<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10370_27974_Rahmat_Bagja_dosen_alazhar.jpg" alt="Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar, Rahmat Bagja." width="100%">
<figcaption>Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar, Rahmat Bagja.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja memaparkan lima strategi yang akan dilakukan pihaknya untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang lebih jujur, adil, dan demokratis.  “Kami mempunyai strategi-strategi untuk mewujudkan Pemilu 2024, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang lebih jujur, adil, dan demokratis,” ujar Bagja saat menjadi pembicara dalam forum Global Network on Electoral Justice (GNEJ) Asia Regional bertajuk “Asia Regional Discussion on Trends and Challenges of Electoral Justice”, seperti dipantau melalui kanal YouTube Bawaslu RI, di Jakarta, Jumat.  Lima strategi tersebut adalah membuat peraturan yang menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil, mengawasi partisipasi masyarakat, mengimplementasikan konsep digital pada pengawasan pemilu dan penegakan hukum, memperkuat sinergi di antara pihak penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum, serta memastikan akurasi data pemilih.  Lebih lanjut di hadapan para delegasi GNEJ yang mengikuti forum tersebut, Rahmat Bagja menyampaikan contoh pengimplementasian teknologi digital oleh Bawaslu dalam menindak dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19.  “Kami mengimplementasikan teknologi digital, seperti menyelenggarakan peradilan terhadap dugaan pelanggaran pemilu menggunakan sistem daring dengan memeriksa saksi melalui konferensi video (video conference) dan kesaksian itu pun diakui oleh pengadilan,” ucapnya.  Menurut Rahmat Bagja, lima strategi tersebut juga merupakan langkah dari Bawaslu untuk menyikapi penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia yang lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu di negara-negara lain.  “Pemilu Indonesia sangat kompleks dengan adanya empat pemilu nasional dan dua pemilihan lokal (pemilihan kepala daerah). Selain itu, ada pula sejumlah tantangan dan hambatan pemilu lainnya, seperti luas wilayah yang besar, adanya politik uang, dan persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN),” kata Rahmat Bagja.  Meskipun demikian, ia tetap yakin bahwa Indonesia mampu mewujudkan Pemilu 2024 yang lebih baik berbekalkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Pemilu 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19.

Bawaslu Pamerkan Lima Jurus Lahirkan Pemilu Jurdil dan Demokratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BADRI-MUNIR-SUKOCO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SEBAGIAN besar kepala daerah yang terpilih pada pilkada serentak 2020 telah dilantik pada Februari lalu. Menyisakan sebagian yang masih menjalani sengketa dan sejumlah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada Maret hingga Juni mendatang.  Pilkada yang diselenggarakan Desember tahun lalu diikuti serentak oleh 270 daerah (49,27 persen dari total 548 daerah). Perinciannya, 9 provinsi (26,47 persen), 37 kota (37,76 persen), dan 224 kabupaten (53,85 persen). Mengingat hampir setengah dari jumlah kepala daerah di Indonesia berganti, tentu dampaknya terhadap pencapaian visi Kabinet Indonesia Maju untuk lepas dari middle income trap sangatlah signifikan.  Sebagai kepala daerah baru, realisasi janji-janji kampanye akan sangat ditunggu masyarakatnya. Dan masyarakat umumnya melihat kinerja pemimpin baru pada 100 hari pertamanya. Apa yang seharusnya dilakukan kepala daerah baru pada 100 hari pertamanya?  Tindakan Cepat  Istilah ”100 hari pertama” kali pertama diperkenalkan Presiden Ke-32 Amerika Serikat (AS) Franklin D. Roosevelt (FDR). Memimpin pada tahun keempat sejak depresi ekonomi, beliau menekankan pentingnya tindakan yang cepat dan tepat dalam mengatasi dampak ekonomi yang dialami AS.  Sesuai catatan The Economist, dalam 100 hari pertamanya FDR mengusulkan 76 rancangan undang-undang (RUU) untuk disetujui Kongres AS. Termasuk RUU untuk mengatur pasar saham yang memicu terjadinya depresi ekonomi pada 1929. Di samping itu, terdapat 99 executive orders yang diluncurkan pada 100 hari pertama.  Bisa dibayangkan sibuknya FDR dalam mengorkestrasi semua sumber daya yang dimiliki untuk merancang dan mengegolkan RUU di Kongres dan secara bersamaan memberikan executive orders untuk diimplementasikan bawahannya. Yang paling mendekati rekor tersebut adalah Harry S. Truman, penerus FDR, dengan menyelesaikan 53 RUU pada 100 hari pertamanya.  Tentu kompleksitas pengajuan RUU saat ini berbeda. Misalnya, Barack H. Obama membutuhkan satu tahun penuh untuk meloloskan The Affordable Care Act (Obamacare). Rekor yang dimiliki FDR tidak akan terlewati presiden lain. Namun, ”100 hari pertama” senantiasa menjadi cara paling efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa pemimpin baru siap untuk bekerja.  Seratus hari pertama adalah waktu yang ideal karena approval ratings di masyarakat sedang tinggi-tingginya (sehingga terpilih). Tidak memiliki konflik dengan banyak pihak dan para staf akan mendukung semua program yang dicanangkan dengan harapan posisi strategis dengan membantu pemimpin baru.  Kepala Daerah yang Ambidextrous  Dewa Romawi Janus memiliki dua pasang mata. Sepasang mata pertama fokus pada apa yang telah terjadi dan yang kedua fokus pada apa yang akan terjadi. Pemimpin organisasi, menurut O’Reilly dan Tushman (2004), harus memiliki kemampuan untuk menghubungkan keduanya, ambidextrous. Pemimpin harus mampu memperbaiki kualitas layanan dan produk yang dihasilkan organisasi, pada saat yang sama menciptakan inovasi-inovasi yang akan menentukan masa depan organisasi. Organisasi dengan pemimpin ambidextrous 90 persen memiliki tingkat kesuksesan lebih tinggi.  Pemimpin yang ambidextrous senantiasa konsisten dalam mengeksplorasi ide-ide inovatif guna mencapai visi jangka panjang sekaligus memimpin operasi organisasi agar makin efektif dan efisien (eksploitatif). Eksploitasi mengarah pada pemanfaatan dan perbaikan akan proses, kompetensi, teknologi, dan sumber daya yang telah ada. Sedangkan eksplorasi menitikberatkan pada eksperimentasi pada pengetahuan dan alternatif baru yang belum ada.  Dalam konteks daerah, eksploitasi cenderung dilakukan daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam besar. Keputusan ini dipilih karena menjanjikan kesuksesan lebih cepat dan lambat laun makin tergantung untuk lebih mengeksploitasinya, mengakibatkan success trap. Eksplorasi merupakan pilihan logis bagi daerah dengan SDA terbatas dengan menawarkan alternatif-alternatif baru bagi dunia. Biasanya high tech atau services economy menjadi pilihan karena menjanjikan hasil besar dalam jangka panjang.  Mengingat arah eksplorasi susah diprediksi, mekanisme ini akan mendorong sebuah daerah untuk menyiapkan beberapa alternatif dan mengarahkan pada failure trap. Bilamana eksploitasi menjadikan daerah sukses dalam jangka pendek tapi rentan dalam jangka panjang, eksplorasi kurang efektif dalam jangka pendek dan rentan akan perubahan teknologi dan pasar meskipun menjanjikan kesuksesan dalam jangka panjang.  Seratus hari pertama bagi para kepala daerah bukanlah akhir cerita, melainkan akhir dari permulaan baru pada 1.825 hari masa jabatan. Bagi kepala daerah baru, 100 hari pertama sangat krusial dalam merealisasikan perubahan-perubahan yang telah dijanjikan pada kampanye sebelumnya. Program-program prioritas akan dilaksanakan dalam 100 hari ini dan dukungan dari stakeholders bergantung bagaimana kepala daerah baru mengeksekusinya.  Seratus hari pertama juga menjadi sinyal inovasi baru yang akan dieksekusi dan peningkatan efektivitas serta efisiensi program sebelumnya yang telah sukses mengantarkan pada periode kepemimpinan kedua. Yang pasti, 100 hari pertama adalah langkah awal bagi para kepala daerah dalam mempersiapkan legasi bagi kepemimpinannya.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/02/03/2021/diduga-buat-laporan-fiktif-aktor-senior-mark-sungkar-didakwa-korupsi/">Diduga Buat Laporan Fiktif, Aktor Senior Mark Sungkar Didakwa Korupsi</a>  Salah satu program prioritas Kabinet Indonesia Maju adalah transformasi ekonomi agar Indonesia terlepas dari middle income trap. Tentu kebijakan nasional ini perlu diikuti para kepala daerah. Mengeksploitasi keunggulan daerah yang sudah ada (meminimalkan success trap) dan mengeksplorasi keunggulan baru yang bernilai tambah tinggi (memitigasi failure trap) adalah sebuah keharusan. Kepala daerah yang ambidextrous-lah yang akan mampu mewujudkannya. (*)  <hr />  *) Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=CEe2tr_kYjU

100 Hari Pertama Kepala Daerah Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Taufik-Hidayat-dan-Rinto.jpg" alt="humas pemkab antara" width="100%">
<figcaption>humas pemkab antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Baru satu minggu resmi menjabat sebagai Bupati Indramayu, Jawa Barat, Taufik Hidayat akhirnya resmi pamit. Pasalnya, masa jabatan kepala daerah periode 2016-2021 sudah habis pada tanggal 17 Februari 2021. "Terima kasih kepada semua pihak, terutama masyarakat Indramayu, yang secara bersama-sama telah ikut serta dalam mewujudkan Kabupaten Indramayu, lebih baik dan maju," kata Taufik di Indramayu, Rabu (17/2). Selain itu, ia juga mengajak kepada semua pihak untuk terus melanjutkan pembangunan Kabupaten Indramayu, dengan tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan rakyat Indramayu. "Kami juga meminta maaf jika selama memimpin Kabupaten Indramayu, banyak kesalahan dan kekurangan," tuturnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/02/2021/menag-beri-tanggapan-soal-pelaporan-terhadap-din-syamsuddin/">Baca Juga: Menag Beri Tanggapan Soal Pelaporan Terhadap Din Syamsuddin</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/02/2021/kemenhan-mau-beli-48-jet-tempur-rafale-ini-respons-tni-au/">Baca Juga: Kemenhan Mau Beli 48 Jet Tempur Rafale, Ini Respons TNI AU</a> Untuk sementara, jalannya roda pemerintahan dijalankan oleh Pelaksana Harian (Plh) yang dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Rinto Waluyo. Adanya Plh, disebabkan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih Nina Agustina dan Lucky Hakim belum dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang memenangi kontestasi pada pilkada serentak 2020.

Baru Seminggu Menjabat, Taufik Pamit dari Posisi Bupati Indramayu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/MA-Lita-Antara.jpeg" alt="Calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin bersama istrinya Lita menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2020 dengan mencoblos di TPS 25 Jalan WR Supratman Nomor 46 Kota Surabaya, Jatim, Rabu (8/12/2020). (FOTO ANTARA/Abdul Hakim)" width="100%">
<figcaption>Calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin bersama istrinya Lita menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2020 dengan mencoblos di TPS 25 Jalan WR Supratman Nomor 46 Kota Surabaya, Jatim, Rabu (8/12/2020). (FOTO ANTARA/Abdul Hakim)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Permohonan perselisihan hasil Pilkada Surabaya yang diajukan pasangan Machfud Arifin dan Mujiaman kandas. Musababnya, majelis hakim MK menolak gugatan tersebut dengan alasan tidak memenuhi persyaratan ambang batas selisih perolehan suara.  Dalam sidang pengucapan putusan dan ketetapan yang disiarkan secara daring, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menyebutkan, jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5 persen atau sebanyak 14.795 suara.  Sementara itu, selisih perolehan suara antara Machfud Arifin-Mujiaman dan Eri Cahyadi-Armuji adalah 145.746 suara atau sebesar 13,89 persen.  "Dengan demikian, selisih perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu pasangan calon nomor urut 01 melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf d UU 10/2016," ujar Manahan M.P. Sitompul di Gedung MK, Selasa (16/2) dikutip dari ANTARA.  Selain itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat, dalil dan alat bukti milik Machfud Arifin dan Mujiaman tidak cukup memberikan keyakinan kepada majelis hakim untuk menyimpangi ketentuan pasal itu dan meneruskan ke pembuktian.  Untuk itu, walaupun permohonan yang diajukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.  Adapun dalam permohonannya, pemohon menyebut terjadi pelanggaran yang dilakukan Pemerintah dan Wali Kota Surabaya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 01.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/22/01/2021/mk-terima-gugatan-pilkada-pasangan-machfud-arifin-mujiaman/">MK Terima Gugatan Pilkada Pasangan Machfud Arifin-Mujiaman</a>  Kecurangan yang disebut pemohon, antara lain Tri Rismaharini yang saat itu masih menjabat sebagai wali kota, seolah menjadi simbol pemenangan pasangan Eri Cahyadi-Armuji dengan menggunakan bantuan sosial pemerintah pusat, untuk pemenangan serta memobilisasi rukun tetangga dan rukun warga melalui pembagian penghargaan.  Sementara itu, Pemerintah Kota Surabaya didalilkan di antaranya melakukan perbaikan terhadap fasilitas yang diajukan oleh warga pendukung pasangan Eri Cahyadi-Armuji, melakukan program pemberian makan gratis untuk pemilih lanjut usia dan memobilisasi aparatur sipil negara.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/cETo1scIGws

Gugatan Machmud Arifin-Mujiaman Kandas di MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/342-juta-jiwa-belum-rekam-e-ktp_m_.jpg" alt="Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh" width="100%">
<figcaption>Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati terpilih kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) Orient P Riwu Kore ternyata adalah seorang warga negara Amerika Serikat (AS). Hal yang baru pertama kalinya terjadi sepanjang sejarah pilkada serentak digelar di negeri ini.  Karena itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemeterian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh meminta kepolisian untu mengusut Orient Riwu Kore terkait polemik tersebut. Sebab saat mendaftar pasangan calon dia menggunakan KTP Indonesia.  "Bahwa yang bersangkutan perlu diperiksa oleh pihak polisi untuk mendalami kewarganegaraanya dan dokumen identitas yang bersangkutan saat mendaftar sebagai paslon," ujar Zudan kepada wartawan, Rabu (3/1).  "Nanti akan bisa dilihat yang bersangkutan itu melakukan pelanggaran sistem hukum kewarganegaraan atau tidak," tambahnya.  Zudan menambahkan, Orient Riwu Kore sejak 1997 sampai dengan saat ini masih bersatatus sebagai warga negara Indonesia (WNI). Hal itu merujuk dari data sistem kependukukan.  "Sejak tahun 1997 yang bersangkutan sudah ada dalam database sistem kependudukan WNI," katanya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a> Saat ini menurut Zudan, Kemendagri juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal itu dilakukan untuk mengecek status perubahan status WNI terhadap Orient Riwu Kore.  "Saya sedang koordinasi dengan Kumham untuk cek WNI yang jadi WNA. Apakah sudah dilaporkan ke Dukcapil belum perubahan status WNI ke WNA-nya," ungkapnya.  Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, NTT Yudi Tagi Huma membernarkan bahwa bupati terpilih Orient P Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat.  Yudi mengatakan mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa benar bupati terpilih Orient P Riwu Kore merupakan warga negara Paman Sam.  Yudi mengatakan sudah lama mencium gelagat bahwa Orient P Riwu bukan warga negara Indonesia (WNI). Hal itu lantaran bupati terpilih tersebut sudah lama menetap di Amerika Serikat.  Diketahui, berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disebutkan syarat pencalonan kepala daerah adalah harus warga negara Indonesia (WNI).

Kemendagri Minta Polisi Periksa Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_PENGAMANAN-GEDUNG-MK-JELANG-SIDANG-PUTUSAN-PHPU_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Polisi bersiaga di depan gedung Mahkamah Konstitusi. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Polisi bersiaga di depan gedung Mahkamah Konstitusi. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sengketa pilkada serentak yang digelar 2020 lalu masih terjadi di beberapa daerah. Salah satunya di Kota Banjarmasin, gugatan salah satu pihak pasangan calon pun masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Gugatan itu dilakukan oleh tim dari Pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Banjarmasin Ananda-Mushaffa Zakir. Pasangan nomor urut 04 itu meminta MK mendiskualifikasi pasangan petahana Ibnu Sina-Arifin Noor dan membatalkan hasil rekapitulasi KPU Kota Banjarmasin 2020.  Sulaiman Sembiring, pengacara Ananda-Mushaffa Zakir dari Kantor Pengacara Widjojanto, Sonhaji &amp; Associates (WSA) mengatakan, pihkanya akan menyampaikan bukti kuat dugaan pelanggaran pasangan nomor urut 02 ke hadapan Majelis Hakim MK pada sidang Pemeriksaan Persidangan, esok Senin, (1/2).  “Dalam Pilkada Banjarmasin 2020 terjadi politik uang terstruktur, sistematis dan massif, diduga dilakukan Petahana. Kami telah melaporkan ke Bawaslu Kota Banjarmasin dan itu terbukti,”ujar Sulaiman dalam keterangan tertulisnya pada Jawapos.com, Minggu (31/01).  Sulaiman menyayangkan hasil keputusan Bawaslu yang membuktikan adanya politik uang tidak menjadi dasar bagi lembaga penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan Ibnu Sina-Arifin Noor.  Menurutnya, Bawaslu hanya menjerat Dua orang ASN yang terbukti melakukan politik uang. Keduanya yaitu Lurah dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang diduga Tim inti Pemenangan Bayangan Ibnu Sina-Arifin Noor.  “Bawaslu melepaskan Ibnu Sina sebagai pihak yang diduga sangat berkepentingan dalam money politik yang dilakukan kedua ASN itu. Kami mempertanyakan sikap Bawaslu tersebut, dan berharap MK melihat ini sebagai bentuk pelanggaran UU Pilkada,” tambah Sulaiman.  Lebih lanjut, Sulaiman juga menyakini keputusan Bawaslu adanya politik uang telah telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran undang-undang Pilkada sehingga seharusnya Bawaslu Kota Banjarmasin langsung mendiskualifikasi pasangan petahana pemilihan wali kota Banjarmasin saat itu juga. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/26/01/2021/pernyataan-nadiem-soal-polemik-jilbab-lukai-dunia-pendidikan/">Baca Juga: Pernyataan Nadiem Soal Polemik Jilbab Lukai Dunia Pendidikan</a> “Kami meyakini Majelis Hakim MK merupakan orang-orang terpilih dan sangat professional dan melihat berbagai fakta-fakta pelanggaran Pilkada Banjarmasin dari hal yang substantif seperti politik uang yang diduga menyebabkan suara pihak paslon no 02 membengkak drastis,” tandas Sulaiman.  Sementara itu, terkait adanya rencana tim Paslon Ananda-Mushaffa yang akan memperkarakan hasil rapat pleno terbuka ke MK, Ketua Bawaslu Banjarmasin M Yasar mengatakan, pihkanya mempersilakan karena itu hak dari paslon.  "Jika mau membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi, itu hak mereka. Yang jelas kami melakukan sesuai prosedur dan aturan di PKPU," katanya pula.  Terkait keinginan salah satu paslon yang meminta sinkronisasi data saat rapat pleno dan tidak dikabulkan KPU Banjarmasin, pihaknya menganggap tidak menyalahi aturan karena seharusnya dilakukan saat rapat pleno tingkat kecamatan.  "Keberatan paslon 4 bukan pada hasil, namun lebih ke arah pelaksanaan proses pemungutan suara. Terkait sengketa hasil pilwali, Bawaslu siap menerima laporan. Jika mereka ingin langsung ke Mahkamah Konstitusi juga tidak masalah. Ketika hasil sudah ke luar, maka sengketanya yakni ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya lagi.

Kasus Politik Uang, MK Diminta Diskualifikasi Paslon Ibnu - Arifin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/TPS-Unik-Petugas-KPPS-Mengenakan-Seragam-Sekolah-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Petugas KPPS mengenakan baju seragam sekolah mengecek suhu tubuh pemilih saat Pilkada 2020 pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Tangsel di TPS 49 di perumahan Cendana Residence, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, (09/12/2020). Pencoblosan Pemilihan Kep" width="100%">
<figcaption>Petugas KPPS mengenakan baju seragam sekolah mengecek suhu tubuh pemilih saat Pilkada 2020 pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Tangsel di TPS 49 di perumahan Cendana Residence, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, (09/12/2020). Pencoblosan Pemilihan Kep</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 mencatatkan tingkat partisipasi yang tinggi. Angkanya menyentuh 76,09 persen, lebih besar dibanding penyelenggaraan di tahun sebelumnya.  Merespons hal itu, Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes mengatakan, kerja keras penyelenggara dan catatan apik gelaran ini patut mendapat apresiasi.  "Saya kira perlu diapresiasi. Karena angka partisipasinya cukup tinggi dibandingkan negara-negara demokrasi lain yang menyelenggarakan pemilu di masa pandemi," kata Arya kepada media, Senin (25/1)  Menurut Arya, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) angka partisipasi pilkada 2020 secara nasional cukup baik di atas prediksi banyak kalangan yang memperkirakan akan berada di bawah 65 persen. Capaian ini karena beberapa faktor seperti sosialiasi terhadap protokol kesehatan di tempat pemungutan suara (TPS) berhasil dilakukan dengan baik.  Sosialisasi ini ampuh memicu kepercayaan masyarakat di 270 daerah terhadap penyelenggara pemilu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Faktor lain, kata dia, terdapat kesadaran bersama untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pilkada.  "Faktor terakhir adanya kontestasi yang ketat di sejumlah wilayah yang membuat masyarakat datang ke TPS untuk memilih," ujarnya.  Menurut Arya, selain partisipasi mencatatkan prestasi terdapat juga sektor lain yang cukup menggembirakan yakni penerapan prosedur dalam pelaksanaan pilkada 2020 yang sangat baik. <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/21/01/2021/banyak-pemula-kejeblos-main-saham-dpr-minta-bei-dan-ojk-rajin-edukasi/">Baca Juga: Banyak Pemula Kejeblos Main Saham, DPR Minta BEI dan OJK Rajin Edukasi</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/20/01/2021/diantarkan-para-senior-dan-juniornya-listyo-ini-bukti-polri-solid/">Baca Juga Diantarkan Para Senior dan Juniornya, Listyo: Ini Bukti Polri Solid</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/01/2021/jadi-calon-tunggal-kapolri-komjen-listyo-pilih-tak-banyak-bicara/">Baca Juga: Jadi Calon Tunggal Kapolri, Komjen Listyo Pilih Tak Banyak Bicara</a> "Saya kira dari sisi prosedur dan tahapan sudah cukup baik, meski ada sejumlah catatan terkait transparansi dan akuntabilitas dana kampanye, kualitas data pemilih, netralitas ASN, serta penegakan hukum terhadap politik uang," pungkasnya.  Diketahui, tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada mencapai 76,09 persen juga menuai apresiasi dari sejumlah pihak. Seperti Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Y Kim, dalam kunjungan kehormatannya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Selasa (12/1/2021) menyampaikan selamat kepada Indonesia atas keberhasilan Pilkada 2020.  "Saya ingin mengucapkan selamat atas suksesnya pemilihan (kepala) daerah yang baru lalu. Sungguh menakjubkan bagi saya kesuksesan tersebut," ucap Sung Y Kim.  Sebelumnya, Tito mengatakan, angka partisipasi pemilih menjadi salah satu keberhasilan bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Pemilu Amerika Serikat pada November 2020 lalu partisipasinya hanya sebesar 66,9 persen.  "Mereka (Amerika Serikat) menyampaikan selamat kepada Indonesia. Karena selain pilkada ini tertib saat pemungutan suara, kampanye, voters turn out ini luar biasa bagi mereka. Mereka aja belum bisa mencapai itu," ujar dia.  Menurut Tito, angka 66,9 persen pada pemilu Amerika Serikat itu merupakan partisipasi pemilih tertinggi di pemilu AS selama 120 tahun terakhir. Capaian tertinggi sebelumnya terjadi di pemilu 1900 dengan angka partisipasi pemilih 73,9 persen.  Tito juga membandingkan dengan partisipasi pemilih di pemilu Korea Selatan sebesar 66,2 persen. Dia menyebut angka itu juga merupakan yang tertinggi selama 28 tahun terakhir. Sedangkan Indonesia melalui pilkada di 270 daerah mencapai 76,09 persen, naik 7,03 persen dari gelaran sama pada 2015 dengan jumlah 269 daerah.  "Angka ini saya kira cukup baik karena mendekati target dan melampaui partisipasi pemilih Pilkada 2015," ucapnya.  Jika dirinci, Tito melanjutkan, tingkat partisipasi pemilih untuk pemilihan gubernur sebesar 69,67 persen. Tingkat partisipasi pemilih tinggi adalah Sulawesi Utara, Bengkulu, dan Kalimantan Utara. Adapun provinsi dengan tingkat partisipasi rendah adalah Kalimantan Tengah (59,98 persen), Sumatera Barat (61 persen) dan Kalimantan Selatan (65 persen).  Sementara itu, untuk tingkat kabupaten, Tito menyebut tingkat partisipasi pemilihnya sebesar 77,52 persen. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih untuk pemilihan wali kota sebesar 69,04 persen.  Tito juga menjelaskan, pilkada 2020 merupakan yang terbesar kedua, setelah Amerika Serikat, dari 96 pemilihan yang digelar berbagai negara di dunia sepanjang 2020. Potensi pemilih di Amerika Serikat sebanyak 200 juta, sedangkan potensi pemilih pilkada 2020 di Indonesia 100 juta orang.  "Dengan tingkat partisipasi 76 persen lebih, artinya hampir 77 juta pemilih hadir pada saat hari pemungutan suara se-Indonesia. Ini adalah election nomor dua terbesar di seluruh dunia," ucapnya.  Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Dolly Kurnia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dinilai sukses.  "Komisi II DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, partai politik, pasangan calon, Kepolisian Republik Indonesia," pungkasnya

Partisipasi Pemilih Tembus 76 Persen, CSIS Apresiasi Pilkada 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Pengamanan-Gedung-MK-Dery-Ridwansah-7-640x480-1.jpg" alt="Pengamanan Gedung Mahkamah Konstitusi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengamanan Gedung Mahkamah Konstitusi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar epidemilogi Dicky Budiman mengharapkan, Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memikirkan ulang jika harus memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Serentak 2020 dengan putusan pemilihan suara ulang (PSU). Hal ini karena masih dalam situasi pandemi Covid-19 yang angka penularannya makin tinggi.  "Kita ini udah serius banget (masalah pandemi), jadi kalau ada keputusan pemilihan suara ulang itu harus dipikirkan lagi dampaknya terhadap sebaran wabah. Bisa-bisa jadi klaster baru," kata Dicky dikonfirmasi, Minggu (24/1).  MK dijadwalkan akan menggelar sidang sengketa Pilkada pada Selasa (26/1) mendatang. Karena itu, lembaga konstitusi diharapkan bisa mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19.  Dicky tak memungkiri, Pilkada serentak yang dilaksanakan dalam kurun waktu September hingga Desember 2020 kemarin cukup berdampak pada penyebara Covid-19.  “Dampaknya saja masih sangat panjang, ini baru dampak awal, yang terburuk belum terlihat akibat pilkada," cetus Dicky.  Dicky mengharapkan, pertimbangan potensi munculnya klaster baru akibat pemilihan suara ulang (PSU) harus dipikirkan. Sehingga hal ini perlu diantisipasi.  "Harusnya ditunda, kecuali kita mau makin terpuruk," tandas Dicky. <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/21/01/2021/banyak-pemula-kejeblos-main-saham-dpr-minta-bei-dan-ojk-rajin-edukasi/">Baca Juga: Banyak Pemula Kejeblos Main Saham, DPR Minta BEI dan OJK Rajin Edukasi</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/20/01/2021/diantarkan-para-senior-dan-juniornya-listyo-ini-bukti-polri-solid/">Baca Juga Diantarkan Para Senior dan Juniornya, Listyo: Ini Bukti Polri Solid</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/01/2021/jadi-calon-tunggal-kapolri-komjen-listyo-pilih-tak-banyak-bicara/">Baca Juga: Jadi Calon Tunggal Kapolri, Komjen Listyo Pilih Tak Banyak Bicara</a> Sebelumnya, MK menyatakan telah menerima 136 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2020 hingga Senin (21/12). Gugatan PHPU Pilkada 2020 ini paling banyak terkait pemilihan Bupati.  Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah menegaskan, MK sebagai lembaga peradilan memastikan akan menegakkan integritas sebagai kata kunci. Hal ini dalam menghadapi PHPU Pilkada Serentak 2020.  “Integritas memang mudah kita ucapkan, tetapi tidak mudah diimplementasikan. Karena setiap hari ujian-ujian integritas dapat hadir. Karena itulah, siapa yang berani, bisa menepis ujian integritas, maka dialah yang lulus sebagai seorang yang bisa menjaga integritasnya,” tegas Guntur, Jumat (22/1).

Cegah Klaster Covid-19, MK Diminta Pertimbangkan Putusan PSU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Ahmad-Doli-Ketua-Komisi-II-DPR.jpg" alt="dpr.go.id" width="100%">
<figcaption>dpr.go.id</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi II DPR bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk membentuk panitia kerja (panja).  Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya bersama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu memutuskan membentu panja karena untuk mengevaluasi secara keseluruhan pelaksanaan Pilkada serentak 2020.  "Untuk menindaklanjuti pemasalahan Pilkada serentak tahun 2020, Komisi II DPR membentuk panja evaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2020," kata Doli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/1).  Politikus Partai Golkar ini nemambahkan, dibentuknya Panja ini sebagai bahan evaluasi bersama antara DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu. Karena hajatan tersebut telah rampung namun masih adanya sengketa Pilkada.  "Jadi masih terdapatnya pelanggaran dan sengketa Pilkada," katanya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/01/2021/jadi-calon-tunggal-kapolri-komjen-listyo-pilih-tak-banyak-bicara/">Baca Juga: Jadi Calon Tunggal Kapolri, Komjen Listyo Pilih Tak Banyak Bicara</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/01/2021/luhut-tragedi-sriwijaya-air-harus-jadi-evaluasi/">Baca Juga: Luhut: Tragedi Sriwijaya Air Harus Jadi Evaluas</a>i Selain itu permasalahan yang lainnya seperti maraknya dugaan politik uang atau money politic, kemudian masih adanya permasalahan dalam daftar pemilih tetap (DPT).  "Adanya juga pelanggaran netralitas ASN, TNI/Polri hingga lemahnya komunikasi dan koordinasi antar penyelenggara pemilu," ungkapnya.  Doli juga berharap, para penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP bisa menjaga soliditasnya. Karena semuanya adalah satu kesatuan yang harus sama-sama kompak.  "Jangan saling, ya apalagi menujukkan kepada publik ada perbedaan-perbedaan. Kalau bisa memang kita selesaikan dengan musyawarah. Saya kira lebih baik dan tentu semua itu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku," pungkasnya.

Pemerintah dan DPR Sepakat Bentuk Panja Evaluasi Pilkada 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpu-2049-caleg-pilih-rahasiakan-identitas-pribadinya_m_.jpg" alt="Komisioner KPU Ilham Saputra menyayangkan masih ada ribuan caleg yang menyembunyikan data pribadinya." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Ilham Saputra menyayangkan masih ada ribuan caleg yang menyembunyikan data pribadinya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan sebanyak 40 komisioner KPU di seluruh provinsi Indonesia tertular Covid-19.  Tertularnya para komisioner KPU itu selama hajatanan Pilkada serentak 2020 kemarin. "Ini ada total komisioner 40 orang," ujar Ilham di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/1).  Ilham menambahkan, selain 40 komisioner KPU kabupaten/kota tersebut ada sebanyak 36 aparatur sipil negara (ASN) tertular Covid-19. Kemudian tenaga ahli, tenaga pendukung dan tenaga operator dan pegawai lain yang jumlahnya 47 orang.  "Kemudian panitia Adhoc 2020 yang kami teruma laporannya ada 36 orang. Selanjutnya pegawai lain jumlahnya 26 orang," katanya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/01/2021/jadi-calon-tunggal-kapolri-komjen-listyo-pilih-tak-banyak-bicara/">Baca Juga: Jadi Calon Tunggal Kapolri, Komjen Listyo Pilih Tak Banyak Bicara</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/01/2021/luhut-tragedi-sriwijaya-air-harus-jadi-evaluasi/">Baca Juga: Luhut: Tragedi Sriwijaya Air Harus Jadi Evaluas</a>i Selain tertular Covid-19, Ilham mengatakan, ada juga terjadi kecelakaan yang dialami oleh petugas KPU. Seperti terdapat 34 orang panitia pemungutan suara (PPS), 37 orang kelompok penyelengga pemungutan suara (KPPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK) sebanyak 31 orang.  Selanjutnya adalah petugas pemutahiran data pemilih (PPDP) dan satuan bina masyarakat (Binmas) yang totalnya 11 orang.  "Jadi sampai tanggal 15 Januari 2021 telah terjadi beberapa kejadian kecelakaan kerja. Ada yang perawatan di RS maupun berobat jalan, bahkan ada yang meninggal dunia," pungkasnya.

KPU: 40 Komisioner Terpapar Covid-19 saat Pilkada Serentak 2020

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pilkada Serentak 2020

Berita Terkini