<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/jokowi-vaksin-pmk.jpg" alt="Presiden Jokowi - SETPRES" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi - SETPRES</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penyakit monkeypox atau cacar monyet segera ditangani. Salah satu caranya dengan mempercepat vaksinasi agar penyakit "impor" yang telah masuk ke Indonesia itu tidak semakin menyebar.  Instruksi percepatan vaksinasi tersebut telah disampaikan Jokowi kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. "Urusan vaksin, segera sediakan,’’ ujarnya.  Jokowi juga mengimbau jajaran terkait untuk memperketat pemeriksaan di pintu-pintu masuk Indonesia dan tempat lain yang memiliki interaksi tinggi. Meski begitu, Jokowi meminta masyarakat tidak panik. Sebab, penularan cacar monyet terjadi pada saat pasien sudah bergejala dan melalui kontak fisik dengan pasien. ’’Saya rasa yang paling penting adalah kesiapan-kesiapan kita untuk mengatasi itu,’’ ujarnya.  Pada kesempatan lain, Menkes Budi menyatakan sudah mengirim reagen ke laboratorium yang bisa mendeteksi monkeypox. Hasil PCR dari pasien akan diteliti dengan genome sequence. Itu sekaligus melihat varian monkeypox berasal dari Afrika Barat atau Tengah. ’’Vaksinnya sudah kita beli, sekarang sedang dalam perjalanan datang,” tuturnya. Vaksin itu berbeda dengan vaksin Covid-19 yang harus diberikan enam bulan sekali. Pemakaian vaksin untuk cacar monyet hanya sekali seumur hidup. Kemenkes juga memastikan obat telah tersedia.  Budi mengimbau seluruh pihak waspada. Terutama kepada orang dengan ruam pada kulit. ’’Jika teman kita ada bintik-bintik seperti cacar, jangan dekat-dekat,” sarannya.  WHO, menurut Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril, belum memberikan rekomendasi untuk vaksinasi massal seperti saat pandemi Covid-19. Kendati begitu, sudah ada sekitar 2–3 negara yang melaksanakan vaksinasi massal untuk monkeypox. Pihaknya sudah melakukan persiapan untuk pengadaan vaksin. Namun, penentuannya harus melalui rekomendasi BPOM. ”Insya Allah ada 10 ribu (dosis vaksin, Red) yang nanti kita adakan,” katanya.  Vaksin monkeypox itu diberikan kepada mereka yang sudah terpapar. Vaksin disuntikkan saat penderita menjalani masa inkubasi. Selain itu, vaksin diberikan kepada mereka yang kontak erat.  Pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Dicky Budiman meminta pemerintah menyediakan lokasi isolasi untuk pasien monkeypox. Sebab, masa isolasi penyakit tersebut cukup panjang, yakni tiga minggu. Selain itu, tidak semua masyarakat mampu dan memiliki tempat isolasi mandiri. ”Isolasinya lebih lama dibandingkan Covid-19. Jadi, pemerintah harus siap kalau banyak yang terjangkit,” tuturnya.  Masyarakat diminta waspada. Sebab, penyakit tersebut bisa menjangkiti semua orang dengan perilaku seksual apa saja. Tak terbatas pada kelompok tertentu dengan perilaku seksual menyimpang. Karena itu, lanjut dia, protokol kesehatan (prokes) 5M harus kembali ditegakkan. Pastikan selalu mengenakan masker, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, hingga menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. ”Lalu, jangan menstigma, membenci, dan memberikan cap negatif. Karena ini bisa membuat penderita semakin tertutup dan menjadikan penyakit ini lebih mudah penularannya,” paparnya.  Guru Besar Fakultas Kedokteran UI Prof Tjandra Yoga Aditama menerangkan, stok vaksin cacar monyet di dunia saat ini masih terbatas.  Selain vaksinasi, kata mantan direktur WHO Asia Tenggara itu, ada sedikitnya lima upaya kesehatan lain yang harus dilakukan. Pertama, peningkatan surveilans penyakit. Kedua, penelusuran kasus yang ketat. Ketiga, komunikasi risiko yang baik kepada masyarakat. Keempat, keterlibatan aktif masyarakat. Kelima, upaya penurunan risiko atau risk reduction measures. ’’Kita tentu berharap di negara kita upaya kesehatan ini dapat dilakukan dengan maksimal,” jelasnya.  Vaksin Covid-19 untuk Anak  Pemerintah kembali melanjutkan program vaksinasi Covid-19. Menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, vaksinasi yang akan dimulai pada November itu menyasar populasi dengan imunitas rendah. ’’Kami berikan vaksin agar bisa memperbaiki kadar imunitas masyarakat,” katanya.  Dia menjelaskan, pihaknya telah menjajaki satu vaksin Covid-19 untuk anak di bawah 6 tahun. Budi menyebut vaksin itu adalah vaksin pediatric.

Tangani Cacar Monyet, Jokowi Minta Pengetatan Pintu Masuk Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-14-at-15.01.17.jpeg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Puri Gedeh, Kota Semarang, Selasa (14/6/2022). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Puri Gedeh, Kota Semarang, Selasa (14/6/2022). (Istimewa)</figcaption>
</figure><div>JawaPos.com - Pemerintah harus segera mengambil langkah antisipasi untuk mencegah penyakit cacar monyet atau monkeypox masuk ke negeri ini. Apalagi, beberapa orang sudah pernah berstatus suspect meski akhirnya tidak terbukti. Kali ini, ada lagi satu pasien suspect monkeypox di Jawa Tengah.</div> <div></div> <div>Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan laporan terkait suspect monkeypox itu. Berdasar data yang diterima Kemenkes, pasien tersebut laki-laki berusia 55 tahun. ”Dia bukan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN),” katanya kemarin (3/8). Pasien tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan.</div> <div></div> <div>Menurut Syahril, pasien itu dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Jawa Tengah. ”Pasien juga akan menjalani pemeriksaan lanjutan untuk memastikan apakah dia mengidap cacar monyet atau bukan,” ungkapnya.</div> <div></div> <div>Untuk mengetahui apakah gejala yang ditunjukkan merupakan bagian dari monkeypox, harus ada pembuktian di laboratorium. Sampel dari pasien akan diambil dengan tes PCR, lalu diperiksa di laboratorium. "Bisa saja hanya cacar biasa atau penyakit lain, bukan monkeypox,” bebernya.</div> <div></div> <div>Pada kesempatan lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kemarin meminta agar pintu masuk ke Indonesia betul-betul dijaga. Jangan sampai ada PPLN yang membawa masuk virus monkeypox ke Indonesia. Sejauh ini, memang belum ada kasus monkeypox yang menular dari manusia ke manusia di Indonesia. Meski demikian, adanya penjagaan di pintu masuk negara, seperti bandara dan pelabuhan, diharapkan dapat mengantisipasi kasus impor yang dibawa PPLN. ’’Masih dipantau terus sampai hari ini,” ujar Ganjar. Yang bertugas memantau adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.</div> <div></div> <div>Dia mengatakan, kasus suspect monkeypox di Jawa Tengah bukan kali pertama. ”Dulu pernah ada yang masuk ke kami. Tapi, hasil pemeriksaan terakhir di laboratorium, ternyata bukan (monkeypox),” jelas Ganjar. Meski demikian, dia meminta masyarakat tetap waspada.</div> <div></div> <div>Kendati kini muncul lagi kasus suspect monkeypox, lagi-lagi Ganjar meminta warganya tidak panik. ”Kalau merasa tidak sehat, segera periksa. Itu yang paling gampang,” ujarnya.</div> <div></div> <div>Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yunita Dyah membenarkan adanya pasien suspect monkeypox. Pasien itu sedang diisolasi dan akan terus dipantau secara intensif oleh pihak rumah sakit.</div> <div></div> <div>Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia memberikan rekomendasi terkait wabah monkeypox di dunia. IDI meminta masyarakat untuk mengurangi risiko penularan dengan selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.</div>

Antisipasi Monkeypox, Ganjar Minta Pintu Masuk Indonesia Dijaga Ketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Pemudik-Di-Bandara-Soekarno-Hatta-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Calon penumpang pesawat mengantre saat lapor diri di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (5/5/2021). Sehari jelang pelarangan mudik Lebaran 2021, terlihat ribuan calon penumpang mengantre untuk naik pesawat di Terminal 2 Bandara Int" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang pesawat mengantre saat lapor diri di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (5/5/2021). Sehari jelang pelarangan mudik Lebaran 2021, terlihat ribuan calon penumpang mengantre untuk naik pesawat di Terminal 2 Bandara Int</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Akses masuk internasional diperketat menyusul merebaknya virus Covid-19 varian Mu di sejumlah negara. Saat ini pemerintah hanya membuka enam pintu masuk bagi warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) yang hendak menuju tanah air maupun ke luar negeri.  Kebijakan tersebut merupakan salah satu norma yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Jawa Bali kepada Kepala Daerah.  Enam titik masuk itu terbagi dalam tiga moda jalur transportasi.  Untuk transportasi udara, hanya ada dua bandara yang dibuka, yakni Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang dan Bandara Sam Ratulangi, Manado. Kemudian, untuk transportasi laut, dua pelabuhan yang diperkenankan membuka akses luar negeri adalah Pelabuhan Batam dan Pelabuhan Nunukan. Sedangkan untuk jalur darat, yang dibuka hanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kapuas; dan PLBN Entikong, Sanggau.  ”Pengaturan teknis terkait pelaksanaan dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam instruksinya yang terbit kemarin (14/9).  Namun, hingga kemarin Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum membuat aturan teknis sebagai turunan terkait enam pintu masuk internasional tersebut. ”Saat ini satgas Covid-19 sedang melakukan finalisasi terhadap surat edaran (SE). Kami akan merujuk ke situ,” jelas Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati.  Secara terpisah, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendukung langkah pemerintah memperketat akses masuk bagi WNA dari sejumlah negara. Itu dibutuhkan untuk mencegah masuknya varian baru seperti Mu. Bahkan, kata dia, jika dibutuhkan, pemerintah bisa menutup akses secara penuh untuk sementara waktu. ”Keselamatan rakyat yang terancam karena masuknya varian baru harus diutamakan dari kepentingan apa pun,” tegasnya.  Apalagi, varian virus baru bisa mengakibatkan peningkatan klaster kasus Covid-19. Saat ini varian Mu sudah ditemukan di lebih dari 46 negara, termasuk di negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan Hongkong. ”Saat ini varian Mu memang belum terdeteksi di Indonesia. Tapi, tidak ada jaminan keadaan akan terus aman,” tutur dia.  Netty mengingatkan untuk belajar dari lolosnya varian Delta yang berdampak pada kolapsnya fasilitas kesehatan akibat lonjakan kasus. Karena itu, dia menekankan agar pengetatan benar-benar dilaksanakan. ”Jangan sampai terjadi imported case lagi,” tegas dia.  Sementara itu, merespons kebijakan pembatasan akses internasional tersebut, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memerintah seluruh jajarannya untuk menyiagakan pos-pos pengamanan di daerah perbatasan. Perintah tersebut disampaikan lewat rapat evaluasi penanganan dan vaksinasi bersama seluruh pimpinan komando utama (kotama) TNI.  Hadi tidak ingin ada WNA atau WNI yang masuk membawa varian baru Covid-19 seperti Mu. Untuk itu, diperlukan langkah antisipasi, termasuk di pos-pos pengamanan tersebut. ”Supaya varian baru tidak masuk ke Indonesia,” tegasnya.  Panglima TNI meminta petugas di pos pengamanan perbatasan jeli. Tidak boleh ada satu pun yang masuk Indonesia tanpa pemeriksaan ketat. ”Kita harus mencegah varian baru yang berbahaya itu masuk Indonesia. Karena dikhawatirkan akan memengaruhi efektivitas vaksin,” tuturnya.  Sejalan dengan upaya itu, Hadi meminta seluruh personel TNI tidak lengah. ”Dan harus terus waspada untuk mengantisipasi risiko penularan yang masuk di beberapa daerah,” imbuhnya. Terutama, lanjut Hadi, di luar Jawa dan Bali. Sebab, tren positif dari penanggulangan Covid-19 belakangan ini paling dominan terasa di Jawa dan Bali.  Fitur Baru PeduliLindungi  Pengetatan terhadap validitas vaksinasi luar negeri juga diperketat. Kini aplikasi PeduliLindungi telah meluncurkan feature baru untuk pemegang kartu vaksinasi luar negeri.  Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Setiaji menyatakan, fitur anyar itu dapat digunakan warga negara Indonesia maupun asing yang memperoleh vaksinasi Covid-19 di luar negeri. ”Tujuannya dalam rangka mempermudah identifikasi yang sudah dapat vaksinasi di luar negeri,” ujarnya kemarin.  Berbeda dengan mereka yang mendapatkan vaksin Covid-19 di dalam negeri, pemegang sertifikat vaksinasi Covid-19 luar negeri harus mendaftar dulu pada laman vaksinln.dto.kemkes.go.id. Sedangkan untuk penerima vaksin di Indonesia, akan secara otomatis sertifikatnya muncul pada aplikasi PeduliLindungi.  Setelah mendaftar di website tersebut, akan dilakukan verifikasi oleh Kemenkes. Untuk WNA, Kemenkes menggandeng Kementerian Luar Negeri. Kemenlu yang nanti berkoordinasi dengan kedutaan masing-masing negara. ”Nanti akan diverifikasi kedutaan masing-masing,” kata Setiaji.  Prosesnya maksimal tiga hari kerja. Ditandai dengan diterimanya pesan di alamat e-mail yang didaftarkan pada website. Setelah itu baru masuk ke aplikasi PeduliLindungi dan mengaktifkan status vaksinasi. ”Setelah itu bisa menggunakan PeduliLindungi,” ucap dia.  Bentuk sertifikatnya akan berbeda dengan keluaran Indonesia. Perbedaan itu terlihat dari warna dan tata letak. Data personal akan berisi nama dan nomor paspor atau nomor induk kependudukan (NIK). ”Diharapkan, dengan cara ini pergerakan yang masuk ke Indonesia dapat terpantau,” ujarnya.  Sementara itu, untuk diplomat yang baru datang, pendaftarannya berbeda, yakni melalui Kemenlu. ”Tidak perlu daftar melalui sistem ini,” ucapnya.  Sejauh ini Kemenkes telah memasukkan beberapa nama vaksin dalam fitur tersebut. Sebab, tidak semua vaksin yang disuntikkan di Indonesia diberikan juga di luar negeri. ”Kami sudah me-list vaksin di luar negeri. Ada Johnson &amp; Johnson, AstraZeneca, Moderna, dan lain-lain,” ujarnya. Apabila ada vaksin lain yang ditemukan, tim akan memperbarui data.  Ke depan, PeduliLindungi tidak hanya berbahasa Indonesia. Tim sedang mempersiapkan bahasa lain seperti Tiongkok (Mandarin), Jepang, Rusia, dan Arab. Untuk menjaga keamanan, data yang diunggah tidak disimpan. Begitu diverifikasi keabsahannya, data yang diunggah akan dihapus. ”Kalau masih diragukan, kami selalu berkoordinasi dengan BSSN,” ungkapnya.

Antisipasi Covid-19 Varian Mu, Indonesia Hanya Buka Enam Pintu Masuk 