<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-620992518.jpeg" alt="Mahfud MD selaku pihak pemohon menyapa wartawan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Mahfud MD selaku pihak pemohon menyapa wartawan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masalah pagar laut di Tangerang, Banten turut menarik perhatian pakar hukum tata negara Mohammad Mahfud MD. Dia mengusulkan agar pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencari Fakta untuk mengusut pelanggaran pemasangan pagar laut tersebut.&nbsp; Menurut dia, satgas tersebut bisa bertindak cepat untuk memberikan kesimpulan awal kepada aparat penegak hukum.&nbsp;Keterangan itu disampaikan oleh Mahfud melalui keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media pada Kamis (23/1). "Saya usul bentuk satgas, ada semacam satgas untuk mempercepat soal ini. Tapi, nanti pada proses hukumnya tetap melalui aparat penegak hukum yang legal. Untuk menggali ini bisa satgas yang nanti memberi kesimpulan awal kepada penegak hukum," terang dia.&nbsp; Menurut&nbsp; Mahfud, yang bisa membentuk satgas tersebut adalah kementerian koordinator (kemenko). Selain itu, bisa juga dibentuk melalui keputusan presiden (keppres). Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menilai, persoalan pagar laut tersebut merupakan masalah serius. Sehingga presiden harus turun tangan untuk membentuk Satgas Pencari Fakta. Setelah dibentuk, lanjut Mahfud, satgas tersebut juga bisa diberi target oleh pemerintah. Dengan begitu mereka akan bekerja cepat untuk membantu mengusut masalah itu. "Dan itu nanti tugasnya sekaligus yang jangka pendek kasus ini, yang jangka panjang meneliti lagi pantai-pantai kita yang ada indikasi itu. Karena kalau saya sih menduga kuat itu banyak yang hal seperti itu," terang dia.&nbsp; Mahfud menyampaikan bahwa bukan hanya pihak swasta yang bisa diusut. Termasuk instansi pemerintah seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan pemerintah daerah. Sementara aparat penegak hukum yang bisa mengusut terdiri Polri, Bakamla, dan instansi terkait lainnya.

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menilai, persoalan pagar laut tersebut merupakan masalah serius.

Usut Pelanggaran Pemasangan Pagar Laut di Tangerang, Mahfud MD Usul Dibentuk Satgas Pencari Fakta

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Wisata-Libur-Lebaran-Pantai-PIK-2-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Suasana ramai saat pengunjung memadati Pantai Pasir Putih PIK 2, Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (15/5/2021). Warga yang tidak bisa mudik mengisi libur Lebaran dengan berwisata ke pantai berpasir putih tersebut. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.co" width="100%">
<figcaption>Suasana ramai saat pengunjung memadati Pantai Pasir Putih PIK 2, Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (15/5/2021). Warga yang tidak bisa mudik mengisi libur Lebaran dengan berwisata ke pantai berpasir putih tersebut. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.co</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menegaskan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Pasalnya PSN warisan Presiden Jokowi itu merugikan masyarakat setempat. Diantaranya harga jual tanah yang tiba-tiba anjlok menjadi hanya Rp 50 ribu per meter.&nbsp; Ketua MUI Masduki Baidlowi mengatakan sikap mereka menolak PSN PIK 2 merupakan salah satu hasil dari Mukernas yang digelar beberapa waktu lalu. "Sikap MUI cukup tegas," katanya di kantor MUI Pusat di Jakarta pada Selasa (7/1). Salah satu yang dia soroti adalah persoalan harga tanah yang mendadak anjlok.&nbsp; Menurut Masduki, idealnya lahan di area PSN mengalami kenaikan. Karena di lokasi tersebut akan dibangun area hunian komersil. Tetapi yang terjadi di kawasan PSN PIK 2 malah sebaliknya. Yaitu harga tanah tiba-tiba anjlok menjadi hanya Rp 50 ribu per meter.&nbsp; MUI pusat tidak begitu saja percaya informasi tersebut. Sehingga mereka menghadirkan pimpinan MUI Provinsi Banten dan MUI Kabupaten Tangerang. Hasil dari konfirmasi tersebut, semakin memastikan bahwa memang benar terjadi penurunan harga tanah yang tidak wajar.&nbsp; "MUI akan menyiapkan tim appraisal sendiri," katanya. Tugasnya adalah untuk menaksir apakah benar harga tanah di area PSN PIK 2 itu hanya Rp 50 ribu per meter. Menurut dia, membuat harga tanah anjlok supaya mudah dikuasai itu adalah bentuk kedzaliman kepada umat.&nbsp; Mantan Staf Khusus Wapres Ma'ruf Amin itu mengatakan, dalam waktu dekat MUI akan mengundang pihak terkait untuk membahas PSN PIK 2 tersebut. Khususnya dari unsur pemerintah. Masduki mengatakan MUI ingin memastikan apakah benar proyek PSN PIK 2 sudah memiliki izin resmi dan beroperasi secara legal.&nbsp; MUI juga ingin mengetahui wilayah atau batasan mana saja dari PSN PIK 2 tersebut. Jangan sampai area penduduk yang bukan zona PSN PIK 2, tetapi disebut sebagai wilayah PSN oleh pihak tertentu. Masduki menegaskan sampai sekarang sikap MUI masih tegas menolak PSN PIK 2. Dalam kesempatan yang sama Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, sejak berdiri sampai saat ini MUI hadir untuk melindungi umat. Pasalnya umat di Indonesia berpotensi menjadi korban kedzaliman.&nbsp; "Khusus kasus PSN (PIK 2) ini, kita ingatkan supaya tujuan penting ini jangan sampai mendzalimi umat," katanya. Masyarakat dipaksa menjual tanahnya dengan harga sangat murah itu adalah bentuk kedzaliman. Apalagi masyarakat tersebut dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah.&nbsp; Dia juga menyampaikan bahwa MUI bersikap netral dan menjadi sahabat pemerintah. Untuk itu mereka wajib mengingatkan pemerintah, supaya jangan mengeluarkan kebijakan yang merugikan atau dzalim kepada umat. "Kami ingatkan pemerintah supaya hati-hati," kata dia.&nbsp; Seperti diketahui di penghujung kepemimpinannya, Presiden Jokowi mengesahkan PSN PIK 2. Tepatnya pada 18 Maret 2024. Nilai proyek PSN PIK 2 ditaksir sekitar Rp 65 triliunan. Dalam perkembangannya PSN PIK 2 memicu sejumlah masalah. Termasuk pembebasan lahan dengan harga yang sangat murah. Kemudian umumnya PSN untuk kepentingan pemerintah. Tetapi PSN PIK 2 ini untuk kepentingan swasta.&nbsp;

Ketua MUI Masduki Baidlowi mengatakan sikap mereka menolak PSN PIK 2 merupakan salah satu hasil dari Mukernas beberapa waktu lalu

Rugikan Masyarakat Karena Harga Tanah Anjlok jadi Rp 50 Ribu per Meter, MUI Tegas Tolak PSN PIK 2

pik 2 jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pik 2 jakarta

Berita Terkini

Usut Pelanggaran Pemasangan Pagar Laut di Tangerang, Mahfud MD Usul Dibentuk Satgas Pencari Fakta

Rugikan Masyarakat Karena Harga Tanah Anjlok jadi Rp 50 Ribu per Meter, MUI Tegas Tolak PSN PIK 2

Download Aplikasi JawaPos.com