<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/KPU-27.jpg" alt="Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti (dua dari kiri) disaksikan anggota Bawaslu Poppy Kusuma (dua dari kanan) dan perwakilan Polresta surakarta membuka dan membongkar kotak suara hasil Pilkada Surakarta 2020 di Gudang KPU Kota Surakarta, Sabtu (27/3). B" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti (dua dari kiri) disaksikan anggota Bawaslu Poppy Kusuma (dua dari kanan) dan perwakilan Polresta surakarta membuka dan membongkar kotak suara hasil Pilkada Surakarta 2020 di Gudang KPU Kota Surakarta, Sabtu (27/3). B</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Jawa Tengah, melaksanakan pembukaan dan pembongkaran 1.231 kotak suara hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta 2020 di gudang KPU, Sabtu (27/3). Pembukaan dan pembongkaran kotak suara Pilwakot Surakarta 2020 dipimpin Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti bersama jajarannya dengan disaksikan perwakilan dari Bawaslu Surakarta Poppy Kusuma dan pihak kepolisian.  Menurut Nurul Sutarti, kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca-Pemilu. Pada pasal 36 menyebutkan bahwa KPU kabupaten/kota dapat mengosongkan kotak suara. Artinya, kata dia, membuka dan membongkar kotak suara 1 bulan setelah pengucapan sumpah jabatan anggota DPRD/DPD/DPR/Presiden/gubernur/wali kota/bupati.  ”Pada Sabtu (27/3) ini, tepat 1 bulan setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta pada 26 Februari. Kegiatan ini hampir semua KPU kabupaten/kota sepakat melaksanakan pembongkaran kotak suara hasil Pilkada 2020. Khusus surat suara, akan ditimbang karena nanti akan dimusnahkan, setelah mendapatkan izin dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan KPU RI,” terang Nurul seperti dilansir dari Antara pada Sabtu (27/3).  Nurul menyebutkan, perlengkapan pemungutan suara terdiri atas surat, kotak, dan bilik suara, sedangkan dukungan lain, seperti alat coblos, termasuk ada form formulir masuk dalam perlengkapan pemungutan suara.  ”Hal ini bisa menjadi arsip seperti surat suara dan formulir-formulir. Untuk surat suara, sudah bisa dimusnahkan. Jika bernilai ekonomi, harus dilelang setelah mendapatkan izin dari ANRI dan KPU RI,” tutur Nurul.  Disebutkan pula bahwa jumlah kotak suara yang dibongkar sebanyak 1.231 kotak atau sejumlah TPS Pilkada Surakarta 2020. Pembongkaran kotak suara dengan melibatkan 20 orang ditargetkan 3 hari ke depan sudah selesai.  ”Kami harus sudah melaporkan hasil kegiatan ini ke KPU Provinsi Jateng pada 30 Maret,” ujar Nurul.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iuqHxwjV0WM

KPU Kota Surakarta Bongkar 1.231 Kotak Suara Pilkada 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201217-WA0016-1.jpg" alt="KPU, Bawaslu, bersama saksi setelah keputusan rapat pleno dibacakan. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>KPU, Bawaslu, bersama saksi setelah keputusan rapat pleno dibacakan. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji dinyatakan menang. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya pada Kamis (17/12). Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota Pilwali Surabaya 2020 tersebut diselenggarakan sejak Selasa (14/12) di Hotel Singgasana.  Dalam Keputusan KPU Surabaya Nomor 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 yang dibacakan, pasangan Eri-Armuji unggul dengan memperoleh 597.540 suara, sedangkan Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno 451.794 suara.  ”Data pemilih dan penggunaan hak pilih untuk perolehan suara Eri Cahyadi-Armuji 597.540, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno 451.794,” papar Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan Soeprayitno.  Suara masuk dinyatakan sebanyak 1.098.469. Dari angka itu, 1.049.334 suara di antaranya dinyatakan sah, sedangkan suara tidak sah berjumlah 49.135.  Dengan pembacaan hasil rekapitulasi itu, Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menyatakan, rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Surabaya 2020 dinyatakan telah sah.  ”Rekapitulasi penghitungan suara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2020, dinyatakan sah,” tutur Syamsi yang dilanjutkan dengan mengetuk palu.  Menanggapi hasil rekapitulasi tersebut, saksi Machfud-Mujiaman, Rusli Effendy membacakan naskah keberatan. Hal itu didasarkan karena rapat pleno KPU tingkat kota tidak melampirkan form C7 atau daftar hadir pemilih. ”Kita menyampaikan form model C daftar hadir, itu perlu untuk quality control dan validasi,” kata Rusli.  Meski Rusli menyatakan keberatan, saksi dari pihak Paslon 01 Eri Cahyadi dan Armuji tetap menandatangani berita acara dan hasil rekapitulasi penghitungan Pilkada Surabaya.  Saksi paslon 01 Wimbo Ermanto menyatakan rekapitulasi rapat pleno terbuka Kota Surabaya tidak jauh beda dari Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP. ”Selisihnya enggak jauh beda. Ke depannya kami akan tetap mengawal sampai surat ketetapan diterbitkan,” ujar Wimbo.  Meski sempat memberikan protes dan keberatan pada malam sebelumnya, Wimbo mengapresiasi kerja keras KPU, Bawaslu, dan seluruh pihak.  ”Untuk masalah kecil-kecil itu adalah dinamika, kami menganggap itu dinamika dan tidak mengurangi arti dan makna kerja mereka,” ujar Wimbo.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mAqUFHaLiVU

Hasil Rapat Pleno KPU Surabaya Disahkan, Saksi Paslon 02 Keberatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/image-3-1-1.png" alt="Unsur pimpinan daerah Kota Surabaya dan Jawa Timur berkomitmen mencegah klaster pilkada penularan Covid-19. rafika" width="100%">
<figcaption>Unsur pimpinan daerah Kota Surabaya dan Jawa Timur berkomitmen mencegah klaster pilkada penularan Covid-19. rafika</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menggelar rapat pleno membahas pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 46 Kedurus, Kecamatan Karangpilang. Pemungutan suara ulang dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Surabaya.  ”Hari ini (10/12) KPU menyiapkan pemungutan suara ulang di TPS 46 Kedurus, Kecamatan Karangpilang. PSU dilakukan karena terdapat kekeliruan yang tidak sesuai dengan peraturan,” tutur Komisioner KPU Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, Supriyanto ketika ditemui pada Kamis (10/12).  Saat pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Surabaya pada Rabu (9/12), Bawaslu menemukan penomoran di kurang lebih 100 surat suara. Di TPS tersebut, terdapat 464 daftar pemilih tetap (DPT). Dalam pelaksanaannya, hanya terdapat 216 DPT yang hadir. Artinya, terdapat ratusan suara yang tidak sah. Dalam keterangannya, ketua KPPS TPS 46 mengaku tindakannya dilakukan untuk memudahkan pengontrolan jumlah surat suara. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/10/12/2020/kpu-surabaya-sebut-hanya-60-persen-warga-yang-gunakan-hak-pilih/">KPU Surabaya Sebut Hanya 60 Persen Warga yang Gunakan Hak Pilih</a></li> </ul> ”Jadi tujuannya baik. Namun tetap saja, berdasar regulasi, hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Terlebih lagi, Bawaslu memberikan rekomendasi untuk pemungutan suara ulang. Sebab, penomoran surat suara tidak mengedepankan asas luber jurdil,” lanjut Supriyanto.  Sesuai dengan rekomendasi tersebut, saat ini KPU menyiapkan penyelenggaraan PSU. Supriyanto menjelaskan, tidak terdapat perbedaan antara PSU dengan penyelenggaraan pencoblosan pilwali pada Rabu (9/12). Berbagai kebutuhan tetap disediakan.  ”Misalnya, menyiapkan logistik dan surat suara tertulis PSU. Menyiapkan lembar C pemberitahuan. Yang dapat C pemberitahuan adalah pemilih yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) di TPS tersebut,” terang Supriyanto.  Sementara itu, di TPS 46 terdapat 1 pemilih tambahan. Selain menyiapkan logistik, KPU juga akan melakukan bimbingan teknis (bimtek) pada PPK serta KPPS. Rencananya, PSU diselenggarakan pada Minggu (13/12).  Untuk PSU itu, KPU akan mengirimkan surat C pemberitahuan pada 462 orang yang terdaftar dalam DPT. Supriyanto menambahkan, PSU akan diikuti seluruh DPT, bukan hanya pemilih yang hadir.  ”Total ada 464 orang di DPT. Surat suara yang diberi nomor kurang lebih ada 100. Pemilih yang datang ada 216. Namun, PSU akan dilakukan pada seluruh DPT. Jadi bukan hanya yang datang saja,” kata Supriyanto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QBi8SM7p1XQ

KPU Surabaya Lakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 46 Kedurus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-1-3.png" alt="Twit viral yang mendalami kasus Akira. Tangkapan layar/Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Twit viral yang mendalami kasus Akira. Tangkapan layar/Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mengatakan partisipasi publik pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pada Rabu (9/12), meningkat. KPU mencatat, pemilih mencapai angka 50 sampai 60 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT).  ”Kami belum bisa menyampaikan hasil rekapitulasi kecamatan. Namun untuk hasil monitoring, antusiasme masyarakat meninggi. Yakni di angka 50 sampai 60 persen. Angka tersebut cukup tinggi, mengingat cuaca tidak mendukung dan pandemi Covid-19,” tutur Subairi, komisioner KPU Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Kamis (10/12).  Meski demikian, angka tersebut tidak mencapai angka target KPU RI sebesar 77,5 persen. Namun menurut Subairi angka 60 persen tersebut cukup tinggi.  ”Kami akan menunggu jumlah rekapitulasi dari tiap kecamatan,” terang Subairi.  Subairi mengaku tidak ada TPS dengan jumlah pemilih yang terlalu sedikit. Bila dibandingkan dari jumlah DPT yang terdaftar, jumlahnya termasuk standar, yakni 50–60 persen.  ”Mungkin yang paling sedikit ada di wilayah perumahan. Sebab ada yang datang cuma 50 orang. Situasi ini selalu terjadi dari pemilihan sebelumnya. Selain perumahan, wilayah apartemen juga sama. Jumlah pemilih yang berpartisipasi cukup sedikit,” jelas Subairi.  Namun, jumlah pemilih di apartemen dan perumahan yang terlalu sedikit bisa ditutupi dengan wilayah lain. Subairi mengatakan, daerah Surabaya utara memiliki pemilih yang cukup tinggi. Selain itu, keberadaan pemilih di rumah sakit dan ruang isolasi Covid-19 juga menambah jumlah partisipasi masyarakat.  ”Kami berupaya memfasilitasi dan memenuhi hak masyarakat untuk memilih pemimpin. Sehingga kami berupaya untuk memfasilitasi dengan mendatangkan langsung petugas KPPS ke rumah sakit dengan protokol kesehatan yang ketat,” papar Subairi.  Ketika ditanya terkait alasan penduduk perumahan dan apartemen yang tidak ingin datang, Subairi tidak tahu menahu. Dia menekankan pada upaya KPPS di berbagai wilayah untuk menarik perhatian pemilih.  ”Misalnya, di daerah Surabaya barat, ada petugas KPPS yang datang dari rumah ke rumah mengenakan pakaian superhero. Sementara itu, wilayah dengan pemilih tertinggi ada di daerah Surabaya utara, Tenggilis dan Dukuh Pakis. Jumlah pemilih di Pakal, Sambikerep, Lakarsantri, sama seperti dulu. Tidak ada perubahan,” ungkap Subairi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RxKsmcm08Kw

KPU Surabaya Sebut Hanya 60 Persen Warga yang Gunakan Hak Pilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG_20200821_223228.jpg_1603711756826_800x540_1_800x524-1.jpg" alt="Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Nomor Urut 2 Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando. Antara" width="100%">
<figcaption>Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Nomor Urut 2 Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Nomor Urut 2 Munafri Arifuddin-Rahman Bando mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi atas hasil hitung cepat (quick count) beberapa lembaga survei maupun hasil plano C1.  Munafri Arifuddin menyampaikan ucapan selamat itu di posko pemenangnya pada Rabu (9/12), di Makassar, usai melihat langsung pergerakan suara dari hitungan cepat oleh beberapa lembaga survei.  ”Kami mengucapkan selamat kepada saudara Moh Ramdhan Pomanto dan Ibu Fatmawati Rusdi. Semoga kepemimpinan Bapak dan Ibu bisa membawa Makassar jauh lebih baik di masa depan,” ujar Munafri seperti dilansir dari Antara.  Dia juga menambahkan, jika dirinya bersama pasangannya Rahman Bando akan kembali menjadi warga biasa dan siap selalu mencurahkan semua kemampuannya untuk kepentingan Kota Makassar.  Munafri yang juga bos PT PSM Makassar itu mengatakan, akan selalu mendukung kepemimpinan Moh Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi untuk Makassar jauh lebih baik.  Berdasar hasil hitung cepat Pilkada Makassar 2020 oleh LSI, SSI, JSI, CRC, Indo Barometer, SMRC, dan Citra Publik Indonesia yang sudah terdaftar di KPU Makassar, hampir semuanya menempatkan Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi sebagai pemenang sementara.  Hitung cepat dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dengan persentase 99,20 persen data diterima menyebutkan, Danny-Fatma unggul dengan raihan 41,38 persen suara. Sedangkan paslon lain, Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (Appi-Rahman) memperoleh 34,79 persen suara, Syamsu Rizal MI-Fadli Ananda (Dilan) 19,09 persen suara, dan Irman Yasin Limpo-Andi Muh Zunnun Armin Nurdin Halid (Imun) memperoleh 4,74 persen suara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QRuhyTkmXX4

Pilkada Makassar, Appi-Rahman Ucapkan Selamat kepada Danny-Fatma

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG20201202144637-1.jpg" alt="Eri Cahyadi didampingi perwakilan tokoh agama dalam agenda pertemuan bersama komunitas lintas agama pada Rabu (2/12). Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Eri Cahyadi didampingi perwakilan tokoh agama dalam agenda pertemuan bersama komunitas lintas agama pada Rabu (2/12). Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–PDIP Surabaya makin memanaskan mesin memenangkan pasangan Calon Wali Kota Nomor Urut Satu Eri Cahyadi dan Armuji. Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono mengungkapkan pihaknya membuat strategi baru untuk mendulang suara.  ”Strategi baru sebelum pencoblosan adalah memasifkan pergerakan ke kampung. Momen pencoblosan makin dekat. Kami akan memonitor dan memastikan suara bulat ke Eri dan Armuji,” ujar Adi usai acara Sarasehan Surabaya Sejuta Toleransi di Hotel Novotel Samator pada Rabu (2/12).  Selain memastikan suara masyarakat, Adi juga memastikan masyarakat untuk hadir ke TPS. Mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung, Adi ingin memastikan bahwa masyarakat tahu TPS dan seluruh kegiatan pencoblosan sudah dijaga dengan protokol kesehatan ketat.  ”KPU sudah memastikan kalau pelaksanaan sesuai protokol kesehatan yang ketat. Warga jangan takut,” kata Adi.  Selain itu, pada masa menjelang pencoblosan, Adi memastikan pihaknya fokus menurunkan tim untuk mengamankan suara.  ”Kami akan memikirkan strategi pengamanan suara. Jadi 9 Desember, kami akan membekali dan memantapkan petugas. Mereka akan memastikan pencoblosan, penghitungan, dan rekapitulasi berdasar regulasi. Jadi tidak ada kecurangan,” tutur Adi.  Adi juga menyebut, pihaknya menyiapkan 10.800 personel. Namun, jumlah relawan akan bertambah karena banyak elemen yang bergabung.  ”Kami menggaet 10.800 personel untuk mengamankan suara. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan pertambahan relawan yang terus merapat,” papar Adi.  Ketika ditanya tokoh nasional PDIP yang akan membantu pemenangan, Adi mengatakan, akan ada beberapa yang merapat.  ”Melibatkan tokoh untuk seminggu sebelum pencoblosan. Masih ada beberapa tokoh untuk turun ke masyarakat. Blusukan ke kampung kayak Bu Risma. Aura kemenangan sudah kami tangkap. Optimisme sudah terasa. Target sebanyak-banyaknya. Menang di 31 kecamatan. Eri-Armuji dapat legitimasi kuat,” ujar Adi.  Namun, Adi mengatakan, Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan hadir. ”Bu Mega tidak turun,” ucap Adi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Bn5anT-Np00

PDIP Turunkan 10.800 Personel Jaga Suara Eri-Armuji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG20201202121611-1.jpg" alt="Petugas pengawas TPS menjalani tes swab pada Rabu (2/12). Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Petugas pengawas TPS menjalani tes swab pada Rabu (2/12). Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tujuh hari sebelum pelaksanaan pemilihan wali kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memfasilitasi tes swab seluruh petugas pengawas tempat pemungutan suara (TPS). Tes dilaksanakan di Gelanggang Remaja sejak Selasa (1/12) hingga Sabtu (5/12).  Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara mengatakan, tes dilakukan untuk memastikan kesehatan seluruh petugas. Pemkot berharap pelaksanaan pilkada berjalan aman dengan mengedepankan protokol kesehatan.  ”Tes dilakukan mulai Selasa (1/12) hingga Sabtu (5/12) untuk seluruh petugas TPS. Tes yang dilakukan dinas kesehatan (dinkes) dilaksanakan secara bergiliran,” ujar Febriadhitya Prajatara pada Rabu (2/12).  Febri mengungkapkan, hasil tes belum diketahui. Setelah dites, sampel akan dianalisis tim dari Labkesda.  ”Untuk hasil tes swab (positif/negatif) belum diketahui, menunggu analisis dari tim dokter Labkesda. Nanti kalau sudah keluar hasilnya, pihak dokter dari dinas kesehatan memberi tahu kepada pihak terkait,” lanjut Febriadhitya Prajatara.  Untuk mengantisipasi kerumunan, kata Febri, Dinkes Surabaya juga membagi pelaksanaan tes swab menjadi dua sesi. Pada sesi pertama diikuti sebanyak 411 peserta. Kemudian sesi kedua diikuti 377 peserta. ”Total keseluruhan tes swab sesi satu dan dua berjumlah 788 orang,” ujar Febriadhitya Prajatara.  Sementara itu, Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya Indra Fajar Swasana memaparkan, tes swab tersebut ditujukan kepada seluruh petugas TPS se-Kota Surabaya yang berjumlah 5.184 orang.  ”Kami difasilitasi pemerintah kota untuk pelaksanaan swab. Memang selaras dengan program untuk pencegahan dan mengantisipasi Covid-19,” kata Indra.  Pihaknya juga mengantisipasi bila ada petugas TPS yang hasil swab-nya positif Covid-19, akan ada petugas cadangan.  ”Kalau disinyalir ada yang positif setelah hasil swab, secara otomatis ada back up. Sehingga pelaksanaan pilkada tetap berjalan di TPS,” ujar Indra.  Sementara itu, Indira Puspitasari, petugas pengawas TPS dari Tambaksari mengaku senang dan lega dengan adanya tes tersebut. ”Saya baru pertama kali tes. Lega soalnya pencoblosan aman dan pakai protokol kesehatan,” tutur Indira.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GvZ8e89awuw

Seminggu Jelang Pencoblosan, Petugas Pengawas TPS Jalani Tes Swab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG20201124141744-1.jpg" alt="Fahrul Suganda (kiri) sudah menerima surat pemecatan didampingi Inggil Dhonosaputro yang baru mendapatkan SP karena mendukung pasangan Calon Nomor Urut Dua Machfud Arifin dan Mujiaman. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Fahrul Suganda (kiri) sudah menerima surat pemecatan didampingi Inggil Dhonosaputro yang baru mendapatkan SP karena mendukung pasangan Calon Nomor Urut Dua Machfud Arifin dan Mujiaman. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemecatan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran karena mendukung pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut Dua Machfud Arifin dan Mujiaman direspons Kepala Bidang Operasional dan Peningkatan Kapasitas DPK Bambang Vistadi. Ketika dihubungi, Bambang menegaskan bahwa pemecatan tersebut terkait dengan netralitas seluruh pihak.  ”Prinsip kami hanya satu. PMK harus netral. Ini kembali pada prinsip di dinas kebakaran. Itu saja yang dilakukan,” ujar Bambang pada Rabu (25/11).  Sebelumnya, salah seorang pegawai outsourcing PMK Fahrul Suganda mendapat surat pemecatan pada Selasa (24/11). Dalam surat tersebut tertulis bahwa pemecatan dilakukan karena Fahrul menggalang massa saat kampanye pasangan calon nomor urut dua pada Minggu (22/11).  ”Waktu itu, kapasitas saya sebagai Ketua RW 5 Gembong Barat, Kelurahan Kapasan, bukan sebagai pegawai PMK. Bahkan itu Hari Minggu bukan jam kerja,” kata Fahrul pada Selasa (24/11).  Dia merasa aneh sebab, surat pemecatan diterbitkan tanpa ada peringatan terlebih dahulu. ”Pemecatan itu, tanpa Surat Peringatan(SP) 1 atau SP 2. Tiba-tiba saya dipanggil dimintai keterangan setelah itu diberi surat pemecatan,” terang Fahrul.  Terkait hal tersebut, Bambang menyatakan, mendapatkan informasi kampanye yang dilakukan Fahrul sejak Minggu (22/11) melalui dokumentasi. ”Ada dokumentasi yang bersangkutan menggunakan atribut dan menghadiri ajakan mendukung calon wali kota,” ujar Bambang.  Soal kampanye yang dilakukan di luar jam kerja, Bambang menegaskan, PMK tidak mengenal Hari Minggu. ”PMK tidak mengenal Hari Minggu, apalagi kalau pasukan cadangan yang sewaktu-waktu kita panggil,” ungkap Bambang.  Bambang mengatakan, Fahrul sudah mengakui kesalahannya. ”Yang jelas, yang bersangkutan sudah mengakui apa yang sudah dilakukan. Kita mencegah jangan sampai timbul kelompok-kelompok. Kami tidak pandang bulu,” tutur Bambang.  Sementara itu, Kepala Dinas PMK Dedik Irianto mengaku tidak tahu menahu mengenai pemecatan tersebut. ”Saya tidak hafal. Ada ratusan personel. Baiknya tanya ke Pak Bambang Vistadi saja ya,” ujar Dedik pada Selasa (24/11) malam.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Vb10yDTRAtU

Pemecatan Petugas Outsourcing PMK Surabaya Disebut Sesuai Prosedur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG20201124162840-1.jpg" alt="Machfud Arifin (dua dari kiri) didampingi Ketua IV BK3S Jatim Triwijati, Ranah Nirvanda, atlet dan pemain band, serta Az-Zahra, aktivis lingkungan cilik. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Machfud Arifin (dua dari kiri) didampingi Ketua IV BK3S Jatim Triwijati, Ranah Nirvanda, atlet dan pemain band, serta Az-Zahra, aktivis lingkungan cilik. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Persoalan fasilitas dan bantuan untuk kaum disabilitas sering menjadi polemik. Hal itu diungkapkan Isnawati, penasihat Komunitas Disabilitas Motorcycle Indonesia, Himpunan Wanita Disabilitas.  ”Surabaya kurang ramah disabilitas. Selama ini kaum difabel nggak pernah diajak ikut musrembang. Banyak jalur pedestrian yang di tengahnya dikasih pohon. Kursi roda nggak bisa lewat,” ujar Isnawati pada acara Sarasehan Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan yang diadakan BK3S, Selasa (24/11).  Hal lain yang membuat gusar adalah tidak adanya perhatian Pemerintah Kota Surabaya. Isnawati menyebut, difabel tidak pernah dilibatkan dalam berbagai kegiatan. ”Padahal kami ingin terlibat dalam pembangunan kota. Setidaknya, libatkan kami dalam pembangunan jalur pedestrian yang ramah disabilitas,” kata Isnawati, yang juga pensiunan guru itu.  Dalam acara yang dihadiri Calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin itu, Isnawati menyampaikan keluhannya. Dia berharap Machfud Arifin mampu memberikan solusi. ”Beliau sosok yang peduli dan mau mendengarkan. Saya berharap banyak pada beliau,” tutur Isnawati.  Mendengar keluhan itu, Machfud Arifin mengatakan bahwa komitmennya melibatkan difabel sudah dilakukan sejak menjadi kapolda Jawa Timur. Machfud mengatakan selalu memberikan perhatian dan bantuan. ”Terlebih lagi ketika Covid-19 seperti ini. Saya sadar betul apa yang mereka rasakan,” ujar Machfud.  Sebelumnya, Machfud mengatakan pernah mengundang driver difabel saat menjadi kapolda. Pertemuan itu membuatnya tahu penurunan jumlah penumpang. ”Saya mendengar curhatan mereka kalau jumlah penumpang menurun drastis. Biasanya 5, jadi berkurang, bahkan tidak ada,” papar Machfud.  Ke depannya, Machfud berjanji menggandeng difabel dalam pembangunan kota. Pelibatan difabel diwujudkan dalam pembangunan ruang dan fasilitas untuk pengembangan kreativitas. ”Saya akan beri ruang di jalur pedestrian, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan space untuk mengembangkan skill mereka,” terang Machfud.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=j-CEnW5P8P8

Dicurhati Difabel, Machfud Janjikan Ruang Pengembangan Kreativitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201123-WA0078-1.jpg" alt="Suasana kunker di Balai Kota Surabaya pada Senin (23/11). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Suasana kunker di Balai Kota Surabaya pada Senin (23/11). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Komisi II DPR Arief Wibowo melakukan kunjungan kerja ke Kota Surabaya. Arief didampingi Bawaslu, KPU, pemerintah kota dan provinsi, mengunjungi balai kota pada Senin (23/11).  Arief menyatakan, dalam kunjungan tersebut, dia melihat potensi penurunan pemilih dalam kontestasi Pilwali 2020 akan terjadi secara drastis. ”Dari 69 negara di luar Indonesia, hanya dua negara yang mengalami peningkatan partisipasi pemilih. itu pun hanya 5 persen,” ungkap Arief.  Menurut Arief, secara umum berdasar riset yang dilaksanakan di kota-kota besar, akan terjadi penurunan dalam jumlah pemilih. Hal penting yang harus diperhatikan apabila ingin mempertahankan jumlah pemilih nasional yang saat ini sekitar 77 persen, adalah kerja ekstra pihak penyelenggara (KPU) untuk bisa memberikan sosialisasi, mendorong serta menggerakkan pemilih supaya datang ke TPS.  ”Kalau pemilih mau dijaga jumlahnya atau bahkan ditingkatkan, ya pihak penyelenggara harus bekerja ekstrakeras biar warga pada datang ke TPS,” ujar Arief.  Terkait hal tersebut, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengimbau warga Surabaya untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember. Pada masa pandemi, tiap TPS harus menyiapkan protokol kesehatan. Bahkan protokol diperketat dengan menyediakan beberapa fasilitas seperti alat pencoblos dan fasilitas cuci tangan.  ”Warga juga bisa bawa sarung tangan sendiri, bahkan bawa bolpoin sendiri untuk mencoblos saat di TPS. Tapi sebenarnya, kita juga akan menyediakan sarung tangan di tempat, jadi jangan ragu dan datang mencoblos,” tutur Risma.  Dia juga berharap warga Kota Surabaya tidak golput. ”Masyarakat jangan golput. Kalau sampai golput, warga Surabaya sendiri yang rugi. Ayo ke TPS tanggal 9 nanti,” ucap Risma.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=MC1cOcmE3xI

Anggota Komisi II DPR Asumsikan Jumlah Pemilih Pilwali Surabaya Turun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pilwali 2020

Berita Terkini