<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/Idham-Holik-KPU-ANTARA-770089296.jpg" alt="Idham Holik selaku Anggota KPU RI dalam wawancara bersama ANTARA di Jakarta pada hari Senin (29/1). (Antaranews)" width="100%">
<figcaption>Idham Holik selaku Anggota KPU RI dalam wawancara bersama ANTARA di Jakarta pada hari Senin (29/1). (Antaranews)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membenarkan terdapat sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia. Anggota KPU RI Idham Holik membenarkan, informasi tersebut didapatnya dari berbagai daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami memang telah mendapatkan informasi dari berbagai daerah, ada beberapa anggota KPPS yang wafat ya," kata Idham Holik di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Idham mengungkapkan, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan lebih lanjut soal nama, lokasi, dan penyebab petugas KPPS itu meninggal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini KPU masih lakukan pendataan," ucap Idham.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seorang petugas KPPS di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia akibat kelelahan setelah mengikuti kegiatan persiapan Pemilu 2024. Petugas KPPS itu bernama Rita Setyaningsih, 41, warga Maospati, Magetan, yang meninggal pada Senin (12/2), sehari setelah mengikuti rapat KPPS untuk persiapan pemilu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rita menghembuskan napas terakhirnya usai menjalankan tugas KPPS Maospati selama tiga hari berturut. Dia merupakan anggota KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 014 Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Magetan. Dia juga tercatat aktif sebagai staf di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketua KPU Kabupaten Magetan Fahrudin menjelaskan, almarhumah sempat mengikuti serangkaian kegiatan persiapan pemungutan suara selama tiga hari berturut-turut, sejak Jumat (9/2) hingga Minggu (11/2) malam.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari siang hingga sore hari, dia menulis dan memilah 285 lembar form C Pemberitahuan kepada warga yang tercatat sebagai pemilih di TPS 014. Pada Minggu (11/2) malam sekitar pukul 21.00 WIB, Rita mulai mengeluhkan pusing, tangan sebelah kanan kaku dan tangan sebelah kiri lemas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rita kemudian dibawa ke Unit Gawat Darurat RSAU Efram Harsana Lanud Iswahjudi Maospati, Magetan. Namun, pada Senin pagi sekitar pukul 04.00 WIB, Rita dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPU Magetan melakukan penggantian dengan menunjuk orang lain yang juga warga setempat," pungkasnya.</div> </div> &nbsp;

Komisioner KPU Idham Holik membenarkan terdapat sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia.

KPU Benarkan Terdapat Petugas KPPS yang Meninggal Dunia di Berbagai Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/JKT-1-SIMULASI-PERHITUNGAN-SUARA-FED-4-3255858637.jpg" alt="Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan perhitungan surat suara dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Kantor KPU Jakarta Timur, Jakarta, Senin (18/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan perhitungan surat suara dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Kantor KPU Jakarta Timur, Jakarta, Senin (18/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta cermat terkait kesiapan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Hal ini bertujuan agar catatan hitam saat Pemilu 2019 tak terulang kembali. Saat itu, diketahui ada banyak kasus kematian petugas KPPS. Tercatat, 894 orang wafat dalam menjalankan tugasnya sebagai KPPS. Sedangkan 5.175 petugas sakit. Karena itu, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Ari Fahrial menegaskan bahwa pemerintah harus menekan jumlah angka kesakitan bahkan kematian petugas seminim mungkin. &rdquo;Selain itu, perlu ada jaminan kesehatan. Misalnya, dengan BPJS sehingga ada jaminan ketika para petugas mengalami sakit karena tugas,&rdquo; ujarnya kemarin. Lebih lanjut, dia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penelitian terkait peristiwa tersebut. Ditemukan bahwa faktor risiko kesakitan dan kematian dapat berasal dari individu petugas, pekerjaan, dan lingkungan kerjanya. Untuk itu, kata dia, guna mempersiapkan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja petugas KPPS pada Pemilu 2024, FKUI melakukan pemetaan faktor risiko dan memberikan rekomendasi keselamatan kerja yang dibagi menjadi delapan bagian. Guru Besar Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI Dewi Sumaryani Soemarko menyampaikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor individu yang didapat berupa tingginya proporsi petugas dengan usia &gt;60 tahun, berpendidikan rendah, dan memiliki riwayat penyakit saluran pencernaan dan komorbid lainnya. Di samping itu, para petugas umumnya kurang tidur atau tidur kurang dari enam jam sebelum hari pemungutan suara. &rdquo;Faktor lingkungan kerja juga sangat memengaruhi, didapatkan fakta bahwa sebagian besar TPS menggunakan tenda dan lama kerja 18 jam. Padahal, standar 8 jam/hari,&rdquo; ungkapnya. Karena itu, pihaknya merekomendasikan delapan hal yang perlu dilakukan dalam upaya menjamin kondisi kesehatan dan keselamatan kerja petugas KPPS. Di antaranya, faktor physical yang meliputi penyediaan fasilitas kipas angin dan toilet yang bersih serta mudah dijangkau, penyediaan air minum yang diisi berkala. &rdquo;Lalu, psychosocial/stressor. Sangat direkomendasikan untuk membatasi waktu kerja dengan metode log waktu kerja, tidak melakukan kegiatan berturut-turut selama lebih dari 10 jam tanpa istirahat sama sekali,&rdquo; jelasnya. (mia/c6/ttg)

KPU diminta cermat terkait kesiapan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja petugas KPPS. Agar catatan hitam pemilu 2019 tidak terulang.

Hasil Penelitian dan Pemetaan FKUI, KPPS Direkomendasikan Tak Kerja Lebih dari 10 Jam tanpa Istirahat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Bukber-dan-doa-RPJB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB) yang merupakan salah satu gerbong pendukung Jokowi, menggelar doa dan buka bersama warga di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur. Doa itu ditujukan untuk untuk para petugas KPPS berpulang dalam bertugas mengawal proses Pemilu 2019.  Ketua Umum RPJB Pitono Adhi mengatakan, buka bersama warga tersebut digelar sebagai wujud syukur atas penyelenggaraan Pemilu yang damai dan aman.  ”Warga di sini semua bersyukur bahwa Pemilu secara umum berjalan dengan baik, jujur dan adil,” ujar Pitono.  Di tengah rasa syukur tersebut, lanjut Pitono, ada duka dengan meninggalnya para petugas KPPS saat menjalankan tugasnya. Di antaranya karena kelelahan menjaga proses demokrasi di tengah antusiasme warga dalam memilih calon pemimpinnya.  ”Kepada mereka yang berpulang, kita berdoa dengan segala kerendahan hati dan ketulusan semoga beliau-beliau diberi tempat mulia di sisi Tuhan,” ujar Pitono yang langsung diamini warga yang hadir.  Pitono juga mengajak semua warga di kawasan Jakarta Timur tersebut untuk menunggu pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang dengan sikap damai dan penuh kesejukan.  ”Kita tidak boleh euforia. Tetap sabar, tunggu pengumuman KPU dan jangan terprovokasi oleh segala manuver yang memecah belah masyarakat, jangan terpancing berita hoaks,” kata Pitono.  Siti Masnah, salah seorang warga yang hadir, mengatakan, masyarakat berharap ke depan kondisi bangsa semakin maju.  ”Masyarakat sudah capek melihat komentar politik yang saling ribut. Kita ingin damai, bekerja dengan tenang,” ujarnya.

RPJB Gelar Syukuran dan Doakan Petugas KPPS yang Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/argo-jokdri-wil-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap dokter spesialis syaraf Robiah Khairani Hasibuan alias Ani Hasibuan hari ini, Jumat (17/5). Pemeriksaan ini berhubungan dengan pernyataanya atas kejanggalan kematian ratusan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).  "Agendanya seperti itu (pemeriksaan terhadap dokter Ani)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (17/5).  Ani akan dimintai keterangannya sesuai rencana awal yaitu sekitar pukul 10.00 WIB pagi di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Hingga kini polisi masih menunggu konfirmasi kehadiran yang berdangkutan. Oleh sebab itu, Argo masih enggan merinci materi yang akan ditanyakan. "Kita tunggu saja ya," imbuhnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/dokter-ani.jpeg" alt="Pengacara dokter Ani, Amin Fahrudin. (dok PojokSatu.id/ Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Pengacara dokter Ani, Amin Fahrudin. (dok PojokSatu.id/ Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure> Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. (Wildan Ibnu Walid for JawaPos.com)  Sakit  Ditemui di Polda Metro Jaya, pengacara dokter Ani, Amin Fahrudin memastikan kliennya tidak bisa memenuhi panggilan penyidik. Dokter Ani disebut tengah jatuh sakit. "Ibu Ani kondisi sakit sedang di rumah. Tidak dalam perawatan rumah sakit. Ya sakitnya itu karena terlalu over secara fisik jadi mungkin beliau kelelahan gitu," kata Amin.  Atas dasar itu, Amin mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukam penundaan pemeriksaan. Sementara itu, untuk waktu pemeriksaan selanjutnya dia menyerahkan kepada keputusan penyidik. "Kami tidak menetukan secara definitif. Biar nanti penyidik yang menetukan waktunya kapan. Kita tunggu sampai ada pemberitahauan undangan pemeriksaan selanjutnya," pungkasnya.  Diketahui Ani, sempat mengeluarkan pernyataan yang meragukan kematian 573 KPPS karena faktor kelelahan. Ia bahkan merasa lucu atas alasan tersebut. Ani juga sempat mempertanyakan peristiwa ini sebagai bencana pembantaian atau pemilu?. Dia tidak sepakat jika ada manusia meninggal karena kelelahan.  Dia meyakini ada penyakit lain yang menjadi faktor utama dari kematian seseorang. Kelelahan hanya bisa memicu penyakit itu kambuh, sebab sepengetahuannya efek terburuk dari kelelahan yaitu pingsan. Ani pun menyebut sudah menemui beberapa korban KPPS meninggal di Jogjakarta.  Berdasarkan surat panggilan Polda Metro Jaya yang terdaftar S.Pgl/1158/V/RES. 2.5/2019/Dit.Reskrimsus, Ani dipanggil pada Jumat untuk diklarifikasi soal ucapannya tersebut. Ani diketahui sudah dipolisikan atas pernyataannya. Laporan polisi terhadapnya teregister dalam nomor LP/2929/V/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 12 Mei 2019.  Ani dilaporkan dengan Pasal 28 ayat 2 juncto pasal 35 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat 1 Juncto Pasal 56 KUHP.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/argo-jokdri-wil-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Dokter Ani Hasibuan Mangkir Pemeriksaan Polisi Kasus Kejanggalan KPPS Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Sandiaga-Uno-pemilu-curang.jpg" alt="Sandiaga Uno mengunjungi keluarga KPPS yang meninggal saat menjalani tugas pada Pemilu 2019 lalu." width="100%">
<figcaption>Sandiaga Uno mengunjungi keluarga KPPS yang meninggal saat menjalani tugas pada Pemilu 2019 lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menggelar safari di sejumlah lokasi di Surabaya kemarin (15/5). Selain bersilaturahmi dengan jajaran tim pemenangan Prabowo-Sandi, mantan Wagub DKI Jakarta itu mengunjungi keluarga penyelenggara pemilu yang meninggal. Dalam kesempatan tersebut, Sandi mengungkapkan sikap dan pandangannya terkait dinamika politik pasca coblosan pilpres.  Salah satu agenda yang dihadiri Sandi adalah silaturahmi bersama para ulama dan jajaran tim pemenangan Prabowo-Sandi di kantor Badan Pemenangan Provinsi (BPP) di kawasan Gayungsari. Sandi membeberkan persoalan pilpres. Di antaranya, dugaan pelanggaran secara masif pada masa kampanye hingga perhitungan suara. "Di Jatim saya mendapat laporan praktik politik uang secara masif, tapi dibiarkan," katanya.  Sandi juga menyoroti pemilu kali ini yang menelan banyak korban. Lebih dari 600 petugas meninggal dan ribuan orang lainnya terbaring sakit. ''Inilah pemilu yang paling memilukan karena menelan banyak korban," ujarnya.  Dia juga menyoroti beberapa temuan lain selama pilpres. Mulai temuan kesalahan perhitungan secara manual maupun di sistem perhitungan (situng), hingga soal daftar pemilih yang diduga invalid.  Sebelumnya, Sandi bertakziah di kediaman anggota KPPS yang meninggal, Noor Aida Hayati, di kawasan Ngagel. Di sana Sandi bertemu dengan keluarga mendiang. Selain menyampaikan belasungkawa, Sandi memberikan apresiasi terhadap dedikasi mendiang.  Sandi juga mengungkapkan pandangannya soal wacana otopsi terhadap penyelenggara pemilu yang meninggal. Dia menyebut hal itu masuk ranah privasi. "Bisa dilakukan, asal mendapat izin dari keluarga," ucapnya.

Sandiaga Uno Kunjungi Keluarga Petugas KPPS yang Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KPPS-Kurang-istirahat-IVAN-LOMBOK-POST.jpeg" alt="Anggota KPPS terus berjatuhan menjadi korban saat bertugas. Hingga kini menurut data KPU dan Bawaslu jumlah petugas KPPS yang meninggal akibat menjalani tugasnya mencapai 583 orang. Semua itu petugas KPPS, Panwaslu, dan anggota kepolisian. (IVAN/ LOMBOK" width="100%">
<figcaption>Anggota KPPS terus berjatuhan menjadi korban saat bertugas. Hingga kini menurut data KPU dan Bawaslu jumlah petugas KPPS yang meninggal akibat menjalani tugasnya mencapai 583 orang. Semua itu petugas KPPS, Panwaslu, dan anggota kepolisian. (IVAN/ LOMBOK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) angkat suara terkait kasus meninggalnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 lalu. Apalagi jumlah pahlawan demokrasi yang meninggal itu mencapai lebih dari 583 jiwa.  Sekjen Kemenkes Oscar Primadi mengatakan, petugas KPPS yang meninggal saat pemilu dipicu oleh kelelahan. Namun kelelahan itu adalah rentetan dari penyakit yang sudah diidap oleh petugas KPPS itu sendiri. Penyakit tersebut pun mengandung banyak risiko.  Contohnya sakit jantung. Seharusnya seseorang dengan faktor risiko penyakit jantung tidak boleh terlalu lelah. "Namun, saat bertugas dia dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat. Inilah yang berdampak pada jantungnya," ujar Oscar dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (14/5).  Oscar menyebut, hingga kini Kemenkes telah menerima laporan dari 17 provinsi. Dalam laporan itu disebutkan bahwa kelelahan menjadi pemicu penyakit yang diidap oleh petugas semakin parah.  "Kita melihat beberapa provinsi yang sudah kita dapatkan datanya kita melihatnya tidak ada hal yang berhubungan langsung (dengan kelelahan), tapi berkaitan dengan penyakit bawaan yang diderita petugas, di mana kelelahan menjadi trigger dari pada ini (meninggalnya petugas Pemilu)," katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KORBAN-PEMILU-DWI-RESTU-KALTIM-POST-e1556980094415.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> KORBAN PEMILU. (DWI RESTU KALTIM POST/ JAWA POS GROUP)  Setelah diinvestigasi, Oscar menambahkan, terjadinya kematian itu karena korban memiliki penyakit. Lantas penyakitnya kelelahan. Penyakit yang paling mendominasi menjadi pemicu kematian terhadap petugas KPPS yakni, jantung, infarct myocard, koma hepatikum, stroke, dan hipertensi.  "Ini penyakit-penyakit yang memang sisi angka Riskesdas 2018 banyak diderita oleh masyarakat kita. Ini yang memang berkaitan dengan penyakit tidak menular," ungkapnya.  Bentuk pemicu lain semakin beratnya penyakit yang diidap petugas KPPS yakni banyak polusi asap rokok. Umumnya itu terjadi di tempat pemungutan suara (TPS). Kondisi asap rokok itulah kondisi kesehatan petugas.  "Kemenkes sudah berkomunikasi dengan teman-teman daerah, di dinas kesehatan dan rumah sakit untuk waspada," ungkapnya.  Pernyataan Sekjen Kemenkes Oscar Primadi ini sejalan dengan pendapat dari dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Dr. dr. Anwar Santoso, Sp.JP(K). Dia menyebut kelelahan hanya sebagai salah satu faktor pemicu seseorang terserang penyakit jantung hingga meninggal dunia.  dr. Anwar Santoso meyakini petugas KPPS yang meninggal dunia umumnya sudah memiliki bakat atau riwayat penyakit jantung. Misalnya dari angka tekanan darah yang tinggi, kolesterol dan kadar gula darah yang tinggi.  “Saya sepakat bahwa kelelahan hanya pemicu. Sebelumnya orang tersebut sudah punya riwayat atau bakat penyakit jantung. Harus ada bakat itu dulu. Tak bisa kita salahkan kelelahan sebagai faktor tunggal,” tukas dr. Anwar.  Begitu juga dengan pendapat Dokter Spesialis Saraf dr. Rakhmad Hidayat, SpS. Menurutnya, kelelahan bukan hanya menjadi pemicu penyakit jantung atau kematian, tetapi juga menjadi pemicu penyakit stroke.  Dia menjelaskan stroke berbeda dengan serangan jantung. Jika serangan jantung menyerang irama dan menyebabkan kematian mendadak. Sedangkan stroke disebabkan oleh adanya kerusakan saraf otak.  “Stroke bukan kali ini terjadi tetapi biasanya sudah punya bakat bertahun-tahun terjadi. Kelelahan bisa memicu stroke. Dehidrasi juga iya. Stres iya. Hubungannya, bisa menyebabkan penurunan fungsi otak. Aliran darah tak mengalir ke otak,” tuturnya.  Untuk mengantisipasi tidak berkembang polemik dugaan meninggalnya petugas KPPS itu, dokter spesialis Forensik dr. Ade Firmansyah Sugiharyoto SpF menyarankan adanya otopsi. Tindakan itu untuk menentukan atau menggali penyebab kematian dengan cara yang tak wajar. Jika ada yang tak wajar, maka bisa dilakukan otopsi klinis sesuai kewenangan dari pihak keluarga atau persetujuan keluarga. Jika memang penyebabnya karena kelelahan yanh memicu serangan jantung hal itu akan terdeteksi.  “Pemeriksaannya luar dan dalam. Kita buka semua organ tubuh panggul dan lainnya. Bila perlu darah dan urin. Kenapa? Karena akan mencari tahu kebenarannya. Otopsi klinis adalah kewenangan keluarga. Keluarga minta persetujuan. Bisa dilakukan di fasilitas terkait,” tegas dr. Ade.  Di tempat lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, kerja keras petugas KPPS tidak sebanding dengan uang. Petugas KPPS itu adalah pahlawan untuk mewujudkan perhelatan Pemilu 2019 berjalan sukses.  "Kinerja mereka sangat enggak sebanding dengan uang. Mereka pejuang pengabdi untuk mewujudkan pemilu berjalan sukses," ujar‎ Arief saat dikonfirmasi, Senin (13/4).  Menurut Arief, Pemilu 2019 ini paling spektakuler dan rumit. Dia mengklaim, semuanya bisa dilakukan dengan lancar dan baik berkat para petugas KPPS tersebut. Meskipun ada gejolak-gejolak namun semuanya bisa dilakukan dengan baik.  "Pemilu ini menurut kami paling spektakuler bisa dikatakan paling rumit. Bahwa ada percikan-percikan itu adalah hal wajar. Enggak ada pemilu berjalan mulus," katanya.  Untuk diketahui, hingga saat ini total petugas pemilu yang meninggal dunia berjumlah 583 orang. Semua itu terdiri atas petugas KPPS (469 orang), anggota Panwaslu (92 orang), anggota kepolisian 22 orang. Sementara petugas KPPS yang dilaporkan sakit mencapai 4.602 orang.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KORBAN-PEMILU-DWI-RESTU-KALTIM-POST-e1556980094415.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Kemenkes Beberkan Penyebab Meninggalnya Petugas KPPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/hoax-kpps-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus kematian ratusan petugas KPPS terus diikuti kabar hoax. Salah satunya berupa informasi temuan zat kimia C11H26NO2PS di jenazah Sita Fitriati, anggota KPPS 32 asal Kota Bandung. Jawa Pos menemukan informasi tersebut disebarkan pemilik akun Facebook Mohd Ali Assegaf (fb.com/mohd.assegaf) pada 9 Mei 2019. Menurut Ali, racun VX yang merupakan nama lain dari zat kimia itu berada di dalam tubuh Sita Fitriati anggota KPPS 32 asal Kota Bandung.  Fakta tentang kematian Sita sebenarnya sudah diberitakan media-media mainstream. Misalnya, news.detik.com yang mengunggah berita tersebut pada 11 Mei 2019. Kapolsek Kiaracondong Kompol Asep Saepudin mengungkapkan bahwa meninggalnya korban bukan karena diracun seperti informasi yang beredar. Anggota KPPS bernama Sita Fitriati itu meninggal karena penyakit TBC yang telah lama dideritanya.  "Sakit TBC sudah lama. Dalam masa pengobatan, dia jadi anggota KPPS. Saat tanggal 17 (April 2019) itu dia ngedrop pulang jam 12. Sampai kemarin dirawat, terus meninggal dunia," jelas Asep.  Pihaknya akan mengusut dan mencari penyebar kabar hoax tersebut. ''Kalau benar (diracun), kami pasti bertindak, justru ini hoax,'' tambahnya. Anda dapat membaca berita tersebut selengkapnya di bit.ly/SakitTBC.

Hoax Diracun, Petugas KPPS Meninggal Akibat TBC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kpps.jpg" alt="Ridho Hidayat/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ridho Hidayat/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berdasarkan laporan dinas kesehatan sebanyak 13 jenis penyakit telah berhasil diidentifikasi sebagai sebab meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Namun, kelelahan dikatakan tetap menjadi pemicu dari penyakit yang sudah ada.  Hal itu dikemukakan dokter spesialis Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) saat membahas kelelahan sebagai pemicu para petugas KPPS meninggal dunia. Lalu bagaimana sebetulnya kelelahan bisa berkontribusi membuat seseorang meninggal dunia?  Dalam laman Kementerian Kesehatan, telah dilakukan investigasi penyebab kematian petugas pemilu di 15 provinsi. Hasilnya, diketahui jumlah korban meninggal di DKI Jakarta sebanyak 22 jiwa, Jawa Barat 131 jiwa, Jawa Tengah 44 jiwa, Jawa Timur 60 jiwa, Banten 16 jiwa, Bengkulu 7 jiwa, Kepulauan Riau 3 jiwa, Bali 2 jiwa, Kalimantan Selatan 8 jiwa, Kalimantan Tengah 3 jiwa, Kalimantan Timur 7 jiwa, Sulawesi Tenggara 6 jiwa, Gorontalo tidak ada, Kalimantan Selatan 66 jiwa, dan Sulawesi Utara 2 jiwa.  Berdasarkan laporan dinas kesehatan dari 15 provinsi itu jika diakumulasikan, ditemukan kematian disebabkan oleh 13 jenis penyakit dan 1 kecelakaan. Ke 13 penyakit tersebut adalah infarct myocard, gagal jantung, koma hepatikum, stroke, respiratory failure, hipertensi emergency, meningitis, sepsis, asma, diabetes melitus, gagal ginjal, TBC, dan kegagalan multi organ. Kebanyakan usia korban meninggal di kisaran 50-59 tahun.  "Sebab-sebab kematian mendadak dan jumlah kesakitan cukup banyak dalam waktu singkat. Seharusnya didalami dan diteliti secara serius independen dan ilmiah," kata Ketua Umum PB IDI Periode 2018-2021 dr. Daeng M Faqih, SH, MH. dalam konferensi pers, Senin (13/5).  Kelelahan Hanya Faktor Pemicu  Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Dr. dr. Anwar Santoso, Sp.JP(K). menjelaskan kelelahan hanya sebagai salah satu faktor pemicu seseorang terserang penyakit jantung hingga meninggal dunia. Dia meyakini para petugas KPPS yang meninggal dunia umumnya sudah memiliki bakat atau riwayat penyakit jantung. Misalnya dari angka tekanan darah yang tinggi, kolesterol dan kadar gula darah yang tinggi.  "Saya sepakat bahwa kelelahan hanya pemicu. Sebelumnya orang tersebut sudah punya riwayat atau bakat penyakit jantung. Harus ada bakat itu dulu. Tak bisa kita salahkan kelelahan sebagai faktor tunggal," tukas dr. Anwar.  Data yang tercatat ada 13 petugas KPPS yang meninggal karena serangan jantung dan rata-rata itu yang tercatat atau dirawat di rumah sakit sebelumnya. Kelelahan menyumbang 26 persen dari serangan jantung atau kematiam tiba-tiba. Gejalanya seperti keringat dingin, hipertensi, berdebar-debar, sakit dada dan lainnya. Faktor lain juga bisa dipicu karena stres atau tegang.  "Bahkan pasien bisa tak punya waktu atau hanya dalam hitungan menit bisa meninggal seketika," katanya.  Kelelahan Juga Bisa Memicu Stroke  Kelelahan bukan hanya menjadi pemicu penyakit jantung atau kematian, tetapi juga menjadi pemicu penyakit stroke. Dokter Spesialis Saraf dr. Rakhmad Hidayat , SpS. menjelaskan stroke berbeda dengan serangan jantung. Jika serangan jantung menyerang irama dan menyebabkan kematian mendadak, stroke disebabkan oleh adanya kerusakan saraf otak.  "Stroke bukan kali ini terjadi tetapi biasanya sudah punya bakat bertahun-tahun terjadi. Kelelahan bisa memicu stroke. Dehidrasi juga iya. Stres iya. Hubungannya, bisa menyebabkan penurunan fungsi otak. Aliran darah tak mengalir ke otak," tuturnya.  Perlu Dilakukan Autopsi  Dokter Spesialis Forensik dr. Ade Firmansyah Sugiharyoto SpF. menjelaskan autopsi dilakukan untuk menentukan atau menggali penyebab kematian dengan cara yang tak wajar. Jika ada yang tak wajar, maka bisa dilakukan autopsi klinis sesuai kewenangan dari pihak keluarga atau persetujuan keluarga. Jika memang penyebabnya karena kelelahan yanh memicu serangan jantung hal itu akan terdeteksi.  "pemeriksaannya luar dan dalam. Kita buka semua organ tubuh panggul dan lainnya. Bila perlu darah dan urin. Kenapa? Karena akan mencari tahu kebenarannya. Autopsi klinis adalah kewenangan keluarga. Keluarga minta persetujuan. Bisa dilakukan di fasilitas terkait," tegas dr. Ade.

Sudut Pandang Dokter Spesialis Soal Kematian Ratusan Petugas KPPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KORBAN-PEMILU-DWI-RESTU-KALTIM-POST.jpg" alt="KORBAN PEMILU. (DWI RESTU KALTIM POST/ JAWA POS GROUP)" width="100%">
<figcaption>KORBAN PEMILU. (DWI RESTU KALTIM POST/ JAWA POS GROUP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal saat bertugas. Kondisi itu memantik perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pekan ini mereka bakal menurunkan Tim Pemantau Pemilu 2019 untuk mencari tahu lebih jauh informasi terkait kondisi tersebut.  Komisioner Komnas HAM Choirul Anam termasuk anggota tim pemantau yang turun ke lapangan pada agenda puncak pemilu beberapa waktu lalu. Dia bertugas di Jawa Timur. Menurut pria yang biasa dipanggil Anam itu, banyak hal yang melatarbelakangi tumbangnya ratusan petugas KPPS. Selain kondisi fisik, masalah psikologis patut menjadi perhatian. "Konteks yang juga harus dilihat adalah psikologis," imbuhnya.  Beban kerja petugas KPPS yang berat memang menguras fisik. Namun, tekanan psikis juga tidak kalah hebat. Anam menyebutkan, situasi dan kondisi sepanjang pemilu bisa jadi menekan psikologis petugas KPPS. Media sosial yang gaduh, sambung dia, ditambah dengan ekspektasi masyarakat serta kekhawatiran dituduh curang berpotensi menekan psikis petugas KPPS.  Untuk memastikan dugaan tersebut, Tim Pemantau Pemilu 2019 yang dikerahkan Komnas HAM kembali bekerja. Mereka bakal menggali data dari sumber-sumber utama. Mulai keluarga petugas KPPS yang sakit maupun meninggal, petugas KPPS yang tidak tumbang, KPU, sampai instansi terkait lainnya. "Kami mau verifikasi," imbuh Anam. Verifikasi dilaksanakan dengan mengambil sampel dari beberapa daerah.  Sementara itu, Kemenkes telah digandeng KPU dan Bawaslu untuk menyelidiki penyebab kematian KPPS. Kemenkes telah menerima laporan dari 15 provinsi.  Dari 15 provinsi tersebut, ada 13 jenis penyakit penyebab kematian petugas KPPS dan 1 kecelakaan. Tiga belas penyakit tersebut adalah infarct myocard (penyumbatan otot jantung), gagal jantung, koma hepatikum (gagal hati), stroke, respiratory failure (gagal napas), hipertensi, meningitis, sepsis (infeksi), dan asma. Selain itu, diabetes melitus, gagal ginjal, TBC, dan kegagalan multiorgan.

Komnas HAM Telisik Penyebab Kematian KPPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KORBAN-PEMILU-DWI-RESTU-KALTIM-POST.jpg" alt="KORBAN PEMILU. (DWI RESTU KALTIM POST/ JAWA POS GROUP)" width="100%">
<figcaption>KORBAN PEMILU. (DWI RESTU KALTIM POST/ JAWA POS GROUP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meninggalnya ratusan petugas KPPS pada saat pelaksanaan Pemilu 2019 menjadi sorotan banyak pihak. Kematian mereka diklaim KPU dipicu oleh kelelahan.  Kini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun ikut bersuara. Mereka meminta kasus meninggalnya petugas KPPS itu jangan dipolitisasi. Apalagi sampai dikatakan meninggalnya para petugas tersebut karena diracun.  "Bawaslu sangat sedih kalau ada pihak yang memberitakan bohong atau fitnah. Bahkan dipolitisasi seakan-akan korban meninggal dunia akibat itu (diracun)," ujar Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddun di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (11/5).  Afif mengatakan, dari data yang diterima, petugas KPPS meninggal dunia akibat kelelahan. Bukan isu yang saat ini yang menyatakan mereka meninggal dunia akibat diracun.  Menurut laporan yang diterimanya, petugas KPPS meninggal dunia itu juga karena adanya tekanan terkait penyelenggaran hajatan serentak tersebut. Sehingga, menganggu psikologis mereka. "Padahal faktornya sudah jelas karena kelelahan. Apalagi harus menghadapi situasi menghadapi tekanan publik," katanya.  Oleh sebab itu, Afif menyesalkan adanya pihak-pihak yang mempolitisasi meninggalnya petugas ‎KPPS karena diracun. Bahkan dia mengkutuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab memakai cara-cara tak terpuji tersebut.  "Kami sangat menyesalkan. Menguktuk praktik-praktik misalnya korban meninggal karena diracun," tegasnya.  Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menegaskan bahwa kabar yang menyebutkan petugas KPPS yang‎ meninggal dunia karena diracun itu adalah bohong alias hoaks.  "Tidak ada (petugas KPPS yang diracun). Sampai saat ini tidak ada laporan yang menyatakan bahwa yang meninggal ini karena diracun," ujar Arief di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (11/5).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KPPS-Kurang-istirahat-IVAN-LOMBOK-POST-750x500.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Anggota KPPS terus berjatuhan menjadi korban saat bertugas. Hingga kini menurut data KPU dan Bawaslu jumlah petugas KPPS yang meninggal akibat menjalani tugasnya mencapai 583 orang. Semua itu petugas KPPS, Panwaslu, dan anggota kepolisian. (IVAN/ LOMBOK POST/JAWA POS GROUP)  Dari data yang dia terima, umumnya petugas KPPS yang meninggal dunia karena kelelahan dan sakit yang ia derita selama ini. Contoh sakit yang diderita petugas itu selama ini atau sebelum bertugas pun yakni jantung dan hipertensi alias darah tinggi.  Untuk diketahui, sampai saat ini jumah petugas KPPS yang meninggal dunia sebanyak 469 orang. Sementara petugas yang dilaporkan sakit yakni 4.602 orang.  Jumlah itu ditambah pula dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Untuk yang meninggal dunia 92 orang. Petugas kepolisian yang meninggal dunia 22 orang. Dengan demikian, jumlah petugas yang meninggal akibat melaksanakan tugas pada pesta demokrasi serentak lima tahunan ini mencapai 583 orang.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KPPS-Kurang-istirahat-IVAN-LOMBOK-POST-750x500.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Bawaslu Minta Kasus Meninggalnya Petugas KPPS Jangan Dipolitisasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#petugas KPPS meninggal

Berita Terkini