<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/longgarkan_penerbangan.jpg" alt="PINTU KELUAR MASUK BALI: Sejumlah calon penumpang berjalan menuju keberangkatan internasional kemarin. (SONNY/AFP)" width="100%">
<figcaption>PINTU KELUAR MASUK BALI: Sejumlah calon penumpang berjalan menuju keberangkatan internasional kemarin. (SONNY/AFP)</figcaption>
</figure><h3>Waktu Perjalanan Singkat, Sirkulasi Didukung Sistem HEPA</h3> JawaPos.com – Syarat tes RT-PCR untuk perjalanan dengan transportasi udara terus menuai penolakan. Selain rapid antigen yang dinilai lebih praktis, alasan lainnya adalah fakta bahwa penularan Covid-19 di pesawat terbukti lebih rendah daripada moda transportasi lain.  Menurut Dicky Budiman, epidemiolog dan peneliti pandemi Covid-19 dari Universitas Griffith, Australia, banyak contoh kejadian di mana tingkat persebaran Covid-19 di pesawat terbukti rendah. Laporan yang dimuat dalam The New England Journal of Medicine (NEJM), misalnya. Diceritakan bahwa pada 1 Februari 2020, sebuah operasi penerbangan dilakukan angkatan udara Jerman untuk mengevakuasi 126 warga negara Jerman dari Hubei, Tiongkok.  Dari total 126 penumpang, 10 orang diisolasi karena kontak erat dan menunjukkan gejala. Namun, hanya dua orang yang positif Covid-19 setiba di Jerman. Penelitian itu melaporkan, hanya 1,8 persen tingkat infeksi dari 114 spesimen yang diambil.  Rendahnya tingkat penularan Covid-19 di pesawat udara salah satunya dipicu sistem filtrasi udara HEPA (high efficiency particulate air) yang disuplai dalam kabin bertekanan selama penerbangan. Sistem sirkulasi udara itu dikatakan sama bagusnya dengan filter udara di rumah sakit.  Dicky menyebutkan, jika merujuk pada manajemen pengendalian pandemi berbasis risiko, moda transformasi udara paling kecil risikonya. ’’Risiko terjadinya klaster pesawat sangat kecil, bahkan paling kecil jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya,” katanya kepada Jawa Pos kemarin (24/10).  Dia melanjutkan, HEPA filter di pesawat setara dengan sirkulasi udara 20 kali dalam 1 jam sehingga menurunkan potensi penularan. Belum lagi adanya penerapan prokes yang ketat. ”(Risikonya, Red) rendah bahkan sebelum ada vaksin. Kalau semua prokes diterapkan, ketika pesawatnya penuh sekalipun, tidak terjadi itu klaster penularan meskipun ada penumpang yang teridentifikasi positif,” jelasnya.  Selain ke Jerman, ada beberapa penerbangan evakuasi dari Wuhan ke negara lain seperti Kanada pada awal pandemi. Penularannya juga relatif rendah. Karena itu, dia setuju syarat skrining tidak terlalu ketat. ’’Walaupun tidak dilonggarkan, sama sekali tidak. Tapi, kalau bicara PCR, ini kan satu alat konfirmasi diagnostik. Namanya konfirmasi ya sebelum itu ada screening, yakni memakai antigen,” terang Dicky.  SE satgas yang sebelumnya menyebutkan boleh menggunakan antigen asalkan telah divaksin, menurut Dicky, sudah tepat. Syarat vaksinasi, tidak bergejala, dan tidak dalam status kontak bisa dijadikan patokan dalam screening perjalanan. ”Bahkan nanti kalau perjalanan domestik, antardaerah yang populasi sudah divaksin 80 persen,” jelasnya.  Menurut Dicky, penggunaan antigen pada syarat penerbangan bukan dengan maksud melonggarkan, namun lebih mempertimbangkan cost-effectiveness dari tes. PCR, lanjut dia, adalah opsi terakhir. Efektivitas biaya itu harus dipenuhi tidak hanya soal murah, tapi juga mudah, cepat, dan memakan sumber daya yang lebih sedikit. ’’Kecuali pemerintah mau memberi subsidi,” tuturnya.  Di sisi lain, mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan, perjalanan udara sebaiknya tetap menggunakan tes PCR. ”Karena tes PCR merupakan gold standard dengan tingkat akurasi tertinggi. Artinya, hasil negatif tes PCR memberikan keamanan yang lebih tinggi untuk pencegahan penularan Covid-19,” paparnya.  Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai syarat wajib tes PCR untuk pesawat akan membuat traveling cost wisatawan membengkak. Hal itu berpotensi mengurangi minat orang untuk bermobilitas. ”Pergerakan pasti terhambat. Hal ini bakal kembali menghantam pelaku wisata, perjalanan, dan perhotelan. Sebab, biaya tes PCR masih sangat mahal,” ujar Sekjen PHRI Maulana Yusran.  Menurut dia, syarat wajib tes PCR kontras dengan upaya mendorong pertumbuhan di sektor pariwisata. Selepas Juli–Agustus, kata Maulana, pelaku perhotelan mulai mendulang pemasukan lewat peningkatan pada September. ”Dengan pelonggaran kemarin, daerah Jawa-Bali lumayan ada peningkatan 5–10 persen,” ungkapnya.  Maulana menuturkan, biasanya kontribusi okupansi di kuartal ketiga dan keempat datang dari kegiatan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE), terutama sektor pemerintahan. Ditambah periode liburan Natal dan tahun baru (Nataru). ”Jika tes PCR memang jadi persyaratan mutlak, seharusnya hasil tes bisa di bawah 10 jam dan harganya lebih murah agar tidak signifikan menambah traveling cost,” tegasnya.  Ketua Umum Indonesia National Air Carrier’s Association (INACA) Denon Prawiraatmadja juga mengeluhkan pengetatan perjalanan udara domestik melalui wajib tes PCR. ”Sejumlah daerah status PPKM turun, tapi syarat perjalanan udara makin diperketat,” ucap pria yang menjabat wakil ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perhubungan tersebut.  Ketua PHRI Karangasem I Wayan Kariasa mengakui, pembukaan pariwisata Bali menjadi kabar menggembirakan bagi semua kalangan, terutama pelaku usaha pariwisata. Namun, aturan wajib tes PCR dinilai cukup berat dan berdampak pada perkembangan pariwisata di Bali. Sebab, harga tes PCR masih cukup mahal.  Akibat adanya aturan itu, beberapa wisatawan pun batal berkunjung ke Karangasem. ’’Kalau mereka rombongan keluarga, kan berat sekali. Sudah ada tamu saya dari Jakarta dan Surabaya yang akan berkunjung ke Karangasem, terpaksa batal,” terang Kariasa yang dilansir dari Radar Bali.  Para wisatawan domestik, kata Kariasa, masih memantau perkembangan terbaru aturan perjalanan bagi penumpang.  "Semoga ada kemudahan. Ya minimal tes antigen lah,” katanya.  Belum lagi aturan bagi wisatawan internasional yang diwajibkan menjalani karantina. Hal itu, menurut dia, sangat menghambat laju pemulihan pariwisata di Bali. Bahkan, tamu dari Eropa yang sebelumnya akan ke Karangasem terpaksa membatalkan jadwal kunjungannya.  Dia mengkhawatirkan, para wisatawan internasional yang sebelumnya berencana berlibur ke Bali mengalihkan destinasi menuju Thailand. Sebab, Negeri Gajah Putih itu menjadi saingan Bali dalam menggaet kunjungan wisatawan mancanegara. Dalam waktu dekat Thailand membuka pariwisata untuk wisatawan mancanegara tanpa karantina.

Risiko Penularan di Pesawat Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/19_negara_2.jpg" alt="SIAP MELAYANI: Konter imigrasi di Bandara Ngurah Rai kemarin. Seiring dibukanya penerbangan internasional mulai hari ini, petugas imigrasi sudah siap menerima kedatangan wisatawan asing. (HUMAS IMIGRASI BANDARA NGURAH RAI)" width="100%">
<figcaption>SIAP MELAYANI: Konter imigrasi di Bandara Ngurah Rai kemarin. Seiring dibukanya penerbangan internasional mulai hari ini, petugas imigrasi sudah siap menerima kedatangan wisatawan asing. (HUMAS IMIGRASI BANDARA NGURAH RAI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Prosedur ketat sudah menunggu para tamu dari Korea Selatan (Korsel) itu di Bandara Ngurah Rai. Dimulai dengan pengecekan suhu tubuh melalui thermal scanner yang diantar petugas. Yang kedapatan bersuhu badan 38 derajat Celsius atau lebih rendah bisa melanjutkan proses selanjutnya. Mereka yang suhu badannya di atas 38 derajat Celsius diarahkan menuju ruang pemeriksaan lanjutan.  Begitulah bagian dari simulasi pada akhir pekan lalu (9/10) di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai. Simulasi itu melibatkan 90 turis –88 dewasa dan 2 anak– yang berangkat dari Bandara Incheon, Korsel. ”Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah. Sebab, mulai 14 Oktober, Bandara Ngurah Rai dibuka untuk penerbangan internasional,” kata Sekdaprov Bali Dewa Made Indra yang memantau langsung simulasi tersebut seperti dilansir Bali Express.  Dewa menegaskan, SOP (standard operating procedure) yang disimulasikan itu harus mampu mengendalikan arus kedatangan penumpang dari baru datang, pengambilan sampel RT-PCR, pemeriksaan imigrasi dan bea cukai, hingga holding area. ”Dan diantarkan ke tempat menginap sementara atau rumah sakit bagi yang hasil RT-PCR positif Covid-19. Dokumennya sudah kami buat. Hari ini (Sabtu, 9/10) disimulasikan agar nanti pelaksanaannya berjalan lancar,” jelasnya.  Jika SOP mampu dijalankan dengan disiplin, lanjut Dewa, dua tujuan bisa tercapai: pemulihan ekonomi Bali dan kasus Covid-19 di Pulau Dewata tetap terkendali. ”Itu yang harus menjadi concern semua pihak,” tuturnya.  Di sisi lain, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Badung I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya menyatakan bahwa penerapan persyaratan bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali akan menjadi pertimbangan dan evaluasi. Sebab, awalnya wisatawan mesti menjalani karantina delapan hari saat mendarat di Pulau Dewata dan tentu kebijakan itu membuat calon wisatawan betul-betul tidak berminat. Sebab, lanjutnya, mereka membandingkan Bali dengan destinasi lain seperti Thailand, Sri Lanka, Turki, dan beberapa lainnya yang low-risk atau risiko rendah dan tidak menerapkan karantina.  Sebelum berangkat ke negara-negara tersebut, mereka menjalani tes swab PCR dan hasilnya harus negatif. Setelah tiba di negara tujuan, misalnya Thailand, mereka dicek lagi. ”Kalau hasil tes PCR negatif, mereka bisa jalan-jalan dan tidak perlu karantina lagi,” ujarnya seperti dikutip dari Jawa Pos Radar Bali.  Bagaimana setelah karantina direvisi lagi menjadi lima hari? ”Kalau karantina lima hari dan wisatawan libur hanya seminggu, saya rasa (Bali, Red) belum menjadi pertimbangan karena destinasi di negara lain tanpa melakukan karantina,” terangnya.  Dia juga mendapat respons dari partner bisnisnya. Seandainya karantina hanya dilakukan tiga hari, mungkin mereka siap menjalani karantina di hotel. ”Jadi, selama tiga hari, mereka menggunakan fasilitas hotel karantina dan pada hari ke-4 sampai ke-6 mereka jalan-jalan. Kemudian, hari ke-7 mereka balik dan kita tes lagi,” paparnya.  Kalau hasilnya negatif, mereka bisa berangkat. ”Jadi, datangnya sehat, pulangnya juga sehat. Itu harapan kita,” tuturnya.

Datang Sehat, Pulang Juga Sehat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/pakai_travel_bubble.jpg" alt="MENYEJUKKAN MATA: Wisatawan domestik menikmati pemandangan terasing sawah di kawasan Alas Harum, Ubud, Bali. Pulau Dewata menjadi salah satu destinasi wisata ketika liburan tiba" width="100%">
<figcaption>MENYEJUKKAN MATA: Wisatawan domestik menikmati pemandangan terasing sawah di kawasan Alas Harum, Ubud, Bali. Pulau Dewata menjadi salah satu destinasi wisata ketika liburan tiba</figcaption>
</figure>DUA kali sudah perempuan kembar asal Belarus ini menjelajah Indonesia. Dua kali pula mereka tak pernah alpa untuk mampir di Bali.  Berasal dari negeri yang cuma berisi daratan, Bali memberi mereka, Maryia dan Valya Ivanova, apa yang selalu ingin mereka lihat: lautan. ”Meskipun memang di Indonesia lautan ada di mana-mana hahaha,” kata Maryia kepada Jawa Pos melalui WhatsApp.  Kali terakhir mereka ke Bali awal tahun lalu. Hari-hari mereka banyak dihabiskan di pantai meski juga mengunjungi sejumlah destinasi lain yang jauh dari laut. ”Bali menyenangkan, destinasi wisatanya beragam,” ujar perempuan yang berprofesi sebagai pengacara itu.  Kemudian pandemi Covid-19 datang dan semua negara sibuk menutup atau setidaknya membatasi perbatasan masing-masing. Karena itu, begitu mendengar kabar ada kebijakan membuka kawasan wisata zona hijau di Bali, Maryia antusias. ”Mudah-mudahan kami bisa ke sana lagi,” katanya.  Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Rai Suryawijaya juga menyambut baik pembukaan kawasan wisata zona hijau di Bali. Mengingat, 70 persen perekonomian di Pulau Dewata ditopang sektor pariwisata. ”Ini angin segar bagi industri pariwisata, khususnya di Bali. Mudah-mudahan Juni atau paling lambat Juli 2021,” ungkapnya.  Dia berharap wacana pemerintah tersebut bisa meningkatkan okupansi kamar hotel di Bali. Saat ini jumlah kunjungan hanya 2.500–3.000 wisatawan. Padahal, ada 146 ribu kamar hotel yang tersedia.  Rai meminta pemerintah pusat mempercepat vaksinasi di Bali. Dari 4,3 juta penduduk, minimal 70 persen sudah harus divaksin. Dengan begitu, kawasan wisata zona hijau bisa segera terwujud.  Terpisah, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengapresiasi langkah pemerintah. Langkah tersebut merupakan upaya untuk kembali menumbuhkan permintaan (demand) di sektor pariwisata. ”Dengan catatan, asal kita semua disiplin saja. Kan problem sebenarnya kedisiplinan,” ucapnya.  Menurut dia, Bali layak dijadikan pilot project. Sebab, masyarakatnya dianggap lebih disiplin. Selain itu, 70 persen perekonomian Bali ditopang sektor pariwisata. Itu terlihat ketika aktivitas pariwisata mati sepanjang 2020, produk domestik bruto (PDB) Bali terkontraksi 12,28 persen.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-dan-kuliner/travelling/25/04/2021/menanti-wisatawan-mancanegara-membanjiri-bali-lagi/">Menanti Wisatawan Mancanegara Membanjiri Bali Lagi</a>  Artinya, ada tanggung jawab moral pemerintah daerah setempat untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan selama kawasan wisata dibuka. Fasilitas kesehatan juga dinilai sudah memadai. Baik rumah sakit maupun tenaga medis. Begitu pula hotel dan restoran. Jadi, ketika terjadi apa-apa segera tertangani.  Saat kamar rumah sakit penuh, kamar hotel siap dijadikan tempat isolasi. Suplai makanan untuk nutrisi juga sangat mencukupi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-dan-kuliner/travelling/25/04/2021/pakai-travel-bubble-dulu-meski-pelaku-wisata-sudah-siap/">Pakai Travel Bubble Dulu meski Pelaku Wisata Sudah Siap</a>  Di sisi lain, hingga kini frekuensi penerbangan ke Bali masih cukup tinggi sehingga sangat menunjang konektivitas untuk wisatawan. ”Jadi, kalau mau test case, Bali menurut pandangan kami memenuhi unsur-unsur safety dan komersialnya. Meski, menumbuhkan permintaan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat,” jelas Hariyadi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yDjZm-gDs6M  &nbsp;

Mereka Juga Kangen Pantai di Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Perry-Markus.jpg" alt="Sekretaris Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Perry Markus. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Perry Markus. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure>SALAH satu sektor yang diharuskan menggunakan bahasa Indonesia adalah perhotelan. Nama-nama hotel nanti wajib menggunakan bahasa Indonesia. Bagi pelaku usaha yang sudah existing, hal itu dinilai memberatkan. Sebab, jika harus berganti nama, diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk mem-branding ulang. Berikut wawancara wartawan Jawa Pos Virdita Rizki Ratriani bersama Sekretaris Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Perry Markus kemarin (22/10).  ---  Bagaimana sikap pelaku usaha terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia untuk nama sebuah brand hotel atau restoran?  Sebenarnya sebagai warga negara yang baik tentu mendukung peraturan tersebut. Jika dikaitkan, kita di Bali sudah mulai dengan menggunakan aksara Bali sebagai nama (hotel). Lalu, di bagian bawah diberi nama Latin. Saat ini kami masih menunggu pemerintah sehingga belum mengeluarkan imbauan juga ke teman-teman untuk kewajiban penggunaan bahasa Indonesia.  Dampaknya seperti apa terhadap pelaku usaha existing?  Bagi nama yang sudah existing, perubahan brand tidak sesederhana itu. Ada nama yang sudah dipatenkan dalam Kemenkum HAM. Ada pula dalam bentuk PT (perseroan terbatas) yang juga sudah dipatenkan dan perlu mengubah akta. Kemudian, harus mengubah branding dari perusahaan tersebut. Melakukan branding ini tidak mudah. Perlu biaya cukup besar.  Selain itu, perubahan administrasi memerlukan dana. Sebab, bukan hanya mereknya yang harus diganti. Tetapi, dengan rebranding, semua kop surat dan segala macam keperluan administrasi harus diganti. Ditambah harus ada kampanye lagi untuk me-rebranding merek yang selama ini sudah dikenal.  Tidak bisa dimungkiri memang akan memerlukan investasi besar. Itu pun belum tentu bisa kembali seperti semula saat namanya belum berubah. Tetapi, untuk hotel dan restoran yang baru relatif mudah dan tinggal ikuti saja aturan tersebut.  Dampak terhadap investasi?  Kami belum berani berandai-andai karena masih menunggu petunjuk teknisnya dari pemerintah. Terutama mekanisme penerapannya untuk brand internasional dan lokal nanti seperti apa. Ini perlu dilihat karena berhubungan dengan branding dan pemasaran di wadah internasional. Tetapi, dari pemasaran apakah mengganggu atau tidak masih perlu dicermati terlebih dulu.  Selain itu, kami menunggu kepastian pemerintah apakah ada masa transisi untuk penerapan aturan tersebut. Dari pendapat teman-teman pelaku usaha existing, memang pasti akan menimbulkan biaya kalau berubah semua.  Sudah ada sosialisasi secara teknis dari pemerintah?  Sampai saat ini belum ada sosialisasi resmi dari pemerintah. Kami baru membaca peraturannya dan mengetahui dari media. Sehingga, kami masih menunggu detailnya seperti apa agar tidak salah interpretasi.  Apa yang diinginkan oleh pelaku usaha?  Sebenarnya (aturan tersebut) tidak perlu berlaku surut atau tidak berlaku bagi (perhotelan) yang sudah existing.

PHRI Bali Perry Markus: Mengubah Nama Hotel Butuh Investasi Besar

PHRI Bali

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PHRI Bali

Berita Terkini

Risiko Penularan di Pesawat Rendah

Datang Sehat, Pulang Juga Sehat

Mereka Juga Kangen Pantai di Bali

PHRI Bali Perry Markus: Mengubah Nama Hotel Butuh Investasi Besar

Download Aplikasi JawaPos.com