<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bank-amar-gadeng-bpr-genjot-pinjaman-online-tunaiku_m_.jpg" alt="Aplikasi Tunaiku" width="100%">
<figcaption>Aplikasi Tunaiku</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Mencari alternatif untuk model persetujuan kredit tradisional akan selalu menciptakan beberapa tantangan. Sementara kredit tradisional dengan agunan telah terbukti efektif dalam menentukan kelayakan kredit calon peminjam, namun mereka tidak akan menjangkau target pasar yang mencari nominal pinjaman yang lebih kecil terutama kepada masyarakat yang tidak memiliki riwayat kredit atau agunan.  Memberikan pinjaman dalam nominal kecil, hingga Rp20 juta, dan memiliki margin yang ketat juga berarti bahwa bisnis akan bergantung pada volume pinjaman yang besar untuk mendapatkan profit. Oleh karena itu, solusi teknologi yang dapat terus ditingkatkan secara efisien, andal, dan hemat biaya adalah kuncinya.  Amar Bank adalah pionir perbankan digital di Indonesia yang fokus menyediakan pinjaman mikro melalui platform pinjaman digital berbasis data, Tunaiku, kepada masyarakat yang belum bisa mendapatkan layanan keuangan dari bank tradisional (tidak memiliki rekening bank dan tidak terlayani perbankan).  Sejak 2014, Amar Bank telah menjadi pionir dalam solusi keuangan digital yang berdampak positif bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, untuk mengatasi tantangan data dan skalabilitas teknologi, Amar Bank bekerja sama dengan MongoDB untuk mengelola data non-relasional dalam jumlah besar yang bersanding dengan data terstruktur untuk keputusan pinjaman yang lebih efisien dan tepat sasaran.  MongoDB menyediakan platform data pengembang, MongoDB Atlas, yang dirancang untuk membantu tim pengembangan agar dapat bergerak lebih cepat, tangkas, dan mengurangi kompleksitas infrastruktur data. Platform ini didukung oleh database dokumen yang akan menyimpan data secara lebih fleksibel dan dapat dengan mudah menangani berbagai jenis data, berbeda dengan tabel dan baris seperti yang berada di dalam database relasional tradisional.  Kevin Kane, Chief Technology Officer Amar Bank, menjelaskan, untuk mengembangkan model kredit, mereka membuat satu garis antara data terstruktur dan tidak terstruktur untuk melakukan pemodelan data menggunakan MongoDB. ’’Ketika kami sudah membuktikan bahwa model tersebut berfungsi dengan baik, kami akan mengimplementasikan ke dalam produksi. Setelah diterapkan ke produksi, kami menggunakan kedua jenis data tersebut untuk memberikan skor yang akan menentukan apakah kami dapat memutuskan untuk menawarkan pinjaman dan berapa jumlah pinjamannya” urainya.  Pendekatan inovatif untuk mengelola dan menganalisis data, serta menghubungkan data terstruktur dan data tidak terstruktur yang mencakup faktor situasional dan perilaku, menjadi trik Tunaiku untuk mengembangkan dan menerapkan model keputusan pinjaman untuk memberikan proses persetujuan yang cepat, hanya membutuhkan waktu 24 jam.  Suvig Sharma, Wakil Presiden Regional ASEAN, MongoDB menyatakan, pihaknya sangat senang dapat menjadi bagian dari apa yang dilakukan Amar Bank di Indonesia untuk membangun model bisnis baru dan membantu meningkatkan kehidupan masyarakat. ’’Amar Bank adalah contoh menarik tentang bagaimana fleksibilitas, ketahanan, skala, dan keamanan platform data MongoDB dapat membantu mengubah industri di seluruh dunia dan khususnya di Asia Tenggara,’’ ucap dia.  Amar Bank sendiri melalui Tunaiku telah menyalurkan lebih dari Rp8 triliun dan memberikan dampak sosial positif bagi kehidupan ke lebih dari 575.000 masyarakat pada 2022.  Abraham Lumban Batu, Executive Vice President Retail Banking Amar Bank, menjelaskan masa depan Tunaiku. ’’Langkah Tunaiku selanjutnya adalah memperluas teknologi inovatifnya ke lebih banyak UMKM. Jadi, usaha-usaha kecil yang tidak ada laporan keuangan dan riwayat kredit yang biasanya dijadikan syarat oleh pemberi pinjaman konvensional, masih bisa mendapatkan pinjaman yang dapat mengubah hidupnya menjadi lebih baik,’’ terangnya. (*)

Demi Efektifitas Pengolahan Data, Amar Bank Kerja Sama dengan MongoDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/STEVEN.jpg" alt="Kuasa hukum komisaris Trip.id Christoper Stefanus Budianto, Togar Situmorang" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum komisaris Trip.id Christoper Stefanus Budianto, Togar Situmorang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Togar Situmorang, kuasa hukum komisaris Trip.id, Christoper Stefanus Budianto atau Steven, membantah kliennya telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan berkaitan dengan kasus perjanjian kerja sama sejumlah mobil mewah dengan Jessica Iskandar.  Bantahan tersebut ditunjukkan dengan adanya pembayaran rutin setiap bulan sejak tahun 2021 sampai tahun 2022.  "Di catatan saya ini, ada pengakuan dari admin Jedar langsung sudah terima pembayaran dari 5 Maret 2021 sampai tanggal 11 Mei 2022. Berarti kan di sini kalau (perusahaan) terima untung, ya terima uang," kata Togar Situmorang kepada JawaPos.com Sabtu (16/7).  Angka pembagian keuntungan yang diberikan kepada Jessica Iskandar diklaim mencapai lebih dari Rp 1 miliar sejak Maret tahun lalu sampai bulan Mei tahun ini.  "Lebih (Rp 1 miliar). Ada terima 100 juta (per bulan) 66 juta, 100 juta lebih juga pernah. Dan ini bukan hanya Jedar saja yang menikmati. Marry (teman Jedar) juga dapat ratusan juta (rupiah)," aku Togar Situmorang.  Pengacara Steven pun mengakui setelah bulan Mei keuntungan memang tidak diberikan kepada Jessica Iskandar. Hal itu berkaitan dengan kondisi perekonomian perusahaan yang disebutnya sedang tidak baik.  "Kalau untung ya dibagi, kalau rugi seharusnya juga ikut menanggung donk," tuturnya.  Dalam jumpa pers beberapa hari lalu, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag mengatakan mengalami total kerugian mencapai Rp 9,8 miliar dalam masalah ini. Total mobil yang dipasrahkan ke Steven untuk dibisniskan semuanya mencapai 11 unit. Yaitu mobil Alphard (5 unit), Porsche (2 unit), Mercedes Class S (1 unit), Hummer (1 unit), Land Cruiser (1 unit),dan Mini Cooper (1 unit).  Selain itu, Jedar juga menyatakan memberikan uang sebesar USD 30 ribu ke Steven yang dijanjikan bakal ditebus seharga Rp 15 ribu per USD.  &nbsp;

Pengacara Steven: Pihak Jedar Sudah Terima Untung Lebih Dari Rp 1 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/gus-muhdlor-umkm.jpg" alt="Bupoati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menunjukkan tas buatan UMKM. (Pemkab Sidoarjo for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupoati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menunjukkan tas buatan UMKM. (Pemkab Sidoarjo for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Bantuan pinjaman modal diminati banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sidoarjo. Sampai, saat ini tercatat 842 UMKM memanfaatkan program kredit usaha rakyat daerah (Kurda) Sidoarjo yang gemilang (Sayang).  Program Kurda Sayang tersebut diberikan oleh Pemkab Sidoarjo melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) BPR Delta Artha. Padahal, program bantuan pinjaman dengan bunga 3 persen per tahun itu baru diluncurkan pada Maret 2021 lalu.  Kepala Bagian Pemasaran Cabang Utama BPR Delta Artha Adistya Prima Anggadewi menyebut minat pelaku UMKM sangat besar. ”Sekarang sudah ada 842 UMKM. Target kita di tahun ini bisa mencapai 1.000 UMKM,’’ katanya kemarin.  Target 1.000 UMKM itu sesuai dengan jumlah subsidi bunga yang diberikan Pemkab Sidoarjo senilai Rp 5,8 miliar. ”Dari alokasi Rp 5,8 miliar itu, sekarang sudah terealisasi Rp 3,8 miliar,’’ katanya.  Upaya jemput bola juga dilakukan. Terutama kepada kelompok-kelompok UMKM agar bisa memanfaatkan program tersebut. Apalagi, maksimal peminjaman bisa sampai Rp 200 juta.  Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menilai program Kurda Sayang menjadi solusi masalah permodalan bagi UMKM. ”Karena kebanyakan kendala pada pelaku UMKM adalah permodalan,’’ katanya.  Selama ini, pinjaman modal biasanya mematok bunga tinggi. Apalagi sampai nekat melakukan pinjaman online (pinjol) ilegal. ”Sampai sekarang masih ada alokasi subsidi bunga yang belum terserap. Ini harus jadi pemacu penyaluran kredit Sayang,’’ katanya.  Harapannya, UMKM yang membutuhkan bisa segera mengajukan ke Delta Artha.

BPR Delta Atrha Target 1.000 UMKM Manfaatkan Kredit Bunga RIngan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/bbca461b-c622-4cae-935d-9deecafafb89.jpg" alt="Pendamping LLP Kabupaten Jeneponto melakukan proses penilaian sebelum merekomendasikan pelaku usaha mendapat bantuan pinjaman modal. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Pendamping LLP Kabupaten Jeneponto melakukan proses penilaian sebelum merekomendasikan pelaku usaha mendapat bantuan pinjaman modal. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebelum menawarkan pinjaman modal kepada pelaku usaha, penilaian karakter terhadap calon nasabah sangat penting. Instansi atau lembaga pemberi pinjaman harus menilai kelayakan calon penerima modal dari aspek tersebut.  Itu pula yang dilakukan Alimuddin, pendamping untuk Lokasi Layanan Pendampingan (LLP) Kabupaten Jeneponto. Dia bertugas mencari pelaku usaha kelautan dan perikanan yang layak dirangkul. ”Karakter bagus, saya yakin angsuran lancar,” ucap Alimuddin.  Lulusan S1 Budidaya Perairan Universitas Muhamadiyah Makasar, itu mengaku, sudah mengemati secara detail calon nasabah sejak kunjungan pertama. Mulai dari cara bicara, gerak-gerik, hingga konsisten tidaknya dalam menjelaskan usaha.  Berikutnya, pria kelahiran 1 Maret 1988 itu akan menelusuri usaha calon nasabah dengan cermat. Bukan hanya melihat ke lokasi, tetapi juga konfirmasi ke sejumlah tetangga atau teman yang bersangkutan.  Berdasar pengalaman, menurut Alimuddin, yang dilakukannya itu cukup efektif dalam menentukan calon nasabah yang bagus. Dari 23 pelaku usaha kelompok dan perorangan yang didampinginya, hanya satu yang sempat agak tersendat dalam membayar angsuran. Itupun karena masalah internal yang kini sudah tertangani.  ”Saya WA atau telepon saja tiap bulan sebelum tanggal jatuh tempo. Saya tinggal menunggu saja mereka lapor lewat WA,” terang Ali.  Dia menambahkan, kerjanya jadi tidak perlu berlelah-lelah berkat displin para nasabah melaksanakan kewajiban angsuran. Kemampuan menganalisis karakter calon debitur tidak lepas dari pengalaman sebagai pendamping dan penyuluh. Kedua profesi itu dilakoninya selama masing-masing dua tahun, sebelum akhirnya bergabung dengan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).  Selama tiga tahun sebagai pendamping di badan layanan umum (BLU) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu, Ali tidak bekerja sendiri. Ada peran penyuluh perikanan.  ”Semua penyuluh di Kabupaten Jeneponto saya terhubung. Program pemerintah harus sinergitas,” ujar Alimuddin.  Meski tak selalu penyuluh dinas bersamanya, sinergi tetap berjalan. Misalnya, jika ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab terkait penyuluhan, dia berprinsip untuk lebih baik tidak memberikan penjelasan dan mengarahkan kepada penyuluh.  Pria asli Jeneponto itu mengaku memiliki misi untuk mengubah mindset para pelaku usaha kelautan dan perikanan agar tidak lagi terjebak tengkulak. ”Bukan dengan tekanan, tapi dibuka pikiran mereka. Kasih turun bentangan (rumput laut) banyak, tapi bayar utang juga banyak kalau ke tengkulak. Kita kasih jasa yang rendah hanya 3 persen supaya usaha mereka meningkat,” kata Alimuddin.

Karakter Bagus Angsuran Lancar, Pelaku Usaha Tak Terjebak Tengkulak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/SAMPAN1.jpg" alt="Dibukanya Lokasi Layanan Pendampingan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) di Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dimanfaatkan nelayan untuk mengajukan pinjaman modal, yang digunakan untuk perbaikan kapal nelayan dan pembuatan" width="100%">
<figcaption>Dibukanya Lokasi Layanan Pendampingan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) di Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dimanfaatkan nelayan untuk mengajukan pinjaman modal, yang digunakan untuk perbaikan kapal nelayan dan pembuatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dibukanya Lokasi Layanan Pendampingan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) di Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan angin segar bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan di daerah itu.  Sauding (34), nelayan di Desa Wa Ode Buri Kecamatan Kulisusu Utara, mengenal LPMUKP dari Muslimin DJ, pendamping yang melakukan sosialisasi di desanya. Setelah mendapatkan penjelasan, Sauding mulai mempersiapkan berkas, pembuatan RAB, proses dan alur pengajuan proposal, sampai pencairan pinjaman.  “Awalnya saya ragu mengajukan permohonan pinjaman, karena lembaga ini baru di daerah saya. Saya juga tidak mengerti bagaimana cara mengajukan proposal pinjaman, rasanya sulit. Tapi untungnya saya dibantu pendamping,” tuturnya, senin(30/8).  Bantuan permodalan sangat berpengaruh bagi Sauding. “Kemarin kan tidak bisa kita operasi, body rusak terlalu rendah, sama mesin juga sudah tua. Setelah ada pinjaman ini sudah lumayan bagus,” tuturnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/SAMPAN2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sauding (34), nelayan di Desa Wa Ode Buri Kecamatan Kulisusu Utara mampu meningkatkan hasil tangkapan ikan setelah mendapatkan pinjaman dana dari Layanan Pendampingan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) untuk melakukan perbankan kapal ikan dan pembuatan rompang baru. (DOK. KKP)  Ia juga membuat dua rompong baru, di mana sebelumnya hanya ada satu rompong. Ia yakin dalam waktu satu hingga dua bulan saja rompong baru akan dihinggapi ikan.  Sauding sangat berterima kasih kepada pendamping yang telah menfasilitasi akses pinjaman modal. “Terima kasih LPMUKP telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi bagian dari mitra usahanya. LPMUKP jaya di darat berkibar di laut,” katanya.  Sementara itu, Muslimin yang menjadi pendampingnya, mengatakan siap melayani 24 jam pelaku usaha kelautan dan perikanan. Ia berharap dana yang diperoleh benar-benar dapat digunakan untuk meningkatkan usaha debitur. Salah satunya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat nelayan. “Semoga ada pemerataan pendapatan yang berkeadilan dapat tersalurkan melalui bingkai LPMUKP,” pungkasnya.

Permodalan LPMUKP Sentuh Nelayan Buton Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/UDANG-31-A.jpg" alt="PANEN: Hasil panen udang Koperasi Jasa Mina Marlin Abadi yang mendapatkan dukungan pinjaman modal dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) memberikan keuntungan antara Rp 300 juta hingga Rp 400 juta setiap" width="100%">
<figcaption>PANEN: Hasil panen udang Koperasi Jasa Mina Marlin Abadi yang mendapatkan dukungan pinjaman modal dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) memberikan keuntungan antara Rp 300 juta hingga Rp 400 juta setiap</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Baru panen perdana, kolam udang Koperasi Jasa Mina Marlin Abadi, mampu meraup untung hampir 100 persen. Budidaya udang di Pangandaran tersebut baru beberapa bulan ini beroperasi dengan mengandalkan pinjaman modal dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP).  Rizal Atmanegara, pengelola koperasi, mengungkapkan panen udang satu siklus rata-rata mencapai 10,8 ton. Dari jumlah tersebut, nilai penjualannya sekitar Rp 800 sampai Rp 900 juta. Siklus panen biasanya empat sampai lima bulan. “Modal setiap siklus hanya Rp 500 juta,” katanya, Senin (30/8).  Dalam proses budidaya udang, pihak pengelola koperasi mengajukan pinjaman modal usaha. Dana bergulir digunakan untuk membangun 10 kolam, membeli pakan, serta pemenuhan sarana prasarana tambak. "Ada lahan kosong tidak termanfaatkan, pinjaman dipakai untuk investasi dan operasional," ujar lelaki 26 tahun tersebut.  Koperasi ini memanfaatkan warga sekitar dalam mengelola usaha. Mereka diuntungkan banyaknya warga yang memang berlatar belakang orang perikanan atau bahkan ada banyak pula jebolan kampus jurusan perikanan.  Budidaya yang dikembangkan menerapkan biosecurity, yaitu memasang alat untuk menghindarkan udang dari hama dan penyakit. Tidak semua orang bisa masuk ke wilayah budidaya. Jika ingin masuk pun harus mencuci tangan dan kaki terlebih dahulu.  Terkait permodalan yang didapat dari LPMUKP, menurut Rizal, sangat mudah dengan adanya peran pendamping. Urusan administrasi yang biasanya memakan waktu, dipermudah prosesnya. "Tentu hal-hal seperti ini kalau bisa diterapkan di instansi lain sangat bagus. Pelaku usaha itu kekurangan modal, mereka punya ilmu, inisiatif kementerian ini sangat bagus," katanya.

Untung Hampir 100 Persen pada Panen Perdana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/KKP.jpg" alt="PELAYANAN: Petugas KKP Kelas I Surabaya memeriksa dokumen ICV (international certificate of vaccination) calon jemaah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PELAYANAN: Petugas KKP Kelas I Surabaya memeriksa dokumen ICV (international certificate of vaccination) calon jemaah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha budidaya perikanan di tengah pandemi Covid-19 yang masih menyelimuti. Pendamping Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Wirdhatul Azizi mengaku, pada awal pandemi, usaha debitur mengalami penurunan.  “Untuk di awal masa pandemi hampir 50-70 persen, tapi alhamdulillah kalau sekarang sudah stabil kembali,” ujarnya, Rabu (11/8).  Sepanjang tahun 2021, terdapat sebelas calon debitur di sektor perikanan. Calon debitur selama pandemi banyak berasal dari subsektor perikanan budidaya, mayoritas komoditas ikan Lele. “Debitur terbanyak ada di wilayah Kabupaten Temanggung, lima debitur. Untuk calon debitur saat ini mayoritas dari Kabupaten Magelang,” ucapnya.  Wirdhatul memaparkan, kendala yang dialami oleh para pelaku sektor perikanan diantaranya ikan yang diproduksi atau dipanen sulit untuk dijual. Namun, setelah tiga bulan awal, pelaku usaha mulai bisa menyesuaikan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/fe47c405-2297-4101-a38a-ecd5e8dc318b.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha budidaya perikanan di tengah pandemi Covid-19 yang masih menyelimuti. (Dok. KKP)  “Untuk debitur ikan hias Arwana, di masa pandemi ini justru mengalami kenaikan penjualan karena banyak orang yang mengisi waktu luang dengan memelihara ikan hias,” ungkapnya.  Sementara itu, untuk ikan konsumsi seperti Nila dan Lele, pemasaran dibantu dengan adanya kerja sama program desa saat pandemi yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), dan juga dijual mandiri seperti sebelum pandemi.  Wirdhatul mengatakan, sosialisasi program selama pandemi mengalami perubahan. Di masa pandemi ini, sosialisasi dilakukan dengan cara kunjungan ke lokasi pelaku usaha dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Kemudian, melalui forum atau pertemuan yang bekerjasama dengan dinas perikanan setempat.  “Sosialisasi melalui zoom meeting, ataupun telepon dan WA,” imbuhnya.  Sementara, kemudahan yang ditawarkan kepada calon debitur adalah adanya pendampingan mulai dari awal pengajuan, proses akad dan pencairan, hingga pasca pencairan. Sehingga, diharapkan usaha debitur nantinya berjalan dengan baik, angsuran lancar, dan mengalami perkembangan.  Adapun syarat untuk menjadi debitur, diantaranya, usaha sudah berjalan 1 tahun, merupakan pelaku usaha perorangan atau kelompok atau binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait atau bagian dari program srategis KKP. Bisa juga usaha yang dijalankan merupakan usaha sektor perikanan seperti budidaya, pengolahan, pemasaran, dan sebagainya.  Secara administrasi, prosesnya agar menyertakan dokumen-dokumen seperti surat keterangan usaha, fotokopi Kartu Keluarga, buku nikah (jika ada), fotokopi NPWP, fotokopi jaminan, dan dokumen lainnya yang diperlukan. Perlu diperhatikan, calon debitur tidak sedang menikmati program Kredit Usaha Rakyat (KUR).  “Dokumen-dokumen tersebut akan disusun menjadi proposal dibantu oleh pendamping bersama dengan dokumen pendukung lain seperti keterangan kapasitas usaha, laporan keuangan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan lainnya,” pungkasnya.

Lewat Pinjaman Modal, Kerek Produktivitas Pembudidaya di Masa Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/BERDAYAKAN-WARGA2.jpg" alt="Pinjaman modal dari badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dimanfaatkan warga sekitar untuk bersama-sama menjadi mengepul ikan." width="100%">
<figcaption>Pinjaman modal dari badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dimanfaatkan warga sekitar untuk bersama-sama menjadi mengepul ikan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mengumpulkan ratusan orang untuk bekerja bersama di masa Pandemi Covid-19 ini bukanlah perkara gampang. Namun, bila mampu secara cermat mengelola bantuan permodalan, usaha bersama warga pasti bisa bertahan.  Contohnya Nur Aini Anis (53), seorang pengusaha pengepul ikan laut. Di awal pandemi tahun lalu, usahanya sempat turut terdampak. Hingga pada Oktober 2020, ia mendapatkan bantuan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), yang diperuntukkan untuk mengembangkan usaha.  "Membantu banget alhamdulillah. Karena butuh ya, kan memang kita pasti ingin berkembang untuk usaha kita," jelasnya saat diwawancarai pada Minggu (25/7).  Pinjaman modal dari badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu ia gunakan untuk merangkul warga sekitar untuk bersama-sama menjadi mengepul ikan. Banyak yang dirangkul dan dibina, terutama mereka yang tadinya belum memiliki pekerjaan. “Ada sekitar 200-an orang," terangnya.  Ratusan warga rekrutan, selain diajarkan untuk bagaimana menjadi mengepul ikan hasil tangkapan nelayan, juga diberitahu cara mengolah ikan terasak basah menjadi ikan terasak kering. Kemudian, hasil olahan ikan itu bisa langsung mereka jual. "Ada orang kita bina, diajarin untuk bikin olahan ikan terasak kering, terus dia setornya ke saya,” jelas Nur Aini.  Pemanfaatan dana bergulir dari LPMUKP tak terlepas dari peran pendamping yang selalu membantu Nur Aini melalui pasang-surut berwirausaha. Ia pun yakin, dengan menjadi debitur LPMUKP, mampu lebih benyak memberikan manfaat kepada masyarakat. "Saya berpikir untuk ajak yang lain. Pinjaman LPMUKP alhamdulillah nggak ribet.  Alhamdulillah saya masih bisa bertahan. Membantu banget, kalau bisa bunganya diperkecil lagi," harapnya.

Berdayakan Warga Bersama Hadapi Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/KKP-22A.jpg" alt="Ilustrasi kolam budidaya ikan air tawar." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kolam budidaya ikan air tawar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dulu, Pak Jon membutuhkan waktu hingga tujuh tahun untuk bisa memiliki 10 kolam ikan patin. Berkat permodalan dana bergulir yang diterimanya pada 2018, cukup tiga tahun, 20 kolam berhasil dibangun.  Suharjono pensiun dari dinasnya di PLN pada tahun 2010. Mengisi hari tuanya, Pak Jon -panggilan akrab pria 56 tahun itu- memilih menjadi pembudidaya ikan patin. Ia memiliki tanah potensial untuk dijadikan kolam, dari kedangkalan airnya, pembuangan limbah sungai memenuhi persyaratan, serta sumber air yang banyak dan mudah.  Awalnya, Pak Jon hanya memiliki dua kolam. Dari situ, keuntungan tiap siklus dikumpulkan sedikit demi sedikit, hingga akhirnya betkembang jadi 10 kolam dalam jangka waktu tujuh tahun.  Terus ingin berkembang dan melihat pasar yang besar dari ikan patin, melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Selatan, Pak Jon mendapatkan rekomendasi untuk meminjam modal dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dengan pendamping Bambang Kusnadi.  Semula, Ia tidak percaya ada tempat meminjam modal dengan bunga rendah dan pembayaran pokok persemester. “Eeh ternyata setelah melewati prosesnya ya memang ada, LPMUKP ini,” kata Pak Jon sambil tertawa.  Dengan bantuan pendamping, Ia membuat proposal, pengurusan ke notaris hingga saat pencairan. Pendampingan sejak 2018 itu Ia rasakan hingga sekarang. “Pendamping selalu memonitor usaha saya, memastikan usaha saya terus berjalan,” katanya.  Bantuan permodalan dan pendampingan dari LPMUKP itu berbuah manis. Belum genap tiga tahun, 20 kolam sudah beroperasi meningkatkan omzet dari penjualan. “Ke depan, saya ingin menambah kolam lagi untuk pembesaran ikan patin, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan,” cita-citanya.  Langkah menuju cita-cita itu tetap Ia perjuangkan di masa Pandemi Covid-19 ini. Pak Jon tengah menjajaki kerjasama dengan sebuah PT di Lampung Selatan sebagai pembeli hasil kolamnya. Kerjasama yang efektif dimulai Agustus 2021 ini, merupakan angin segar di masa pandemi. Pemilihan ikan patin untuk PT pasti harus berkualitas baik. “Kualitas daging maupun rasa menjadi prioritas dalam pembelian,” ujar Pak Jon yang sudah mengantongi sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dari Dinas Kelautan dan Perikanan.  Guna memenuhi quality control, beberapa cara dilakukan. Dimulai dari pembibitan dengan dua tahap, yakni dimulai pembesaran bibit hingga 1,5 inch menjelang dua bulan. Dilanjutkan tahap kedua memisah bibit di dua kolam agar dapat berkembang dengan baik dan cepat.  Pakan yang digunakan merupakan kombinasi dari pabrik dan mandiri. Hal ini dikarenakan, sumber pakan di kampung sangat melimpah, dari padi, jagung hingga ikan asin. Produksi jauh lebih murah dan perkembangan ikan patin lebih cepat.  Pak Jon mengakui pada awal pandemi ada penurunan penjualan drastis, hanya 30% yang dapat dipasarkan dengan harga jatuh pula. Solusinya adalah menekankan biaya operasional dengan mengurangi budidaya populasi sesuai permintaan pasar. “Harga pakan jadi bisa ditekan,” katanya.

Isi Masa Pensiun Bersama LPMUKP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/KKP-15.jpg" alt="Dodi Rianda, seorang pendamping Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) yang bertugas di kabupaten dan Kota Pariaman bersama sejumlah debiturnya." width="100%">
<figcaption>Dodi Rianda, seorang pendamping Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) yang bertugas di kabupaten dan Kota Pariaman bersama sejumlah debiturnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak tantangan sudah pasti. Apalagi di masa pandemi yang serba susah sekarang ini, tugas seorang pendamping Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) jelas semakin berat. Namun, teringat kalimat penuh harap dari para debitur, semangat pun kembali bangkit.  “Pernah terpikir berhenti karena sudah capek, ada target, tapi ya saya lanjut aja, karena terkait tadi debitur yang sudah kita bantu buatkan proposal, terbayang mereka. Mereka bertanya, Pak Dodi kapan? Jadi timbul rasa tanggungjawab lagi. Harapan ada sama kita sebagai pendamping. Memang mereka butuh modal usaha supaya berkembang, ya jadi ikhlas lagi, enjoy aja, enjoy,” kisah Dodi Rianda, pendamping wilayah kabupaten dan Kota Pariaman.  Sejak 2018 bertugas sebagai pendamping, Dodi sudah berkeliling ke 21 kecamatan. Selain mendampingi sembilan debitur lama, Ia juga mencari calon debitur yang terdiri dari nelayan, pelaku usaha budidaya, dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan.  “Kalau tantangan wilayah ya terlalu luas, karena saya dua kan, Kota Pariaman dan Kabupaten Pariaman. Kabupaten Pariaman tu menyebar di luar Kota Pariaman. Kalau udah ke lapangan terlalu jauh, sosialisasi, ternyata mereka ndak ada follow up setelah kita sosialiasi, di situ merasa capek rasanya,” tutur pria 42 tahun itu.  Selain luas wilayah, ada tantangan khas di Sumatera Barat ini, yakni tanah ulayat (adat) yang sulit dijadikan jaminan. “Itu sertifikat ada bentuk ulayat, jadi ndak bisa dijaminkan karena terlalu banyak yang ikut serta di dalam sertifikat,” jelasnya.  Meski demikian, lulusan S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Riau ini memiliki visi pribadi yang harus bisa direalisasikan. Ia benar-benar berharap usaha para debitur LPMUKP bisa berkembang.  “Saya memberitahu mereka, setelah dapat pinjaman dari LPMUKP, kalo dapat meminjam lagi, jangan ke LPMUKP, tapi ke yang lain, lembaga keuangan komersil ataupun kerjasama lain. Bahwasanya kita bonafit, pemilik modal lain ingin bekerjasama, jadi lebih berkembang,” terangnya.  Kehadiran LPMUKP, dirasakan Dodi benar-benar membantu banyak pelaku usaha kelautan dan perikanan terbantu dalam mendapatkan modal untuk peningkatan usaha. Ia merasa puas, karena dapat meringankan beban masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses permodalan. “Ada rasa puas telah memberikan keringanan yang mana keluhan mereka sulitnya untuk mendapatkan modal untuk peningkatan usahanya,” pungkasnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pinjaman modal

Berita Terkini