<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/27/TemanPemilihKeluarga-Besar-KPU-Provinsi-DKI-Jakarta-mengucapkan-turut-berduka-cita-atas-meninggalnya-Achmad-Betty-KPPS-116-Kelurahan-Penjaringan-Jakarta-UtaraSemoga-amal-ibadah-Almarhum-diterim-1-1331231243.jpg" alt="Ucapan duka cita atas wafatnya Achmad Betti, 47, petugas KPPS TPS 116 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang meninggal dunia saat bertugas. (Instagram KPU DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Ucapan duka cita atas wafatnya Achmad Betti, 47, petugas KPPS TPS 116 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang meninggal dunia saat bertugas. (Instagram KPU DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 116 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, Achmad Betti, 47, meninggal dunia saat bertugas.&nbsp; Camat Penjaringan Hermawan menceritakan, Achmad Betti meninggal saat bertugas sebagai KPPS di momen pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024, Rabu (27/11). Saat TPS dibuka pada pagi hari, Achmad Betti terlihat masih sehat bugar dan bercanda dengan anggota KPPS lainnya.&nbsp;&nbsp; "Petugas dua hari terakhir sehat. Tidak ada keluhan. Saat sedang bertugas pasien masih bercanda dengan anggota KPS lainnya," ujar Hermawan kepada wartawan, Rabu (27/11). Namun, sekitar pukul 11.00 WIB, Achmad Betti tiba-tiba pulang ke rumah tanpa berpamitan dengan petugas lainnya. Tak lama, tiba-tiba keluarga yang berada di rumah berteriak histeris. "Sudah sarapan sekitar jam 11 pulang ke rumah tidak bilang dengan anggota yang lain. Tiba-tiba keluarga teriak-teriak sudah meninggal," jelasnya. Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menyebut, almarhum memiliki riwayat penyakit hipertensi. Ia pun menyampaikan berbela sungkawa kepada pihak keluarga atas meninggalnya Achmad Betti. "Kami menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum saat bertugas. Hal ini juga sudah kami sampaikan kepada Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Teguh Setyabudi dan telah menyatakan berbela sungkawa," ucapnya.

Seorang petugas (KPPS) di TPS 116 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, Ahmad Betty, 47, meninggal dunia saat bertugas, Rabu (27/11).

Duka di Momen Pilkada Jakarta 2024: Achmad Betti, Petugas KPPS di Penjaringan Jakarta Utara Meninggal Dunia Saat Bertugas

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/06/gangguan-jiwa-petugas-KPPS-748951724.jpg" alt="Petugas dari RSUD RAA Soewondo Pati mengecek kondisi bangsal baru-baru ini. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)" width="100%">
<figcaption>Petugas dari RSUD RAA Soewondo Pati mengecek kondisi bangsal baru-baru ini. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Salah satu anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Pati mengalami gangguan jiwa pasca bertugas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah mendapatkan perawatan di RSUD RAA Soewondo Pati, petugas KPPS berinisial MAH tersebut kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Semarang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dikutip dari Radar Kudus (Jawa Pos Group), pada Rabu (6/3), petugas KPPS di Kabupaten Pati tersebut mengalami gangguan jiwa usai pencoblosan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014385137/puluhan-anggota-kpps-di-bondowoso-gelar-aksi-tolak-hak-angket-berharap-kinerja-mereka-dihargai">Puluhan Anggota KPPS di Bondowoso Gelar Aksi Tolak Hak Angket, Berharap Kinerja Mereka Dihargai</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data rawat inap UPT Rumah Sakit Soewondo Pati, pasien berinisial MAH tersebut dirawat inap sejak 23 hingga 29 Februari lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt Direktur UPT RSUD RAA Soewondo Hartotok menjelaskan bahwa penyebab MAH terkena gangguan jiwa tersebut disebabkan oleh banyaknya tugas yang diemban sebagai petugas KPPS yang mengerjakan Sirekap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akhirnya pasien sering marah-marah dan membahayakan diri hingga cenderung temperamental. Tidak percaya diri dan menyalahkan dirinya sendiri," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014382926/44-anggota-kpps-wafat-dan-kecelakaan-pemerintah-salurkan-total-santunan-rp-26-m">44 Anggota KPPS Wafat dan Kecelakaan, Pemerintah Salurkan Total Santunan Rp 2,6 M</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ditanya keberadaan pasien, dia menjawab bahwa pasien tersebut telah dirujuk ke RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang agar segera mendapatkan perawatan lebih lanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah dirujuk ke Semarang. Kami merekomendasikan keluarga pasien agar pasien dirawat di rumah sakit jiwa Semarang. Ini supaya mendapatkan pelayanan terapi lebih lanjut, seperti mendapatkan terapi electroconvulsive (ECT)," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menjelaskan bahwa sebelumnya pasien tersebut sempat mendapatkan perawatan di rawat inap Ruang Sakura selama enam hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014370828/terungkap-modus-otak-pengeboman-rumah-kpps-pamekasan-bukan-politik-polisi-sebut-karena-dendam">Terungkap! Modus Otak Pengeboman Rumah KPPS Pamekasan Bukan Politik, Polisi Sebut karena Dendam</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasien dirawat sesuai standard operating procedure (SOP) rumah sakit, seperti diberikan injeksi dan ditenangkan dengan restrain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan misalkan membenturkan kepalanya ke tembok," imbuhnya.</div>

Petugas KPPS berinisial MAH di Kabupaten Pati mengalami gangguan jiwa usai bertugas, setelah mendapatkan perawatan di RSUD RAA Soewondo Pati

Petugas KPPS di Pati Dirujuk ke RSJ Semarang Setelah Alami Gangguan Jiwa Pasca Bertugas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/19/sby-3082159930.jpg" alt="Jenazah Joko Budiono, petugas KPPS Ngagel Rejo, dimakamkan di TPU Keputih, Surabaya. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Jenazah Joko Budiono, petugas KPPS Ngagel Rejo, dimakamkan di TPU Keputih, Surabaya. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat sebanyak 90 orang petugas tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2024 meninggal dunia, terdiri dari 60 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 30 orang lainnya petugas ketertiban TPS. "Sampai dengan saya menyampaikan informasi ini, hari ini, Jumat 23 Februari 2024, data yang kami terima dari teman-teman KPU provinsi/kabupaten/kota, petugas TPS yang meninggal ada 90 orang. Kalau dibuat rincian, anggota yang meninggal ada 60 orang dan anggota petugas ketertiban sebanyak 30 orang," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, (23/2). Hasyim menuturkan KPU telah memberikan santunan kepada 20 orang petugas KPPS yang meninggal dari total 90 orang itu. Sementara sisanya masih dalam proses. "Yang telah diberikan santunan sehubungan dengan meninggalnya atau wafatnya para petugas sebanyak 20 orang petugas TPS," katanya. Berdasarkan surat Menteri Keuangan, biaya santunan bagi petugas KPPS yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta dan Rp 10 juta untuk bantuan pemakaman. Hasyim juga menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya para petugas&nbsp;KPPS. Ia pun berterima kasih kepada keluarga korban yang memberikan kesempatan kepada anggota keluarganya turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai petugas&nbsp;KPPS. "Pada kesempatan ini, kami turut berduka cita kepada saudara kita para anggota TPS yang meninggal," ucap Hasyim. "Dan kami mengucapkan terima kasih kepada keluarganya yang telah memberikan kesempatan kepada para almarhum pada pemungutan penghitungan suara 14 Februari," pungkasnya. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

KPU telah memberikan santunan kepada 20 orang petugas KPPS yang meninggal dari total 90 orang itu. Sementara sisanya masih dalam proses.

90 Petugas TPS Wafat, KPU Klaim 20 Orang Telah Diberi Santunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/IMG_8245-4214967097-1275372324.jpg" alt="Petugas KPPS di Malang sedang membuka surat suara untuk rekapitulasi. (Radar Malang)" width="100%">
<figcaption>Petugas KPPS di Malang sedang membuka surat suara untuk rekapitulasi. (Radar Malang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;MRB anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Perning, Kecamatan Jetis disanksi peringatan oleh KPU Kabupaten Mojokerto pada Sabtu (17/2). Sanksi diberikan setelah ia terbukti dengan jelas mendiskreditkan relawan salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Sebelumnya, MRB sempat dinonaktifkan dari tugasnya saat pungut hitung, 14 Februari lalu. Dilansir dari Radar Mojokerto pada Kamis (22/2), Penonaktifan tersebut setelah yang bersangkutan dilaporkan Relawan Anak Kolong Baret Merah Jawa Timur telah menyebarkan ujaran negatif yang ditujukan kepada Generasi Z pendukung salah satu paslon capres-cawapres. Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Mojokerto Anis Andayani mengatakan pihaknya sempat menerima laporan adanya dugaan penyebaran ujaran kebencian salah satu anggota KPPS terhadap pendukung paslon capres. Tidak sekadar mendiskreditkan MRB juga dituding ikut terlibat dalam kampanye salah satu paslon capres yang lain. "Laporan tersebut langsung kami tindak lanjuti, tanggal 13 Februari kami klarifikasi ke yang bersangkutan dan hasilnya terlapor mengakui perbuatannya serta meminta maaf atas tindakannya tersebut," ujarnya. Atas pengakuan itu KPU menonaktifkan sementara MRB dari tugasnya sebagai anggota KPPS TPS 6 Perning, Kabupaten Mojokerto. Anis menyebut langkah itu untuk menghindari pelanggaran netralitas serta keberpihakan salah satu paslon di internal KPU. Akan tetapi, tiga hari pasca coblosan atau saat sidang etik digelar pada Sabtu (17/2) KPU menjatuhkan sanksi peringatan terhadap MRB. Sanksi tersebut setelah mempertimbangkan bukti yang disodorkan pelapor serta keterangan dari terlapor. MRB terbukti menyebarkan ujaran negatif terhadap pendukung paslon lain. Sementara tudingan terlibat aktif dalam kampanye salah satu paslon, justru tidak bisa dibuktikan. "Terlapor hanya memosting kampanye salah satu paslon. Tapi tidak terlibat aktif dalam kampanye. Sehingga dari perbuatannya kami hanya berikan sanksi peringatan," tutupnya.

Atas pengakuan itu KPU menonaktifkan sementara MRB dari tugasnya sebagai anggota KPPS TPS 6 Perning, Kabupaten Mojokerto.

Kronologi Anggota KPPS di Kabupaten Mojokerto Disanksi Akibat Ujaran Kebencian Terhadap Pendukung Capres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/astaga-demi-cincin-kawin-pria-ini-nekat-curi-motor_m_142935.jpeg" alt="Ilustrasi Curanmor" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Curanmor</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Seorang petugas KPPS mengalami hal yang tidak mengenakkan saat melakukan penghitungan suara Pemilu tahun 2024. Pasalnya sepeda motor milik petugas KPPS yang tengah terparkir pada Rabu (14/2) dicuri maling. Kejadian tersebut dirasakan oleh Della Roslia salah satu warga Dusun Krajan, Desa Klepu, Kecamatan Pringapus. Ia kehilangan motor Honda Scoopy miliknya yang tengah diparkir di depan TPS 09 Perumahan Taman Bukit Klepu Pringapus. Dikutip dari Radar Semarang (Jawa Pos Grup), pada Jumat (16/2), Kapolsek Bergas, AKP Wahyono menjelaskan pelaku yang mengambil sepeda motor milik Della ialah GS warga Kecamatan Bringin. Pelaku menjalankan tindakan kriminal tersebut saat melihat kunci motor berada di dashboard motor. "Saat melintas di lokasi kejadian pelaku melihat ada kunci ditinggal di dashboard kendaraan Honda Scoopy," ujarnya Pelaku sehari-hari bekerja di pabrik garmen di kawasan Pringapus. Dan saat ini sudah diserahkan ke Satreskrim Polres Semarang untuk penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan pelaku, ia melancarkan aksinya karena kebutuhan ekonomi. Dimana pelaku juga masih memiliki tanggungan kredit sepeda motor. "Pelaku sempat pura-pura duduk di motor incarannya dengan seolah-olah melihat proses penghitungan suara. Setelah dirasa aman pelaku langsung mendorong motor tersebut menjauh dari TPS," jelasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014168695/ayah-tiri-bejad-siksa-balita-dengan-sangat-sadis-hingga-tewas-motifnya-karena-kesal-korban-buang-air-di-kasur">Ayah Tiri Bejad Siksa Balita dengan Sangat Sadis Hingga Tewas, Motifnya Karena Kesal Korban Buang Air di Kasur</a> Namun aksi pelaku diketahui pemilik motor dan berteriak sehingga sejumlah warga di lokasi mengejar pelaku. Pelaku berhasil diamankan tidak jauh dari lokasi yang masih di lingkungan perumahan Bukit Klepu. Aditya mengimbau kepada warga Kabupaten Semarang bahwa untuk lebih teliti sebelum meninggalkan kendaraan. Serta tidak meninggalkan barang berharga baik di dashboard maupun bagasi sepeda motor.

Seorang petugas KPPS mengalami hal yang tidak mengenakkan saat melakukan penghitungan suara Pemilu tahun 2024.

Miris Nasib Petugas KPPS di Semarang, Sedang Sibuk Menghitung Suara Malah Motornya dicuri Maling

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/JKT-1-KPPS-PERSIAPKAN-LOGISTIK-PEMILU-FED-7JPG-966817441.jpg" alt="Ilustrasi petugas KPPS." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas KPPS.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jelang pencoblosan Pemilu 2024, Komisi D DPRD Surabaya mengimbau agar tempat pemungutan suara (TPS) mempersiapkan layanan kesehatan. Upaya ini dilakukan agar kejadian tahun 2019 tidak terulang lagi di tahun 2024. Seperti diketahui saat Pemilu tahun 2019, banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) jatuh sakit dan meninggal karena kelelahan. Dilansir dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Selasa (13/2), Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya Akmarawita Kadir mengatakan petugas KPPS meninggal dunia dan jatuh sakit saat bertugas seperti di Pemilu 2019 tidak boleh terjadi lagi. "Saya dengar memang sudah ada kerja sama dan koordinasi antar KPU RI dan Kementerian Kesehatan dalam hal ini, tetapi kita ingin melihat secara langsung implementasi dan kesiapan khususnya di Kota Surabaya ini," ujar Akmarawita Kadir. Pihak Dinas Kesehatan Surabaya diharapkan sudah bisa memetakan penyebab banyaknya petugas KPPS yang sakit dan meninggal di Pemilu tahun 2019 lalu. Sekretaris DPRD tersebut berharap Dinas Kesehatan Surabaya sudah mempersiapkan segala hal. "Termasuk kesiapan SDM, sarana dan prasarana kesehatan seperti oksigen, obat-obatan dan lainnya. Tentunya juga sudah ada koordinasi dengan KPU Kota Surabaya dalam masalah ini untuk mencegah terulangnya kasus tersebut," tambahnya. Ia berharap jangan sampai ada petugas KPPU dan yang terlibat dalam pemilu di tahun 2024 ini menjadi kelelahan fisik maupun mentalnya hingga sampai menyebabkan hilangnya nyawa. "Di luar sana saya mendengar memang sudah ada petugas kesehatan dan tim yang bergerak mobile di setiap kecamatan, kelurahan ke setiap RT dan RW termasuk puskesmas juga standby penuh," jelasnya. Apabila ada gejala-gejala kelelahan seperti tubuh menjadi lemah yang disertai sesak napas, daya tahan menurun konsentrasi menjadi berkurang, berkurangnya nafsu makan, sering menguap dan mengantuk dan gejala yang mengganggu lainnya harus segera lapor ke petugas kesehatan terdekat.

Jelang pencoblosan Pemilu 2024, Komisi D DPRD Surabaya mengimbau agar tempat pemungutan suara (TPS) mempersiapkan layanan kesehatan.

Cegah Kelelahan Petugas KPPS saat Bertugas, Pemkot Surabaya Lakukan Beberapa Langkah Strategis, Apa Saja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/JKT-1-SIMULASI-PERHITUNGAN-SUARA-FED-4-3255858637.jpg" alt="Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan perhitungan surat suara dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Kantor KPU Jakarta Timur, Jakarta, Senin (18/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan perhitungan surat suara dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Kantor KPU Jakarta Timur, Jakarta, Senin (18/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta cermat terkait kesiapan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Hal ini bertujuan agar catatan hitam saat Pemilu 2019 tak terulang kembali. Saat itu, diketahui ada banyak kasus kematian petugas KPPS. Tercatat, 894 orang wafat dalam menjalankan tugasnya sebagai KPPS. Sedangkan 5.175 petugas sakit. Karena itu, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Ari Fahrial menegaskan bahwa pemerintah harus menekan jumlah angka kesakitan bahkan kematian petugas seminim mungkin. &rdquo;Selain itu, perlu ada jaminan kesehatan. Misalnya, dengan BPJS sehingga ada jaminan ketika para petugas mengalami sakit karena tugas,&rdquo; ujarnya kemarin. Lebih lanjut, dia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penelitian terkait peristiwa tersebut. Ditemukan bahwa faktor risiko kesakitan dan kematian dapat berasal dari individu petugas, pekerjaan, dan lingkungan kerjanya. Untuk itu, kata dia, guna mempersiapkan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja petugas KPPS pada Pemilu 2024, FKUI melakukan pemetaan faktor risiko dan memberikan rekomendasi keselamatan kerja yang dibagi menjadi delapan bagian. Guru Besar Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI Dewi Sumaryani Soemarko menyampaikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor individu yang didapat berupa tingginya proporsi petugas dengan usia &gt;60 tahun, berpendidikan rendah, dan memiliki riwayat penyakit saluran pencernaan dan komorbid lainnya. Di samping itu, para petugas umumnya kurang tidur atau tidur kurang dari enam jam sebelum hari pemungutan suara. &rdquo;Faktor lingkungan kerja juga sangat memengaruhi, didapatkan fakta bahwa sebagian besar TPS menggunakan tenda dan lama kerja 18 jam. Padahal, standar 8 jam/hari,&rdquo; ungkapnya. Karena itu, pihaknya merekomendasikan delapan hal yang perlu dilakukan dalam upaya menjamin kondisi kesehatan dan keselamatan kerja petugas KPPS. Di antaranya, faktor physical yang meliputi penyediaan fasilitas kipas angin dan toilet yang bersih serta mudah dijangkau, penyediaan air minum yang diisi berkala. &rdquo;Lalu, psychosocial/stressor. Sangat direkomendasikan untuk membatasi waktu kerja dengan metode log waktu kerja, tidak melakukan kegiatan berturut-turut selama lebih dari 10 jam tanpa istirahat sama sekali,&rdquo; jelasnya. (mia/c6/ttg)

KPU diminta cermat terkait kesiapan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja petugas KPPS. Agar catatan hitam pemilu 2019 tidak terulang.

Hasil Penelitian dan Pemetaan FKUI, KPPS Direkomendasikan Tak Kerja Lebih dari 10 Jam tanpa Istirahat

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nyoblos-dilayani-perempuan-pulang-bawa-hadiah_m_223188.jpeg" alt="Petugas KPPS di RW VIII Kelurahan Rungkut Mapan Barat, Kecamatan Rungkut, Surabaya." width="100%">
<figcaption>Petugas KPPS di RW VIII Kelurahan Rungkut Mapan Barat, Kecamatan Rungkut, Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membatasi usia anggota badan ad hoc, dalam hal ini petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilu 2024 menjadi minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun. "KPU RI mengubah batasan syarat usia minimal dan maksimal bagi penyelenggara ad hoc, dalam hal ini KPPS dalam peraturan yang diterbitkan KPU mengenai tata kerja dan syarat untuk penyelenggara pemungutan suara Pemilu 2024 nanti itu 17 sampai 55 tahun," kata anggota KPU RI Idham Holik, kepada wartawan di Jakarta, Kamis, (27/4) Pembatasan usia itu, lanjut Idham, ditujukan untuk mencegah kembali terjadinya peristiwa meninggalnya 722 orang petugas KPPS dalam Pemilu 2019. "Peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada 17 April 2019 lalu, di mana telah wafat sebanyak 722 anggota badan ad hoc penyelenggara pemungutan suara untuk Pemilu 2019 itu menjadi pelajaran penting bagi kami (KPU) untuk memastikan ke depan peristiwa itu tidak terulang kembali," ucap Idham. Lebih lanjut, dia menyampaikan ketentuan batasan usia itu ditetapkan oleh KPU RI berdasarkan kajian yang telah mereka lakukan dan masukan dari berbagai pihak, seperti Kementerian Kesehatan RI, aktivis kepemiluan, dan masyarakat. Di samping itu, KPU juga mencermati riset mengenai penyebab meninggalnya petugas KPPS di Pemilu 2019 yang dilakukan oleh pihak Universitas Gadjah Mada (UGM). Idham menyampaikan pula berdasarkan hasil kajian KPU, diketahui bahwa rentang usia 17 sampai dengan 55 tahun merupakan usia seseorang memiliki imunitas atau ketahanan tubuh yang lebih baik. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, sebagaimana diatur dalam rancangan peraturan KPU mengenai pemungutan dan penghitungan suara. "Artinya, kerja KPPS tidak terhambat karena faktor kesehatan tidak memadai," kata Idham. Ke depannya, Idham menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti nota kesepahaman antara KPU RI dan Kementerian Kesehatan yang telah ditandatangani pada tahun 2021 guna memastikan seluruh anggota badan ad hoc, baik KPPS, panitia pemilihan kecamatan (PPK), maupun panitia pemungutan suara (PPS) dalam keadaan sehat. "Nanti, kami akan bertemu dengan pihak Kementerian Kesehatan untuk membahas tindak lanjut dari nota kesepahaman itu," ujar Idham. Berikutnya, Idham meyakini pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk memastikan adanya fasilitas pengecekan kesehatan badan ad hoc. "Kami (KPU) juga akan memastikan badan ad hoc, dalam hal ini KPPS yang akan kami rekrut pada bulan Desember 2023 dan Januari 2024 adalah mereka yang memiliki kesehatan dan layak menyelenggarakan pemungutan suara," kata Idham. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu, ketentuan usia anggota badan ad hoc yang diatur hanya batas usia minimal, yakni 17 tahun.

Ketentuan batasan usia itu ditetapkan oleh KPU RI berdasarkan kajian yang telah mereka lakukan dan masukan dari berbagai pihak.

KPU Batasi Usia Petugas KPPS Maksimal 55 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-5.png" alt="Warga berdiri di bibir pantai dengan gelombang tinggi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Warga berdiri di bibir pantai dengan gelombang tinggi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jelang pencoblosan Pilkada 2020, beredar kabar ribuan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Jawa Timur dalam kondisi reaktif. Saat ini, mereka menjalani isolasi dan tes tahap kedua.  Hal itu dikonfirmasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim Divisi SDM dan Litbang Rochani. Dia membenarkan bahwa petugas KPPS yang reaktif sebanyak 0,5 sampai 10 persen di masing-masing 19 kabupaten/kota. Sayangnya, dia tak menyebutkan berapa  jumlahnya.  ”Saya persentase saja, rata-rata 3 persen. Masing-masing kabupaten/kota ada yang 0,5 persen sampai yang tertinggi 10 persen,” tutur Rochani ketika dihubungi pada Selasa (8/12).  Rochani mengungkapkan, total terdapat 340.249 petugas KPPS yang bertugas di 19 kabupaten/kota di Jatim. Petugas yang diketahui mendapatkan hasil reaktif menjalani rapid test pada 26 November. KPU sudah meminta petugas yang reaktif untuk menjalani isolasi mandiri. Selain itu, KPU juga memberikan vitamin.  ”Kalau ditemukan ada yang reaktif, kami treatment, diisolasi, diberi obat-obatan. Jadi setelah isolasi itu, mereka di-rapid kedua, nanti dilihat hasilnya,” ujar Rochani.  Rochani mengaku hingga Selasa (8/12), pihaknya masih menunggu hasil tes pemeriksaan kedua. Petugas baru bisa bertugas di TPS saat pencoblosan berlangsung bila hasilnya non-reaktif. ”Sedang dikonsolidasikan data akhirnya,” papar Rochani.  Di Surabaya, terdapat total petugas KPPS sebanyak 36.288 orang. Mereka bertugas di 5.184 TPS yang tersebar di 154 kelurahan dan 31 kecamatan se-Surabaya.  Ketika JawaPos.com mengonfirmasi jumlah petugas KPPS yang reaktif, KPU Surabaya enggan bersuara. Anggota KPU Surabaya Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Turcham mengaku data mengenai itu memang dikecualikan tak bisa diinformasikan secara umum.  ”Kami sudah tahu hasilnya, cuma kami masih menunggu data pasti. Tapi kalau ditanya berapa yang reaktif itu kami tidak bisa informasikan karena datanya terkecualikan,” tutur Agus pada Selasa (8/12) sore.  Namun, Agus mengakui bahwa seluruh petugas KPPS di Surabaya sudah menjalani rapid test, sebanyak 95 persen di antaranya dinyatakan non-reaktif. ”Saya cuma bisa konfirmasi persentasenya, 95 persen non-reaktif. Yang reaktif dilakukan isolasi mandiri,” ucap Agus.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Cc5XV77zkqc

Ribuan Petugas KPPS di Jawa Timur Dinyatakan Reaktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/marak-kpps-positif-covid.jpg" alt="SYARAT WAJIB: Petugas kesehatan mengambil sampel darah anggota KPPS yang mengikuti tes cepat Covid-19 di Kantor Wali Kota Depok, Jabar, Senin (16/11) lalu. Sebelum bertugas, para petugas KPPS itu wajib dinyatakan bebas Covid-19. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SYARAT WAJIB: Petugas kesehatan mengambil sampel darah anggota KPPS yang mengikuti tes cepat Covid-19 di Kantor Wali Kota Depok, Jabar, Senin (16/11) lalu. Sebelum bertugas, para petugas KPPS itu wajib dinyatakan bebas Covid-19. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Risiko penularan Covid-19 dalam perhelatan pilkada kembali terjadi. Hasil tes Covid-19 terhadap petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) menjadi bukti. Di berbagai daerah ditemukan puluhan hingga ratusan <a href="https://www.jawapos.com/tag/petugas-kpps/">petugas KPPS</a> yang terpapar korona.  Tes Covid-19 merupakan salah satu prosedur yang dijalani KPPS sebelum bertugas. Dari riset Jawa Pos, kasus tinggi terjadi di Kabupaten Kebumen. Tercatat 203 petugas yang dinyatakan positif Covid-19 setelah menjalani tes. Kasus lainnya juga terjadi Bengkalis dengan 56 petugas dinyatakan positif. Lebih lanjut lagi, Klaten mencatat 40 petugas positif, Gunungkidul 7 petugas, Solok Selatan 5 petugas, dan masih ada sejumlah daerah lain.  Saat dikonfirmasi, <a href="https://www.jawapos.com/tag/komisioner-kpu/">Komisioner KPU</a> RI Evi Novida Ginting Manik hanya menanggapi singkat. Dia menyatakan, sudah ada mekanisme jika ditemukan petugas yang positif Covid-19. ”Dilakukan pergantian,” ujarnya kemarin (27/11).  Saat disinggung soal kesiapan SDM penggantinya, perempuan asal Sumatera Utara tersebut enggan menjawab.  ”Mas bisa tanya ke Pak Ilham (Ilham Saputra, komisioner divisi SDM, Red),” tuturnya. Ilham sendiri tidak banyak merespons. Dia mengaku belum menerima laporan.  Penularan Covid-19 selama proses pilkada bukan kali ini saja. Sebelumnya sejumlah komisioner KPU dan Bawaslu sempat terpapar korona.  Beberapa calon kepala daerah juga dilaporkan tertular Covid-19. Contoh terbaru adalah calon wali kota Depok M. Idris. Dalam hal perekrutan, KPU sempat kesulitan untuk menjaring petugas ad hoc. Di sejumlah daerah penyelenggara bahkan memperpanjang masa pendaftaran akibat minimnya minat masyarakat.  Sementara itu, <a href="https://www.jawapos.com/tag/ketua-bawaslu/">Ketua Bawaslu</a> RI Abhan mengatakan, meski sempat kekurangan, kebutuhan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) kini telah terpenuhi. Bahkan, mereka sudah selesai direkrut dan dilantik. ”Sudah dilantik semua sesuai kebutuhan TPS dan sudah bimtek yang pertama,” ucapnya.  Terkait prosedur tes Covid-19, pria asal Pekalongan tersebut mengungkapkan, prosesnya sedang berjalan sejak Kamis (26/11) hingga hari ini (28/11). Sehingga laporan hasilnya belum diterima. Untuk tahap awal, lanjut Abhan, tes yang dilakukan adalah tes cepat (rapid test).  Bila ada pengawas yang mendapatkan hasil reaktif, baru akan dilanjutkan dengan swab test atau tes usap. Prosesnya akan dibantu satgas Covid di daerah masing-masing.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/27/11/2020/hak-pilih-607-ribu-warga-terancam/">Hak Pilih 607 Ribu Warga Terancam</a>  ”Kalau masih ada yang positif sampai tanggal 3 Desember, akan ada penggantian PTPS,” imbuh Abhan. Dia menegaskan bahwa SDM pengganti tidak ada masalah.  Terpisah, Komisioner KPU Viryan meminta jajaran petugas ad hoc segera mempelajari teknis pemungutan suara. Kementerian Hukum dan HAM telah mengundang-undangkan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura) pada Rabu malam (25/11).  Viryan mengingatkan, penyelenggara di level PPK dan PPS wajib membaca PKPU itu.  Sementara KPPS cukup membaca buku panduannya secara ringkas. ”Namun, kalau ada KPPS yang mau membaca PKPU juga silakan,” tuturnya dalam sosialisasi PKPU 18/ 2020 yang dilakukan secara virtual.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=djfAjS1h-r4

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Petugas KPPS

Berita Terkini