<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG_20201209_232138-1.jpg" alt="Calon Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (kiri) menyaksikan pergerakan perolehan suara penghitungan cepat oleh lembaga survei CRC di kediaman pribadi Jalan Amirullah, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (9/12). Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Calon Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (kiri) menyaksikan pergerakan perolehan suara penghitungan cepat oleh lembaga survei CRC di kediaman pribadi Jalan Amirullah, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (9/12). Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah lembaga survei yang melaksanakan hitungan cepat untuk Pilkada Makassar, Sulawesi Selatan, unggulkan pasangan calon Wali Kota dan Wali Kota Nomor Urut Satu Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi Masse, usai penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada Rabu (9/12).  Hasil hitung cepat Celebes Research Center (CRC), data yang masuk 100 persen, melansir pasangan Danny-Fatma memperoleh suara 41,21 persen, disusul pasangan nomor urut dua Munafri Arifuddin-Rahman Bando (Appi-Rahman) memperoleh 34,84 persen. Sedangkan pasangan nomor urut tiga, Syamsu Rizal-Fadli Ananda (Dilan) memperoleh suara 19,04 persen dan pasangan nomor urut empat, Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin Nurdin Abdullah (Imun) hanya memperoleh 4,86 persen.  Manager Riset CRC Muhammad Nurhidayat menyampaikan, lembaganya sudah mendapat izin dari KPU Makassat dan terdaftar resmi, sehingga hitungan cepat yang dilaksanakan secara legal. Selain itu, riset menggunakan metode multistage random sampling dengan margin error 1 persen dan sebaran 200 TPS dari jumlah keseluruhan 2.394 TPS di Kota Makassar. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2020/pilkada-makassar-appi-rahman-ucapkan-selamat-kepada-danny-fatma/">Pilkada Makassar, Appi-Rahman Ucapkan Selamat kepada Danny-Fatma</a></li> </ul> ”Riset ini dilakukan sistem acak dan secara proporsional. Hasil ini tentunya kami tidak mendahului KPU, tapi hasilnya dimungkinkan tidak jauh dari hasil rekapitulasi KPU Makassar,” kata Muhammad Nurhidayat seperti dilansir dari Antara.  Sementara itu, lembaga survei Jaringan Suara Indonesia (JSI), juga melansir paslon nomor urut satu Danny-Fatma berada di posisi pertama dengan suara 40,66 persen, disusul paslon nomor urut dua Appi-Rahman 34,73 persen. Paslon nomor urut tiga Dilan 19,72 persen. Untuk paslon Imun hanya mendapat suara 4,89 persen.  Wakil Direktur lembaga survei JSI Popong Lingga Geni menjelaskan, metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin error 1 persen. Dari 2.394 TPS, yang diambil sampel sebanyak 270 TPS dengan sistem acak secara proporsional.  ”Indikatornya adalah Danny Pomanto masuk dalam kategori petahana, kinerjanya selama menjabat disukai 70 persen. Selain itu, dari tiga paslon hanya Danny yang menggandeng calon perempuan,” beber Popong Lingga Geni.  Popong menambahkan, selain mendapat dukungan masyarakat, juga mendapat dukungan penuh dari dua partai besar yakni Nasdem dan Gerindra untuk memenangkan paslon itu.  Lembaga survei lain, Lingkaran Suara Indonesia (LSI) Denny JA melansir, pasangan nomor urut satu Danny-Fatma memperoleh 41,42 persen suara, dibuntuti paslon nomor urut dua, Appi-Rahman 34,70 persen. Kemudian paslon nomor urut tiga Dilan memperoleh 19,13 persen dan paslon nomor urut empat Imun 4,75 persen. Partisipasi pemilih 58,23 persen.  Peneliti JSI Denny JA Hanggoro Doso mengemukakan, survei itu juga menggunakan metode multistage random sampling dengan margin error 1 persen. TPS yang dijadikan sampling sebanyak 250 unit dari jumlah total 2.394 TPS. Untuk jumlah DPT Pilkada Makassar 901.087 jiwa.  ”Alasan keterpilihan Danny-Fatma disebabkan tingkat pengenalan masyarakat cukup tinggi mencapai 98,4 persen. Sedangkan wakilnya dari kalangan perempuan juga mendongkraknya. Tidak hanya itu, selama Danny Pomanto menjabat, masyarakat puas akan kinerjanya dengan persentase 75,9 persen,” beber Hanggoro Doso.  Faktor lain, tambah dia, adalah pengaruh serapan informasi media yang beredar di publik sehingga mendorong tingkat keterpilihannya ke publik lebih besar dibandingkan tiga calon lain yang baru mengenalkan diri.  ”Mesin partai juga ikut membantu dalam sosialisasi. Soal pendapat hasil debat kandidat tidak terlalu berpengaruh dan hanya 50 persen yang menonton debat disiarkan televisi,” tambah Hanggoro Doso.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DhUoWz_YiCY

Lembaga Survei Unggulkan Pasangan Danny-Fatma di Pilkada Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG_20201209_001652-1.jpg" alt="Pegawai KPU Kota Kota Makassar, Sulawesi Selatan, membakar kertas suara rusak dan sisa di halaman gedung Celebes Convention Center (CCC) Jalan Tanjung Bunga, Makassar, Selasa (8/12) malam. KPU Makassar/Antara" width="100%">
<figcaption>Pegawai KPU Kota Kota Makassar, Sulawesi Selatan, membakar kertas suara rusak dan sisa di halaman gedung Celebes Convention Center (CCC) Jalan Tanjung Bunga, Makassar, Selasa (8/12) malam. KPU Makassar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar memusnahkan sebanyak 9.651 surat suara yang rusak di halaman gedung Celebes Convention Center (CCC) Jalan Tanjung Bunga Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (8/12) malam. Surat suara rusak itu hasil penyortiran sebelumnya.  Pemusnahan surat suara yang rusak tersebut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, (Forkopimda), Bawaslu Kota Makassar, serta undangan lainnya.  Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar mengatakan, pemusnahan surat suara rusak tersebut dengan cara dibakar di dalam dua wadah drum besi. Hal itu bertujuan agar tidak mudah disalahgunakan oknum saat pemungutan suara yang berlangsung Rabu (9/12).  ”Surat suara rusak ini termasuk kelebihan atau sisa yang sudah didistribusikan kita musnahkan agar tidak menjadi persoalan. Selain itu sesuai aturan harus dimusnahkan sebelum hari pencoblosan,” papar Gunawan Mashar seperti dilansir dari Antara.  Sebelumnya, KPU Kota Makassar telah merampungkan distribusi logistik untuk Pilkada Makassar termasuk alat pelindung diri (APD) di 2.394 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 153 kelurahan dengan total 15 kecamatan. Sebab, saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.  Selain itu, surat suara yang telah didistribusikan tercatat 926.771 lembar serta 2,5 persen surat suara cadangan telah dirampungkan untuk digunakan pemilih menyalurkan hak pilihnya di TPS masing-masing.  Sedangkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) tercatat untuk Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2020 sebanyak 901.087 pemilih. Proses pemungutan suara pun diwajibkan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di semua TPS.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OmM8PxOcADM

KPU Makassar Musnahkan 9.651 Surat Suara Rusak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/survei-pilgub-sumsel-herman-deru-paling-tinggi_m_174410.jpeg" alt="Ilustrasi: pilkada. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pilkada. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pilkada serentak yang berlangsung pada 2020 akan diikuti oleh 270 daerah. Dari 270 daerah itu terdiri atas sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Termasuk pemilihan wali kota Makassar setelah sebelumnya pada Pilkada 2018 dimenangkan kotak kosong.  Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menjelaskan, semula pilkada serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya. "Kota Makassar akan diulang pemilihan wali kotanya, karena pada 2018 ada calon tunggal yang dikalahkan kotak kosong," jelas Bahtiar dalam keterangannya, Kamis (13/6).  Pilkada serentak 2020 merupakan gelombang keempat yang dilakukan sejak Desember 2015. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri saat ini mulai menyusun Peraturan KPU (PKPU) untuk Pilkada 2020.  Salah satu hal yang akan diperhatikan adalah terkait beban kerja Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Hal ini berkaca dari banyaknya KPPS yang meninggal dunia pada penyelenggaraan pemilu serentak 2019.  "Tetap dijadikan evaluasi soal KPPS meninggal dunia dan lain-lain ini untuk bahan PKPU pilkada," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari.  Menurutnya, penyusunan PKPU Pilkada berdasar pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hasyim mengatakan, selama bunyi undang-undang belum berubah, maka PKPU juga akan mengikuti aturan di dalamnya.  Menurut Undang-Undang Pilkada, jam kerja KPPS pada hari pemungutan suara dimulai pukul 07.00 hingga 13.00. Setelah itu, dilanjutkan dengan penghitungan suara.  Jika ditinjau dari segi beban kerja, menurut Hasyim, KPPS pilkada akan bekerja lebih ringan dibanding KPPS pemilu. Sebab, dalam Pilkada, hanya ada satu surat suara.  "Kan kalau pemilu serentak ada lima lembaga yang dipilih sehingga ada lima surat suara, maka menghitungnya juga lima lembaga. Dari sisi beban kerja kan lebih berat ya. Sehingga lebih ringan di Pilkada," jelas Hasyim.

Pilkada Serentak 2020 akan Diikuti 270 Daerah, Makassar Diulang Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/lampu-di-pusat-kota-makassar-akan-dipadamkan-satu-jam_m_.jpg" alt="Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto. Sahrul Ramadhan" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto. Sahrul Ramadhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa jabatan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto bakal berakhir pada 8 Mei mendatang. Nantinya setelah tanggal itu, gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menunjuk Pjs wali kota sebagai pengganti hingga Pilkada 2020.  Menyikapi situasi itu, Danny-sapaan akrabnya-tidak terlalu mempersoalkan mengenai siapa yang orang akan menggantikan posisinya. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. "Saya tidak campur, itu kewenangan gubernur. Sekarang saya konsentrasi bagaimana Makassar terjaga," kata Danny, Selasa (9/4).  Saat ini, Danny ingin fokus untuk menyelesaikan tugas hingga akhir masa jabatannya. Danny juga enggan berkomentar soal figur penggantinya. "Terserah mau tunjuk siapa. Pokoknya jangan biarkan Makassar mundur lagi," ujar Danny.  Di sisi lain, Danny berharap agar di masa transisi kepemimpinan, siapapun orang yang ditunjuk oleh gubernur, dapat menjaga stabilitas. "Baik di lingkup pemerintahan maupun di kalangan masyarakat," jelasnya.  Danny Pomanto menjabat bersama pasangannya Wakil Wali Kota Syamsu Rizal sejak 2014 lalu. Di Pemilihan Umum (Pemilu) serentak Juli 2017 lalu, Danny mencoba peruntungannya bersama pasangan barunya Indira Mulyasari.  Pasangan nomor urut 02 itu menghadapi rivalnya, Munafri Arifuddin - Andi Racmatika Dewi. Dalam perjalanan saat itu, pasangan Danny - Indira didiskualifikasi karena berbagai persoalan.  Sayangnya, pasangan calon tunggal Munafri-Andi saat itu kalah dengan kotak kosong (Koko). Pilkada Makassar lantas akan diulang pada 2020.

Pesan Danny untuk Pjs Wali Kota: Jangan Biarkan Makassar Mundur Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aji-makassar-kecam-pelarangan-jurnalis-liput-pleno-pilkada-makassar_m_223994.jpeg" alt="Perhitungan suara TPS Pilwalkot Makassar" width="100%">
<figcaption>Perhitungan suara TPS Pilwalkot Makassar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelarangan terhadap jurnalis saat akan meliput hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar menuai reaksi keras.&nbsp; Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, Qodriansyah Agam Sofyan mengecam pelarangan terhadap dua jurnalis saat tengah melakukan peliputan terkait pleno rekapitulasi perhitungan suara, dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dua kecamatan, Rappocini dan Tamalate.&nbsp; Qodriansyah mengatakan, hal tersebut merupakan, bentuk pelanggaran Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.&nbsp;Apalagi, hasil rekapitulasi bersifat pleno terbuka untuk umum yang tetap diawasi Pemantau Pemilu dalam negeri, Pemantau Pemilu asing, masyarakat dan instansi terkait sesuai petunjuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 9 tahun 2018.&nbsp; "Pelarangan itu melanggar kebebasan Pers dalam melakukan pemberitaan kepemiluan Pilkada bersih, adil, damai dan jujur. Apalagi, aturan dalam PKPU menjelaskan, itu terbuka untuk umum," ungkap Agam melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (29/6).&nbsp; Bekerja mengambil data informasi, mengolah hingga menyiarkan informasi, adalah tugas kerja Pers yang diberi mandat oleh publik untuk menginformasikan kepentingan publik agar bisa mendapat informasi yang baik, benar dan utuh.&nbsp; Ini menurut Agam, sesuai kemerdekaan pers untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berdemokrasi. "AJI Makassar meminta segenap elemen instansi di Makassar khususnya, menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan pers," pungkasnya.

AJI Makassar Kecam Pelarangan Jurnalis Liput Pleno Pilkada Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jurnalis-dilarang-liput-pleno-pilkada-di-makassar_m_223974.jpeg" alt="Hasil perhitungan suara Pilwali Makassar. " width="100%">
<figcaption>Hasil perhitungan suara Pilwali Makassar. </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelarangan jurnalis untuk melakukan peliputan terkait hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada), calon Wali Kota Makassar 2018, menuai respon keras.&nbsp; Sejumlah jurnalis, sebelumnya dihadang untuk melakukan peliputan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kecamatan Rappocini.&nbsp; Hal itu dialami salah seorang jurnalis senior Harian Kompas, Rani Ayu saat akan meliput proses rekapitulasi perhitungan suara, di kecamatan tersebut, Jumat (29/6) sore tadi. Ia kemudian dilarang untuk masuk melakukan peliputan.&nbsp; "Barusan saya mau liputan di kecamatan Rappocini untuk melihat proses rekapitulasi. Dilarang masuk oleh petugas yang jaga di pintu. Katanya Polisi melarang wartawan masuk. Di pintu ada Polisi yang jaga, Satpol PP, dan beberapa orang yg tanpa pengenal. Mereka bilang, atas perintah Kapolsek, wartawan tidak boleh masuk," tuturnya.&nbsp; Padahal, ia telah memperlihatkan seluruh identitas resminya sebagai seorang jurnalis. Bahkan, disertai dengan identitas khusus dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait peliputan pilkada serentak. Namun, tetap saja tugasnya untuk meliput tidak diperbolehkan.&nbsp; "Sebagai tambahan, saya menggunakan id card pers dari kantor dan juga id card peliputan Pilkada yang dikeluarkan KPU sulsel," ujarnya.&nbsp; Karena persoalan tersebut, ia pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan lokasi peliputan. Karena pelarangan yang tak diketahui jelas sebabnya. Jurnalis Kompas TV, Arif pun mendapat perlakuan yang sama. Saat hendak melakukan peliputan di kecamatan yang Tamalate. Ia dilarang untuk mengambil gambar saat rapat pleno berlangsung.&nbsp; "Padahal saya hanya, mau ambil rekapitulasinya seperti apa. Pas saya keluarkan kamera, petugas disitu kalau ndak salah PPK juga bilang tidak bisa ambil gambar, jadi saya disuruh keluar lagi," tambahnya.&nbsp; Mengacu pada aturan per Undang-Undangan, pleno terbuka untuk umum yang tetap diawasi pemantau pemilu dalam negeri, pemantau pemilu asing, masyarakat dan instansi terkait sesuai petunjuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 9 tahun 2018.&nbsp; Kapolrestabes Makassar, Kombes Irwan Anwar mengungkapkan, telah berkoordinasi dengan Kapolsek setempat terkait anggotanya yang melakukan pelarangan terhadap persoalan tersebut. Termasuk, Pantia Pengawas Kecamatan (PPK) yang dalam hal ini mempunya kewenangan lebih teknis.&nbsp; "Sejauh ini yang boleh masuk ke dalam area penghitungan pleno adalah PPK, Panwas dan Saksi. Saya sudah meminta ke Kapolsek untuk berkordinasi ke PPK tentang hal ini sebab, kondisinya beragam. Ada yg di perkenankan oleh PPK ada yang tidak," jelas Anwar.&nbsp;

Jurnalis Dilarang Liput Pleno Pilkada di Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jawaban-wakapolri-soal-hasil-hitung-cepat-pilkada-makassar_m_223785.jpeg" alt="Wakapolri Komjen Syafruddin." width="100%">
<figcaption>Wakapolri Komjen Syafruddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakapolri Komjen Pol Syafruddin membantah dirinya memberi atensi khusus pada Pilkada Makassar, Sulawesi Selatan. Kata dia, tidak ada pencatatan hasil hitung cepat yang dilakukan anggota Kepolisian di semua TPS di sana. "Tidak ada, tidak ada. Sudah ada instruksi Pak Kapolri tidak boleh kok (mencatat hasil hitung cepat)," kata dia saat ditemui di PTIK, Jakarta, Kamis malam (28/6). Memang dia akui dulu perekaman data hasil hitung cepat sempat dilakukan anggota kepolisian yang berjaga di TPS. Itu semata-mata untuk menjaga agar tidak terjadi kecurangan. "Tapi ada instruksi Kapolri itu tidak boleh ada mencatat. Polri hanya mengamankan," tegas pria kelahiran Makassar itu. Mungkin yang dicurigai masyarakat bahwa anggota Polri mencatat hasil Pilkada karena mereka berfoto di TPS. Hal itu menurutnya wajar di era modern seperti sekarang.&nbsp; "Selfie sana selfie sini, kawan-kawan juga begitu, siapa saja begitu, selfie, ada yang aneh-aneh dikit foto, mungkin itu&nbsp; dicurigai, tapi nggak ada itu, nggak boleh," sambungnya. Dirinya pun membantah hasil hitung suara yang dilakukan salah satu lembaga survei di Makassar adalah omong kosong. "Nggak ada, hoax itu, berita itu yang hoaks. Polri netral, apalagi saya," katanya. Syafruddin mengatakan dirinya sangay netral dalam Pilkada di Makassar, Sulsel. "Sulsel itu saya sangat netral, karena kenapa? Di Sulsel itu kontestannya bersaudara semua," kilahnya. Untuk itu sekali lagi dia membantah berkomentar terkait Pilkada di sana. "Nggak ada. Saya nggak pernah berkomentar tentang macam-macam. Saya hanya berkomentar tentang olahraga, masjid, keamanan," pungkasnya. Sebelumnya beredar berita yang mengutip pernyataan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin. Dikatakan dalam berita tersebut bahwa Tim Pengamanan Pilkada Mabes Polri mencatat, pasangan calon (paslon) wali kota-wakil wali Kota, Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (APPI-CICU), unggul tipis dalam perolehan suara Pilkada Kota Makassar 2018. Paslon ini unggul sekitar tiga persen dari kolom kosong. Disebutkan pula bahwa berdasarkan data yang dihimpun dari tim pengamanan Pilkada Mabes Polri, jumlah suara yang diperoleh Munafri-Rachmatika mencapai 51,07 persen. Sementara itu, kolom kosong mendapat suara sebanyak 48,93 persen.&nbsp; Data di atas katanya dihitung dari hasil pemungutan suara pilkada Makassar dengan jumlah DPT sebanyak 990.836 penduduk. Jumlah TPS di daerah itu tercatat sebanyak 2.670 titik. Data yang didapat Polri disebut-sebut serupa dari data yang didapat lembaga survey&nbsp;real count,&nbsp;media center APPICICU dan SSI. Bahwa paslon Munafri-Rachmatika meraih suara 51,07 persen. Sedangkan kolom kosong meraih 48,93 persen suara.

Jawaban Wakapolri Soal Hasil Hitung Cepat Pilkada Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wakapolri-jadi-objek-hoax-pilkada-makassar_m_223654.jpeg" alt="Wakapolri Komjen Syafruddin." width="100%">
<figcaption>Wakapolri Komjen Syafruddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakapolri Komjen Pol Syafruddin tengah ditimpa isu hoax. Pasalnya beredar berita tentang pendapatnya terkait hasil hitung cepat Pilkada Makassar. "Setelah saya klarifikasi berita tentang di Makassar adalah hoax, bapak Wakapolri tidak pernah memberi pernyataan kepada pers seperti itu," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto saat dikonfirmasi, Kamis (28/9). Kata dia, instruksi Kapolri Jenderal Tito Karnavian tegas bahwa anggotanya dilarang untuk mencatat bahkan mendokumentasikan hasil perhitungan suara di TPS. "Polri tidak mencatat perolehan suara di TPS-TPS. Mabes Polri hanya mengirim Tim Asistensi terdiri dari beberapa perwira tinggi dan perwira menengah," tuturnya. Tugas Kepolisian katanya hanya melakukan penjagaan. "Masalah data bukan kewenangan Polri. Tugas Polri hanya pengamanan," pungkas Setyo. Sebelumnya beredar berita yang mengutip pernyataan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin. Dikatakan dalam berita tersebut bahwa Tim Pengamanan Pilkada Mabes Polri mencatat, pasangan calon (paslon) wali kota-wakil wali Kota, Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (APPI-CICU), unggul tipis dalam perolehan suara Pilkada Kota Makassar 2018. Paslon ini unggul sekitar tiga persen dari kolom kosong. Disebutkan pula bahwa berdasarkan data yang dihimpun dari tim pengaman Pilkada Mabes Polri, jumlah suara yang diperoleh Munafri-Rachmatika mencapai 51,07 persen. Sementara itu, kolom kosong mendapat suara sebanyak 48,93 persen.&nbsp; Data di atas katanya dihitung dari hasil pemungutan suara pilkada Makassar dengan jumlah DPT sebanyak 990.836 penduduk. Jumlah TPS di daerah itu tercatat sebanyak 2.670 titik. Data yang didapat Polri disebut-sebut serupa dari data yang didapat lembaga survey&nbsp;real count,&nbsp;media center APPICICU dan SSI. Bahwa paslon Munafri-Rachmatika meraih suara 51,07 persen. Sedangkan kolom kosong meraih 48,93 persen suara.&nbsp;

Wakapolri Jadi Objek Hoax Pilkada Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sosialisasikan-paslon-pilwalkot-makassar-7-anggota-kpps-dipecat_m_222678.jpeg" alt="Pemeriksaan salah satu dari tujuh anggota KPPS yang kedapat berbuat pelanggaran di kantor Panwascam, Makassar, Senin (25/6)." width="100%">
<figcaption>Pemeriksaan salah satu dari tujuh anggota KPPS yang kedapat berbuat pelanggaran di kantor Panwascam, Makassar, Senin (25/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tujuh Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus berurusan dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Makassar. Mereka mendapat persoalan serius terkait pelanggaran pemilu. Ketujuh anggota KPPS di kecamatan Panakkukang itu tertangkap basah turut serta dalam mensosialisasikan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tuggal, Munafri Arifuddin - Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). "Kita sudah amankan langsung waktu itu, kemudian langsung kita ambil semua keterangannya. Yang pasti proses ini serius dan sementara kita tindaklanjuti," ujar Humas Panwaslu Makassar, Mohammad Maulana saat dikonfirmasi, Senin (25/6). Maulana mengungkapkan, tujuh petugas ini diamankan dari salah satu Warkop di kawasan Panakkukang, tepatnya Sabtu (23/6) malam lalu. Mereka adalah, Anwar Jabir ketua KPPS di TPS 18, Sukria anggota KPPS di TPS 19, Nur Amalia anggota KPPS di TPS 22, Anwar Sain anggota KPPS di TPS 24, Mohammad Iqbal anggota KPSS di TPS 31, Anggel BT dan Mohammad Syahroni anggota KPPS di TPS 32. Ketujuhnya berasal dari kelurahan yang sama Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Petugas KPPS ini kata Maualan bertindak tidak netral dalam melaksanakan tanggung jawab dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Mereka ditangkap setelah warga melapor ke Panwaslu. Kemudian Panwas mengarahkan sejumlah petugas Panwascam ke lokasi. Sampai di tempat kejadian, Panwascam melihat sejumlah anggota KPPS sedang terlibat dalam mensosialisasikan salah satu pasangan calon. "Bahkan salah seorang Ketua KPPS bertugas sebagai moderator saat itu," terang Maulana. Mengingat Pilkada semakin dekat, Panwaslu segera mengumpulkan semua bukti dan keterangan saksi di lapangan. Agar segera bisa dikeluarkan kesimpulan dan kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan. Panwas berkoodinasi dengan jajaranya dalam hal ini PPS kelurahan Paropo untuk segera mencarikan calon pengganti tujuh anggota yang berbuat pelanggaran. "Gantinya sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah mesti mempertimbangkan dengan jelas integritas dan profesionalitas calon pengganti KPPS yang diberhentikan," tegasnya. Selai sanksi pemberhentian lanjut Maulana, sanksi lainnya yang dijatuhkan kepad ketujuhnya adalah persoalan adiministratif. "Kita tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.

Sosialisasikan Paslon Pilwalkot Makassar, 7 Anggota KPPS Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polda-sulsel-tekankan-4-poin-untuk-personel-yang-amankan-tps_m_222424.jpeg" alt="Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memasuki H-3 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 khususnya di Sulawesi Selatan (Sulsel), seluruh kesiapan dalam mengawal kelancaran pencoblosan telah disiagakan. Khusus untuk personel Kepolisian, diinstruksikan agar sama sekali berlaku tegas dalam pengamanan khusus tempat pemungutan suara (TPS) berlangsung. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani menegaskan, terdapat empat larangan khusus bagi petugas Polri jajaran Polda Sulsel dalam pengamanan TPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara berlangsung. "Jelas untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada yang aman dan damai," ucap Dicky di Makassar, Minggu (24/6). Pilkada serentak sendiri, diketahui bakal dilaksanakan pada Rabu (27/6) mendatang. Hal yang mendasar pertama disebutkan Dicky, petugas Kepolisan yang bertugas mengawal pengamanan dilarang memasuki TPS. Kedua, keberadaan petugas Kepolisian dalam pengamanan TPS atas permintaan KPPS apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiga, petugas Kepolisian pengamanan TPS dilarang melakukan pencatatan dan mendokumentasikan hasil penghitungan suara. Terakhir, petugas Kepolisian dilarang mempengaruhi masyarakat yang akan memberikan suaranya. Apabila terdapat oknum yang dengan sengaja melanggar salah satu poin, sanksi tegas kata Dicky bakal didapatkan. "Jika tidak mengindahkan hal tersebut, sanksi dari Propam sudah menunggu," tegasnya.

Polda Sulsel Tekankan 4 Poin Untuk Personel yang Amankan TPS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pilkada makassar

Berita Terkini