<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/sidang-rommy-ridwan.jpg" alt="Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy membacakan nota keberatan (eksepsi) terkait kasus yang menjeratnya di PN Tipikor Jakarta, Senin (23/9). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy membacakan nota keberatan (eksepsi) terkait kasus yang menjeratnya di PN Tipikor Jakarta, Senin (23/9). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy alias Rommy membacakan nota keberatan (eksepsi) atas kasus yang menjeratnya. Anggota DPR Komisi XI ini menduga, motif penangkapannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bermuatan politis.  "Saya bukan penyelengara negara, penyebutan pekerjaan saya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membenarkan dugaan penangkapan saya dan dugaan motif politik yang dibungkus penegakan hukum. Terlebih penangkapan saya 15 Maret 2019 dilakukan hanya satu bulan sebelum Pemilu 2019," kata Rommy membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (23/9).  Mantan Ketua Umum PPP ini menyebut, imbas dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK ini menurunkan suara PPP pada gelaran pemilu serentak 2019. Menurutnya, suara PPP anjlok lebih dari satu juta suara dibandingkan dari pemilu 2014 lalu.  "Penurunan lebih dari satu juta suara. Pileg 2014 PPP mengantungi 8,1 juta suara atau 6,53 persen dari suara sah nasional. Kini, pada pileg 2019 hanya 6,3 juta atau 4,52 persen suara," ucap Rommy.  "Penurunan suara ini diikuti anjloknya perolehan suarat PPP di DPR, dari 39 kursi kini tinggal 19 kursi saja. Perolehan ini menjadikan PPP paling buncit dan nyaris tidak lolos ambang batas parlemen," sambungnya.  Rommy menyesalkan langkah KPK yang meringkusnya satu bulan sebelum terselenggaranya pemilu serentak 2019. Dia menuding, perkara hukum yang menjeratnya bermuatan politik yang dibungkus dengan aparat penegak hukum.  "PPP terjerembab di pileg, Anda (KPK) paling bertanggungjawab. Anda (KPK) boleh mengatakan ini penegakan hukum. Tapi, hanya dilakukan sebulan sebelum pileg, maka itu jelas (politis) dibungkus penegakan hukum," terang Rommy.  Sebelumnya, Rommy didakwa menerima suap sebesar Rp 325 juta dan Rp 91,4 juta dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin dan Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi. Perbuatan rasuah Rommy dilakukan bersama-sama dengan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.  Dalam dakwaan disebutkan, suap diterima Rommy dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2019. Perbuatan itu bertentangan dengan posisinya sebagai anggota DPR periode 2014-2019 atau selaku penyelenggara negara.  Suap sebesar Rp 420,4 juta itu dinilai untuk memuluskan Haris dan Muafaq sebagai Kakanwil Kemenag Jatim dan Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik. Atas perbuatannya, Rommy didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Perolehan Suara PPP di Pileg 2019 Merosot 1,8 Juta, Rommy Salahkan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Gedung-MK-Dery-2-640x446-1.jpg" alt="ILUSTRASI Makhakamah Konstitus. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Makhakamah Konstitus. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus 205 perkara terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif 2019. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari menyatakan mayoritas putusan sengketa Pileg 2019 ditolak dan tidak diterima oleh MK.  "Sampai dengan 8 Agustus pukul 23.45 WIB, ada 65 perkara yang ditolak, ada 90 perkara yang tidak dapat diterima, perkara yang gugur ada 31 perkara, perkara yang ditarik kembali ada 10 perkara, dan dikabulkan seluruhnya atau sebagian hanya 9 perkara," kata Hasyim dalam keteranganya di Jakarta, Jumat (9/8).  Hasyim menuturkan, MK menerima 260 perkara terkait sengketa hasil Pileg 2019, dan telah diperiksa dalam sidang pendahuluan yang kemudian dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan KPU, pihak terkait, dan Bawaslu. Menurutnya, perkara dismissal berjumlah 58, lalu jumlah perkara yang dilakukan pemeriksaan pembuktian ada 122 perkara.  "Jumlah perkara yang tidak masuk dalam dismissal dan tidak lanjut ke pembuktian sebanyak 80 perkara," jelas Hasyim.  Sementara itu, Komisioner KPU lainnya Viryan Aziz menyampaikan, pihaknya segera mengeksekusi putusan MK yang mengabulkan beberapa permohonan sengketa PHPU Pileg 2019.  “Terhadap putusan MK untuk penghitungan surat suara ulang (PSSU) akan kami lakukan segera. Setelah putusan tersebut, kami langsung berkoordinasi dengan KPUD Jawa Timur, dan hari ini juga akan dibahas kembali,” kata Viryan di Gedung MK, Kamis (8/8).  Hingga kemarin malam, Kamis (8/8) dalam sidang pembacaan putusan hari kedua di sesi terakhir, MK mengabulkan permohonan sengketa PHPU yang diajukan caleg Golkar DPRD Kota Surabaya, Agoeng Prasodjo.  Dalam putusannya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang pileg di tiga TPS yang ada di Surabaya, Jatim. Viryan memastikan KPU akan menjalankan seluruh bunyi putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut.  "KPU juga akan melakukan supervisi dan pegawasan langsung kepada KPUD yang menjalankan putusan MK. Dan akan kami laporkan segera setelah penghitungan surat suara ulang dilaksanakan,” pungkasnya.

205 PHPU Legislatif 2019 Diputus MK, Hanya 9 Gugatan yang Dikabulkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_PENGAMANAN-GEDUNG-MK-JELANG-SIDANG-PUTUSAN-PHPU_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Pengamanan gedung di Mahkamah Konstitusi. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengamanan gedung di Mahkamah Konstitusi. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembacaan putusan untuk 55 dari 260 perkara perselihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif 2019. Sidang putusan yang digelar pada hari ini, Jumat (9/8), menjadi sidang putusan terakhir yang telah di gelar sejak Selasa (6/8).  "Mahkamah Konstitusi mengagendakan sidang putusan untuk 55 perkara PHPU Legislatif 2019," kata Juru Bicara MK Fahar Laksono saat dikonfirmasi, Jumat (9/8).  Sidang pembacaan putusan ini digelar untuk 12 provinsi yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua.  Mahkamah Konstitusi telah menerima 260 perkara terkait sengketa hasil Pileg 2019, dan diperiksa dalam sidang pendahuluan yang kemudian dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan KPU, pihak terkait, dan Bawaslu.  Kemudian pada Senin (22/7), Mahkamah Konstitusi melalui putusan sela menyatakan tidak akan melanjutkan 58 perkara dari 260 perkara perselisihan hasil Pileg 2019. Dalam putusan tersebut dinyatakan 122 perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian, sementara 80 perkara lainnya yang tidak disebutkan dalam pembacaan putusan sela akan kembali dipanggil pada pembacaan putusan akhir.  Sejak Selasa (23/7) hingga Selasa (30/7), Mahkamah menggelar sidang pembuktian perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 untuk 122 perkara tersebut.  Persidangan untuk perkara PHPU Legislatif 2019 terbagi dalam tiga ruang sidang panel yang masing-masing panel harus disidangkan oleh hakim konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung, Pemerintah, dan DPR.

Hari Terakhir Sidang PHPU Legislatif 2019, MK Putus 55 Perkara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_SIDANG-PERDANA-PHPU-PEMILU_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Majelis hakim Mahkamah Konstitusi memimpin sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). Foto: Miftahulhayat/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Majelis hakim Mahkamah Konstitusi memimpin sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). Foto: Miftahulhayat/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini Rabu (7/8) akan menggelar sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif sebanyak 72 perkara. Sidang putusan ini akan dibagi dalam tiga sesi.  "Iya benar, hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) memutus 72 perkara PHPU Legislatif 2019," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkat, Rabu (7/8).  Fajar menuturkan, pembacaan putusan ini akan dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama akan dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan agenda pembacaan 25 putusan gugatan.  Kemudian, sesi kedua dimulai pada pukul 13.00 WIB dengan pembacaan 24 putusan. Sedangkan sesi ketiga akan dimulai pada pukul 16.00 WIB dengan jumlah putusan yang akan dibacakan sebanyak 23 putusan. "Sidang putusan sudah dimulai sejak Selasa (6/8) hingga Jumat (9/8) mendatang," ucap Fajar.  Selama empat hari tersebut, MK akan memutus 202 putusan perkara PHPU Legislatif 2019. Itu terkait sengketa DPD, DPRD dan DPR RI pada tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota. Sebelum memutus, sembilan hakim MK telah melakukan rapat permusyawaratan hakim (RPH).  Sebelumnya pada Selasa (6/8) kemarin, MK telah memutus 67 sengketa Pileg 2019. Sebanyak 64 gugatan secara tegas ditolak, namun hanya tiga gugatan yang dikabulkan sebagian oleh MK.  Tiga gugatan tersebut berasal dari Provinsi Kepulauan Riau yang datang dari Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai PDI Perjuangan. Mayoritas terkait hasil rekapitulasi suara pada tingkat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Hari Ini, MK Agendakan Putusan 72 Sengketa Pileg 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Evi-Caleg-DPD-NTB.jpg" alt="Ridwan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ridwan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara yang dimohonkan calon anggota legislatif (caleg) dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) Farouk Muhammad. Perkara itu terkait foto pencalonan pesaingnya Evi Apita Maya yang juga caleg DPD RI Dapil NTB.  "Perkara Nomor 03 (yang dimohonkan) Farouk Muhammad (caleg) DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat (dilanjutkan pemeriksaannya)," kata Hakim MK Aswanto di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/7).  Pada sidang PHPU Pemilihan Anggota Legislatif selanjutnya, MK akan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait.  "Sidang selanjutnya untuk perkara yang dilanjutkan pemeriksaannya di panel 3 akan dilaksanakan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi atau ahli dari pemohon kalau ada, termohon, dan pihak terkait," ucapnya.  Sementara itu, Evi Apita meyakini Majelis Hakim Konstitusi akan memberikan pertimbangan seadil-adilnya terkait permohonan Farouk yang menggugatnya ke MK. Evi menyebut akan menyiapkan saksi ahli untuk membantah gugatan Farouk.  "Beliau adalah orang-orang yang bijaksana, tentunya kami ikuti segala proses. Semoga nanti hasil akhirnya MK akan tetap memperhatikan hati nurani, tetap akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya," ucap Evi.  Evi menyatakan, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum terkait gugatan Farouk. Nantinya, pihaknya akan menghadirkan ahli ke dalam persidangan.  "Akan kami siapkan saksi ahli," jelas Evi.  Informasi saja, calon anggota DPD RI petahana dari dapil NTB Farouk Muhammad mempersoalkan calon DPD peraih suara terbanyak Evi Apita Maya. Farouk menduga Evi menggunakan foto rekayasa di luar batas kewajaran sehingga tampak cantik dan menarik.  Dalam dalil permohonan, Farouk menyebut foto rekayasa hingga mengubah identitas termasuk pelanggaran administrasi. Farouk juga mempersoalkan Evi Apita Maya secara sengaja memajang foto diri dengan logo DPD RI pada spanduk yang digunakan sebagai alat peraga kampanye, padahal belum pernah menjabat sebagai anggota DPD sebelumnya.  Atas perbuatannya itu, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/18/07/2019/membela-diri-evi-apita-semua-orang-ingin-tampilan-yang-bagus/">Evi Apita Maya</a> disebut secara nyata mengelabui dan menjual lambang negara untuk menarik simpati rakyat NTB, sehingga memperoleh suara terbanyak.

MK Lanjutkan Permohonan Gugatan 'Foto Cantik' Caleg DPD NTB Evi Apita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/politik-uang-jpc.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya menghentikan kasus dugaan politik uang yang dilakukan oleh calon anggota legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Wahyu Dewanto saat Pemilu 2019. Keputusan ini dibuat setelah Yupen Hadi sebagai pelapor mencabut laporan polisinya.  "Alasannya karena pekaranya sudah diselesaikan secara musyawarah dengan internal Partai Gerinda," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisiaris Besar Polisi Argo Yuwono kepada wartawan, Kamis (18/7).  Argo menerangkan, pencabutan laporan tersebut merujuk pada Surat Nomor 026/S/LAHIR-JKT/XI/2019 tanggal 16 Juli yang dikirimkan pelapor atas nama Yupen Hadi. Pencabutan ini juga telah masuk dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal yang sama atas nama pelapor.  Argo menambahkan, pihaknya juga langsung melakukan gelar perkara penghentian penyidikan. Penyidik kemudian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).  "Dan telah dilakukan gelar perkara penghentian penyidikan," tutupnya.  Sebelumnya, Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mencari Calon legislatif DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra Wahyu Dewanto. Hal ini lantaran Wahyu Dewanto diduga terlibat kasus politik uang dalam Pemilu 2019 lalu.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono membenarkan hal tersebut. Menurutnya, penyidik mengaku sudah menyebar selebaran berisi pencarian terhadap yang bersangkutan. “Pengumuman itu betul. Jadi, itu ada edaran dari Kejagung (Kejaksaan Agung) makannya kita buat pengumuman disana ya,” ucap Argo di Markas Polda Metro Jaya, Selasa (16/7).  Dia membeberkan selebaran dibuat pasca tindak lanjut laporan dari YH. Laporan tercatat dengan nomor : LP/3945/VII/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 01 Juli 2019. Dia menjelaskan, perkara sebelumnya ditangani penyidik Sentra Gakkumdu dan telah selesai proses pemberkasan hingga siap untuk dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara ini, Wahyu tidak memenuhi panggilan yang ada yaitu, panggilan ke-1 dan panggilan ke-2.

Kasus Dugaan Politik Uang Caleg Gerindra Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/mulan-jameela-nyoblos-yuli.jpg" alt="Malu-malu, Mulan Jameela sebut memilih Pasangan 02, Prabowo-Sandiaga Uno. (Yuliani NN/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Malu-malu, Mulan Jameela sebut memilih Pasangan 02, Prabowo-Sandiaga Uno. (Yuliani NN/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para caleg dari Partai Gerindra mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel). Gugatan tersebut ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.  Menanggapi hal tersebut, anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan, partainya memang mempersilakan apabila ada pihak-pihak yang ingin memperjuangkan rasa keadilan mereka di Pileg.  "Gerindra menunggu saja hasil pengadilannya. Kami menghormati perjuangan teman-teman," ujar Andre kepada wartawan, Selasa (16/7).  Andre tidak menjelaskan alasan 13 caleg tersebut mengajukan gugatan. Saat ini Partai Gerindra hanya menunggu putusan PN Jaksel.  "Kami membuka pada kader yang merasa tidak mendapat keadilan. Itulah kebebasan berdemokrasi di Gerindra," katanya.  Andre mengatakan, DPP Partai Gerindra juga sudah mengetahui adanya gugatan dari 13 caleg tersebut. Partai juga tidak mempersalahkan upaya hukum yang dilakukan oleh mereka.  Adapun mereka yang menggugat DPP Partai Gerindra antara lain ‎Seppaiga, Nuraina, Pontjo Prayogo SP, R Wulansari alias Mulan Jameela, Adnani Taufiq, Adam Muhammad, Prasetyo Hadi, Siti Jamaliah, Sugiono, Katherine A Oe, Rahayu Saraswat, Djojohadikusumo, Li Claudia Chandra, Bernas Yuniarta dan Irene.  Sebelumnya, ada 14 caleg yang menggugat DPP Partai Gerindra. Akan tetapi, Rahayu Saraswati mengatakan telah menarik gugatan.  "Saya tidak pernah menyetujui pengajukan gugatan sejak tanggal 15 Juni. Maka gugatan ini telah ditarik pada 15 Juni. Saya baru tahu setelah isu mencuat," kata Rahayu.

Mulan Jameela dan 12 Caleg Gugat Partai Gerindra di PN Jaksel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Gedung-MK-Dery.jpg" alt="GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019. Pada sidang perdana, majelis hakim konstitusi akan menggelar pemeriksaan pendahuluan. Setidaknya, terdapat 260 perkara gugatan dari peserta Pileg 2019 yang akan disidangkan.  "MK sudah siap menggelar sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan terhadap 260 perkara sengketa hasil Pileg tahun 2019 mulai Selasa hingga Jumat mendatang," kata Fajar di Gedung MK, Selasa (9/7).  Fajar memastikan, seluruh persiapan untuk sidang perdana sudah pada tahap akhir. MK juga telah berkoordinasi dengan Kepolisian untuk mengamankan sidang. Petugas Kepolisian baik dari Brimob dan Polda Metro Jaya akan siaga sepanjang proses persidangan digelar.  "Perkara akan diperiksa MK berbasis provinsi oleh tiga panel hakim konstitusi yang masing-masing terdiri atas 3 orang hakim konstitusi," ungkap Fajar.  Agenda sidang perdana ialah memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan. Pemohon akan menyampaikan pokok-pokok permohonan di hadapan majelis hakim yang juga dihadiri oleh termohon, pihak terkait, dan Bawaslu. MK juga sudah menyiapkan Ruang Sidang Pleno Lantai 2 dan dua Ruang Sidang Panel Lantai 4 Gedung MK.  Sementara itu, KPU RI menyampaikan, pihaknya telah menyerahkan jawaban gugatan hasil pemilu legislatif (pileg) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/7) pekan lalu. Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dan Wahyu Setiawan memastikan KPU siap menghadapi sidang sengketa Pileg.  "Prinsipnya KPU RI beserta KPU provinsi dan kabupaten/kota dengan dukungan tim lawyer siap untuk mengikuti PHPU di MK. Tentu KPU dalam posisi berupaya untuk mempertahankan hasil pemilu yangg sudah ditetapkan di setiap tingkatan," kata Wahyu di Gedung MK RI, Jumat (5/7).  Menurutnya, KPU akan membawa ratusan kotak alat bukti berupa dokumen-dokumen kepemiluan. Dokumen tersebut berasal dari KPU Daerah.  "Yang dibawa dokumen yang mendukung semua yg disengketakan, mungkin ratusan kotak lah ya, kita sih tadi menghitung sekitar hampir 100, tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah terus," tukasnya.

MK Mulai Sidangkan PHPU Pileg 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_SIDANG-PERDANA-PHPU-PEMILU_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Majelis hakim Mahkamah Konstitusi memimpin sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). Foto: Miftahulhayat/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Majelis hakim Mahkamah Konstitusi memimpin sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). Foto: Miftahulhayat/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan tiga panel majelis hakim konstitusi yang akan memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019. Sidang pendahuluan akan dimulai pada Selasa (9/7) mendatang.  "Pemeriksaan perkara akan dilakukan oleh tiga panel majelis hakim yang masing-masing terdiri atas tiga orang hakim konstitusi," kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono di Gedung MK Jakarta, Rabu (3/7).  Fajar menjelaskan, panel pertama terdiri atas Anwar Usman selaku ketua, dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Kemudian, panel kedua terdiri dari Aswanto, dengan anggota Saldi Isra dan Manahan Sitompul.  Untuk panel ketiga, lanjut Fajar, terdiri atas I Dewa Gede Palguna, dengan anggota Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams.  "Agenda sidang pemeriksaan pendahuluan akan diselenggarakan pada Selasa (9/7) hingga Jumat (12/7)," ucap Fajar.  Sebelumnya, MK telah menerima 340 perkara Pileg yang terdiri dari 330 perkara Pileg DPR RI dan DPRD (provinsi dan kabupaten/kota), serta 10 Pileg DPD RI. Namun, setelah diperiksa oleh MK, maka yang teregistrasi hanya 260 perkara PHPU Pileg yang terdiri dari dari 250 Pileg DPR RI dan DPRD, serta 10 PHPU Pileg DPD RI.  Setelah diregistrasi, MK akan mengirimkan salinan permohonan dari pemohon kepada termohon (KPU dan jajarannya), Bawaslu serta para pihak terkait agar mereka menyiapkan jawaban dan keterangannya serta alat bukti yang diperlukan untuk membantah dalil-dalil pemohon.

MK Tetapkan Tiga Panel Hakim untuk Sidangkan PHPU Pileg 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/waktemum-berkarya-dukung-jokowi-begini-reaksi-elite-partainya-tommy_m_.jpg" alt="Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto bersama sekjen dan tampak Muchdi PR duduk di belakangnya." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto bersama sekjen dan tampak Muchdi PR duduk di belakangnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Berkarya menjadi satu-satunya partai yang memperkarakan perolehan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Hal ini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan registrasi perkara pemohon sebanyak 260 perkara.  Juru bicara MK, Fajar Laksono menyampaikan, dalam gugatannya Partai Berkarya mengklaim memenuhi ambang batas parlemen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebesar empat persen. Pasalnya Partai Berkarya pada Pemilu 2019 mendapat perolehan suara sebesar 2,37 persen.  "Secara kasaranya mereka tidak terima nih ditetapkan sekian, mestinya dapat nih empat persen, mestinya masuk parliamentary threshold," kata Fajar di gedung MK, Senin (1/7).  Fajar menuturkan, partai besutan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto menjadi partai terbanyak mengajukan perkara sengketa Pileg. Partai Berkarya telah teregistrasi mengajukan 35 perkara. "Permohonan paling banyak itu Partai Berkarya, 34 permohonan sengketa Pileg ditambah 1 yang parliamentary threshold tadi. Kedua itu Partai Demokrat sebanyak 23 permohonan. Kemudian Partai Golkar 21 permohonan," ucap Fajar.  Fajar menjelaskan, MK sebenarnya menerima 340 perkara Pileg yang terdiri dari 330 perkara Pileg DPR RI dan DPRD (provinsi dan kabupaten/kota) dan 10 Pileg DPD RI. Namun, setelah diperiksa oleh MK, maka yang teregistrasi hanya 260 perkara PHPU Pileg yang terdiri dari dari 250 Pileg DPR RI dan DPRD dan 10 PHPU Pileg DPD RI.  "Kenapa 340 perkara menjadi 260 perkara? Karena itu ada permohonan yang double-double. Misalnya, PKB itu mengajukan permohonan lebih dari satu kali, dia menerima AP3 (akta pengajuan permohonan pemohon) jadi 2. Nanti partai yang lain mengajukan 3 kalau di provinsi yang sama. Nah itu kemudian dijadikan satu, maka kemudian jumlah 260 perkara," jelas Fajar.  Setelah diregistrasi, MK akan mengirimkan salinan permohonan dari pemohon kepada termohon (KPU dan jajarannya), Bawaslu serta para pihak terkait agar mereka menyiapkan jawaban dan keterangannya serta alat bukti yang diperlukan untuk membantah dalil-dalil pemohon.

Klaim Menang Ambang Batas Parlemen, Partai Berkarya Gugat ke MK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pileg 2019

Berita Terkini