<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/Screenshot_20240831-134956-265675210.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada serentak.(Dok.Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada serentak.(Dok.Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai politik melakukan konsolidasi dalam memenangkan calonnya di Pilkada serentak. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jepara menggalang dukungan untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut dua, Witiarso Utomo-Ibnu Hajar. Konsolidasi dihadiri oleh pengurus partai, kader, simpatisan, organisasi sayap partai, serta tokoh masyarakat dan berlangsung dengan penuh semangat. Selain itu, konsolidasi ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting PPP dari tingkat provinsi hingga nasional. Mereka memberikan dukungan penuh kepada Paslon Mas Wiwit-Gus Hajar (Mawar) dan optimistis bahwa PPP akan berjaya di Pilkada 2024. Selain itu, para kader dan simpatisan partai juga menyatakan kesiapannya untuk bekerja secara maksimal dalam menggalang suara dan mensosialisasikan program-program unggulan pasangan Mas Wiwit-Gus Hajar ke seluruh pelosok Jepara. Sekertaris Jenderal DPP PPP, H. Arwani Thomafi, dalam sambutannya menegaskan komitmen partai untuk memenangkan pasangan Mawar. "Kita harus menjaga soliditas dan kekompakan. Kita sepenuhnya mendukung dan siap memenangkan pasangan Mawar untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jepara," tegasnya. Mas Wiwit, yang dikenal sebagai tokoh muda progresif, menyoroti visi dan misinya yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, pendidikan berkualitas, hingga peningkatan layanan kesehatan. Sedangkan Gus Hajar, seorang tokoh agama, menekankan pentingnya memelihara harmoni sosial serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. "Kami siap bekerja keras untuk mewujudkan Jepara yang lebih baik, berdaya saing, dan sejahtera. Dengan dukungan dari seluruh kader PPP, insyaAllah kemenangan ini akan menjadi kemenangan rakyat Jepara," terang Mas Wiwit. Pilkada Jepara 2024 diperkirakan akan berlangsung dengan kompetisi yang ketat, namun PPP optimistis dapat meraih hasil terbaik dengan mengusung calon yang berintegritas, berkompeten, dan dicintai oleh masyarakat

Konsolidasi dihadiri oleh pengurus partai, kader, simpatisan, organisasi sayap partai, serta tokoh masyarakat.

Gelar Konsolidasi, PPP Siap Menangkan Paslon Mawar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-5.png" alt="Warga berdiri di bibir pantai dengan gelombang tinggi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Warga berdiri di bibir pantai dengan gelombang tinggi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jelang pencoblosan Pilkada 2020, beredar kabar ribuan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Jawa Timur dalam kondisi reaktif. Saat ini, mereka menjalani isolasi dan tes tahap kedua.  Hal itu dikonfirmasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim Divisi SDM dan Litbang Rochani. Dia membenarkan bahwa petugas KPPS yang reaktif sebanyak 0,5 sampai 10 persen di masing-masing 19 kabupaten/kota. Sayangnya, dia tak menyebutkan berapa  jumlahnya.  ”Saya persentase saja, rata-rata 3 persen. Masing-masing kabupaten/kota ada yang 0,5 persen sampai yang tertinggi 10 persen,” tutur Rochani ketika dihubungi pada Selasa (8/12).  Rochani mengungkapkan, total terdapat 340.249 petugas KPPS yang bertugas di 19 kabupaten/kota di Jatim. Petugas yang diketahui mendapatkan hasil reaktif menjalani rapid test pada 26 November. KPU sudah meminta petugas yang reaktif untuk menjalani isolasi mandiri. Selain itu, KPU juga memberikan vitamin.  ”Kalau ditemukan ada yang reaktif, kami treatment, diisolasi, diberi obat-obatan. Jadi setelah isolasi itu, mereka di-rapid kedua, nanti dilihat hasilnya,” ujar Rochani.  Rochani mengaku hingga Selasa (8/12), pihaknya masih menunggu hasil tes pemeriksaan kedua. Petugas baru bisa bertugas di TPS saat pencoblosan berlangsung bila hasilnya non-reaktif. ”Sedang dikonsolidasikan data akhirnya,” papar Rochani.  Di Surabaya, terdapat total petugas KPPS sebanyak 36.288 orang. Mereka bertugas di 5.184 TPS yang tersebar di 154 kelurahan dan 31 kecamatan se-Surabaya.  Ketika JawaPos.com mengonfirmasi jumlah petugas KPPS yang reaktif, KPU Surabaya enggan bersuara. Anggota KPU Surabaya Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Turcham mengaku data mengenai itu memang dikecualikan tak bisa diinformasikan secara umum.  ”Kami sudah tahu hasilnya, cuma kami masih menunggu data pasti. Tapi kalau ditanya berapa yang reaktif itu kami tidak bisa informasikan karena datanya terkecualikan,” tutur Agus pada Selasa (8/12) sore.  Namun, Agus mengakui bahwa seluruh petugas KPPS di Surabaya sudah menjalani rapid test, sebanyak 95 persen di antaranya dinyatakan non-reaktif. ”Saya cuma bisa konfirmasi persentasenya, 95 persen non-reaktif. Yang reaktif dilakukan isolasi mandiri,” ucap Agus.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Cc5XV77zkqc

Ribuan Petugas KPPS di Jawa Timur Dinyatakan Reaktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tahun-politikkriminalisasi-kebebasan-berpendapat-berpotensi-meningkat_m_177830.jpeg" alt="Jumpa pers terkait kasus yang ditangani LBH Yogyakarta selama 2017 ini, pada Rabu (27/12)." width="100%">
<figcaption>Jumpa pers terkait kasus yang ditangani LBH Yogyakarta selama 2017 ini, pada Rabu (27/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun politik yang mulai 2018 dengan Pilkada serentak dan 2019 Pileg serta Pilpres dirasa akan meningkatkan pelanggaran hak sipil. Kebebasan menyuarakan pendapat melalui dunia maya bisa jadi bumerang sepanjang masih ada UU ITE Pasal 27 ayat 3. "Tahun pemilu bisa jadi pelanggaran hak sipil meningkat. Sepanjang peraturan perundangan itu masih dipertahankan (UU ITE)," kata Kepala Departemen Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta Yogi Zul Fadhli, Rabu (27/12). Hak kebebasan menyuarakan pendapat melalui dunia maya, bisa jadi dikriminalisasi. Ketika ada orang yang merasa dirugikan, dengan memanfaatkan UU ITE tersebut. Seperti pada kasus yang didampinginya menimpa eks Vokalis Band Edane, Ecky Lamoh. Dia sebelumnya dilaporkan ke Polda DIY karena diduga melakukan tindakan pencemaran nama baik. Mengunggah pernyataan di akun media sosialnya karena merasa kesal kasus mengenai dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkannya ke Polres Bantul beberapa tahun sebelumnya tak ada progres. Dugaan kriminalisasi dengan memakai pasal yang sama itu sejak 2015 silam sampai kini sudah ditanganinya sebanyak 4 kasus. Menurut, aturan-aturan yang bersifat karet itu seharusnya dihapuskan saja. "Ini era media sosial. Pasal-pasal karet tentang penghinaan itu harus dihapus. Apalagi korbannya sudah banyak," tegasnya. Tahun politik pada Pilkada 2018 akan diikuti oleh 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Dari belasan provinsi yang menghelat pesta demokrasi, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Tahun Politik,Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat Berpotensi Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pesan-mendagri-jelang-pilkada-serentak-2018_m_168268.jpeg" alt="Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak segera digelar di 171 daerah otonom pada 2018 mendatang. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan sejumlah pesan khusus jelang pelaksanaan pilkada serentak tersebut. Tjahjo mengatakan, kunci sukses utama dalam pilkada yakni partisipasi yang harus meningkat di tiap-tiap daerah. Terutama, di daerah padat yang memiliki penduduk padat seperti Jawa Barat. "Kalau kemarin rata-rata 74 persen, mudah-mudahan target Kemendagri dan target KPU besok 78 persen lebih. Jabar khususnya daerah padat penduduk daerah padat pemilih," kata Tjahjo di Bandung, Jawa Barat, Senin (13/11). Selain itu, Tjahjo juga mewanti-wanti agar peserta pilkada dan tim suksesnya menjauhi praktik politik uang (money politic). Menurut Tjahjo, kepala daerah amanah yang dipilih oleh rakyat mestinya bebas dari politik uang. Tjahjo juga berharap dengan adanya peringatan dan sanksi tegas, tidak ada lagi kampanye hitam berbau SARA dan ujaran kebencian. "Harus adu konsep, adu program, dan adu gagasan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan," papar Tjahjo. "Yang berikutnya sosialisasi semua pihak kalau yang melanggar harus ditindak tegas. Mohon bantuan pers, semua elemen masyarakat untuk menyosialisasikan pentingnya menggunakan hak pilih tanpa ada kampanye hitam, tanpa ada politik uang," pungkasnya. Diketahui, provinsi yang bakal menggelar Pilkada Serentak 2018 antara lain Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, dan Papua. Kemudian, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara.&nbsp;

Pesan Mendagri Jelang Pilkada Serentak 2018