<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/DPR-Setujui-5-Calon-Pimpinan-dan-Dewas-KPK-2024-2029-Dery-Ridwansah-7JPG-120774490.jpg" alt="Calon pimpinan KPK masa jabatan 2024-2029 terpilih adalah yakni  Setyo Budiyanto sebagai ketua, Johanis Tanak sebagai wakil ketua, Fitroh Rohcahyanto sebagai wakil ketua, Agus Joko Pramono sebagai wakil ketua, Ibnu Basuki Widodo sebagai wakil ketua hadir" width="100%">
<figcaption>Calon pimpinan KPK masa jabatan 2024-2029 terpilih adalah yakni  Setyo Budiyanto sebagai ketua, Johanis Tanak sebagai wakil ketua, Fitroh Rohcahyanto sebagai wakil ketua, Agus Joko Pramono sebagai wakil ketua, Ibnu Basuki Widodo sebagai wakil ketua hadir</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto telah melantik lima Pimpinan dan lima Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Pelantikan itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski telah resmi menjadi Pimpinan dan Dewas KPK yang baru, mereka tidak serta merta bisa bertugas. Pimpinan dan Dewas KPK yang baru dilantik akan mulai efektif bekerja pada Jumat (20/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan surat keputusan yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Ibu Nanik Purwanti, untuk pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 terhitung mulai tanggal 20 Desember tahun 2024. Jadi untuk efektif berlakunya tetap di 20 Desember 2024," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menjelaskan, sampai saat ini Pimpinan dan Dewas KPK periode 2019-2024 tetap efektif bekerja seperti biasa, sampai dengan Jumat mendatang. Nantinya, mereka akan melakukan serah terima jabatan dengan Pimpinan dan Dewas KPK baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai dengan tanggal 20 untuk pimpinan KPK yang saat ini 4 orang, masih efektif semua administrasi dan semua tanggung jawabnya masih diemban oleh pimpinan yang lama," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum Pimpinan dan Dewas KPK baru bertugas, kata Tessa, mereka akan menjalani proses induksi selama tiga hari. Menurutnya, proses induksi itu harus dilakukan bagi semua insan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">informasi tambahan bagi rekan-rekan sekalian, untuk pimpinan yang sudah dilantik ini akan mengikuti proses induksi yang akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar 2 sampai dengan 3 hari nanti ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015428120/pesan-nawawi-pomolango-ke-pimpinan-kpk-baru-selesaikan-kasus-korupsi-asdp-dan-tangkap-harun-masiku">Pesan Nawawi Pomolango ke Pimpinan KPK Baru: Selesaikan Kasus Korupsi ASDP dan Tangkap Harun Masiku</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya induksi ini adalah satu kegiatan tidak hanya kepada pimpinan, tetapi kepada seluruh pegawai baru yang akan bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi dengan maksud untuk memberikan nilai-nilai kepada mereka dan bagaimana tugas-tugas yang harus mereka jalankan," ujar Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Tessa menekankan KPK memiliki standar integritas tinggi yang harus dijalankan bagi semua insan KPK. Proses induksi itu akan disampaikan berupa kode etik hingga kedisiplinan setiap insan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akan disampaikan hal-hal termasuk kode etik, kedisiplinan dan hal-hal lain yang tentunya ini akan disampaikan kepada pegawai yang baru maupun pimpinan yang baru yang akan bertugas ke depannya," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Pimpinan dan Dewas KPK yang baru, mereka tidak serta merta bisa bertugas. Mereka  yang baru dilantik akan mulai efektif bekerja pada Jumat

Meski Dilantik Hari ini, Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029 Tak Langsung Bisa Kerja

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/09/kpklimmo-3149559190.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango dan Menko Polkam Budi Gunawan usai pembukaan acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango dan Menko Polkam Budi Gunawan usai pembukaan acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. (Ridwan)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkap kasus-kasus besar yang menjadi pekerjaan rumah bagi pimpinan KPK baru. Hal itu disampaikan Nawawi saat akan menghadiri pelantikan Pimpinan dan Anggota Dewas KPK periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu kasus yang harus diselesaikan yakni, dugaan korupsi terkait kerja sama dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Ferry Indonesia (Persero). Sebab, KPK memperkirakan kasus korupsi di PT ASDP itu merugikan keuangan negara hingga Rp 1,2 triliun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada beberapa (kasus yang jadi pekerjaan rumah pimpinan KPK jilid VI). Penanganan perkara ASDP. Ada beberapa," kata Nawawi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nawawi memastikan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pimpinan KPK jilid VI terkait kasus-kasus yang ditangani lembaga antikorupsi. Terlebih, tiga dari lima pimpinan KPK terpilih sebelumnya pernah bertugas di KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johanis Tanak merupakan Wakil Ketua KPK 2019-2024, Setyo Budiyanto pernah menjabat sebagai direktur penyidikan, dan Fitroh Rohcayanto pernah bertugas sebagai direktur penuntutan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Cukup Banyak begitu (perkara), tetapi nanti kami akan bicarakan. Kebetulan beliau-beliau ada beberapa yang bukan orang baru juga," ucap Nawawi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain penanganan perkara ASDP dan kasus lain yang sedang berjalan, Nawawi juga berpesan kepada pimpinan KPK jilid VI untuk mampu menangkap mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) sejak awal 2020 lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015389682/tak-hadiri-pengesahan-pimpinan-kpk-terpilih-di-dpr-johanis-tanak-ngaku-ada-acara-di-bali">Tak Hadiri Pengesahan Pimpinan KPK Terpilih di DPR, Johanis Tanak Ngaku Ada Acara di Bali</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nawawi meyakini, pimpinan KPK periode mendatang dapat lebih optimal memburu dan menangkap Harun Masiku. Hal ini mengingat kasus suap yang menjerat Harun Masiku ditangani KPK saat Setyo Budiyanto menjadi direktur penyidikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebetulan yang jadi ketua pernah menjabat sebagai direktur penyidikan dan perkara itu sudah berlangsung sejak yang bersangkutan masih direktur penyidikan. Itu akan lebih optimal juga," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkap kasus-kasus besar yang menjadi pekerjaan rumah bagi pimpinan KPK baru.

Pesan Nawawi Pomolango ke Pimpinan KPK Baru: Selesaikan Kasus Korupsi ASDP dan Tangkap Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/Wakil-Ketua-KPK-Alexander-Marwata-Dery-Ridwansah-3JPG-2842805469.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menanggapi terpilihnya 5 Pimpinan KPK periode 2024-2029. Menurutnya, siapapun yang terpilih menjadi Pimpinan KPK tidak akan membawa dampak positif bagi isu pemberantasan korupsi.</p> <p>Adapun, 5 Pimpinan KPK terpilih di antaranya Setyo Budiyanto, Johanis Tanak Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono.</p> <p>"Siapa pun pimpinan atau ketua KPK tidak akan banyak membawa dampak perubahan dalam pemberantasan korupsi kalau tidak ada komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, terutama presiden dan pimpinan lembaga penegak hukum," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/11).</p> <p>Alex menyatakan, persoalan pemberantasan korupsi justru terletak di tubuh institusi penegak hukum. Ia mengingatkan, agar Pimpinan KPK terpilih tidak membawa misi tertentu dari institusi asalnya.</p> <p>"Mustahil kita bersih-bersih dengan menggunakan sapu kotor. Pimpinan terpilih 4 orang berasal atau berlatar belakang dari lembaga penegak hukum. Satu orang dari lembaga audit negara, semoga mereka tidak mewakili lembaga dari mana mereka berasal," tegas Alex.</p> <p>Meski demikian, Alex mengharapkan para pimpinan KPK terpilih bisa dengan mudah berkoordinasi. Mengingat, mereka berlatar belakang aparat penegak hukum (APH).</p> <p>"Sebaliknya saya berharap dengan latar belakang mereka, mereka bisa berkoordinasi lebih baik dengan jajaran pimpinan instansi asal mereka untuk menciptakan aparat penegak hukum dan auditor negara yang profesional dan berintegritas," tegas Alex.</p> <p>Sebelumnya, Komisi III DPR RI menggelar voting untuk memilih 5 calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) periode 2024-2029. Voting ini dilakukan setelah Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Capim dan Dewas KPK, sejak Senin (18/11) hingga Kamis (21/11).&nbsp;&nbsp;</p> <p>Hasilnya, pimpin KPK yang terpilih di antaranya Setyo Budiyanto, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Agus Joko Pramono. Berdasarkan hasil voting, Setyo Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK setelah meraih suara ketua terbanyak.</p> <p>Setyo Budiyanto 46 suara sebagai anggota dan 45 suara sebagai ketua. Sementara, Johanis Tanak meraih 48 suara sebagai pimpinan dan dua suara sebagai ketua.&nbsp;</p> <p>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015329273/anggota-komisi-iii-dpr-ungkit-polemik-pencalonan-kapolri-budi-gunawan-saat-uji-kelayakan-capim-kpk">Anggota Komisi III DPR Ungkit Polemik Pencalonan Kapolri Budi Gunawan saat Uji Kelayakan Capim KPK</a></p> <p>Fitroh Rohcahyanto meraih 48 suara untuk pimpinan dan satu suara untuk ketua. Selanjutnya, Agus Joko Pramono meraih 38 sebagai pimpinan dan Ibnu Basuki Widodo meraih 32 suara sebagai pimpinan KPK.&nbsp;</p>

Menurut Alexander, siapapun yang terpilih menjadi Pimpinan KPK tidak akan membawa dampak positif bagi isu pemberantasan korupsi.

Alexander Marwata Sebut Pimpinan KPK Terpilih Tak Akan Bawa Dampak Perubahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri memberikan sambutan saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwat" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri memberikan sambutan saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri diminta mundur dari struktural Polri. Selain itu, dua anggota Dewan Pengawas Syamsuddin Haris yang kini masih di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Albertina Ho yang tercatat masih sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang NTT, perlu mundur dari jabatannya.<br /> <br /> "Perlu (mundur dari jabatan lama). Itu sudah clear di UU KPK bahwa Dewas tidak boleh rangkap jabatan. Jadi harus mundur/nonaktif dari jabatan lain," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono dikonfirmasi, Rabu (25/12).<br /> <br /> Dini menyampaikan, Pimpinan KPK tidak boleh merangkap jabatan. Karena dalam Pasal 29 UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, dijelaskan bahwa semua jabatan harus dilepaskan oleh pimpinan KPK.<br /> <br /> Termasuk Ketua KPK Komjen Polisi Firli Bahuri yang masih aktif di Kepolisian. Menurutnya harus non-aktif. Kini Firli masih tercatat sebagai Analisis Kebijakan Utama Badan Pemelihara Keamanan Polri.<br /> <br /> "Pasal 29 tersebut berlaku juga terhadap beliau. Jadi harus non-aktif dari jabatan lain selama menjabat sebagai pimpinan KPK," tegasnya.<br /> <br /> Menjawab desakan ini, Firli mengklaim kini sudah tidak lagi mempunyai jabatan di institusi Polri. "Saya sudah tidak punya jabatan apapun di polri, terakhir jabatan saya sebagai Kabaharkam Polri dan sudah di serah terimakan pada 19  Desember 2019 kepada Ijen Pol Agus Andriyanto," kata Firli kepada JawaPos.com.<br /> <br /> Padahal, sebelum dilantik sebagai Ketua KPK untuk periode 2019-2023 pada Jumat (20/12) Firli dimutasi dari Kabaharkam untuk menduduki posisi Analis Kebijakan Utama Badan Pemelihara Keamanan Polri.<br /> <br /> Kendati demikian, Firli mengaku dirinya akan fokus menjalankan tugas sebagai pimpinan KPK jilid V. "Sekarang saya hanya fokus untuk menjalankan tugas sebagai komisioner KPK RI. Saya akan kerja," tegasnya.

Tegas! Istana Minta Firli Bahuri Mundur dari Struktural Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri memberikan sambutan saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwat" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri memberikan sambutan saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini telah dipimpin oleh Komjen Pol Firli Bahuri beserta empat orang Wakil Ketua di antaranya Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Lili Pantauli Siregar dan Nurul Ghufron. Namun, perjalanan karier Firli hingga bisa duduk di pucuk pimpinan KPK banyak menuai kontroversi.<br /> <br /> Kini dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK beserta telah dilantiknya lima struktural Dewan Pengawas, Firli dituntut bekerja secara independen dalam memimpin lembaga antirasuah.<br /> <br /> <strong>Pegawai hingga pimpinan periode 2015-2019 ikut seleksi Capim KPK</strong><br /> <br /> Dalam seleksi pemilihan calon pimpinan (Capim) KPK sejumlah pegawai hingga pimpinan periode 2015-2019 turut mengikuti seleksi tersbut, mereka di antaranya Laode M Syarif, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Giri Suprapdiono, Pahala Nainggolan, Chandra Sulistio Reksoprodjo, Sujanarko, Harun Al Rasyid, Asep Rahmat Suwanda, Anatomi Muliwan, Najib Wahito Adhi Setyo Tamtomo dan Syarif Hidayat.<br /> <br /> Laode Syarif salah satu yang mengikuti tes seleksi Capim KPK jilid V mengaku akan melanjutkan kerja KPK yang dianggap baik pada periode 2019-2023. Bahkan, dia ingin menyempurnakan kinerja yang belum maksimal untuk kepemimpinam jilid V.<br /> <br /> "Akhirnya (ikut daftar Capim KPK). Melanjutkan yang telah baik di KPK dan menyempurnakan yang belum tercapai dalam empat tahun terakhir ini," ucap Syarif, Jumat (5/7) lalu.<br /> <br /> Sementara itu, salah satu pegawai KPK yang ikut seleksi Capim KPK yakni Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko. Sujanarko telah dua kali mengikuti seleksi Capim KPK, pada 2015 dan 2019.<br /> <br /> Alasannya kembali ikut proses seleksi Capim KPK, ingin menaikan indeks persepsi korupsi (IPK) lebih baik lagi. Selain itu, adanya penyerangan terhadap pegawai KPK perlu asasement secara menyeluruh, sehingga para pegawai KPK dapat melakukan komunikasi secara maksimal.<br /> <br /> "KPK perlu di asasement total, asasement internal. Kira-kira kasus Borobudur, kasus Novel, kasus Kalimantan itu ada problem internal enggak? Ada. Kalau ditanya sekarang tau enggak problemnya, cara utama di internal salah satunya cara berkomunikasi. Setiap pegawai harus bisa berkomunikasi dengan bahagia," ujar Koko kepada JawaPos.com, Senin (22/7) lalu.<br /> <br /> Namun dalam perjalanan proses pemilihan Capim KPK jilid V, hanya Alexander Marwata yang berhasil mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI. Dia merupakan satu internal KPK yang berhasil hingga tingkat akhir.<br /> <br /> <strong>Sehari sebelum uji kepatutan dan kelayakan Firli Bahuri dinyatakan melanggar kode etik berat</strong><br /> <br /> KPK menyatakan mantan Deputi Penindakan Firli Bahuri terbukti melakukan dugaan pelanggaran berat. Kesimpulan itu diperoleh setelah Direktorat Pengawasan Internal KPK merampungkan pemeriksaan yang dilakukan sejak 21 September 2018. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Pimpinan KPK tertanggal 23 Januari 2019.<br /> <br /> "Perlu kami sampaikan, hasil pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal adalah terdapat dugaan pelanggaran berat," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (11/7).<br /> <br /> Dewan Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari menjelaskan sejumlah temuan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firli. Pertama, pertemuan dengan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang yang dilakukan sebanyak dua kali. Padahal, KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait kepemilikan saham pemerintah daerah dalam PT Newmont pada 2009-2016.<br /> <br /> Pertemuan pertama terjadi pada 12 Mei 2018 dalam acara harlah GP Ansor ke-84 dan launching penanaman jagung 100.000 hektare di Bonder Lombok Tengah. Tsani mengatakan Firli berangkat tanpa surat tugas dan menggunakan uang pribadi.<br /> <br /> Keesokan harinya, pertemuan dilakukan pada acara Farewell and Welcome Game Tennis Danrem 162/WB di Lapangan Tenis Wira Bhakti. Acara bermain tenis sebagai perpisahan dengan Korem setempat. Tsani menuturkan acara itu berbeda dengan serah-terima jabatan yang dilakukan pada April 2018 di mana Pimpinan memberi izin.<br /> <br /> "Dari hasil pemeriksaan PI (Pengawas Internal), F menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak direncanakan," ujar Tsani.<br /> <br /> Pelanggaran etik selanjutnya adalah ketika Firli bertemu pejabat BPK Bahrullah Akbar di Gedung KPK. Saat itu, Bahrullah akan menjalani pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo perihal kasus suap dana perimbangan. Tsani mengungkapkan Firli didampingi Kabag Pengamanan menjemput langsung Bahrullah di lobi Gedung KPK.<br /> <br /> Namun Firli malah mengajak saksi tersebut untuk memasuki Gedung KPK melalui lift khusus dan langsung ke ruangannya. Kemudian Firli memanggil penyidik yang ingin memeriksa Bahrullah.<br /> <br /> Sementara pertemuan ketiga dilakukan dengan pimpinan partai politik di sebuah Hotel di Jakarta, 1 November 2018. Tsani mengatakan Firli tidak pernah meminta izin melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait perkara dan tidak pernah melaporkan ke pimpinan.<br /> <br /> Selain melakukan pemeriksaan terhadap Firli, kata Tsani, KPK juga telah meminta pendapat keterangan ahli hukum dan ahli etik untuk membuktikan terjadinya pelanggaran etik yang dilakukan. Satu di antaranya ialah Artidjo Alkostar.<br /> <br /> "Bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan antara lain meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, rekaman CCTV, video, dan dokumen-dokumen terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK," jelas Tsani.<br /> <br /> <strong>Firli Bahuri ditolak 1.000 pegawai saat ikut seleksi Capim KPK</strong><br /> <br /> Sebanyak 1.000 pegawai KPK menandatangani petisi menolak calon pimpinan KPK 2019-2023 yang memiliki rekam jejak bermasalah, baik dugaan pelanggaran etik hingga penghambat proses penegakan hukum.<br /> <br /> Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengatakan petisi tersebut bergulir sejak Kamis, 29 Agustus 2019 lalu dan telah ditandatangani 1.000 dari 1.500 pegawai KPK. Adapun 500 pegawai itu, Yudi mengklaim tengah bertugas di luar Jakarta dan luar negeri sehingga bukan berarti tak ikut petisi.<br /> <br /> Antusiasme pegawai KPK terkait petisi penolakan tersebut dinilai cukup tinggi mengingat dukungan penolakan juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Dukungan juga berasal dari akademisi, cendekiawan, seniman, buruh, mahasiswa, masyarakat sipil hingga Ketua Organisasi Keagamaan terbesar di Indonesia.<br /> <br /> Adanya penolakan itu tak lepas dari kekhawatiran bila lembaga antirasuah dipimpin oleh seseorang yang memiliki rekam jejak buruk sehingga akan membawa KPK menuju kehancuran, di tengah upaya pemberantasan korupsi yang telah dirintis sejak 17 tahun lalu.<br /> <br /> "Kami sangat yakin bahwa Presiden akan mendengarkan suara yang telah bergema dari seluruh Indonesia," harap Yudi.<br /> <br /> <strong>Firli Bahuri terpilih sebagai Ketua KPK</strong><br /> <br /> Firli Bahuri terpilih menjadi ketua baru KPK lewat penunjukan langsung, tanpa voting oleh di Komisi III DPR RI. Firli terpilih setelah para anggota dewan melakukan voting lima komisioner baru KPK. Setelah itu, mereka menskors rapat pleno untuk menentukan nama ketua baru KPK lewat musyawarah.<br /> <br /> "Berdasarkan diskusi dan musyawarah seluruh fraksi hadir, dihadiri kapoksi dan perwakilan fraksi-fraksi menyepakati untuk menjabat pimpinan Ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua yang pertama adalah Firli Bahuri," kata Ketua Komisi III DPR Azis membacakan hasil voting di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 13 September 2019, dini hari.<br /> <br /> Sebelum penunjukkan Firli menjadi ketua KPK, diadakan voting untuk penentuan lima komisioner baru KPK dari 10 calon yang ada. Firli berhasil mendapat suara dari semua anggota Komisi III DPR yang berjumlah 56 orang.<br /> <br /> Suara Firli mengalahkan nama-nama capim lainnya. Tercatat Alexander Marwata memperoleh 53 suara, Nawawi Pomolango dengan 50 suara, Nurul Ghufron dengan 51 suara, dan Lili Pintauli Siregar yang mendapatkan 44 suara.<br /> <br /> Riuh tepuk tangan anggota dewan menyambut penguman terpilihnya Firli tanpa melalui proses voting oleh 56 anggota Komisi III DPR.<br /> <br /> <strong>Pimpinan KPK jilid V dilantik bersama Dewan Pengawas KPK</strong><br /> <br /> Lima orang pimpinan KPK diantaranya Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Lili Pantauli Siregar dan Nurul Ghufron dilantik bersama lima jajaran Dewan Pengawas KPK di Istana Negara pada 20 Desember 2019. Adanya Dewan Pengawas merupakan hasil dari revisi UU KPK.<br /> <br /> Dalam pidato pertamanya di Gedung KPK Jakarta, Firli menginginkan adanya kerjasama seluruh instansi dalam upaya pemberantasan korupsi.<br /> <br /> "Saya Firli dan empat pimpinan lain sampaikan mohon dukungan, mohon sumbangsih kita bekerja keras bersatu membangun negeri, membebaskan NKRI dari korupsi. Saya selalu katakan no one can get success without other," kata Firli dalam sambutannya usai serah terima jabatan di Gedung KPK, Jumat, 20 Desember 2019.<br /> <br /> Firli menyampaikan, berubahnya UU KPK tak akan membuatnya kendur dalam kinerja pemberantasan korupsi. Sebab, meski UU direvisi, tugas pokok KPK tidak berubah.<br /> <br /> "Tidak ada tugas pokok yang berubah, bahkan dalam UU 19 tahun 2019 ada satu tugas pokok tambahan, yaitu melakukan putusan pengadilan dan hakim yang telah memperoleh putusan tetap," tegas Firli.<br /> <br /> Firli pun tetap menaruh perhatian terkait berubahnya status pegawai KPK menjadi ASN, sebagai dampak UU baru. Sebab menurut UU ASN, maksimal usia seseorang untuk diangkat sebagai PNS ialah 35 tahun. Sementara banyak pegawai KPK yang berusia di atas 35 tahun.<br /> <br /> "Jadi bagi rekan-rekan yang berumur 36 tahun ke atas ada keraguan karena ini sifatnya peralihan status dari pegawai KPK menjadi pegawai ASN," tukas Firli.

Kaleidoskop 2019, Perjalanan Proses Pimpinan Baru KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Firli-Bahuri-Dery-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Pelantikan pimpinan KPK jilid V itu berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12).<br /> <br /> Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 112/P tanggal 28 Oktober dan Keputusan Presiden Nomor 129/T/2019 tanggal 2 Desember Tentang Pengangkatan Pimpinan KPK.<br /> <br /> Mereka yang dilantik yakni Komjen Polisi Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Kemudian Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar,  Nawawi Pomolango dan Nurul Gufron.<br /> <br /> "Demi Allah saya bersumpah/Demi Tuhan saya berjanji/ Dengan bersungguh-sungguh, bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuai apapun kepada siapapun juga," ucap Firli yang diikuti empat pimpinan KPK lainnya.<br /> <br /> "Saya bersumpah, saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada, dan akan mempertahankan serta mengamalkan pancasila sebagai dasar negara, UUD RI 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi NKRI," sambungnya.<br /> <br /> Setelah pembacaan sumpah dilanjutkan dengan penandatangan berita acara sumpah jabatan. Kemudian acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat yang dimulai dari Presiden Jokowi.<br /> <br /> Dalam pelantikan hadir pula mantan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, Kepala Staf Kepresidenan, sejumlah menteri kabinet,  anggota Wantimpres dan para pimpinan KPK periode 2015-2019.

Sah! Firli Bahuri Jabat Ketua KPK Jilid V

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/ICW-aksi-teatrikal.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/12). Aksi tersebut digelar menjelang pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023 yang dinilai bermasalah.<br /> <br /> Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyampaikan, aksi teatrikal itu digelar untuk menolak kehadiran pimpinan KPK bermasalah. Terpilihnya Komjen Pol Firli Bahuri sejak awal menuai pro dan kontra.<br /> <br /> "Kami ICW mengadakan aksi teatrikal yang mana kita menolak kehadiran pimpinan yang diduga banyak persoalan begitu," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/12).<br /> <br /> Aksi teatrikal itu diikuti oleh 10 orang dengan membentangkan dua spanduk besar berwarna hitam. Spanduk itu bertuliskan #ReformasiDikorupsi dan 'Tolak Pimpinan Bermasalah'. Selain itu, ada yang memegang kertas bergambar simbol 'like'.<br /> <br /> Bahkan, ada pula dua orang berpakaian serba hitam bergaya layaknya dukun. Mereka terlihat memegang sesajen.<br /> <br /> Kurnia menyampaikan, aksi dukun tersebut sengaja dibuat untuk mengusir 'roh jahat di KPK'. Menurutnya, roh jahat tersebut merupakan komisioner KPK baru yang dianggap bermasalah.<br /> <br /> "Karena kita menganggap mengibaratkan orang-orang yang diduga mempunyai persoalan sebagai roh jahat sehingga harus diusir dari KPK," tegas Kurnia.<br /> <br /> Kurnia menegaskan, ICW masih bersikap menolak terhadap lima komisioner baru KPK. Lima komisioner itu adalah, Ketua Komjen Firli Bahuri, Wakil Ketua Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron dan Lili Pintauli Siregar.<br /> <br /> Terlebih keberadaan Firli yang diduga melanggar kode etik saat menjabat sebagai Deputi Penindakan. Dia pesimistis KPK ke depan bisa lebih baik.<br /> <br /> "Kita pesimistis mereka mempunyai visi pemberantasan korupsi yang benar-benar membawa KPK ke arah lebih baik," sesal Kurnia.<br /> <br /> Selain itu, ICW juga menolak keberadaan Dewan Pengawas KPK. Menurutnya, siapapun yang dipercaya Presiden Joko Widodo, untuk mengisi posisi Dewan Pengawas, ICW tetap akan menolak.<br /> <br /> Karena konsep dewan pengawas yang baru muncul dalam UU KPK hasil revisi dianggap melemahkan komisi antirasuah. Dia pun menyinggung, kinerja KPK ke depan harus izin dewan pengawas untuk melakukan penyadapan hingga penuntutan.<br /> <br /> "Jadi siapapun yang ditunjuk Presiden Jokowi tidak mengurangi sedikitpun penilaian kita bahwa presiden tidak memahami konsep menguatkan KPK dan niat melemahkan KPK benar-benar dilakukan presiden juga DPR," ujar Kurnia.<br /> <br /> Oleh karena itu, Kurnia memandang kinerja KPK ke depan akan suram. Hal ini karena adanya pimpinan KPK bermasalah dan Dewan Pengawas KPK.<br /> <br /> "Empat tahun ke depan masa paling suram dalam pemberantasan korupsi," tukas Kurnia.

Gelar Aksi Teatrikal, ICW Tegaskan Tolak Pimpinan KPK Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ketua-KPK-Agus-Rahardjo-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta pimpinan lembaga antirasuah periode 2019-2023 untuk dapat menyelesaikan kasus korupsi yang belum naik ke persidangan. Salah satu kasus yakni penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menjerat Syamsul Nursalim dan Ijtih Nursalim.<br /> <br /> "Kalau BLBI kan paling tidak kami merintis satu. Mudah-mudahan ada yang meneruskan," kata Agus di Gedung Penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (9/12).<br /> <br /> Agus menuturkan, kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 3,7 triliun itu membutuhkan waktu panjang untuk menyelesaikannya. Mengingat kasus itu cukup kompleks. Belum lagi kasus lain yang melibatkan perusahaan cangkang di luar negeri.<br /> <br /> Agus mencontohkan, kasus suap pengadaan mesin pesawat Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC serta pencucian uang yang menjerat eks Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan pengusaha Soetikno Soedarjo. KPK, lanjut Agus, butuh waktu dua tahun lebih untuk mengusut perkara ini.<br /> <br /> "Kita mau bawa (kasus) Garuda ke persidangan itu juga diperlukan waktu yang lama. Berhubungan dengan banyak lembaga lintas negara. Jadi masalahnya di situ," ungkapnya.<br /> <br /> Sementara itu, Wakil Ketua KPK periode 2019-2023 Lili Pintauli Siregar, merenspons warisan kasus itu. Menurutnya, pimpinan baru bakal menetapkan skala prioritas dalam mengusut kasus.<br /> <br /> Akan ada pengelompokan kasus mana saja yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Hal itu akan dibahas sebelum lima pimpinan KPK baru dilantik Presiden Jokowi.<br /> <br /> "Pimpinan akan melihat (kasus) mana yang prioritas. Karena kami kan ada induksi dari 16 Desember sebelum pelantikan. Jadi kita akan mulai belajar berbagai hal di sini. Penyesuaian," pungkas mantan pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini.<br /> 

Agus Rahardjo Titip Sejumlah Penanganan Kasus ke Pimpinan KPK Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/RDPU-Komisi-III-Dengan-Pansel-Capim-KPK-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Calon Pimpinan KPK Nurul Ghufron (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) disaksikan Wakil Ketua Komisi III DPR Demond Junaidi Mahesa (belakang) dan Erma Suryani Ranik (depan), usai menerima amplop berisi tema makalah yan" width="100%">
<figcaption>Calon Pimpinan KPK Nurul Ghufron (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) disaksikan Wakil Ketua Komisi III DPR Demond Junaidi Mahesa (belakang) dan Erma Suryani Ranik (depan), usai menerima amplop berisi tema makalah yan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid V terpilih tersandung batas usia dalam UU Nomor 19/2019. Ghufron saat ini berusia 45 tahun, sementara UU KPK hasil revisi mensyaratkan usia minimal pimpinan KPK adalah 50 tahun.<br /> <br /> "Berkaitan dengan pasal 29 e (UU 19/2019) persyaratan usia pimpinan KPK sebagaimana disampaikan pimpinan DPR, bahwa saya diproses pada saat UU 30 2002 versi lama yang mempersyaratkan masih usianya 40 tahun," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).<br /> <br /> "Maka kemudian apa yang telah diproses dan diparipurnakan di DPR itu sudah terjadi sebelum UU KPK yang baru, yang belum direvisi. Setiap UU kan tidak boleh berlaku surut. Intinya begitu," sambungnya.<br /> <br /> Sebagai pimpinan KPK terpilih, Ghufron memastikan bakal patuh dan menegakkan UU 19/2019. Apalagi, UU Nomor 19/2109 tersebut telah berlaku.<br /> <br /> "Itu sudah menjadi keputusan dan diundangkan. Maka bagi kami adalah akan menegakkannya," jelas akademisi Universitas Jember ini.<br /> <br /> Sebelumnya, Ghufron bersama pimpinan KPK Jilid V terpilih lainnya, Lili Pintauli Siregar mendatangi Gedung KPK. Keduanya ingin bertemu dan berkenalan dengan para pimpinan dan pegawai KPK sebelum dilantik pada Desember 2019 mendatang.<br /> <br /> "Sekadar untuk adaptasi, artinya supaya kemudian agenda-agenda apa yang sudah diselesaikan dan perlu kami lanjutkan itu sudah mulai tertransfer. Intinya itu," tukasnya.

Nurul Ghufron Yakin Bakal Tetap Dilantik Sebagai Pimpinan KPK Terpilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Lili-Pantauli.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid V terpilih, Lili Pintauli Siregar dan Nurul Ghufron mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/11). Lili dan Ghufron sempat bertemu dengan sejumlah pimpinan dan jajaran pegawai KPK.<br /> <br /> Usai pertemuan, Lili mengakui kehadirannya ini untuk bertemu berkenalan dengan jajaran pimpinan dan pegawai KPK. Bahkan Lili mengaku sempat ngopi bersama tiga pimpinan, yakni Alexander Marwata, Basaria Panjaitan dan Laode M Syarif.<br /> <br /> "Tadi kita say hello saja dan ngopi bareng," kata Lili di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/11).<br /> <br /> Lili dan Ghufron bersama tiga pimpinan KPK Jilid V lainnya, yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata dan Nawawi Pamolango bakal dilantik Presiden pada 21 Desember mendatang. Lili mengaku kedatangannya hari ini untuk beradaptasi dan mengenal para pegawai KPK. <br /> <br /> Setelah pertemuan hari ini, pihaknya juga bakal kembali menggelar pertemuan dengan pimpinan dan pegawai KPK. Dengan demikian, setelah dilantik Presiden, pimpinan KPK Jilid V bakal langsung bekerja memberantas korupsi.<br /> <br /> "Paling tidak  pelantikan terus kita kemari sepertinya enggak efektif ya untuk belajar. Jadi perkenalan dulu. Jadi sebelum pelantikan mungkin kita bisa satu atau dua kali kemari, bertemu dengan teman-teman pegawai dan struktur. Selain mengenal kan kita juga paham, apa yang tersisa dan terus kita lakukan seperti apa," pungkasnya. 

Bakal Dilantik, Lili Pintauli dan Nurul Ghufron Ngopi Bareng di KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pimpinan kpk baru

Berita Terkini