<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/BY7DhiIDTFaUJtbRnQ8SyJemplDDg1S7WhBrPWFA-3640190143-3952848933.jpg" alt="Asri Welas ditagih petugas pajak atas penghasilan yang dibilang Rp 7 miliar, padahal tak sampai segitu. (Shafa Nadia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Asri Welas ditagih petugas pajak atas penghasilan yang dibilang Rp 7 miliar, padahal tak sampai segitu. (Shafa Nadia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asri Welas mendapat surat cinta dari petugas pajak, yang meminta pajak dari penghasilan yang diterimanya dari film Sukma sebesar Rp 7 miliar, untuk dibayarkan. Tak hanya mendapat surat cinta, Asri Welas juga sampai didatangi petugas pajak dan didesak untuk membayar pajak atas pendapatannya yang dianggap bernilai fantastis. Penghasilan Asri Welas mencapai Rp 7 miliar sebenarnya tidak ada. Hal itu cuma candaan Baim Wong untuk tujuan memberikan pujian atas totalitas Asri Welas pada saat terlibat dalam film Sukma garapannya. Dalam candaan Baim Wong tersebut, Asri Welas disebut meminta bayaran Rp 15 miliar untuk perannya dalam 2 scene di film Sukma. Baim Wong menawar sampai akhirnya disepakati angka Rp 7 miliar. Asri Welas memastikan bayarannya tidak sebesar itu setiap kali terlibat dalam project film selama ini. Menurut komedian, aktris, sekaligus presenter itu, bayarannya ramah di kantong produser film. "Amin kalau bayarannya mahal, tapi nggak (sampai Rp 7 miliar) kok. Masih masuk akal," kata Asri Welas seraya enggan memberikan bocoran soal angka pasti. Asri Welas merasa jalan hidup dan pengabdiannya ada di dunia hiburan. Bagi perempuan 46 tahun itu, berkarya di dunia seni tidak melulu soal uang.&nbsp; Ada kepuasan tersendiri bagi Asri Welas ketika dia masih diberi kesempatan untuk berkarya di usianya sekarang. Mengingat, tidak semua akrtis dengan rentang karir panjang mendapat kesempatan yang sama seperti dirinya. "Yang penting masih bisa terus berkarya. Karena lahirnya di komedi, di dunia hiburan. Terima kasih banget masih dikasih kepercayaan," tuturnya. &nbsp;

Asri Welas mendapatkan surat pajak Rp 7 miliar dari petugas pajak, namun ternyata itu hanya candaan dari Baim Wong.

Berapa Pendapatan Asri Welas Sampai Dikejar Petugas Pajak? Ternyata Bukan Rp 7 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/oENAtMT8ifVtczEv1WmgInVRoQI2MGa9RtnBGpPp-3432067098.jpg" alt="Asri Welas didatangi petugas pajak gara-gara candaan Baim Wong.(Instagram @asri_welas)" width="100%">
<figcaption>Asri Welas didatangi petugas pajak gara-gara candaan Baim Wong.(Instagram @asri_welas)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Artis Asri Welas didatangi petugas pajak gara-gara candaan Baim Wong soal permintaan pembayaran sekitar Rp 15 miliar. Candaan itu ternyata dianggap serius oleh petugas pajak. Candaan Baim Wong soal bayaran Asri Welas Rp 15 miliar namun kemdian ditawar hingga disepakati RP 7 miliar terlihat dalam unggahannya di Instagram pada 22 September 2025. Unggahan itu semat mencuri perhatian public dan viral di media sosial "Ini mahal banget bayarannya. Dia minta 1 juta dolar untuk dua scene, Rp 15 miliar. Gila banget. Akhirnya nego-nego dapat Rp 7 miliar," ucap Baim Wong dengan maksud bercanda. Bayaran yang dimaksud Baim Wong dengan tujuan bercanda, terkait peran Asri Welas dalam film garapannya, Sukma. Petugas pajak sepertinya tidak memahami konteks candaan Baim. Karena tidak mungkin ada dua adegan dalam film Indoesia dibayar hingga Rp 7 miliar, apalagi sampai Rp 15 miliar. Gara-gara candaan itu, Asri Welas sampai didatangi petugas pajak. Tak hanya itu, dia juga dikirimi surat penagihan pembayaran pajak oleh petugas pajak. &ldquo;Serius, gue sampai didatangi orang pajak. Terus dikirim surat cinta yang isinya,'mbak, bayar pajaknya,&rdquo; kata Asri Welas. Asri Welas membantah telah menerima bayaran mencapai Rp 7 miliar dari Baim Wong. Dia mengaku bayarannya sebagai aktris cukup terjangkau dan masuk dalam kalkulasi akal sehat produser atau sineas film. &ldquo;Bayarannya masuk akal. Yang paling penting saya masih bisa terus berkarya. Saya berterima kasih sekali masih ada orang yang kasih saya kepercayaan untuk main di project mereka,&rdquo; ungkap Asri Welas.

Asri Welas didatangi petugas pajak karena candaan Baim Wong soal bayaran Rp 15 miliar, viral di media sosial.

Asri Welas Didatangi Petugas Pajak Gara-gara Becandaan Baim Wong Soal Bayaran Rp 15 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/9XxotcbQqSKu0FIRbPE28CBuDtQfiPIuqx8Ss3fG-1-286368860.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan nomor WA pengaduan petugas pajak dan bea cukai nakal. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan nomor WA pengaduan petugas pajak dan bea cukai nakal. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi membuka layanan aduan melalui WhatsApp khusus bagi masyarakat yang ingin melaporkan petugas pajak maupun bea cukai yang nakal. Layanan ini bisa diakses langsung melalui nomor 0822-4040-6600. &ldquo;Kan sebelumnya saya janji nih, komplain masalah bea cukai, dan khusus bea cukai dan pajak ya, bisa lapor Pak Purbaya. Nomornya ini, 0822-4040-6600,&rdquo; ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (15/10). Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa layanan aduan ini ditujukan bagi publik yang memiliki keluhan terhadap pegawai pajak atau bea cukai yang dinilai menyimpang, termasuk permasalahan lain di kedua instansi tersebut. &ldquo;Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai bea cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apa pun, dan bea cukai. Nanti staff saya sudah ada yang standby di sana,&rdquo; jelas Purbaya. Bendahara negara memastikan bahwa nomor tersebut sudah aktif mulai hari ini. Meski begitu, pesan yang dikirim melalui WhatsApp tersebut tidak akan langsung dibalas olehnya. Nantinya, kata Purbaya, akan ada petugas yang akan mengumpulkan keluhan masyarakat terlebih dahulu untuk divalidasi. Namun ia memastikan keluhan yang sudah tervalidasi akan ditindaklanjuti olehnya, sehingga tak ada lagi masyarakat yang mengeluh. &ldquo;Bukan pasti dibalas. Kita desain sistem yang langsung jawab &lsquo;ya, ya, ya&rsquo;, tapi belum ditindaklanjuti ya. Nanti ada tim yang memilih mana yang paling signifikan. Tentu pasti akan divalidasi dulu, bener nggak nih? Atau cuma nyape-nyapein saya aja,&rdquo; ungkap Purbaya. &ldquo;Komplain sana, komplain sini, tau-tau enggak ada. Kita akan validasi dulu. Begitu divalidasi oke. Kita akan follow up. Jadi harusnya semaksimal mungkin kita follow up. Sampai nggak ada lagi yang ngeluh,&rdquo; tambahnya. Selain itu, Purbaya juga memastikan, jika keluhan masyarakat terbukti benar, ia menegaskan tak segan menindak tegas petugas yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. &ldquo;Kita lihat apa sih masalahnya. Kalau petugasnya yang salah kita sikat petugasnya. Kalau yang lapor yang salah kita hajar yang lapornya. Tapi kan bisa juga yang lapor, yang ngelaporin orang lain kan. Kita follow up sesuai dengan masukan yang diberikan oleh yang mengadu, kan itu,&rdquo; tegasnya. &nbsp; &nbsp;

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa luncurkan layanan aduan WhatsApp untuk masyarakat yang mau laporkan petugas pajak dan bea cukai nakal.

Menkeu Purbaya Resmi Buka WA Pengaduan Khusus Petugas Pajak dan Bea Cukai Nakal, Catat Nomornya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10355_27959_soimah-ok.jpg" alt="Soimah lebih percaya diri dengan penampilan aslinya saat ini. Ia tak mau ikut-ikutan melakukan operasi plastik." width="100%">
<figcaption>Soimah lebih percaya diri dengan penampilan aslinya saat ini. Ia tak mau ikut-ikutan melakukan operasi plastik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Soimah Pancawati mencurahkan isi hatinya mendapat perlakuan tak mengenakkan dari petugas pajak. Bukan sekali, perempuan yang memiliki keahlian di bidang kesenian Jawa itu beberapa kali mendapat perlakuan tak mengenakkan. Diungkapkan Soimah dalam sebuah video diunggah di YouTube Mojokdotco, dia merasa diperlakukan tak mengenakkan seperti koruptor oleh oknum petugas pajak. "Untuk bayar pajak memang kewajiban kita. Dari TV, iklan, dari mana pun kan bayar pajak. Kewajiban kita melaporkan pajak. Soimah gak bakal lari rumahnya jelas. Bayar pasti bayar, tapi perlakukan lah dengan baik. Saya merasa diperlakukan seperti bajingan, seperti koruptor," kata Soimah. Dia mencontohkan perlakuan tak mengenakkan dialaminya dari petugas pajak. Pada tahun 2015 silam rumahnya tiba-tiba didatangi petugas pajak tidak sopan tanpa izin dan petugas itu sudah langsung berada di depan pintu rumah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01475758/tambah-kekhidmatan-jumat-agung-di-gereja-bethany-indonesia-dengan-orkestra">Tambah Kekhidmatan Jumat Agung di Gereja Bethany Indonesia dengan Orkestra</a> "Seakan-akan saya mau melarikan diri. Saya dicurigai. Saya menjelaskan saya ini pekerja seni, yang dicurigai apanya?," kata Soimah kepada petugas pajak yang datang ke rumahnya. "Honorariumnya jelas, sudah dipotong pajaknya. Nomongnya pelan-pelan saja, kalau minta harus sopan, baik--baik, karena kita yang bayar (petugas pajak)" imbuhnya. Soimah menganggap aneh ketika petugas pajak meminta nota-nota saat dia memberikan bantuan kepada keluarganya. Karena baginya, dia bekerja keras selama ini tujuannya memang ingin membantu sekaligus membahagiakan keluarga. "Masak bantu keluarga nggak boleh ? Diminta nota," keluh perempuan berusia 42 tahun itu. Kejadian lainnya terjadi saat Soimah membeli rumah seharga RP 430 juta ke orang dengan kesepakatan dicicil secara langsung kepada yang bersangkutan. Setelah lunas, Soimah akan mengesahkan proses jual beli rumah itu melalui notaris. "Kata notaris nggak deal dari perpajakan. Rumah disitu harganya Rp 650 juta menurut orang pajak, dikira saya menurunkan harga. Memang ada ukurannya Soimah harus beli harga berapa miliaran gitu ?" ujarnya. Kejadian lainnya, Soimah juga merasa diperlakukan tak mengenakkan saat membuat pendopo Joglo di Jogjakarta. Menurutnya pendopo itu sudah diawasi oleh orang pajak sejak awal didirikan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475757/respons-alissa-wahid-soal-tudingan-keluarga-david-ozora-simpan-dendam-ke-ag">Respons Alissa Wahid Soal Tudingan Keluarga David Ozora Simpan Dendam ke AG</a> "Pendopo ini yang selalu diubek-ubek. Pendopo belum jadi sudah dikelilingi sama orang pajak. Diukur dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Saya di Jakarta waktu itu. Ini orang pajak apa tukang ya? Kok ngukur dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore." Dari hasil pengukuran itu, orang pajak sudah membuat apraisal atas pendopo milik Soimah ditaksir sekitar Rp 50 miliar. "Padahal saya yang bikin saja belum tahu total habisnya berapa, kan belum jadi. Saya belum tahu habis berapa, tapi orang pajak sudah ngitung hampir 50 miliar," ujarnya. Tak sampai disitu saja, Soimah mengaku rumah kakaknya juga pernah ditangi petugas pajak dengan membawa dept collector. Petugas pajak tersebut sampai gebrak-gebrak meja di rumah kakaknya. "Sebelumnya dapat kiriman surat, orang pajak katanya datang saya tidak mau menemui padahal posisi saya di Jakarta. Kakak saya dianggap menyembunyikan saya. Padahal saya live di TV setiap hari. Tapi kita dapat surat kayak gitu dianggap tidak mau menemui," jelasnya. Kejadian lainnya, di tahun ini Soimah kembali mendapat perlakuan tak mengenakkan dengan pesan dinilainya kurang sopan dari orang pajak. "Bahasanya gak bagus kayak (diperlakukan) maling lah. Saya kerja dari hasil jerih payah sendiri bukan dari hasil maling, bukan korupsi, kok saya diperlakukan seolah saya maling, seolah koruptor," ujarnya. <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div>

Bukan sekali, perempuan yang memiliki keahlian di bidang kesenian Jawa itu beberapa kali mendapat perlakuan tak mengenakkan.

Curhat Pilu Soimah Merasa Diperlakukan Seperti Maling oleh Petugas Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menunggak-pajak-rumah-anggota-dpd-dan-wakil-ketua-dprd-disegel_m_183828.jpeg" alt="Tak bayar PBB, beberapa rumah anggota DPRD disegel petugas pajak." width="100%">
<figcaption>Tak bayar PBB, beberapa rumah anggota DPRD disegel petugas pajak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) menggunakan cara unik dalam menindak para penunggak pajak. Cara tersebut diyakini dapat membuat malu para penunggak pajak bumi dan bangunan (PBB). Petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) menempelkan stiker di puluhan rumah penunggak PBB, Rabu (24/1). Stiker itu dapat juga dikatakan segel yang sekaligus merupakan bentuk sanksi sosial kepada penunggak pajak. Diharapkan, ada efek jera agar kelalaian penunggakan pajak tidak terulang. Mirisnya, dua di antara puluhan rumah penunggak PBB itu adalah milik pejabat negara aktif. Yakni, rumah mewah milik Wakil Ketua DPRD Kota Ternate M. Iqbal Ruray dan rumah anggota DPD RI Perwakilan Maluku Utara Abdurahman Lahabato. Rumah Iqbal terletak di Kelurahan Maliaro, Ternate Tengah, sedangkan rumah Lahabato di Kelurahan Jati, Ternate Selatan. Dari pantauan Malut Post (Jawa Pos Group) kemarin, tim gabungan dari BP2RD menyebar di seluruh kecamatan di Kota Ternate. Kepala BP2RD Ahmad Yani Abdurahman menyatakan, pemasangan stiker penunggak pajak itu dilakukan setelah pihaknya memberikan peringatan. ''Mereka sudah kami surati. Bahkan, petugas sudah mendatangi mereka dan mengingatkan agar segera membayar pajak. Namun, peringatan dan waktu yang diberikan tak diindahkan,'' tegasnya. Menurut Yani, saat ini masih ada ratusan penunggak PBB di Ternate. Tak tanggung-tanggung, mereka menunggak hingga bertahun-tahun. Iqbal Ruray, misalnya, tercatat menunggak sejak 2012 hingga 2017. Sementara itu, Lahabato menunggak dua tahun, yakni 2016 dan 2017. ''Yang jelas, total tunggakan PBB sampai saat ini mencapai Rp 4 miliar,'' katanya. Dia menambahkan, nominal yang harus dibayar penunggak pajak variatif, bergantung luas lahan dan bangunan. Untuk rumah mewah seperti milik Iqbal dan Lahabato, tentu pajak yang harus dibayarkan lebih besar. ''Kalau Abdurahman Lahabato hanya 2016 dan 2017, tapi nilai tunggakannya besar karena rumahnya besar. Begitu juga dengan Iqbal,'' ujarnya. Sementara itu, Muhammad Iqbal Ruray saat dimintai konfirmasi kemarin menyatakan, tunggakan 2012 sampai 2017 itu bukan lantaran dirinya tidak beriktikad untuk membayarnya. ''Itu bukan masalah tidak bayar. Tapi, sebelumnya saya ajukan keberatan untuk meninjau kembali rumah saya. Saya meminta mereka mengukur kembali. Sebab, harga yang dipatok tidak masuk akal dan terlalu besar,'' jelasnya. Iqbal mengaku tidak membayar pajak tersebut lantaran belum ada peninjauan kembali oleh petugas BP2RD. ''Saya minta tinjau kembali. Sebab, ada rumah anggota DPRD yang sama dengan rumah saya, masak dibayar per tahun hanya Rp 1 juta? Sedangkan saya satu tahun harus bayar Rp 11 juta. Ini kan aneh. Makanya saya harap ditinjau kembali,'' ujarnya. Sementara itu, Abdurahman Lahabato saat dimintai konfirmasi enggan berkomentar banyak. Dia hanya menegaskan akan mengutus orang untuk menyelesaikan tunggakan pajak selama dua tahun itu. ''Besok saya utus orang untuk datang menyelesaikannya,'' tegasnya.&nbsp;

Menunggak Pajak, Rumah Anggota DPD dan Wakil Ketua DPRD Disegel

petugas pajak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#petugas pajak

Berita Terkini

Berapa Pendapatan Asri Welas Sampai Dikejar Petugas Pajak? Ternyata Bukan Rp 7 Miliar

Asri Welas Didatangi Petugas Pajak Gara-gara Becandaan Baim Wong Soal Bayaran Rp 15 Miliar

Menkeu Purbaya Resmi Buka WA Pengaduan Khusus Petugas Pajak dan Bea Cukai Nakal, Catat Nomornya!

Curhat Pilu Soimah Merasa Diperlakukan Seperti Maling oleh Petugas Pajak

Menunggak Pajak, Rumah Anggota DPD dan Wakil Ketua DPRD Disegel

Download Aplikasi JawaPos.com