<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/IMG_20220516_164159-1-1671004683.jpg" alt="Ilustrasi jamaah Umrah melakukan tawaf di Masjidil Haram, Makkah. UU Haji dan Umrah terbaru membawa sejumlah perubahan dalam regulasi haji dan umrah. (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah Umrah melakukan tawaf di Masjidil Haram, Makkah. UU Haji dan Umrah terbaru membawa sejumlah perubahan dalam regulasi haji dan umrah. (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - UU Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah memunculkan sejumlah regulasi baru untuk penyelenggaraan haji dan umrah. Untuk haji, aturan ini mulai diterapkan pada penyelenggaraan haji 2026. sementara bagi umrah, regulasi baru akan bisa digunakan setelah aturan teknisnya terbit. UU baru ini membawa perubahan signifikan terhadap tata kelola haji, mekanisme pembagian kuota haji, hingga model penyelenggaraan umrah. Sejumlah kebijakan di dalamnya dinyatakan mulai berlaku dan langsung menyentuh calon jamaah maupun penyelenggara di daerah. Perubahan inilah yang kemudian menjadi dasar langkah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk menata ulang sistem pelayanan agar lebih terpusat, transparan, dan efisien. Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 harus berjalan lebih bersih dan akuntabel, terutama setelah berbagai temuan ketidakefisienan dalam sistem lama. Berikut tujuh dari sekian daftar aturan baru yang krusial, yang mulai diterapkan pada penyelenggaraan haji dan umrah 2026. <h3>1. Seluruh Pengelolaan Haji Kini Diambil Alih Kemenhaj</h3> UU Nomor 14 Tahun 2025 membawa perubahan besar dalam struktur kelembagaan. terutama setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan berdirinya Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Seluruh kewenangan penyelenggaraan haji mulai dari infrastruktur, layanan jamaah, manajemen petugas, hingga teknis operasional di Arab Saudi diambil alih oleh Kemenhaj. Sebelumnya, peran utama penyelenggaraan haji dan umrah berada di tangan Kementerian Agama (Kemenag). Dengan perubahan ini, pemerintah menilai alur kerja akan lebih jelas dan tidak lagi tumpang tindih, sehingga setiap proses dapat berjalan lebih terkoordinasi dan profesional. <h3>2. Kuota Petugas Daerah Dipangkas, Kuota Jamaah Diperluas</h3> Aturan baru turut memangkas jumlah Tim Petugas Haji Daerah (TPHD). Selama bertahun-tahun, porsi kuota jamaah sering berkurang karena sebagian terserap oleh petugas haji daerah. Kini, pemerintah mengembalikan prioritas kuota untuk jamaah. Kemenhaj menetapkan kuota resmi haji reguler Indonesia 2026 sebanyak 203.320 jamaah, dengan rincian: <ul> <li>191.419 jamaah reguler</li> <li>10.166 kuota prioritas lansia</li> <li>685 kuota pembimbing ibadah haji &amp; pembimbing KBIHU</li> <li>150 kuota petugas haji daerah</li> </ul> Dengan pemangkasan ini, pemerintah berharap antrean panjang keberangkatan haji dapat sedikit terurai. <h3>3. Non-Muslim Bisa Menjadi Petugas Haji</h3> Salah satu aturan yang paling banyak menarik perhatian adalah diperbolehkannya non-Muslim menjadi petugas haji. Pada regulasi sebelumnya, seluruh petugas harus beragama Islam. Ketentuan itu kini dicabut. Meski demikian, ruang lingkup tugas petugas non-Muslim dibatasi. Mereka hanya diperbolehkan mengisi posisi teknis, seperti layanan kesehatan, dukungan logistik, dan operasional di lapangan. Mereka tidak diperkenankan masuk ke ranah ibadah dan ritual jamaah, termasuk hadir di tanah suci Makkah dan Madinah. Sebagai dasar rujukan, Pasal 22 Ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2025 menyebut PPIH dapat terdiri dari unsur kementerian, kementerian/lembaga terkait, dan masyarakat (tanpa pandang RAS). <h3>4. Kuota Haji Daerah Kini Ditentukan Langsung oleh Menteri</h3> Penetapan kuota haji tingkat kabupaten/kota kini sepenuhnya dipusatkan di tangan Menteri Haji dan Umrah. Mekanisme ini menggantikan sistem lama yang memberi ruang lebih besar pada pemerintah daerah. Pendekatan yang lebih terpusat ini dinilai bakal membuat distribusi kuota lebih adil karena perhitungannya berbasis data riil berupa panjang antrean, jumlah pendaftar aktif,&nbsp;demografi usia di tiap daerah. Pemerintah menilai sistem baru ini bisa mengurangi kesenjangan kuota haji antardaerah, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan. <h3>5. Usia Minimal Jamaah Haji Diturunkan Menjadi 13 Tahun</h3> Aturan baru juga menyentuh aspek usia. Jamaah kini dapat mendaftar haji mulai usia 13 tahun, turun dari batas sebelumnya yang berada di angka 17 tahun. Penyesuaian ini didasarkan pada pertimbangan usia akil balig dalam syariat Islam. Dengan aturan ini, pemerintah ingin membuka kesempatan bagi anak yang telah memenuhi syarat kedewasaan untuk lebih awal masuk antrean haji. <h3>6. Nomor Porsi Hangus Jika Tidak Melunasi Bipih 5 Tahun Berturut-Turut</h3> UU 14/2025 memperkenalkan aturan baru mengenai status porsi haji bagi jamaah yang belum melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Menurut Pasal 49A, jamaah yang tidak melunasi Bipih selama 5 tahun musim haji berturut-turut akan menerima keputusan administratif berupa porsinya dialihkan kepada ahli waris, atau pembatalan porsi dan pengembalian dana, termasuk nilai manfaatnya. Menteri wajib menyelesaikan proses penggantian atau pengembalian dana maksimal 30 hari sejak status jamaah ditetapkan. Mekanisme lebih rinci akan diatur melalui Peraturan Menteri. <h3>7. Umrah Mandiri Kini Legal: Tidak Harus Pakai Travel, Tapi Dilarang Berkelompok</h3> Perubahan besar lainnya menyangkut penyelenggaraan ibadah umrah. UU Nomor 14 Tahun 2025 mengakui tiga bentuk penyelenggaraan. Yaitu PPIU berizin, Kemenhaj dalam keadaan darurat, dan Umrah Mandiri. Legalitas umrah mandiri menjadi salah satu hal paling disorot, terutama karena praktik &ldquo;umrah backpacker&rdquo; yang selama ini tidak memiliki dasar hukum. Penjelasan mengenai aturan ini juga disampaikan oleh Kemenag Jawa Barat dalam keterangan resminya. &ldquo;Umrah mandiri bukan berarti umrah berkelompok di bawah koordinasi orang per orang atau organisasi tertentu. Mandiri itu berarti perorangan, paling banyak satu keluarga inti. Jika dilakukan secara berkelompok dan dikoordinir oleh satu orang, tetap wajib melalui PPIU berizin," kata Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Enjah Sugiarto. Ia juga mengingatkan bahwa umrah bukan wisata biasa. Kesalahan dalam tata cara ibadah seperti miqat, thawaf, sa&rsquo;i, hingga tahallul dapat membuat ibadah tidak sah, sehingga jamaah yang belum paham dianjurkan tetap berangkat melalui PPIU. Dengan hadirnya sederet aturan baru ini, pemerintah berharap penyelenggaraan haji dan umrah tahun 2026 berjalan lebih tertib, terpusat, dan responsif terhadap kebutuhan jamaah. Perubahan besar pada sistem kuota, pelayanan teknis, hingga legalisasi umrah mandiri diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola ibadah yang lebih modern dan akuntabel.

Pemerintah menerapkan aturan-aturan baru untuk haji dan umrah 2026, termasuk pengelolaan oleh Kemenhaj dan perubahan kuota jamaah.

Daftar Aturan Baru Haji dan Umrah 2026: Dari Petugas Haji Non Muslim hingga Bolehnya Umrah Mandiri

petugas haji non muslim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#petugas haji non muslim

Berita Terkini

Daftar Aturan Baru Haji dan Umrah 2026: Dari Petugas Haji Non Muslim hingga Bolehnya Umrah Mandiri

Download Aplikasi JawaPos.com