<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-07-at-16.31.37.jpg" alt="Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kementerian PPPA Margareth Robin Korwa (kanan). Kementerian PPPA/Antara" width="100%">
<figcaption>Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kementerian PPPA Margareth Robin Korwa (kanan). Kementerian PPPA/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian PPPA meminta agar jaksa penuntut umum dalam kasus kekerasan seksual di Pesantren Shiddiqiyyah, Jombang, dengan terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi melakukan banding atas putusan majelis hakim PN Surabaya.  ”Kami merekomendasikan agar JPU melakukan banding dan dalam memori bandingnya memperkuat argumentasi dan bukti-bukti tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan terdakwa,” ujar Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kementerian PPPA Margareth Robin Korwa seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, majelis hakim seharusnya memberikan hukuman yang lebih berat. Sebab, tindakan pelaku telah menimbulkan penderitaan bagi korban.  ”Kami memandang seharusnya hakim tidak mempertimbangkan alasan yang meringankan karena tindakan terdakwa telah menimbulkan penderitaan yang panjang bagi korban,” ujar Margareth Robin Korwa.  Selain itu, lanjut dia, pelaku juga tidak kooperatif selama menjalani persidangan. ”Selama proses hukum, terdakwa juga telah merendahkan harkat martabat perempuan melalui kuasa hukumnya. Terdakwa juga tidak kooperatif ketika ditetapkan sebagai tersangka seolah merendahkan hukum. Seharusnya majelis hakim menghukum terdakwa dengan alasan yang memberatkan,” kata Margareth Robin Korwa.  Pihaknya juga mengkritisi sikap majelis hakim yang menyebutkan identitas korban saat membacakan putusan. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  ”Dalam pasal 59 ayat 2 disebutkan bahwa hakim harus merahasiakan identitas korban saat membacakan putusan yang terbuka untuk umum. Namun dalam sidang yang digelar 17 November, majelis hakim menyebutkan identitas korban,” papar Margareth Robin Korwa.  Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar Mahkamah Agung menyosialisasikan ketentuan pasal 59 ayat (2) UU TPKS kepada hakim yang memeriksa perkara kekerasan seksual.  ”Kementerian PPPA siap membantu MA jika diminta melakukan ini karena mandat Kementerian PPPA untuk menerapkan UU TPKS,” tambah Margareth.  Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis Mas Bechi, terdakwa pemerkosaan terhadap santriwati, dengan hukuman tujuh tahun penjara.

Kementerian PPPA Dorong JPU Kasus Mas Bechi Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220707-WA0041.jpg" alt="Polisi dihalangi masuk ke Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang. Riza/Radar Jombang/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Polisi dihalangi masuk ke Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang. Riza/Radar Jombang/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pencabutan izin pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah tidak berjalan lama. Seperti diketahui, pencabutan izin pesantren yang berada di Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur itu disampaikan Kemenag pada 7 Juli lalu.  Hanya berselang 4 hari, Kementerian Agama (Kemenag) pun mengumumkan pesantren Shiddiqiyyah bisa kembali beroperasi secara normal.  Normalisasi perizinan pesantren Shiddiqiyyah itu disampaikan Menko PMK sekaligus Ad Interim Menteri Agama Muhadjir Effendy.  "Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah yang berada di Jombang, Jawa Timur dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala," kata Muhadjir seperti diberitakan Jawapos.com (12/7).  Mantan Mendikbud itu menjelaskan dirinya sudah meminta Plh Sekjen Kemenag Aqil Irham untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasional pesantren tersebut. Artinya dengan kebijakan baru ini, para orang tua santri bisa mendapatkan kepastian. Yaitu kepastian status putra dan putrinya yang sedang belajar di pesantren Shiddiqiyyah.  "Begitupun juga para santri bisa belajar dengan tenang," katanya.  Ketua Majelis Masyayikh Pesantren Indonesia Abdul Ghaffar Rozin menyambut baik keputusan dari pemerintah tersebut.  "Mungkin lebih tepat diperlukan pembekuan sementara," tuturnya.  Bukan pencabutan izin operasional. Selama pembekuan sementara, pengelola pesantren diberikan kesempatan untuk memulihkan kondisi sehingga bisa kondusif kembali. Sehingga para santri bisa belajar dengan tenang kembali. Sedangkan jika dilakukan pencabutan izin secara permanen, akan menjadi preseden buruk terhadap pesantren.  Pria yang akrab disapa Gus Rozin itu mengatakan, kekerasan seksual pada prinsipnya dapat terjadi di mana saja. Termasuk di ruang publik dan domestik atau rumah tangga. Termasuk di lembaga apapun.  ’’Sejauh kita tahu, kasus serupa jika meningkat di lembaga pendidikan selain pesantren,’’ tuturnya.  Menurut dia setiap peristiwa kekerasan seksual, tentu tidak bisa dibaca sebagai tindakan institusional. Karenanya yang perlu dilakukan adalah penindakan terhadap pelakunya. Institusinya tetpa perlu diselamatkan.  Gus Rozin juga mengatakan, jika setiap peristiwa asusila atau pencabulan berujung penjatuhan sanksi terhadap institusi, akan ada banyak institusi yang mendapatkan hukuman.  Seperti diketahui sebelumnya, pencabutan izin pesantren Shiddiqiyyah disampaikan Kemenag setelah ada permintaan dari kepolisian. Salah satu pertimbangan Kemenag ada salah satu pimpinan pesantren yang juga anak pengasuhnya (MSA) adalah DPO kepolisian kasus pencabulan dan perundungan santri. Selain itu pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap si pelaku.

Pencabutan Izin Ponpes Shiddiqiyyah Hanya Berlaku Empat Hari Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Hasibullah-Satrawi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>APA yang terjadi di Pesantren Shiddiqiyyah, Jombang, beberapa waktu lalu terkait upaya penegakan hukum sungguh pukulan telak bagi dunia pesantren secara umum. Tidak hanya karena persoalan yang diduga terkait dengan pelecehan seksual (atau mungkin perzinaan, dalam bahasa yang lebih populer di pesantren), tapi juga sikap sebagian pihak di Pesantren Shiddiqiyyah yang pada tahap tertentu bisa disebut menghalang-halangi upaya penegakan hukum. Hingga upaya menjemput orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO) harus berlangsung kurang lebih 16 jam.  Peristiwa itu memang terjadi di Pesantren Shiddiqiyyah, Jombang. Tapi, dengan pemberitaan media yang sangat luas (bahkan banyak media menyiarkan secara breaking news), kejadian tersebut sedikit banyak akan berdampak terhadap citra pesantren secara umum. Khususnya bagi masyarakat umum yang belum begitu mengenal dunia pesantren.  Padahal, peristiwa pelanggaran hukumnya (dugaan pelecehan seksual) masih bersifat dugaan sampai terbukti di pengadilan nanti. Tapi, citra yang timbul dari semua ini sudah terbentuk terlebih dahulu. Semua ini sangat merugikan pesantren secara umum.  Karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pesantren secara umum ke depan pasca kejadian di Pesantren Shiddiqiyyah. Pertama, pendidikan terkait interaksi atau muamalah yang sehat dan baik antara laki-laki dan perempuan. Banyak istilah yang digunakan para ahli terkait persoalan itu seperti kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Terlepas dari perbedaan istilah, semua pihak sepakat pentingnya interaksi atau muamalah yang sehat dan baik antara laki-laki dan perempuan.  Hal itu sangat penting mengingat kenyataan hidup tidak akan pernah terlepas dari laki-laki dan perempuan. Hanya, pola interaksi yang mungkin berbeda-beda antara satu lokasi dan lokasi lain. Di wilayah tertentu, laki-laki dianggap terlalu dominan seperti di banyak negara di Timur Tengah ataupun dunia Islam secara umum. Sementara di tempat lain, kaum perempuan lebih banyak mendapatkan kebebasan di ruang-ruang publik. Seperti terjadi di negara-negara Eropa, Amerika Serikat (AS), dan lainnya. Masing-masing wilayah tidak bisa dihakimi berdasar pengalaman wilayah lain.  Karena itu, hal yang terpenting adalah interaksi atau muamalah yang sehat dan baik antara laki-laki dan perempuan. Bahwa laki-laki dan perempuan bisa saling berperan dalam menjalankan berbagai tugas; bahwa laki-laki dan perempuan bisa saling menghormati; dan yang tak kalah penting hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak melulu terkait dengan seksualitas.  Harus diakui bersama, mewujudkan interaksi atau muamalah yang sehat dan baik antara laki-laki dan perempuan tidaklah mudah. Bukan hanya di lingkungan pesantren, melainkan juga di lingkungan pendidikan secara umum. Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dikatakan demikian karena upaya yang ada acap kali berhadapan dengan realitas kekurangan di sana-sini, mulai kekurangan yang bersifat materiil hingga yang bersifat nonmateriil. Misalnya, pemahaman yang bias gender dan lainnya.  Kedua, takzim dan penghormatan penuh dalam kebaikan. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren acap mengajari para santri untuk takzim dan hormat kepada para guru, khususnya kiai beserta keluarganya. Bahkan, sebagian pihak sampai pada tahap ’’menghormati” hewan peliharaan dan kesukaan kiainya.  Tidak ada yang salah dari budaya takzim atau hormat terhadap kiai maupun guru secara umum. Yang terpenting adalah takzim dan penghormatan tersebut berada dalam hal kebaikan.  Dengan kata lain, selama kiai dan guru berbuat kebaikan, selama itu pula takzim dan penghormatan harus diberikan. Tapi, manakala mengerjakan keburukan, mereka sudah tidak bisa dijadikan sebagai pedoman.  Dalam tradisi pesantren, sebenarnya kebaikan sebagai batas dari sikap takzim kepada kiai ataupun guru sudah jamak diketahui. Dalam sebuah kisah yang sangat terkenal di pesantren, contohnya, Nabi menegaskan bahwa ketaatan terhadap seseorang tidak boleh dalam hal-hal yang bersifat kemaksiatan ataupun keburukan (la tha’ata limakhluqin fi ma’shiyatil khaliq).  Meski demikian, keburukan itu kadang-kadang dilihat sebagai ’’bungkus semata” dari kebaikan yang ada di dalamnya. Hingga akhirnya, warga pesantren acap kali tetap takzim dan mengikuti apa yang disampaikan oknum guru maupun kiainya. Inilah yang banyak dijadikan sebagai modus kejahatan oleh oknum tertentu.  Karena itu, ada hal ketiga yang harus dikerjakan pesantren ke depan, yaitu memperkuat keteladanan yang berbasis pada nilai-nilai umum terkait dengan kebaikan maupun keburukan. Keteladanan itu harus muncul dari para guru maupun ustad, khususnya kiai beserta keluarganya, sebagai fondasi utama pesantren.  Melalui keteladanan tersebut, warga pesantren bisa belajar dan melihat secara langsung apa yang boleh atau tidak boleh. Pun demikian, melalui keteladanan yang ada, warga pesantren bisa melihat dan belajar apa yang pantas atau tidak pantas untuk dilakukan. Sebaliknya, melalui keteladanan yang ada, warga pesantren bisa mengetahui kapan guru atau bahkan kiai dalam keadaan salah dan tidak perlu ditiru.  Meminjam istilah yang juga sangat terkenal di pesantren, manusia tempatnya salah dan dosa (al-insanu mahallul khata wan nisyan). Tidak ada orang sempurna yang membuatnya selalu dalam keadaan benar. Kalaupun ada orang sempurna, tak lain adalah orang yang pernah salah, lalu memperbaikinya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa setiap manusia adalah pendosa. Tapi, sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertobat alias memperbaiki kesalahan yang ada. Kullu ibni adam khattha’un, wa khairul khattha’in at-tawwabun.  Tiga hal di atas sangat penting untuk dilakukan pesantren ke depan. Hingga pesantren sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan ilmu keislaman tidak hanya menjadi sejarah bagi bangsa ini, tapi juga menjadi masa depan pendidikan yang dibutuhkan masyarakat. Hingga pesantren tetap menjadi sumber ilmu sekaligus sumber keteladanan, termasuk terkait dengan interaksi yang halal dan baik antara laki-laki dan perempuan. (*)  <hr />  *) HASIBULLAH SATRAWI, Alumnus salah satu pondok pesantren di Madura, pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam

Pesantren Masa Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220707-WA0041.jpg" alt="Polisi dihalangi masuk ke Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang. Riza/Radar Jombang/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Polisi dihalangi masuk ke Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang. Riza/Radar Jombang/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah membatalkan pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.  "Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah yang berada di Jombang, Jawa Timur, dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Menteri Agama Ad Interim Muhadjir Effendy saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (12/7) dikutip dari Antara.  Kementerian Agama sebelumnya menyatakan mencabut izin operasional Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah di Kabupaten Jombang. Hal ini menyusul perkara dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pengurus lembaga pendidikan tersebut.  "Saya sudah meminta Pak Aqil Irham, Plh. Sekjen Kemenag, untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasionalnya," kata Muhadjir.  Ia mengatakan bahwa pencabutan izin dibatalkan karena kasus kekerasan seksual hanya melibatkan satu pengurus pesantren, tidak melibatkan lembaga pondok pesantren, dan pengurus pesantren yang diduga melakukan kekerasan seksual sudah ditangkap polisi.  "Begitu juga mereka yang telah menghalang-halangi petugas (sudah ditangkap)," katanya.  "Sedang di ponpes itu ada ribuan santri yang perlu dijamin kelangsungan belajarnya," ia menambahkan. ​​​​​​​ Muhadjir berharap warga memahami keputusan pemerintah membatalkan pencabutan izin operasional pesantren tersebut ditujukan untuk memberikan kejelasan kepada santri dan orang tua santri mengenai kelanjutan pendidikan di pondok pesantren.  "Saya berharap masyarakat dapat memahami keputusan tersebut," katanya.  Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono Abdul Ghafur, ketika dihubungi secara terpisah tidak menyampaikan penjelasan terperinci mengenai alasan pemerintah membatalkan pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah.  "Cukup jelas," kata Waryono saat dimintai keterangan mengenai status pesantren di Jombang tersebut.

Pesantren Shiddiqiyyah Milik Ayah Mas Bechi Dibatalkan Pencabutannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ancam_korban.jpg" alt="DITANGKAP: Julianto Eka Putra berdiskusi dengan pengacaranya, Jeffy Simatupang, saat dijemput oleh jaksa di rumahnya, kawasan Surabaya Barat kemarin. (KEJATI JATIM)" width="100%">
<figcaption>DITANGKAP: Julianto Eka Putra berdiskusi dengan pengacaranya, Jeffy Simatupang, saat dijemput oleh jaksa di rumahnya, kawasan Surabaya Barat kemarin. (KEJATI JATIM)</figcaption>
</figure>Kasus Jombang, Pemerintah Batal Cabut Izin Pesantren Shiddiqiyyah  JawaPos.com - Julianto Eka Putra, pendiri SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) Batu, Jawa Timur, akhirnya ditahan di Lapas Kelas I Malang kemarin. Terdakwa kasus pencabulan terhadap siswi-siswinya itu dijemput paksa oleh jaksa setelah majelis hakim mengeluarkan surat penetapan penahanan.  Kepala Kejati Jatim Mia Amiati menyatakan, surat tersebut dikeluarkan hakim merespons permohonan jaksa penuntut umum untuk menahan terdakwa.  Menurut Mia, pihaknya memohon agar terdakwa ditahan setelah Julianto mengancam korban-korbannya yang menjadi saksi dalam persidangan. ”Sewaktu persidangan, saksi-saksi di-WhatsApp. Dia membujuk korbannya, dijanjikan fasilitas materi sehingga ada orang tua yang minta anaknya mencabut kesaksian,” kata Mia kemarin (11/7).  Dia menegaskan, jaksa penuntut umum sebenarnya sudah berusaha menahan terdakwa setelah mengetahui intimidasi tersebut. Namun, kewenangan penahanan ada pada hakim, bukan jaksa. Karena itu, jaksa lantas mengirim surat permohonan penahanan kepada hakim. Namun, beberapa kali permohonan jaksa tidak diakomodasi hakim. Mia mengatakan bahwa pihaknya tidak menyerah. Dia terus berupaya memohon penahanan. Hingga akhirnya keluarlah surat penetapan penahanan terdakwa dari majelis hakim setelah 19 kali sidang.  Dalam sidang pekan depan, jaksa akan membacakan tuntutan terhadap terdakwa. Namun, Mia mengungkapkan, pihaknya tidak bisa menuntut hukuman maksimal seperti kebiri maupun hukuman mati. Sama kasusnya seperti Bechi di Jombang, perbuatan terdakwa dilakukan sebelum peraturan kebiri maupun hukuman mati dibuat pada 2020.  Mia menyatakan, pihaknya memang tidak menahan Julianto saat pelimpahan dari penyidik ke penuntut umum. Alasannya, Julianto masih bersikap kooperatif. Namun, jaksa penuntut umum akhirnya berubah pikiran setelah mengetahui Julianto kerap berulah ketika persidangan. ”Saat persidangan, beberapa kali terdakwa bikin masalah dengan mengintimidasi saksi-saksi yang jadi korban. Ada sembilan saksi korban yang mengalami kekerasan seksual oleh terdakwa,” ujar Mia.  Penahanan terhadap terdakwa berjalan alot. Julianto menolak saat jaksa penuntut umum datang ke rumahnya di perumahan elite kawasan Surabaya Barat. Tiga kompi polisi dari Polda Jatim turut membantu eksekusi. Julianto akhirnya diangkut dan dijebloskan ke Lapas Lowokwaru.  Dari pantauan Jawa Pos Radar Malang, rombongan jaksa yang membawa Koh Jul, sapaan Julianto, tiba di Lapas Lowokwaru pukul 17.02 dengan menaiki Toyota Kijang Innova AD 8869 MU. Julianto terlihat mengenakan batik abu-abu yang biasa dia kenakan ketika sidang. Julianto sudah menjalani rapid test antigen. Dia masuk ke blok tahanan dengan dikawal dua jaksa berbadan besar. Tangannya tidak diborgol. Kajari Batu Agus Rujito menyatakan, Julianto bersifat kooperatif. ”Langsung kami bawa ke sini,” katanya di depan lapas. Agus menambahkan, penahanan itu merupakan ketetapan dari majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Malang yang turun sekitar pukul 12.30.  Julianto masuk sel pengenalan lingkungan (penaling). Itu berlangsung selama dua pekan. Setelah itu, dia harus mengikuti tata tertib yang berlaku di lapas. Tidak ada pembedaan blok penahanan. ”Tetap campur dengan tahanan kasus lain,” ujar Kalapas Lowokwaru Heri Azhari. Ada tiga tahanan yang berada dalam satu sel isolasi.  Heri melihat Julianto tidak berada dalam keadaan yang kurang sehat. Tidak terlihat stres atau mengalami down. Selama sepekan berada di sana, Julianto hanya bisa dikunjungi kuasa hukum. Keluarga baru bisa mengunjunginya pekan depan.  Seperti diketahui, pada 20 Juli mendatang, Julianto menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan. Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengatakan bahwa momen itu terlambat. ”Tapi, kami apresiasi hakim dan kejaksaan,” ujarnya. Hal itu merupakan harapan bagi para korban yang ditanganinya selama ini. Menurut dia, penahanan tersebut merupakan kabar baik bagi para korban Julianto. Terlebih, mereka merasa tidak adil dengan pasal yang hukumannya di atas lima tahun, tapi tidak ditahan.  Kasus Jombang  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ancam_korban_1-750x653.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BEROPERASI LAGI: Pesantran Shiddiqyah, Ploso, Jombang, kini kini boleh beroperasi lagi. (JAWA POS RADAR JOMBANG)  Moch. Subchi Azal Tsani bisa sedikit lega karena tidak akan dihukum kebiri. Pria yang akrab disapa Bechi itu mencabuli korbannya pada 2017 sebelum ada peraturan tentang hukuman kebiri. Hukuman kebiri baru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kebiri dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Hal tersebut disampaikan Kepala Kejati Jatim Mia Amiati kemarin (11/7). Selain itu, dari sekian banyak santri yang disebut pernah menjadi korban Bechi, hanya satu orang yang tercatat sebagai korban dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Korban itu mantan santri yang sudah dikeluarkan dari Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, Jombang, sehingga berani bersuara. Santri-santri lain yang menjadi korban memilih bungkam. Mereka enggan menjadi saksi.  ”Di sini yang bisa kami jadikan saksi dalam pemberkasan penyidik hanya satu karena (korban) yang lain menarik diri. Kami sudah berusaha agar perkara ini betul-betul bisa diproses,” kata Mia. Meski begitu, jaksa penuntut umum akan membuka pintu seluas-luasnya bagi korban lain yang nanti berubah pikiran dan berani bersaksi. Kesaksian korban-korban lain cukup penting untuk mendukung jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan maksimal kepada Bechi.  ”Nanti dalam pemeriksaan di persidangan bisa saja ada alat bukti baru atau saksi tambahan yang bisa memperberat. Kami akan memohon kepada majelis hakim agar keterangannya bisa didengarkan dalam persidangan apabila ada saksi tambahan,” tuturnya.  Kejati Jatim telah melimpahkan berkas perkara Bechi ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pelimpahan itu berdasar perintah Mahkamah Agung (MA) yang meminta perkara disidangkan di Surabaya daripada di Jombang karena faktor keamanan. Bechi dijadwalkan menjalani sidang pertama pada Senin (18/7) pekan depan dengan agenda dakwaan dari penuntut umum.  Sementara itu, pencabutan izin pesantren bernama lengkap Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah tersebut ternyata tidak berjalan lama. Seperti diketahui, pencabutan izin pesantren disampaikan Kemenag pada 7 Juli lalu. Kemarin (11/7) Kemenag mengumumkan Pesantren Shiddiqiyyah bisa kembali beroperasi secara normal.  Normalisasi perizinan Pesantren Shiddiqiyyah itu disampaikan Menko PMK sekaligus Menteri Agama ad interim Muhadjir Effendy. ”Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah yang berada di Jombang, Jawa Timur, dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala,” kata Muhadjir.  Mantan Mendikbud itu menjelaskan, dirinya sudah meminta Plh Sekjen Kemenag Aqil Irham untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasional pesantren tersebut. Dengan kebijakan baru itu, para orang tua santri bisa mendapat kepastian. Yaitu, kepastian status putra dan putrinya yang sedang belajar di Pesantren Shiddiqiyyah. ”Begitu juga para santri bisa belajar dengan tenang,” ujarnya.

Ancam Korban, Julianto Eka Putra Akhirnya Dibui

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220707-WA0042-1.jpg" alt="Ponpes Shiddiqiyah Jombang. Riza/Radar Jombang/JawaPos " width="100%">
<figcaption>Ponpes Shiddiqiyah Jombang. Riza/Radar Jombang/JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP Organisasi Shiddiqiyyah (Orshid) Joko Herwanto membenarkan adanya video yang berisi orasi mengajak jemaah dan santri untuk berperang membela pesantren Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur.  Joko menyebut, pria yang berorasi dalam video itu adalah Edi Setyawan, ketua Bidang Pelestarian DPP Orshid. Menurutnya, video itu diambil saat kegiatan penerimaan 318 jamaah yang dipulangkan setelah sempat diamankan di Mapolres Jombang.  "Lokasi video itu diambil, juga berada di dalam pondok. Edi Setiawan, berorasi mengajak jemaah dan santri untuk berperang membela Shiddiqiyyah," ujarnya dalam pesan singkat yang dikirim ke wartawan.  Joko, juga menyebut Edi telah melakukan klarifikasi soal video itu. Ia, juga mengirimkan surat klarifikasi dari Edi yang dikirim kepadanya. Dalam surat itu, Edi menyebut melakukan itu untuk memberi semangat kepada jamaah yang baru saja dipulangkan ke pesantren dari Mapolres Jombang.  “Pada saat bersalaman dengan mereka semua terlihat kondisi mereka yang kehilangan semangat, lunglai dan sebagian menangis haru. Melihat itu kami merasa perlu untuk memberikan semangat kepada mereka agar tetap siap berjuang dalam menjalankan program-program Pesantren,” tulis Edi..  Ia juga menulis, ia sengaja mengambil mengambil kisah dari perang Badar dalam pidatonya. Sebab saat mereka datang semua orang yang hadir menyambut mereka dengan bacaan doa ‘Sholawat Badar’.  “Terutama setelah selesai Perang Badar, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Ada perang yang lebih besar dari pada Perang Badar”. “Apakah itu ya Rosululloh?”, tanya sahabat. Rosul menjawab, “itu perang melawan Hawa Nafsu,” lanjutnya.  Edi juga mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut siapkah berperang itu. Ia berdalih, perang yang dimaksudnya adalah perang melawan hawa nafsu. “…saya mengakui kesalahan saat berbicara itu karena harus menelan ludah karena terharu yang dalam sehingga terjadilah selip lidah, sehingga saya hanya menyampaikan “Siap berperang?” yang seharusnya, “Siap berperang melawan Hawa Nafsu?” tambahnya.  Sebelumnya, Video orasi yang dilakukan pengurus Pondok Shiddiqiyyah viral di media sosial. Dalam video itu, orator yang sedang berbicara di depan jamaah yang sempat melontarkan kalimat provokatif.  Ia menyamakan penghadangan yang dilakukan jamaah Kamis (7/7) lalu kepada petugas yang menangkap MSA laiknya perang badar, ada juga ajakan kembali berperang. Pihak kepolisian, juga menyebut akan segera melakukan pemanggilan kepada orator dalam video itu

Edi Serukan Perlawanan Perang Badar di Jombang, Pesantren Klarifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/bechi_ditunggu.jpg" alt="KASUS ASUSILA: Bechi di Rutan kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, kemarin. Dia harus masuk ke sel isolasi sebelum ditempatkan di blok kamar. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KASUS ASUSILA: Bechi di Rutan kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, kemarin. Dia harus masuk ke sel isolasi sebelum ditempatkan di blok kamar. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Seluruh Kegiatan di Ponpes Shiddiqiyyah Jombang Tak Diakui Lagi  JawaPos.com – Moch. Subchi Azal Tsani alias Bechi ditunggu pasal KUHP berlapis atas sangkaan kejahatan asusila yang dilakukannya. Masing-masing dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun, 9 tahun, dan 7 tahun penjara.  Bagaimana dengan hukuman kebiri? Aspidum Kejati Jatim Sofyan Selle menyebut pertimbangan dari tuntutan sebagai fakta persidangan. Jadi, dia belum bisa berkomentar banyak. ”Nanti dilihat dulu fakta-faktanya di pengadilan,” katanya di Surabaya kemarin (8/7).  Dakwaan yang disiapkan untuk tersangka pencabulan kepada sejumlah santriwati di lingkungan pondok pesantren (ponpes) yang dipimpin sang ayah tersebut adalah Pasal 285 KUHP juncto 65 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Lalu, Pasal 289 KUHP juncto 65 KUHP (ancaman 9 tahun penjara) dan Pasal 294 juncto 65 KUHP (ancaman 7 tahun penjara).  Kemarin, setelah menyerahkan diri pada Kamis (7/7) malam, menyusul pengepungan belasan jam yang dilakukan polisi di Pondok Pesantren (Ponpes) Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Bechi resmi ditahan di Rutan Kelas I Surabaya. Kondisi putra Kiai Muchtar Mu’thi itu dipastikan stabil. Dia langsung dijebloskan ke sel isolasi mandiri setelah proses registrasi selesai pada pukul 04.00.  Kepala Rutan Kelas I Surabaya Wahyu Hendrajati Setyo Nugroho menyatakan, tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada pria 42 tahun tersebut. ”Tahanan baru harus masuk isolasi sebelum ke blok kamar,” ujarnya kepada Jawa Pos.  Bechi sebelumnya diantar ke rutan oleh polisi pada pukul 02.00 atau tiga jam setelah menyerahkan diri. Wahyu menyebut hanya satu pihak keluarga yang mendampingi. Namun, dia tidak tahu pasti status pria tersebut.  Yang jelas, Bechi membawa tas jinjing. Isinya meliputi 5 baju, 2 celana pendek, 1 celana panjang, dan sarung. ”Datang, langsung proses registrasi, termasuk pemeriksaan kesehatan,” paparnya.  Wahyu menambahkan, tidak ada keluhan yang dilontarkan tersangka pencabulan terhadap sejumlah santriwati di ponpes keluarganya itu. Hanya, dia sempat menanyakan lokasi salat Jumat. ”Karena dia masih menghuni sel isolasi, kami jelaskan tidak bisa keluar dulu,” terangnya. ”Diminta mengganti dengan salat Duhur,” lanjutnya.  Lelaki kelahiran 20 Juni 1980 itu, lanjutnya, juga belum bisa dikunjungi selama isolasi. Kecuali, ada permohonan dari aparat penegak hukum yang menyiapkan persidangan kasusnya. ”Layanan kunjungan akan kembali dibuka pada 19 Juli. Tetapi, yang bersangkutan baru boleh dikunjungi setelah masa isolasi,” jelasnya.  Dirreskrimum Polda Jatim Kombespol Totok Suharyanto menyatakan, pelimpahan perkara kepada jaksa membuat wewenang pihaknya pada perkara itu selesai. Namun, kepolisian kini punya tugas baru. Sebab, ada penetapan tersangka baru yang berkaitan dengan masalahnya.  Totok mengungkapkan, sekelompok orang berusaha menghalangi petugas yang mencari Bechi di ponpes Kamis (7/7). Alhasil, mereka ditangkapi. Total, ada 321 orang. ”Dari pemeriksaan yang berjalan, lima orang ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.  Dia memerinci satu orang adalah yang menggagalkan penyergapan kepada Bechi Minggu (3/7). Empat orang lainnya terkait dengan penghalangan kepada polisi di ponpes.  Sementara itu, suasana Ponpes Shiddiqiyyah yang berlokasi di Ploso, Jombang, terlihat sepi kemarin. Aparat yang sebelumnya berjaga bergeser ke markas masing-masing. Beberapa santri tampak mulai pulang.  Terpisah, Kepala Kemenag Jombang Taufiqurrohman menyampaikan, seluruh kegiatan pendidikan di Ponpes Shiddiqiyyah, Ploso, tidak diakui lagi. Menyusul pembekuan izin operasional. Tercatat, ada 1.041 santri yang masih belajar. Seluruh wali santri diimbau segera menjemput anaknya yang saat ini masih berada di pondok.  ”Jadi, di sana kan ada pendidikan pesantren serta pendidikan kesetaraan paket B dan C. Kalau dibekukan, ya artinya keberadaannya tidak diakui,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Bechi Ditunggu Pasal Berlapis, Langsung Masuk Sel Isolasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/KEMENAG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin Pesantren Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur. Keputusan itu diumumkan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Waryono di Jakarta tadi malam (7/7).  Dia mengatakan, nomor statistik dan tanda daftar Pesantren Shiddiqiyyah telah dibekukan. Status dibekukan tersebut sama dengan dicabut.  ”Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat,” tutur dia. Waryono menyatakan, tindakan tegas pencabutan izin itu diambil karena salah seorang pimpinan Pesantren Shiddiqiyyah berinisial MSAT (Moch. Subchi Azal Tsani) alias Mas Bechi menjadi buron polisi dalam kasus pencabulan dan perundungan terhadap santri.  Selain itu, Waryono mengatakan, pihak pesantren dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut. Menurut Waryono, pencabulan bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum. Melainkan juga perilaku yang dilarang ajaran agama. Kondisi itu sangat bertentangan dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan.  Waryono menjelaskan, Kemenag pusat sudah berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur dan Kantor Kemenag Kabupaten Jombang. Kemudian juga melibatkan unsur-unsur terkait lainnya. Koordinasi itu memastikan bahwa para santri tetap dapat melanjutkan proses belajar dan akses pendidikan.  Kepada para orang tua santri, Waryono menegaskan tidak perlu khawatir. ”Kemenag akan bersinergi dengan pesantren dan madrasah di lingkup Kemenag untuk kelanjutan pendidikan para santri,” tuturnya. Para orang tua santri diharapkan bisa memahami keputusan yang sudah diambil Kemenag tersebut.  Sementara itu, mantan Ketua Umum Persatuan Pesantren NU (Rabithah Ma’ahid Islamiyah/RMI) Abdul Ghaffar Rozin mengatakan, Pesantren Shiddiqiyyah tidak tergabung menjadi anggota RMI. Terkait dengan kasus yang menimpa Pesantren Shiddiqiyyah, dia berharap semua pesantren melakukan muhasabah atau introspeksi internal.  ”Dengan cara meningkatkan kualitas moral dan akhlak. Ini ujian untuk semua pesantren,” kata pria yang juga katib syuriah PBNU itu. Kemudian, Gus Rozin menyatakan, pembekuan atau pencabutan izin operasi pesantren mungkin reaksi yang berlebihan. Kecuali pesantren secara institusi terbukti melindungi orang yang dianggap bersalah.  Dia menuturkan, tersangka memang perlu kooperatif. Jika memang merasa tidak bersalah, yang bersangkutan bisa menyiapkan bukti, saksi, dan pengacara andal untuk berproses di pengadilan nanti. Menurut dia, menyiapkan pengacara andal bukan perkara yang sulit bagi pesantren dengan jaringan sebesar itu. Dia menegaskan, masalah hukum itu perlu dihadapi, bukan dihindari.  ”Demikian pula sebaliknya, aparat penegak hukum tidak perlu mendemonstrasikan kekuatan yang sedemikian besar,” tuturnya. Dia menjelaskan, bagi insan pesantren, jaminan mendapatkan perlakuan yang adil jauh lebih tepat dan meyakinkan ketimbang unjuk kekuatan. Pihak kepolisian perlu meyakinkan hak-hak dan perlindungan hukum bagi tersangka. Pasti yang bersangkutan akan rela menyerahkan diri.  Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memastikan bahwa aparat kepolisian di Jawa Timur sudah melakukan berbagai cara untuk menangkap Mas Bechi. Termasuk langkah-langkah persuasif. Sayang, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Malah selalu ada yang berusaha menghalangi penangkapan. ”Bahkan, pemilik ponpes yang notabene orang tua pelaku justru meminta (anaknya) tidak ditangkap,” terang dia.  Sebagai penegak hukum, Polri memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan proses hukum. Mereka juga memiliki kewajiban menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas). Agus menyatakan, upaya penangkapan Mas Bechi turut mempertimbangkan kamtibmas. Pihaknya berharap ada dukungan penuh dari masyarakat terhadap aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Dengan begitu, proses hukum segera tuntas. Itu penting demi menjamin keadilan bagi korban.  Menurut Agus, salah satu cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung Polri adalah memindahkan putra dan putri mereka dari ponpes tersebut. ”Pindah ke ponpes yang lebih aman dari kemungkinan menjadi korban kekerasan seksual,” ungkap jenderal bintang tiga Polri tersebut. Bentuk dukungan lain adalah masyarakat tidak mendaftarkan anak-anak mereka untuk menempuh pendidikan di ponpes itu. Agus percaya masyarakat satu suara dengan Polri. ”Tidak menoleransi yang dilakukan pelaku kepada santriwati-santriwati yang menjadi korban,” tegasnya.  Berdasar data yang diperoleh Jawa Pos dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kasus yang menyeret Mas Bechi terjadi sejak 2019. Laporannya teregister di Polres Jombang dengan nomor LPB/392/X/RES/1.24/2019/JATIM/RES.JBG.  Dari Polres Jombang, kasus itu ditarik ke Polda Jawa Timur. Meski sudah tiga tahun berjalan, Mas Bechi sebagai tersangka tidak kunjung menunjukkan iktikad baik untuk menjalani proses hukum sesuai dengan aturan dan ketentuan.

Kemenag Jamin Pendidikan Santri setelah Cabut Izin Ponpes Shiddiqiyyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/diburu.jpg" alt="TAK PANDANG BULU: Akses menuju Ponpes Shiddiqiyyah Ploso, Jombang, diblokade oleh polisi. (ACHMAD REZA/JAWA POS RADAR JOMBANG)" width="100%">
<figcaption>TAK PANDANG BULU: Akses menuju Ponpes Shiddiqiyyah Ploso, Jombang, diblokade oleh polisi. (ACHMAD REZA/JAWA POS RADAR JOMBANG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – MSAT (Moch. Subchi Azal Tsani) atau Mas Bechi, kasus pencabulan dan perundungan, akhirnya menyerahkan diri tadi malam.  Dia langsung dibawa ke Polda untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya.  Sebelumnya ribuan petugas gabungan dari Polda Jatim dan Polres Jombang dikerahkan untuk menangkap putra pengasuh Ponpes Shiddiqiyyah Ploso, Jombang, itu.  Pantauan Jawa Pos Radar Jombang, aparat telah bersiap sejak pagi. Sejumlah kendaraan polisi tampak parkir di sekitar pondok. Mulai pukul 06.00, akses menuju pondok dari utara dan selatan ditutup. Sejumlah petugas Resmob Polda Jatim yang berbaju serbaputih mulai mengepung pondok. Seluruh akses masuk pesantren ditutup. Tak ada warga yang diperbolehkan masuk.  Sekitar pukul 07.00, pasukan dari Satbrimob Polda Jatim mulai datang. Ribuan orang itu merangsek masuk ke dalam pondok. Sebuah kendaraan lapis baja dikerahkan untuk menjebol pondok. Perlawanan dari para santri sempat terjadi. Bentrokan antara polisi dan simpatisan MSAT tak terhindarkan. ”Tadi memang ada aksi dorong-dorongan. Karena ada santri dan simpatisan doa bersama, kita beri waktu satu jam tidak mau geser. Akhirnya, kita paksa dorong,” ucap Kombespol Dirmanto, Kabidhumas Polda Jatim, saat dikonfirmasi kemarin (7/7).  Setengah jam kemudian, sejumlah orang dikeler petugas. Dalam kondisi lusuh hingga baju sobek, remaja, pemuda, hingga pria dewasa itu satu per satu digiring menuju truk polisi. Beberapa di antaranya bahkan harus diborgol karena masih melawan.  Hingga siang, jumlah simpatisan yang diangkut polisi semakin banyak. Sekitar pukul 16.00, tercatat ada tujuh truk yang sudah keluar membawa para simpatisan itu. Dirmanto menyebut, 320 orang telah diamankan di Mapolres Jombang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. ”Jadi, 320 orang yang diamankan itu karena menghalangi petugas, 20 di antaranya anak-anak,” ucapnya.  Dia menyampaikan, simpatisan yang diamankan berasal dari sejumlah kota di Indonesia. Mulai Malang, Banyuwangi, hingga Lampung. Mereka sengaja melawan petugas untuk membentengi junjungannya. ”Seluruhnya masih kita pilah-pilah di Mapolres Jombang,” lontarnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/diburu_3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BURON: Polisi memasukkan nama MOch Subchi Azal Tsani dalam daftar pencarian orang. (DOK. POLDA JATIM)  Hingga pukul 16.00, polisi belum berhasil menemukan MSAT. Meski sejak pagi menguasai semua isi pondok, pihaknya mengaku kesulitan untuk menyisir keseluruhan pondok yang luasnya mencapai 5 hektare itu. Terlebih, pihak keluarga disebutnya tidak kooperatif membantu dengan menunjukkan keberadaan DPO tersebut. ”Polisi masih berupaya mencari keberadaan MSAT. Saya berupaya sehumanis mungkin. Saya mengimbau kepada keluarga MSAT untuk kooperatif dan diharapkan membantu,” tambahnya.  Pantauan di lokasi hingga pukul 19.30, ribuan petugas gabungan masih berada di dalam pesantren. Upaya mediasi juga terus dilakukan petugas. ”Ini upaya hukum terakhir kita menangkap MSAT dan menyerahkannya ke pengadilan,” tegas Dirmanto.  Sementara itu, beredar video berdurasi 20 detik yang menggambarkan sejumlah petugas dari Resmob Polda Jatim membawa seorang pria yang memakai jas hitam dan peci hitam. Di sejumlah pesan singkat, video itu disebut bukti penangkapan MSAT alias Bechi. Namun, hal tersebut dibantah Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto. Dia mengklarifikasi, video itu adalah penangkapan DD, sopir MSAT. ”Jadi, yang ditangkap itu sopir yang melakukan aksi penghadangan saat penyergapan Minggu (3/7) lalu, inisialnya DD, sudah ditangkap dan diamankan,” terangnya.  DD ditangkap lantaran menjadi sopir mobil Panther nopol S 1747 ZJ. Saat itu, Polda Jatim melakukan penggerebekan kepada MSAT yang diyakini ikut dalam rombongan 13 kendaraan dari Ngoro menuju Ploso. Sebelum melarikan diri saat petugas mencegat rombongan mobil yang diduga membawa MSAT di atas Jembatan Ploso.  Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan dua orang yang berinisial RBP dan D. Mereka ditangkap karena melakukan perlawanan dan menabrak petugas. Polisi juga mengamankan sebuah senjata jenis airgun dalam posisi aktif dan siap tembak. Barang bukti itu masih disimpan di Mapolres Jombang.  Upaya Persuasi  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/diburu_1-750x476.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> TAK PANDANG BULU: Polisi mengamankan warga yang menghalangi penangkapan Bechi. (ACHMAD REZA/JAWA POS RADAR JOMBANG)  Dalam upaya penangkapan kemarin, beredar video ayah MSAT, Kiai Muchtar Mu’thi, yang kembali berbicara dengan Kapolres Jombang AKBP Moh. Nurhidayat. Perbincangan itu terlihat berbeda. Sang kiai menyebut berjanji menyerahkan anaknya ke Polda Jatim.  Tampak Kiai Muchtar duduk di kursi hitam dan di sampingnya ada sejumlah pejabat kepolisian. Dia juga berbicara di depan seluruh jemaah dan santri pondok. ’’Nanti saya antar ke sana setelah pelantikan hari ini. Sampaikan ke Bapak Kapolda,’’ ucap Kiai Muchtar dalam video tersebut.  Ucapan itu juga sempat ditimpali Kapolres Jombang AKBP Moh. Nurhidayat yang berbicara di sampingnya. ’’Di antar Mbah Yai sendiri ya? Mas Bechi?” kata Kapolres. ’’Ya, jangan sampai ada pertumpahan darah. Kalau dipaksa, nanti tidak baik,” sambung Kiai Muchtar.  Kapolres dan Kiai Muchtar juga bersalaman tanda persetujuan kesepakatan itu. Kapolres sempat membisikkan kepada ayah MSAT untuk meminta santrinya membubarkan diri dan tidak melawan.  Dikonfirmasi terpisah, Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto justru tak terlalu menghiraukan video itu. Menurut dia, hingga kemarin tim masih terus berupaya mencari MSAT. ’’Kami berupaya untuk mencari yang bersangkutan sampai dapat,” tegasnya.  Tim masih melakukan penyisiran ke sejumlah ruangan di Ponpes Shiddiqiyyah Ploso. ’’Pondok ini kan luasnya 5 hektare lebih. Jadi, kita masih terus berproses melakukan pencarian,” tandas Dirmanto.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/diburu_2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Moch. Subchi Azal Tsani (DOK. POLDA JATIM)

Dikepung, Bechi Akhirnya Menyerahkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kekerasan-terhadap-penyandang-disabilitas-meningkat-peradi-dilibatkan_m_184297.jpeg" alt="Ilustrasi Kekerasan Seksual" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kekerasan Seksual</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi mencabut izin operasional Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur. Keputusan ini buntut dari salah satu pimpinannya berinisial MSAT menjadi buron kepolisian dalam kasus dugaan pencabulan.  Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono mengungkapkan, jika nomor statistik dan tanda daftar pesantren Shiddiqiyyah telah dibekukan.  "Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat,” kata Waryono kepada wartawan, Jumat (8/7).  MSAT diketahui telah menjadi DPO kepolisian dalam kasus pencabulan dan perundungan terhadap santri. Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan.  Waryono mengatakan, pencabulan bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku yang dilarang ajaran agama.  "Kemenag mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut," jelasnya.  Waryono mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur, Kankemenag Jombang, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa para santri tetap dapat melanjutkan proses belajar dan memperoleh akses pendidikan yang semestinya.  “Yang tidak kalah penting agar para orang tua santri ataupun keluarganya dapat memahami keputusan yang diambil dan membantu pihak Kemenag. Jangan khawatir, Kemenag akan bersinergi dengan pesantren dan madrasah di lingkup Kemenag untuk kelanjutan pendidikan para santri," pungkas Waryono.  Sebelumnya, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo menegaskan bahwa polisi akan terus mengejar MSAT, putra seorang kiai di Ploso, Jombang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati.  Meski beberapa kali dihalang-halangi saat berusaha melakukan penangkapan, namun hal itu bukan masalah bagi pihak kepolisian. Slamet memastikan aparat kepolisian dalam menangani kasus dugaan pencabulan santriwati yang melibatkan putra seorang kiai di Jombang bertindak secara profesional.  Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan, meski sudah ditetapkan tersangka, pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah. “Yang bersangkutan belum tentu salah, belum tentu benar juga. Nanti ditentukan di pengadilan,” tegasnya.  Setelah nantinya berhasil ditangkap, polisi akan langsung menyerahkan MSA ke kejaksaan. “Mohon doanya semoga hari ini biar segera kita tangkap dan serahkan ke kejaksaan. Sekarang masih dalam proses pencarian, ” tandasnya.

Pimpinan Pesantren Shiddiqiyyah Jadi DPO, Kemenag Cabut Izin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pesantren Shiddiqiyyah

Berita Terkini