cek kesehatan 14 hari ke depan," jelasnya.  Sebelumnya, sejumlah warga dikabarkan menggeruduk kediaman terduga pelaku pemerkosa perempuan disabilitas. Peristiwa terjadi di Jalan Batu Kinyang Condet, Batuampar, Kramatjati, Jakarta Timur.  Dalam video yang diunggah akun Instagram @merekamjakarta terlihat sebuah rumah didatangi oleh banyak warga. Pelaku pemerkosaan diduga berjumlah tiga orang.  Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Erwin Kurniawan mengatakan, terduga pelaku sudah diamamkan. Namun, hasil penyelidikan awal menduga jika kasus ini bukan pemerkosaan, melainkam perzinahan.  "Sejauh ini masih diperiksa, dugaan awal kasus perzinahan bukan pemerkosaan," kata Erwin saat dikonfirmasi, Jumat (19/11).  Erwin mengatakan, istri dari pelapor juga telah mengakui terkait perzinahan ini. Dia juga telah berjanji di hadapan suaminya untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Kasus Perzinaan di Jaktim, Polisi Tetapkan 2 Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tak-berkutik-saat-suami-bersama-polisi-dobrak-pintu-penginapan_m_174707.jpeg" alt="Ilustrasi selingkuh" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi selingkuh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ungkapan rumput tetangga lebih hijau dibandingkan rumput di halaman rumah sendiri, cocok disematkan kepada SI. Pasalnya, SI tega mengkhianati ikatan cinta dengan istrinya ES, dan menjalin kasih dengan tetangganya KR.  Hubungan gelap keduanya terbongkar kala sang istri bersama aparat kepolisian dan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bulungan, Kalimantan Utara, menggerebek keduanya saat berduaan di salah satu kamar hotel di bilangan Jalan H Maskur, Tanjung Selor, sekitar pukul 11.00 Wita, Kamis (25/4) lalu.  Saat penggerebekan, sang suami bersembunyi di balik pintu kamar hotel. Sementara pasangan selingkuhnya langsung mengambil handuk untuk menutupi badan yang tanpa busana.  Lalu keduanya digiring dan perkara ini ditangani Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bulungan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bulungan Marulie, membenarkan adanya penggerebekan pasangan selingkuh tersebut.  Dia menceritakan, ES berang dengan sikap suaminya yang diduga main mata dengan tetangganya. Pasalnya, gelagat mencurigakan keduanya sangat terlihat ketika SI dan KR berinteraksi.  Sehingga, saat mengetahui suaminya ingin bekerja, ES membuntuti untuk memastikan kecurigaannya, Kamis (25/4) lalu.  Benar saja. Sang istri mendapati suaminya menuju salah satu hotel di Tanjung Selor. Kecurigaannya pun semakin menjadi-jadi. Untungnya, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sang istri memilih melaporkan suaminya yang dicurigai berselingkuh ke Satpol PP dan ke Polres Bulungan, sebelum melakukan penggerebekan.  "Memang saat digerebek, laporan dari anggota yang ikut ke lapangan, keduanya memang telanjang. Anggota kami yang perempuan yang masuk untuk mengarahkan agar (KR) mengenakan baju," ujarnya dikutip dari Harian Rakyat Kaltara (Jawa Pos Group), Rabu (1/5).  Diketahui SI setiap hari bekerja sebagai supir truk. Sementara KR, merupakan bos SI sebagai pemilik truk.  Hubungan terlarang itu tercium ES sejak tiga pekan terakhir. Bermula dari percakapan mesra melalui WhatApps antara SI dan KR yang memang berstatus janda.  Kasat Reskrim Polres Bulungan AKP Gede Prasetia Adi Sasmita menyatakan, ES merupakan istri sah dari SI. ES melaporkan perzinaan yang dilakukan suaminya dengan KR. Kemudian, personel melakukan pemeriksaan di lokasi.  "Jadi, awalnya ES melaporkan suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Saat digerebek keduanya memang tanpa busana," ucap Gede, Senin (29/4).  Setelah dilakukan pemeriksaan, ujar Gede, keduanya mengaku telah menjalin hubungan selama satu bulan. Keduanya akan dikenakan Pasal 284 KUHP dengan ancaman penjara maksimal tujuh bulan.  "ES bersikukuh tak akan mencabut laporannya. Kedua pasangan selingkuh pun sudah diperiksa dan tidak ditahan lantaran ancaman di bawah lima tahun," terangnya.

Sopir Truk dan Janda Digerebek Tanpa Busana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/waduh-sekelompok-perempuan-nilai-ruu-pks-kampanyekan-perzinaan_m_.jpg" alt="Sekelompok perempuan menilai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengampanyekan perzinahan dan sebabnya harus ditolak" width="100%">
<figcaption>Sekelompok perempuan menilai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengampanyekan perzinahan dan sebabnya harus ditolak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekelompok perempuan menilai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengampanyekan perzinahan dan sebabnya harus ditolak. Tapi petisi yang ditandatangani oleh hampir 100.000 orang itu gagal mengungkit perlindungan korban. Ironi terkadang sinis. Ketika murid SMP Negeri 1 Slogohimo di Wonogiri pada Senin (28/1) berdemonstrasi menentang aksi pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru terhadap seorang murid perempuan, sebuah petisi menolak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sedang digalang di internet. Adalah Maimon Herawati yang mencetuskan petisi untuk Komisi 8 DPR dan Komnas Perempuan tersebut. Dia pernah pula menggalang petisi menolak iklan grup pop asal Korea, Blackpink, tahun lalu lantaran mengenakan rok mini. Maimon menilai RUU PKS mendukung perzinahan dan sebab itu harus ditolak. Hingga berita ini diturunkan sudah sekitar 97.000 orang membubuhkan tandatangan. "Ada kekosongan yang sengaja diciptakan supaya penumpang gelap bisa masuk. Tidak ada pengaturan tentang kejahatan seksual, yaitu hubungan seksual yang melanggar norma susila dan agama," tulis penggagas dalam laman petisi. Yang unik, Maimon memahami istilah kejahatan seksual sebagai perilaku cabul, bukan delik kriminal berupa pelecehan atau pemerkosaan. Tidak heran jika Komisioner Komnas Perempuan, Indry Suparno, dibuat meradang oleh kehadiran petisi itu. "Sepertinya mereka ingin membangun wacana oposisi terhadap gerakan perempuan," kata dia kepada DW. "Mereka tidak membahas perlindungan atau asas keadilan," terkait perempuan korban kekerasan seksual. Dalam petisinya, Maimon menyerang prinsip kedaulatan perempuan yang diperkuat lewat RUU PKS. Menurutnya adalah hal "ekstrim" jika perempuan diperbolehkan melakukan aborsi secara sukarela, sementara "pemaksaan aborsi dijerat hukum." "Pemaksaan hubungan seksual bisa kena jerat hukum. Sementara hubungan seksual suka sama suka, walaupun di luar pernikahan, diperbolehkan," tulisnya. Maimon meyakini asas perlindungan perempuan dalam RUU PKS "menipu awam, padahal konsekuensi dari hal tersebut adalah&nbsp;Free Sex." RUU PKS Bidik Celah Hukum Kekerasan Seksual Hal ini dibantah oleh Indry Suparno. "RUU Ini bukan melegalkan zina, melainkan mengatur tindak pidana seksual berdasarkan fakta dan kasus-kasus yang ditangani oleh lembaga-lembaga layanan dan Komnas Perempuan di seluruh Indonesia," tukasnya. RUU PKS sejatinya dirancang untuk menutup celah hukum dalam fenomena kejahatan seksual di Indonesia. Berbagai instrumen hukum yang ada saat ini, misalnya UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan KUHP, tidak meregulasi aturan yang berpihak pada korban kekerasan atau mendorong upaya pemulihan dan pencegahan. RUU itu antara lain juga mengatur kebijakan sosialisasi, edukasi dan advokasi terkait fenomena kekerasan seksual, termasuk peran masyarakat dalam pencegahan. Kepada Detik, Wakil Ketua Komisi VIII F-Gerindra, Sodik Mujahid, mengatakan pembahasan RUU PKS masih akan berlangsung hingga Mei 2019. Ia mengaku akan menggelar lebih banyak lagi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR dengan mengundang berbagai elemen masyarakat. Namun ia menolak jika rancangan perundang-undangan yang diracik Komisi 8 dinilai melegalkan perzinahan. "Sama sekali tidak kepada hal-hal yang dikhawatirkan masyarakat, seperti pembebasan zina," kata dia. Paradoks Perempuan Muslim Menurut Musdah Mulia, Ketua&nbsp;Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), arus penolakan RUU PKS oleh&nbsp;kaum perempuan digerakkan oleh upaya merawat gambaran perempuan tradisional yang didefinisikan oleh masyarakat patriarki. "Mereka menganggap rumah tangga itu tempat yang paling aman buat perempuan," kata dia kepada DW. "Tapi kenyataannya kan tidak begitu." Dia mengatakan interpretasi agama yang sangat konservatif justru malah mempersulit upaya pemberdayaan kaum perempuan. Belakangan muncul berbagai kelompok yang mengkampanyekan pemahaman konservatif tentang keluarga. Beberapa di antaranya adalah Aliansi Indonesia Cinta Keluarga (AILA) pimpinan Rita Hendrawaty Soebagjo, Indonesia Tanpa Pacaran (ITP)&nbsp;atau Aliansi Perempuan Cinta Pertiwi yang antara lain digagas Maimon Herawati. Organisasi tersebut aktif membentuk opini publik dalam berbagai isu, terutama persoalan LGBT, kebebasan&nbsp;dan kedaulatan perempuan. "Kelompok-kelompok ini sangat kut merebut ruang publik," kata Musdah.&nbsp; Indry yang bersama Komnas Perempuan ikut membantu merumuskan naskah rancangan Undang-undang tersebut menceritakan petisi yang diunggah Maimon bukan bentuk pertama&nbsp;perlawanan kaum perempuan konservatif terhadap RUU PKS. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Dewan Perwakilan Rakyat, komisi 8 pernah pula mengundang perwakilan AILA untuk memberikan pandangan. "Dari awal mereka sudah menolak. Karena bagi mereka prinsip kepatuhan perempuan terancam oleh RUU ini," kisahnya. "Pandangan kelompok konservatif menilai jika moralitas perempuan baik dan bisa diatur, maka tidak akan mungkin terjadi kekerasan seksual, padahal fakta di lapangan berkata sebaliknya." Sebagai dampaknya "mereka tidak membuka ruang untuk adanya pengakuan atau pengungkapan terhadap kekerasan seksual yang terjadi. Jadi mereka lebih cendrung memilih pemahanan kehidupan harmoni sebagai wujud terbaik dalam membangun relasi sosial."&nbsp; Untuk menandingi petisi yang dibuat Maimon, kelompok dukungan untuk penyintas kekerasan seksual dan perkosaan yang tergabung dalam Lentera Sintas Indonesia membuat petisi tandingan. Dengan tagar #MulaiBicara dan #GerakBersama mereka menuntut agar pengesahan RUU PKS dipercepat. Sejauh ini sudah hampir 110.000 orang menandatangani petisi tersebut.

Waduh, Sekelompok Perempuan Nilai RUU PKS Kampanyekan Perzinaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/alasan-berzina-bukan-tindak-pidana-lagi-di-india_m_.jpg" alt="Shine enggan membicarakan soal hukuman ini secara detail. Namun ia hanya menceritakan latar belakang permasalahan mengapa ia sangat berjuang keras untuk meminta penghapusan hukuman bagi perzinaan di India" width="100%">
<figcaption>Shine enggan membicarakan soal hukuman ini secara detail. Namun ia hanya menceritakan latar belakang permasalahan mengapa ia sangat berjuang keras untuk meminta penghapusan hukuman bagi perzinaan di India</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang Pengusaha hotel, Joseph Shine dilaporkan telah mengirimkan petisi ke mahkamah agung agar perzinaan tak dijadikan tindak pidana.&nbsp;&nbsp;Ia diketahui merupakan seorang laki-laki yang telah menikah. Ia hanya ingin melindungi pria lain dari ancaman hukuman tersebut. Shine enggan membicarakan soal hukuman ini secara detail. Namun ia hanya menceritakan latar belakang permasalahan mengapa ia sangat berjuang keras untuk meminta penghapusan hukuman bagi&nbsp; perzinaan di India. &ldquo;Saya memiliki seorang teman dekat yang bunuh diri setelah seorang perempuan&nbsp;&nbsp;membuat laporan pemerkosaan palsu,&rdquo; Kata Shine mencoba menjabarkan pemicu keinginannya itu. Ia menceritakan, temannya bunuh diri akibat malu dilaporkan melakukan pemerkosaan. Padahal saat bercinta, baik si perempuan dan temannya melakukannya karena sama-sama mau, bukan pemerkosaan. Tuduhan pemerkosaan merupakan isolasi yang sangat parah bagi kaum pria.&nbsp;Ia juga mengungkapkan, ia yakin dengan adanya penghapusan peraturan mengenai perzinaan merupakan salah satu langkah dasar yang dapat memberikan perubahan yang sangat besar. Dilaporkan sebelumnya bahwa Pasal 497 KUHP India membuat seorang pria yang melakukan hubungan dengan istri orang lain tanpa izin suaminya&nbsp;&nbsp;menjadi sebuah pelanggaran berat. Ia menilai, peraturan itu sangat merusak hak para pria karena hukuman tersebut hanya berlaku bagi pria dan bukan wanita. Dilaporkan oleh Hindustan Times, Pengacara Shine, Kaleeswaram Raj mempertanyakan bias gender dalam hokum kolonial. Ia juga mempertanyakan kesetaraan gender dalam urusan hukum di negaranya. Tak hanya dari pihak Shine yang menolak, namun Hakim Agung India, Dipak Mirza juga tampak setuju dengan petisi tersebut. Dipak Mirza mengatakan dengan tegas perzinaan tidak seharusnya dijadikan sebuah kejahatan. &ldquo;Peraturan ini juga dapat menjadi dasar perceraian seseorang,&rdquo; Katanya menurut penilaiannya. Dalam hal ini, Kaleeswaram Raj sangat mengagumi sosok dari Joseph Shine yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Ia memuji Shine sebagai seseorang yang sangat suka membela kasus-kasus yang umum yang barangkali tidak ada hubungannya dengan Shine. Sejak kasus tersebut, Kaleeswaram Raj mengaku sangat tertarik dengan Kerala. &nbsp; &nbsp;

Alasan Berzina Bukan Tindak Pidana Lagi di India

perzinaan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perzinaan

Berita Terkini