<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/02/3VppMFbZ8Lww1K1RIIzQ8hPGSsTRCE0ghprIbu9v-1-2425706352.jpg" alt="4 petugas parkir tidak resmi di Jalan Tanjung Anom yang diamankan petugas Dishub Surabaya, Jumat malam (1/8). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>4 petugas parkir tidak resmi di Jalan Tanjung Anom yang diamankan petugas Dishub Surabaya, Jumat malam (1/8). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya menggelar penertiban petugas parkir tidak resmi di Jalan Tanjung Anom, kawasan wisata Tunjungan Romansa pada Jumat malam (1/8). Dalam penertiban tersebut, petugas mengamankan empat orang yang diduga adalah petugas parkir tidak resmi. Pasalnya, mereka tak mengenakan rompi dan tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA). Plt Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo mengatakan bahwa Jalan Tanjung Anom merupakan titik parkir resmi yang disediakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. "Petugas memeriksa empat orang yang diduga petugas parkir tidak resmi. Lokasinya resmi, hanya saja petugas parkirnya yang tidak resmi. Ketika kita tanyakan, dia tidak bisa menunjukkan KTA," tutur Tri seusai melakukan penertiban. Lebih lanjut, Tri mengatakan bahwa empat orang petugas parkir tidak resmi, yang diamankan bukan lah warga Surabaya. Mereka kemudian diserahkan petugas ke Samapta Polrestabes Surabaya. "Kita langsung serahkan ke Samapta Polrestabes Surabaya. Ada empat orang (petugas parkir tidak resmi). Semuanya tidak ber-KTP Surabaya. Sanksinya tipiring (tindak pidana ringan)," sambungnya. Untuk mengantisipasi agar petugas resmi yang diamankan kembali beroperasi, Tri menyebut pihaknya akan mengerahkan personel Dinas Perhubungan untuk berjaga di titik-titik rawan, termasuk kawasan Jalan Tunjungan. "Kita akan jaga di sini. Kita tempatkan personel Dishub di sepanjang jalan ini (Jalan Tanjung Anom dan sekitarnya) sampai ke petak yang terakhir, ada 12 petak di Jalan Tanjung Anom," terang Tri. Selain melakukan penertiban petugas parkir tidak resmi, Dinas Perhubungan juga melakukan sosialisasi terkait larangan parkir TJU di kawasan wisata Tunjungan Romansa, yang diberlakukan mulai 1 Agustus 2025. "Jadi Jalan Tunjungan mulai 1 Agustus 2025 ini secara resmi dilarang parkir di Tepi Jalan Umum dan seterusnya," ujar Tri. Keputusan ini disepakati dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai gantinya, ada tujuh titik kantong parkir resmi di kawasan Wisata Tunjungan: di Gedung Siola, Gedung TEC, Jalan Tanjung Anom, Jalan Genteng Besar, Halaman Kantor BPN, Halaman Sentral Tunjungan atau Excelso, dan Halaman Pasar Tunjungan.&nbsp;

Dinas Perhubungan Surabaya menertibkan petugas parkir tidak resmi di Jalan Tanjung Anom. Petugas mengamankan empat orang petugas parkir.

4 Petugas Parkir Tidak Resmi Diamankan di Kawasan Tunjungan Romansa, Dishub: Semua Tak Ber-KTP Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/IMG-20230712-WA0169-1412678753.jpg" alt="Ilustrasi penembakan. (doc.Pixabay/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penembakan. (doc.Pixabay/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Aksi koboi dengan menodongkan senjata api pada orang lain kembali viral di media sosial. Kali ini diduga dilakukan oleh seorang pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bakauheni Lampung terhadap seorang petugas parkir. Dalam rekaman video yang, tampak petugas parkir di pintu gerbang keluar bekerja seperti biasa. Pelaku lantas masuk jalur gerbang keluar tersebut dan menyerahkan karcis parkir. Tidak lama setelahnya, pelaku tampak mengeluarkan senjata api.&nbsp; Berdasar rilis resmi yang diungkap oleh Polres Lampung Selatan pada Jumat (3/1), peristiwa itu terjadi sekitar pukul 04.50 WIB. Melibatkan seorang pegawai KSOP Bakauheni berinisial MS. Mereka memastikan bahwa senjata api yang ditodongkan kepada korban adalah airsoft gun. Akibat perbuatannya, kini pelaku telah diamankan oleh aparat kepolisian Polres Lampung Selatan. Hal itu disampaikan Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin.&nbsp; Menurut Yusriandi, pelaku menggunakan mobil Toyota Rush dengan pelat nomor BE 1563 ALG. Saat hendak melintasi gate, kartu milik pelaku terdeteksi sudah habis masa pakai atau tidak berlaku. Karena itu, petugas parkir meminta pelaku membayar biaya parkir Rp 41 ribu sesuai dengan angka yang muncul pada layar monitor. Namun, pelaku tidak terima hingga akhirnya terjadi cekcok dan adu mulut di antara kedua pihak. &rdquo;Pelaku mengeluarkan airsoft gun jenis Glock 19 Austria, menembakkannya satu kali ke arah depan tanpa amunisi, lalu menodongkannya kepada petugas parkir,&rdquo; terang Yusriandi. Lantaran merasa terancam, korban lantas melaporkan peristiwa itu hingga laporan masuk ke Polres Lampung Selatan. Tidak lama, aparat kepolisian berhasil mengamankan pelaku berikut dengan barang bukti airsoft gun yang digunakan untuk menodong korban. Polres Lampung Selatan memastikan pelaku sudah ditahan dan kini sedang menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.&nbsp;

Aksi koboi diduga dilakukan oleh pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bakauheni Lampung pada seorang petugas parkir.

Aksi Koboi Pegawai KSOP Bakauheni Todongkan Senjata Api ke Petugas Parkir Viral di Media Sosial, Langsung Diciduk Polres Lampung Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sesuaikan-umk-dishub-kaji-upah-jukir_m_225169.jpg" alt="ILUSTRASI: Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo berencana mengubah upah juru parkir (Jukir) dan menyesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo berencana mengubah upah juru parkir (Jukir) dan menyesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo berencana mengubah upah juru parkir (Jukir) dan menyesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK). Salah satu alasannya yakni karena upah Jukir selama ini dirasa masih terlalu kecil bahkan di bawah UMK. Namun sebelum menerapkan rencana tersebut, Dishub akan melakukan kajian terlebih dahulu sebagai bentuk pertimbangannya.&nbsp; Kabid Perparkiran, Dishub Kota Solo, M. Usman menjelaskan, selama ini pendapatan parkir sebagian disetorkan untuk pendapatan asli daerah (PAD) yakni sebesar 40 persen. Sedangkan yang 60 persen masuk pendapatan pengelola parkir. "Lalu dari jumlah itu jukir hanya mendapatkan bagian 25 persen, sedangkan 25 persen lagi masuk ke pengelola parkir. Dan 10 persen sisanya untuk keperluan lain-lain," katanya, Rabu (4/7).&nbsp; Dari perhitungan tersebut, didapati bahwa upah rata-rata seorang jukir hanya berkisar di angka Rp 1,5 juta saja. Sementara UMK Solo tahun 2018 sebesar Rp 1.668.700. Dengan minimnya pemasukan tersebut, Usman menambahkan, sering ditemukan adanya pelanggaran. Pelanggaran ini seperti penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Maka dari itulah, menurut Usman, perlu dilakukan penyesuaian gaji agar pelanggaran tidak terjadi lagi.&nbsp; "Selama tiga tahun ini kami melakukan kajian, dan menemukan adanya pelanggaran itu. Dan salah satu penyebabnya adalah minimnya upah yang diterima oleh jukir setiap bulannya," ucapnya. Usman menambahkan, sampai saat ini kajian masih berlangsung. Diharapkan kajian akan rampung akhir tahun ini, sehingga awal 2019 mendatang bisa mulai diterapkan hasil kajian untuk menaikkan upah jukir. Salah seorang Jukir di koridor Gatot Subroto, Sugimanto menyambut baik rencana tersebut. Dia mengatakan, penghasilan rata-rata yang didapatkannya sehari mencapai Rp 40-50 ribu saja.

Sesuaikan UMK, Dishub Kaji Upah Jukir

petugas parkir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#petugas parkir

Berita Terkini

4 Petugas Parkir Tidak Resmi Diamankan di Kawasan Tunjungan Romansa, Dishub: Semua Tak Ber-KTP Surabaya

Aksi Koboi Pegawai KSOP Bakauheni Todongkan Senjata Api ke Petugas Parkir Viral di Media Sosial, Langsung Diciduk Polres Lampung Selatan

Sesuaikan UMK, Dishub Kaji Upah Jukir

Download Aplikasi JawaPos.com