<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/30/Screenshot_2024-09-30-23-39-47-461_comgoogleandroidgm-edit-305686462.jpg" alt="Ketua Fraksi NasDem MPR Taufik Basari alias Tobas dalam acara Laporan Kinerja Fraksi NasDem MPR RI bertajuk &lsquo;Masa Depan Cita Kedaulatan Rakyat &amp; Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia&rsquo; di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi NasDem MPR Taufik Basari alias Tobas dalam acara Laporan Kinerja Fraksi NasDem MPR RI bertajuk &lsquo;Masa Depan Cita Kedaulatan Rakyat &amp; Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia&rsquo; di Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari menjelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru masih mengatur pidana mati, namun tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok. Menurutnya, perubahan tersebut merupakan hasil dari perdebatan panjang dan perkembangan konsep pemidanaan modern. Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Tobas dalam cuitan pada media sosial X, mengingat saat pembahasan KUHP berlangsung dirinya masih menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem. &ldquo;Sekarang soal hukuman mati dalam KUHP baru. Saya dahului soal background perdebatan hukuman mati dulu ya. Jadi begini, soal isu hukuman mati akan selalu menjadi pro kontra di Indonesia. Ada yang mendukung penerapan, ada yang mendukung penghapusan (abolisionis),&rdquo; kata Taufik Basari dalam akun media sosial X, Senin (5/1). Ia menilai, penerapan hukuman mati kini tidak lagi sejalan dengan arah pemidanaan modern. Menurutnya, kini konsep pemidanaan telah bergeser ke perbaikan dan pemulihan. &ldquo;Saat ini mayoritas negara di dunia sudah menghapus hukuman mati dalam hukum pidananya. Beberapa negara yang masih memuat hukuman mati banyak di antaranya tidak lagi menerapkan eksekusi mati,&rdquo; ungkapnya. Menurutnya, pidana mati memiliki risiko yang tidak dapat diperbaiki. Ia menganalogikan, tidak mungkin harus membangkitkan orang yang sudah mati jika terdapat korektif dalam proses pemidanaan. &ldquo;Pidana mati juga menimbulkan masalah ketika terjadinya kesalahan penerapan hukum, bagi orang yang sudah dieksekusi mati, jika kemudian terbukti ada kekeliruan di kemudian hari, tidak bisa kita membangkitkan orang tersebut dari kubur,&rdquo; ujarnya. Selain itu, Taufik membantah anggapan bahwa hukuman mati efektif dalam menimbulkan efek jera. Ia menekankan bahwa kepatuhan hukum lebih ditentukan oleh efektivitas penegakan hukum. &ldquo;Orang taat hukum ternyata bukan bergantung pada soal ada ancaman hukuman mati atau tidak, melainkan bergantung pada apakah terdapat penegakan hukum yang efektif terhadap suatu kejahatan,&rdquo; tegasnya. Menurutnya, KUHP baru disusun sebagai respons atas perubahan paradigma hukum pidana. KUHP baru mengedepankan keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif. &ldquo;Karena itulah maka dilakukan perubahan atas bentuk-bentuk pidana dalam KUHP baru yang berbeda dengan KUHP lama,&rdquo; urai Taufik. Ia menegaskan, pidana mati kini ditempatkan sebagai pidana khusus. Pidana mati kini tidak lagi diterapkan sebagai pidana pokok, karena pidana mati dinilai tidak sejalan dengan korektif, rehabilitatif dan restoratif yang dianut KUHP baru. &ldquo;Karena asasnya berubah jadi korektif, rehabilitatif dan restoratif maka Pasal 64 KUHP diatur bahwa pidana terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan pidana khusus. Dalam KUHP Baru pidana mati bukan pidana pokok tapi &lsquo;dikecualikan&rsquo; menjadi pidana khusus," cetusnya. "Kenapa hukuman mati menjadi pidana khusus yang dikeluarkan dari pidana pokok? Karena keberadaan hukuman mati akan membuat asas dasar KUHP baru menjadi tidak sejalan dengan asas korektif, rehabilitatif dan restoratif yang dianut KUHP baru," pungkasnya. &nbsp;

KUHP baru tetap atur pidana mati sebagai pidana khusus, bukan pokok. Taufik Basari jelaskan perubahan konsep hukuman mati.

KUHP Baru Tetap Atur Pidana Mati, Taufik Basari: Tapi Kini jadi Pidana Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/wali-murid-sekolah-internasional-jadi-tersangka-tabrak-lari_m_.jpg" alt="Ilustrasi tersangka tabrak lari" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tersangka tabrak lari</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPO Pegi alias Perong alias Robi&nbsp;Irawan resmi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon. Hal itu diungkap usai Polda Jawa Barat melakukan konferensi pers usai menangkap Pegi beberapa waktu lalu di kawasan Bandung. <div dir="auto">Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, Pegi ditetapkan sebagai tersangka usai pihaknya melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti dari yang bersangkutan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut bahwa Pegi terbukti melanggar pasal berlapis, yaitu Pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014691765/pameran-motor-klasik-dan-rolling-thunder-satlantas-polres-trenggalek-edukasi-keselamatan-dalam-berkendara">Pameran Motor Klasik dan Rolling Thunder, Satlantas Polres Trenggalek Edukasi Keselamatan Dalam Berkendara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan ancaman pidana mati seumur hidup dan paling lama 20 tahun," tegas Jules kepada wartawan dalam konferensi pers, Minggu (26/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus pembunuhan Vina yang sudah lama tak tertuntaskan ini, Jules menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus mengusut tuntas hal-hal yang masih menjadi kejanggalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami dari Polda Jabar menyakinkan bahwa polri akan terus melakukan penuntasan perkara ini secara profesional, bekerja secara prosedur, dan menggunakan metode ilmiah atau sciencetific crime Investigation," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, perburuan buronan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon akhirnya menemui titik terang. Salah satu DPO atas nama Pegi alias Perong telah berhasil ditangkap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya (Pegi sudah ditangkap)," kata Dirreskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan saat dikonfirmasi, Rabu (22/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surawan belum merinci ihwal penangkapan ini. Dia hanya menyampaikan Pegi ditangkap di Bandung pada Selasa (21/5) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya, atas nama Pegi Setiawan diamankan tadi malam di Bandung," jelasnya.&nbsp;</div>

DPO Pegi alias Perong alias Robi Irawan resmi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon.

Pegi alias Perong Resmi Jadi Tersangka Pembunuhan Vina Cirebon, Terancam Pidana Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-24-at-14.47.28-1.jpg" alt="Polisi menunjukkan barang bukti serta tersangka kasus perampokan disertai penusukan terhadap bocah hingga korban tewas di Mapolres Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat, Senin (24/10). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi menunjukkan barang bukti serta tersangka kasus perampokan disertai penusukan terhadap bocah hingga korban tewas di Mapolres Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat, Senin (24/10). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelaku perampokan disertai penusukan terhadap bocah berusia 12 tahun hingga mengakibatkan korban meninggal dunia di Kota Cimahi, terancam hukuman maksimal berupa pidana mati.  Kepala Kepolisian Resor Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Imron Ermawan menjelaskan, pelaku penusukan bocah itu diancam dengan pasal berlapis. Yakni, pembunuhan berencana, perampokan yang mengakibatkan korban meninggal dan pasal perlindungan anak.  ”Dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup, dan minimal 20 tahun penjara,” kata Imron seperti dilansir dari Antara di Mapolres Cimahi, Senin (24/10).  Pasal yang disangkakan kepada pelaku adalah pasal 340 jo pasal 339 jo pasal 338 jo pasal 365 ayat 3 KUHP. Kemudian pasal 380 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Kapolres mengatakan, tersangka pembunuhan berinisial RNG, 22, warga Kota Bandung, melakukan penusukan terhadap korban berinisial PS, 12, saat melakukan perampokan hingga mengakibatkan korbannya tewas pada Rabu (19/10). Penyidik masih terus melakukan pendalaman terkait pihak-pihak yang sebelumnya diduga berupaya menyembunyikan pelaku, termasuk orang tua pelaku yang turut diperiksa di Polres Cimahi.  Polres Cimahi menyebut, pelaku beraksi dalam keadaan mabuk sehabis meminum minuman beralkohol. Hal itu diketahui dari keterangan saksi yang merupakan teman pelaku. Sejak kejadian penusukan, polisi langsung melakukan olah TKP dan mengambil rekaman video CCTV dari sekitar lokasi kejadian.  Sementara itu, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo mengatakan, pelaku telah menyiapkan senjata tajam saat berangkat dari kediamannya sebelum melakukan aksi penusukan itu. Pelaku diduga berniat melakukan perampokan telepon seluler milik korban.  ”Pelaku saat itu keluar untuk mencari sasaran, dia kemudian berputar-putar, dan menuju ke Jalan Mukodar, ini terlihat dalam CCTV menggunakan motor, kemudian pelaku melihat sasaran dua orang anak,” kata Ibrahim.  Pelaku melihat kedua orang anak itu berpisah di persimpangan gang. Pelaku memilih untuk mengikuti PS untuk merampok ponsel. Korban sempat lari, saat itu korban langsung ditikam tersangka, lalu dilakukan penggeledahan tasnya dan tidak menemukan barang yang diharapkannya.  ”Korban berteriak untuk meminta tolong, sedangkan pelaku melarikan diri menggunakan motornya yang kini menjadi barang bukti,” ucap Ibrahim.

Polisi Sebut Penusuk Bocah Hingga Tewas di Cimahi Terancam Pidana Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/JKT2-RUU-Kejaksaan-Komisi-III-eca5.jpg" alt="Wakil Menteri Kumham RI Edward Omar Sharif Hiariej (kanan) bersama Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Muliadi (kiri) saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (15/11/21). Rapat membahas mengenai RUU Ke" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Kumham RI Edward Omar Sharif Hiariej (kanan) bersama Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Muliadi (kiri) saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (15/11/21). Rapat membahas mengenai RUU Ke</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Meski kerap menuai penolakan pegiat HAM, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tetap mencantumkan penerapan hukuman mati. Namun, menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej, pidana mati masuk kategori hukuman spesial.  Hukuman spesial atau special punishment, kata Wamenkum HAM, bisa berubah dalam pelaksanaannya. ”Artinya, jika seorang terpidana berkelakuan baik akan dapat diberikan penurunan hukuman menjadi penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara,” katanya.  ”Jadi, hukuman mati bukan main punishment, tapi menjadi special punishment,” jelas dia dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos, kemarin (29/3).  Saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Jerman untuk Indonesia H.E. Ina Lepel pada Senin (28/3), Wamenkum HAM menyampaikan penjelasan senada. Sebagaimana diketahui, Jerman merupakan salah satu negara yang menolak penerapan hukuman mati sebagaimana wacana hak asasi manusia (HAM) di negara tersebut. Hampir semua negara di kawasan Eropa juga menolak penerapan hukuman mati.  Eddy, sapaan karib Edward Hiariej, menjelaskan kepada Lepel bahwa seluruh narapidana (napi) diberi pembinaan selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan). Dari pembinaan itulah napi mendapat ”kesempatan” kedua untuk berubah.  Apalagi, pembinaan yang diberikan tidak hanya berupa mental dan spiritual, tetapi juga keterampilan. ”Sikap berkelakuan baik selama menjadi warga binaan pemasyarakatan (WBP) dapat dijadikan acuan dalam pemberian penurunan hukuman atau pengajuan bebas bersyarat,” tutur Eddy.  Sebagaimana diberitakan, penerapan hukuman mati yang dapat berubah itu tercantum dalam pasal 100 ayat (1) RUU KUHP. Dalam pasal itu disebutkan, hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun jika terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting, atau ada alasan yang meringankan. Pidana mati dengan masa percobaan pada ayat itu harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.  Kemudian, dalam pasal 100 ayat (4) ditegaskan tentang aturan berkelakuan baik sebagai indikator perubahan hukuman mati tersebut. Bunyi pasal itu, ”Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.”  Sebaliknya, jika napi tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji selama masa percobaan yang diberikan, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah jaksa agung.  Terpisah, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyebutkan, dalam KUHP sebelumnya tidak diatur soal perubahan hukuman mati di tengah jalan seperti RUU KUHP sekarang. Menurut dia, perubahan itu semestinya berada dalam kewenangan pengadilan. ”Kalau hukuman mati berubah itu sudah mengubah jenis hukuman, bukan mengurangi,” ujarnya.  Karena itu, Fickar lebih setuju jika hukuman mati dihapus sekalian ketimbang mengubah jenis hukuman dengan kebijakan administratif sebagaimana tertuang dalam RUU KUHP tersebut.  Sementara itu, anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyatakan bahwa hukuman mati memang masih tercantum dalam draf RUU KUHP. Hukuman itu dicantumkan karena dinilai masih dibutuhkan. Namun, kata dia, hukuman mati tersebut bisa berubah jika terpidana berkelakuan baik dalam penjara. ”Dari hukuman mati bisa berubah menjadi 20 tahun penjara. Itu pernah kami bahas,” kata dia ketika dihubungi kemarin.  Nasir melanjutkan, saat ini pembahasan RUU KUHP seperti mati suri. Sudah lama tidak ada pembahasan. Bahkan, DPR periode 2019–2024 belum pernah membahasnya. ”Istilahnya, la yahya wala yamut, tidak hidup dan tidak mati,” ujarnya.  Mandeknya RUU KUHP, kata dia, disebabkan pemerintah yang tidak mengajukan pembahasan lagi. Pemerintah malah mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata. Padahal, menurut Nasir, RUU KUHP sebenarnya lebih penting.  Saat ini Komisi III DPR masih menunggu sikap pemerintah terkait dengan kelanjutan pembahasan RUU KUHP. Menurut dia, tampaknya, pemerintah enggan melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Padahal, rancangan peraturan tersebut sangat penting. ”Kami ingin memperbaiki induknya (RUU KUHP, Red). Yang ada sekarang kan anak-anaknya,” ucapnya.

Vonis Pidana Mati Dapat Berubah, Diawali dengan Masa Percobaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-27-at-13.55.14.jpg" alt="Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat memastikan tuntutan hukuman kepada Herry Wirawan, terdakwa pemerkosa 13 santriwati, tetap meminta majelis hakim agar menjatuhkan pidana mati.  Kepala Kejati Jawa Barat Asep N. Mulyana mengatakan hal tersebut menjadi tanggapan atas nota pembelaan Herry Wirawan yang menginginkan pengurangan hukuman dari apa yang dituntut jaksa.  ”Dalam replik kami pada intinya kami tetap pada tuntutan semula,” kata Asep seperti dilansir dari Antara di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Kamis (27/1).  Menurut dia, tuntutan hukuman mati telah diatur dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Sehingga tuntutan hukuman mati kepada Herry sudah sesuai dengan ketentuan.  ”Jadi bukan semaunya kami sendiri. Artinya sampai saat ini sistem kita menganut adanya tuntutan hukuman mati,” ujar Asep.  Kajati Jabar juga menyebut, pembubaran yayasan milik terdakwa Herry Wirawan kasus pemerkosaan 13 santriwati, menjadi salah satu poin dalam tuntutan. sebab, menjadi instrumen kejahatan.  Menurut dia, kejahatan tersebut mungkin tidak akan terjadi apabila tidak ada yayasan pesantren sebagai instrumen Herry. Terdakwa menggunakan instrumen tersebut secara sistematis.  ”Yayasan atau boarding school merupakan instrumental delicti, artinya alat yang digunakan terdakwa melakukan kejahatan,” terang Asep.  Selain dibubarkan, seluruh aset milik Herry termasuk yayasan tersebut juga dituntut untuk disita sebagai hukuman. Nanti aset yang disita itu dituntut untuk dilelang dan hasilnya diberikan kepada korban.  Selain tuntutan mati, dia menjelaskan, tuntutan lain kepada Herry seperti penyitaan aset, dan tuntutan untuk membayar denda, merupakan bentuk keberpihakan kepada para korban asusila. Penyitaan aset dan tuntutan denda itu untuk menjamin kehidupan para korban maupun bayi-bayi yang dilahirkan.  ”Juga tanpa sedikitpun mengurangi tanggung jawab negara dan pemerintah untuk melindungi para korban. Jadi penyitaan aset tidak mengeliminasi tanggung jawab negara terhadap keberlangsungan anak korban,” tutur Asep.  Sebelumnya, terdakwa kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati Herry Wirawan, 36, dituntut untuk dihukum mati oleh jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Hukuman mati itu diberikan kepada Herry Wirawan karena aksi asusilanya hingga menyebabkan para korban mengalami kehamilan. Aksi Herry tersebut juga dinilai sebagai kejahatan yang sangat serius.  Selain hukuman mati, Herry juga dituntut untuk dihukum kebiri kimia. Herry juga dituntut membayar denda Rp 500 juta dan juga dituntut membayar restitusi kepada para korban sebesar Rp331 juta.  Herry dituntut bersalah sesuai dengan pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan (5) jo pasal 76D UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

JPU Kejati Jabar Pastikan Tuntutan Herry Wirawan Tetap Pidana Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG-20200617-WA0009-01-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolsek Astana Anyar Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi ditangkap dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika bersama belasan anggotanya. Jika ditelisik ke belakang, mantan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis sempat menyatakan tidak segan menindak anggotanya yang terlibat narkoba. Bahkan hukuman mati bisa diberikan kepada oknum tersebut.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, dalam kasus Kompol Yuni belum bisa dipastikan hukuman apa yang akan diberikan. Termasuk potensi menjerat Yuni dengan pasal yang memiliki ancaman pidana hukuman mati.  "Kita harus melihat fakta hukum di lapangan dari kasus tersebut. Apakah hanya pemakai, apakah ikut-ikutan, apakah pengedar semua perlu pendalaman oleh penyidik," kata Argo saat dihubungi, Kamis (18/2).  Argo memuturkan, Propam Polri akan terlebih dahulu mendalami kasus Yuni dan belasan anak buahnya. Pengumpulan fakta-fakta dilakukan masih berlangsung. "Masih proses, tunggu saja," imbuhnya.  Di sisi lain, Argo memastikan Polri akan bertindak tegas terhadap oknum amggotanya yang melakukan pelanggaran pidana. "Pencegahan internal dan tindak tegas kalau ada kesalahan," pungkasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/kompol-yuni.jpg" alt="Kapolsek Astana Anyar Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kapolsek Astana Anyar Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Kapolsek Astana Anyar Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi. (Istimewa)  Sebelumnya, Propam Polri mengamankan belasan anggota Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat atas dugaan penyalahgunaan narkotika pada Selasa (16/2). Dari pihak-pihak yang diamankan, terdapat pula Kapolsek Astana Anyar, Kompol Yuni.  Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan, jumlah anggota yang ditangkap sebanyak 12 orang. "Benar adanya saya sampaikan, Propam amankan personel Polsek Astana Anyar, terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Ada 12 yang diamankan termasuk Kapolsek," kata dia kepada wartawan, Rabu (17/2).  Kasus ini terungkap berdasarkan laporan masyarakat kepada Mabes Polri. Div Propam Polri kemudian mendalami laporan tersebut dan ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan narkotika.  "Kemudian dilakukan cek urine dan sebagainya. Sampai sekarang masih dilakukan pendalaman dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam Polda Jabar," imbuhnya.  Mulanya Propam menangkap 1 anggota Polsek Astana Anyar dengan barang bukti sabu seberat 7 gram. Setelah dikembangkan, kasus ini turut menyeret belasan personel lainnya termasuk Kapolsek.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SQpM-kC6P0s

Kompol Yuni Bisa Dipidana Mati Karena Narkoba? Ini Jawaban Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/20190902145159_IMG_7222.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa otak pembunuhan sadis di Lebak Bulus, Jakarta Selatan dengan pasal pembunuhan dan atau pembunuhan berencana. Keduanya didakwa dengan maksimal pidana mati. Mereka adalah <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/10/02/2020/aulia-kesuma-otak-pembunuhan-suaminya-menangis-di-persidangan/">Aulia Kesuma</a> yang tak lain istri korban dan Geovanni Kelvin anak dari Aulia.  "Perbuatan terdakwa satu Aulia Kesuma alias Aulia binti Tianto Natanael dan terdakwa dua Geovanni Kelvin Oktavianus Robert tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 juncto 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 340 juncto 55 ayat (1) ke-1 KUHP," kata Jaksa Sigit Hendradi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (10/2).  Jaksa menilai keduanya bersama dua eksekutor Kusmawanto alias Agus dan Muhamad Nursahid alias Sugeng telah membunuh Edi Candra Purnama alias Pupung dan Muhammad Adi Pradana alias Dana. Hal itu sesuai dengan visum yang dilakukan di laboratorium forensik Polri.  Mereka membunuh dengan cara meracun korban dengam zat kimia. Setelah tewas, jasad kedua korban dibakar di dalam sebuah mobil di Sukabumi, Jawa Barat, dengan maksud menghilangkan jejak.  "Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan seluruh tubuh hangus terbakar seperti arang dan sebagian anggota gerak hilang dengan sebab mati dapat diakibatkan keracunan obat," ucap Sigit.  Usai mendengar dakwaan tersebut, Hakim Ketua Yosdi menanyakan sikap Aulia dan Kelvin. Melalui kuasa hukumnya, kedua terdakwa memutuskan tidak mengajukan eksepsi.  "Tidak mengajukan eksepsi yang mulia," ucap kuasa hukum Aulia.  Hakim Ketua kemudian menunda sidang. Sidang akan dilanjutkan pada Senin, 17 Februari 2020 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi pihak terdakwa.  Usai sidang ditutup, Aulia tampak memeluk anaknya, Kelvin dan mencium kedua pipinya. Tangis Aulia pun tampak pecah. Sepanjang perjalanan dari ruang sidang ke ruang tahanan sementara, Aulia dan Kelvin tak mengeluarkan sepatah katapun. Mereka hanya tertunduk, dan terus berjalan dikawal oleh petugas.

Aulia Kesuma Otak Pembunuhan Suaminya Didakwa Pidana Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Mahasiswi-Asal-Makassar-Selundupkan-20-Kg-Sabu-prokal.jpg" alt="JADI KURIR: Aparat Satreskoba Polres Nunukan saat merilis EM, oknum mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Makassar yang menjadi kurir sabu. (Prokal.co/JPG)" width="100%">
<figcaption>JADI KURIR: Aparat Satreskoba Polres Nunukan saat merilis EM, oknum mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Makassar yang menjadi kurir sabu. (Prokal.co/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparat Satreskoba Polres Nunukan mengungkap percobaan penyelundupan narkotika golongan satu jenis sabu dengan total berat 20 kilogram (kg). Barang haram tersebut dibawa seorang kurir yang merupakan oknum mahasiswi. Dia hendak membawa sabu menuju Sulawesi. Kurir tersebut ditangkap di Jalan Borneo, Nunukan Timur, Selasa (2/9) lalu.  Kapolres Nunukan AKBP Teguh Triwantoro mengatakan, terungkapnya kasus tersebut berkat informasi dari masyarakat yang mengetahui adanya seorang penumpang dari Malaysia sedang membawa sabu. Personel Satreskoba lantas melakukan penyelidikan. Pada akhirnya, diketahui penumpang dari Malaysia itu tinggal sementara di rumah pria berinisial YP di Jalan Borneo, Nunukan Timur.  Setelah itu, personel pun langsung mendatangi rumah YP. Di dalam rumahnya ada dua orang wanita berinisial EM, 21, dan YN. Keduanya langsung diamankan. "Selanjutnya dari hasil penggeledahan badan dan barang bawaan, ditemukanlah 20 bungkus plastik besar diduga berisikan sabu tersebut. Sabu saat itu disimpan di dalam kardus dan dibungkus dengan karung plastik warna putih,” ujar Teguh menjelaskan kronologis kejadian, sebagaimana diberitakan Prokal.co (Jawa Pos Group), Kamis (12/9).  Setelah mengamankan EM, YN, dan YP, personel langsung melakukan interogasi terhadap ketiganya. Pemilik atau yang membawa sabu 20 bungkus dengan total berat 20 kg tersebut yakni EM. EM sendiri berencana membawa sabu tersebut ke Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel).  EM juga belum mengetahui siapa yang akan mengambil barang tersebut ketika sampai di Parepare. Sementara YN, rekan EM, sebelumnya diajak ke Tawau Malaysia untuk bekerja menjadi asisten rumah tangga. Untuk YP, hanya seorang pengurus penumpang dan mengurus pemberangkatan EM dan YN ke kapal swasta tujuan Parepare.  Dari hasil interogasi juga, terungkap EM melakukan aksinya menjadi kurir atas perintah pria bernama Asri di Tawau Malaysia. Asri juga telah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Nunukan. Guna pengembangan lebih lanjut terkait DPO Asri, personel juga mengamankan seorang pria berinisial RD. Dari RD, personel bisa menggali informasi melalui interogasi terkait keberadaan DPO Asri.  “Ya, itu dilakukan lantaran RD ini memiliki hubungan keluarga dengan DPO Asri. RD ini, sepupu sekali atau ipar DPO Asri, karena DPO Asri sepupu dari istri RD. Saat ini kami masih terus gali informasi guna ungkap jaringan internasional ini,” tambah Teguh.  Personel Satreskoba sendiri sempat melakukan pengembangan dengan cara control delivery hingga ke Parepare, Sulsel. Hanya saja diduga informasi tertangkapnya EM bocor hingga ke Parepare. Pengembangan yang dilakukan pun tak membuahkan hasil. Personel kembali ke Nunukan dan membawa EM selaku kurir yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.  Menurut Teguh, EM sendiri merupakan salah satu oknum mahasiswi perguruan tinggi di Makassar. Dirinya rela menjadi kurir sabu lantaran tuntutan kebutuhan hidup. EM sudah pernah tiga kali meloloskan sabu hingga ke Parepare dengan cara yang sama.  Dia datang ke Tawau Malaysia mengambil sabu pada DPO Asri. Di Tawau dirinya tinggal di rumah DPO Asri. Setelah mengemas sabu, dia kemudian membawanya ke Parepare. Saat hendak ke Tawau, dia mengajak rekannya untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Padahal, rekannya tersebut juga akan dijadikan kurir sabu oleh DPO Asri.  Dalam melakukan aksinya, EM sudah pernah diupah hingga puluhan juga rupiah. Aksi pertamanya meloloskan sabu dengan berat 1 kg, dia pernah diupah Rp 25 juta. Untuk aksinya kali ini, dia dijanji akan diupah Rp 90 juta. Namun, belum lagi berhasil melakukan aksinya, dia ditangkap personel Satreskoba Polres Nunukan.  Atas aksinya, EM terancam Pasal 114 Ayat (2) Subsider Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, penjara 6 tahun, dan paling lama 20 tahun menanti dirinya.  “Karena ini sudah pernah meloloskan, kita harus tegas. Banyak generasi akan rusak karenanya. Dengan jumlah barang bukti terbanyak yang pernah ada di Polres Nunukan, saya tentu menginginkan tuntutan pidana mati,” pungkas Teguh.

Mahasiswi Selundupkan Sabu 20 Kg, Polisi Berharap Dituntut Pidana Mati

Pidana Mati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pidana Mati

Berita Terkini