<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/heru-di-ancol-1703761281.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara." width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Polemik warga eks Kampung Bayam masih terus bergulir selepas ramai di perbincangkan karena warga langsung mengadu ke calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Kini, Pemprov DKI Jakarta memutuskan akan membangun rumah susun (rusun) baru di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. <div dir="auto">Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, rusun itu nantinya akan menjadi hunian untuk warga Jakarta dan khususnya warga eks Kampung Bayam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah Daerah akan membangun rumah susun di Kecamatan Tanjung Priok, kurang lebih bisa 150 sampai 200 unit. Hunian itu diperuntukkan bagi warga terprogram dan warga Kampung Bayam," ujarnya kepada wartawan, Kamis (25/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun pembangunan rusun baru itu akan memakan waktu selama satu tahun. Heru meminta warga bersabar. Ia menyarankan warga memilih dan menempati hunian yang sudah tersedia, seperti di Rusun Nagrak, Rusun Tanah Pasir, dan Rusun Pasar Rumput.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau di rumah susun fasilitasnya memadai. Ada posyandu, kita bisa kontrol kesehatan. Ada sekolah, anak-anak sekolah bisa terintegrasi, ada tempat bermain. Ada juga transportasi umum," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014034732/susuk-kb-dapat-menjadi-kontrasepsi-terbaik-berikut-penjelasan-dari-guru-besar-universitas-indonesia">Susuk KB dapat Menjadi Kontrasepsi Terbaik Berikut Penjelasan dari Guru Besar Universitas Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu, tersedia air bersih dan listrik yang terjangkau, serta Wi-Fi gratis. Sebelumnya, kami sudah fasilitasi 35 KK warga eks Kampung Bayam ke Rusun Nagrak. Warga silakan memilih yang terbaik,&rdquo; jelas Heru. (*)</div>

Polemik warga eks Kampung Bayam masih terus bergulir selepas ramai di perbincangkan karena warga langsung mengadu ke anies baswedan

Heru Budi Putuskan Akan Bangun Rusun Baru untuk Warga Eks Kampung Bayam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/10/image3-3213625711.png" alt="Ilustrasi suasana kota Jakarta diselimuti kabut polusi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana kota Jakarta diselimuti kabut polusi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah memutuskan langkah konkret untuk meredakan polusi di Jakarta dan sekitarnya. Yakni, melalui teknologi modifikasi cuaca (TMC) di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Melalui hujan buatan, diharapkan ibu kota bisa diguyur hujan untuk mengurangi polusi. Persiapan pelaksanaan hujan buatan itu disampaikan Koordinator Laboratorium TMC BRIN Budi Harsoyo. Budi mengatakan, operasi hujan buatan untuk wilayah Jakarta sedang dalam persiapan. Dia menegaskan, tim TMC BRIN bekerja berdasar permintaan. "Sudah ada surat dari kepala BNPB," katanya saat dihubungi kemarin (18/8). Surat tersebut berisi permintaan pelaksanaan TMC untuk mengatasi polusi udara di wilayah Jakarta pada 19&ndash;21 Agustus. Tim TMC BRIN saat ini sedang berkoordinasi dengan tim dari TNI-AU serta BMKG untuk persiapan teknisnya. Rencananya, posko misi hujan buatan ditempatkan di Lanud Husein Sastranegara di Kota Bandung. Dia menjelaskan bahwa untuk misi hujan buatan, harus ada awan dengan kadar tertentu yang bakal disemai. Awan tersebut merupakan bibit hujan. Dengan disemai menggunakan garam, nanti awan langsung turun menjadi hujan. Budi mengatakan, meskipun saat ini sedang kemarau, dari prakiraan BMKG ada beberapa hari yang memiliki kandungan awan cukup tebal. Yaitu, pada 19&ndash;21 Agustus. Potensi awan paling banyak bakal muncul pada 20 Agustus. Mulai dari Jakarta, sebagian Banten wilayah utara, sampai ke Bandung. &rsquo;&rsquo;Target (hujan buatan) kita untuk wilayah Jakarta dan daerah penyangga sekitarnya atau Jabodetabek,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Terpisah, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kemarin menggelar rapat soal polusi bersama sejumlah menteri. Hadir juga Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam rapat itu dipaparkan, 75 persen penyumbang polusi adalah kendaraan bermotor. Kemudian, 25 persen dari pembangkit listrik di sekitar Jakarta. Untuk sektor transportasi, dilakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan pengetatan uji emisi. Masyarakat didorong untuk menggunakan transportasi publik. Untuk mengurangi polusi dari sektor industri dan pembangkit listrik, diwajibkan menggunakan scrubber untuk industri berat dan PLTU batu bara. &rsquo;&rsquo;Serta meningkatkan standar emisi PLTU,&rsquo;&rsquo; ujarnya. (wan/c6/bay) &nbsp;

Pemerintah memutuskan langkah konkret untuk meredakan polusi di Jakarta dan sekitarnya. Yakni, melalui teknologi modifikasi cuaca (TMC).

Kendaraan Bermotor Sumbang 75 Persen Polusi, 25 Persen dari Pembangkit Listrik Sekitar Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kualitas-Udara-Jakarta-Memburuk-Hendra-Eka-4.jpg" alt="Deretan gedung bertingkat di kawasan Sudirman, Jakarta, tampak diselimuti kabut, Selasa (11/10/22). Polusi udara Jakarta pada Selasa (11/10), dalam kategori tanda warna merah. Berdasarkan data Real-time Air Quality Index (AQI), Konsentrasi PM2.5 di udara" width="100%">
<figcaption>Deretan gedung bertingkat di kawasan Sudirman, Jakarta, tampak diselimuti kabut, Selasa (11/10/22). Polusi udara Jakarta pada Selasa (11/10), dalam kategori tanda warna merah. Berdasarkan data Real-time Air Quality Index (AQI), Konsentrasi PM2.5 di udara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) terkait kualitas udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8). Ratas itu dihadiri jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi mengakui, belakangan ini kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk. Ia menduga, meningkatnya polusi udara diakibatkan dari kemarau panjang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama satu pekan terakhir kulitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk dan tanggal 12 Agustus 2023 yamg kemarin, kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat," kata Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala negara mengungkapkan,&nbsp; terdapat beberapa faktor yang menyebabkan buruknya kualitas udara di Jabodetabek, salah satunya tidak adanya hujan atau musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Situasi ini antara lain kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur," ucap Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/012659134/jose-brandao-menggila-madura-united-kudeta-puncak-klasemen-liga-1-dari-barito-putera">Jose Brandao Menggila, Madura United Kudeta Puncak Klasemen Liga 1 Dari Barito Putera</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi lantas memberikan sejumlah catatan di antaranya, dalam jangka pendek kementerian dan lembaga segera melakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek agar lebih baik. Jokowi juga meminta untuk melakukan&nbsp; rekayasa cuaca, untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi dalam rangka percepatan penerapan batas emisi, khususnya di Jabodetabek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/011461848/kiat-merawat-kulit-dari-paparan-sinar-matahari-dan-polusi-udara">Kiat Merawat Kulit dari Paparan Sinar Matahari dan Polusi Udara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran dan jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5 2-5 atau angka yang lain," papar Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu dalam jangka menengah, Jokowi meminta masyarakat beralih ke transportasi umum, tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi yang berbahan bakar fosil. Terlebih, transportasi umum di Jakarta akan segera terintegrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrivikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah," ujar Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian dalam jangka panjang, kata Jokowi, perlu memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ia pun meminta jajarannya melakukan pengawasan pada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang terakhir mengedukasi publik yang seluas-luasnya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam pengantar ini," pungkas Jokowi.</div> &nbsp;

Jokowi mengakui, belakangan ini kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk. Ia menduga, meningkatnya polusi udara diakibatkan dari kemarau.

Kualitas Udara di Jabodetabek Sangat Buruk, Jokowi Minta Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/21/hut-dki-496-1676716091.jpeg" alt="Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memimpim gelaran Pencanangan HUT ke-496 Kota Jakarta sebagai penanda dimulainya rangkaian acara memperingati hari ulang tahun kota ini pada 22 Juni" width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memimpim gelaran Pencanangan HUT ke-496 Kota Jakarta sebagai penanda dimulainya rangkaian acara memperingati hari ulang tahun kota ini pada 22 Juni</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memimpim gelaran Pencanangan HUT ke-496 Kota Jakarta sebagai penanda dimulainya rangkaian acara memperingati hari ulang tahun kota ini pada 22 Juni mendatang. Dalam kesempatan itu, secara simbolis Heru melakukan penanaman belasan pohon cempaka dan pelepasan 496 burung. Hal itu sehubungan dengan tema yang diusung dalam perayaan HUT ke-496 Kota Jakarta yaitu "Jadi Karya Untuk Nusantara". "Menggunakan simbol-simbol alam untuk sebuah acara artinya terbuka. Artinya, Pemda (DKI) adalah terbuka untuk seluruh masyarakat Jakarta, maupun seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga pejabatnya, terbuka terhadap keluhan masyarakat," ujar Heru di kawasan &nbsp;Monas, Jakarta Pusat, &nbsp;Minggu (21/5). Ia juga menegaskan bahwa dengan bertambahnya usia Jakarta, pemeliharaan ekosistem dan lingkungan mesti menjadi fokus utama. Tak hanya memajukan pembangunan manusia dan infrastruktur. "Kita harus akrab dengan alam semesta, maka ini memang patut kita lindungi. Lalu, kita manusia tidak lepas dari ekosistem. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita menanam pohon untuk menjaga kelangsungan sebuah kehidupan," jelasnya. "Lalu, hari ini kita melepas 496 burung. Ini memiliki makna yang dalam yang ada di lingkungan kita," imbuh Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu. Oleh karena itu, Heru mengimbau seluruh lapisan masyarakat Jakarta untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga kota. Dengan begitu, ibu kota ini terus maju dan berkembang sebagai kota global yang menjadi karya Nusantara. "Kita wajib melestarikan alam yang hari-hari berikutnya penuh dengan perubahan iklim, di mana pemerintah daerah harus akrab dengan perubahan iklim," tegasnya. "Maka, hari ini saya menyampaikan kepada seluruh pejabat DKI serta warga, makna itu harus kita camkan di jiwa kita dan di tubuh kita," tambah Heru. (*)

secara simbolis Heru melakukan penanaman belasan pohon cempaka dan pelepasan 496 burung. Hal itu sehubungan dengan tema yang diusung

Pimpin Pencanangan HUT Jakarta ke-496, Heru Budi Tegaskan Terbuka dengan Masukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/30/Screenshot_2023-04-30-15-57-57-703-edit_commiuigallery-3538650777.jpg" alt="Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Menhub Budi Karya Sumadi hadir dalam peletakan batu pertama pembangunan Stasiun Baru Tanah Abang, Minggu (30/4/2023)" width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Menhub Budi Karya Sumadi hadir dalam peletakan batu pertama pembangunan Stasiun Baru Tanah Abang, Minggu (30/4/2023)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Stasiun Kereta Api (KA) baru Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peresmian itu dilakukan Heru bersama dengan Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi&nbsp; Dengan adanya pembangunan Stasiun KA Tanah Abang ini, ia mengatakan akan penambahan kapasitas daya tampung penumpang dari <a href="tel:100">100</a> ribu menjadi <a href="tel:300">300</a> ribu orang per hari. Dalam kesempatan itu, Heru mengapresiasi atas dukungan Kementerian Perhubungan dalam pembangunan stasiun baru ini. &ldquo;Sehingga masyarakat kami, baik itu yang bekerja di Jakarta maupun commuter Jabodetabek, bisa memanfaatkan dan menggunakan moda transportasi umum beserta fasilitasnya yang menambah kenyamanan publik,&rdquo; ujarnya, Minggu <a href="tel:304">(30/4</a>). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/01569881/tidak-lagi-kewalahan-mencuci-kini-lebih-mudah-meski-dikerjakan-sendiri">Tidak Lagi Kewalahan, Mencuci Kini Lebih Mudah Meski Dikerjakan Sendiri</a> Kepala Sekretariat Presiden itu juga menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan penuh dalam hal pelaksanaan pembangunan. Ia juga melalui Pemprov DKI Jakarta akan memperbaiki sarana dan prasarana di sekitar stasiun "Kami berkomitmen akan memperbaiki sarana dan prasarana di lingkungan sekitar stasiun, antara lain jalan sekitar Tanah Abang akan ditingkatkan dari <a href="tel:10">10</a> row menjadi <a href="tel:16">16</a> row,&rdquo; tegasnya. Selain itu, Heru Budi juga terang-terangan memastikan agar proses perizinan pembangunan tak akan dipersulit dalam pembangunan stasiun baru Tanah Abang ini. "Kami dari Pemda akan mendukung keputusan Kemenhub dan apa yang diperlukan KAI dalam proses perluasan Stasiun KA Tanah Abang ini. Hasil pembangunan ini akan menjadi tambahan ikon di DKI dan kita bersama masyarakat turut merawatnya,&rdquo; ujarnya. Untuk diketahui, stasiun baru Tanah Abnag akan dibangun dengan luas bangunan utama <a href="tel:12000">12.000</a> meter persegi dan dengan bangunan 2 lantai. Nantinya, stasiun akan dilengkapi dengan bangunan komersil dan fasilitas pendukung serta fasilitas disabilitas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01569883/dukung-kemajuan-olah-raga-berkuda-prabowo-janji-bagikan-bibit-kuda-unggulan-untuk-sumbar">Dukung Kemajuan Olah Raga Berkuda, Prabowo Janji Bagikan Bibit Kuda Unggulan untuk Sumbar</a> Adapun ruang lingkup pekerjaan dari masing-masing pihak, yaitu Kemenhub membangun Stasiun baru, emplasement (rel, persinyalan), Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di atas jalur KA. Kemudian, Pemprov DKI membangun pelebaran jalan dan fasilitas integrasi antar moda. Sedangkan PT KAI membangun area parkir, pembongkaran Depo dan Stasiun Tanah Abang eksisting. (*)

Heru Budi Hartono meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Stasiun Kereta Api (KA) baru Tanah Abang, Jakarta Pusat

Pembangunan Stasiun Baru Tanah Abang Dimulai, Pemprov DKI Juga akan Perbaiki Sarana di Sekitarnya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/30/heru-di-pasar-senen-antara-1971948751.jpg" alt="Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kanan) bersama Menhub Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kanan) bersama Menhub Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/4/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi naik kereta untuk memantau arus balik di Stasiun Tanah Abang, Stasiun Manggarai, dan Stasiun Senen pada Minggu (30/4). "Alhamdulillah bahwa proses masyarakat dari mudik kembali ke Jakarta itu relatif aman. Tidak ada masalah yang berarti. Itu semua karena sinergi kerja sama dan dukungan dari Polda, TNI dan juga Pemprov DKI Jakarta," ungkap Heru. Heru mengatakan, ada rencana ke depannya untuk menata kembali lingkungan di sekitar stasiun-stasiun yang sudah dilewati dalam kegiatan peninjauan stasiun tersebut. "Seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri Perhubungan, dalam beberapa waktu ke depan kami kami akan menata kembali lingkungan di sekitar beberapa stasiun," katanya dalam konferensi pers yang diadakan di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Stasiun yang akan ditata antara lain Stasiun Jatinegara, Stasiun Manggarai dan Stasiun Tanah Abang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengatakan, sejauh ini perjalanan arus balik masyarakat dapat berjalan lancar. Budi melanjutkan, penataan Stasiun Tanah Abang akan diusahakan selesai pada Desember 2023. (*)

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi naik kereta untuk memantau arus balik di

Pj Gubernur DKI Bersama Menhub Pantau Arus Balik di Tiga Stasiun Kereta Api

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/1_20230210105943_290_s31gf8.jpeg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengunjungi SMPN 51 Pondok Bambu, Jakarta Timur." width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengunjungi SMPN 51 Pondok Bambu, Jakarta Timur.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengunjungi SMPN 51 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, ia memantau Gerakan Aksi Bergizi yang mengajak para remaja putri untuk rutin mengonsumsi tablet penambah darah seminggu sekali untuk menjaga daya tahan tubuh.  Ia menuturkan, tablet tersebut diberikan sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Dengan begitu, ketika anak tersebut hamil, para calon ibu itu bisa menjalani kehamilan yang sehat dan tidak melahirkan anak yang berpotensi stunting.  "Saya ke sini untuk melihat dan memberikan semangat agar adik-adik, khususnya siswi putri mendapatkan tambahan tablet. Ini sebagai rangkaian upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah stunting sejak dini," ujar Heru kepada wartawan, Jumat (10/2).  Eks Wali Kota Jakarta Utara itu juga menyampaikan apresiasinya kepada SMPN 51 yang telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik. Sebab, kegiatan pemberian tablet penambah darah bagi siswi rutin dilakukan di sekolah-sekolah jenjang SMP dan SMA.  "Tentunya nanti kalau ada waktu kami akan keliling ke sekolah lain. Intinya memberi semangat kepada adik-adik agar tidak masuk ke posisi stunting. Dan di sini anaknya sehat-sehat," jelasnya.  Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti secara teknis menjelaskan, program tersebut sudah dimulai sejak siswi SMP duduk di kelas 7 hingga lulus SMA.  "Ini bukan semata-mata sosialisasi, tapi sudah dilakukan aksi bergizi mulai dari SMP kelas 7, 8, 9 dan SMA kelas 10, 11, 12," jelasnya.  Dalam kegiatan itu, ia menjelaskan ada program pemberian tablet tambah darah yang diminum seminggu sekali. Adapun tablet itu secara serentak diminum setelah sarapan pagi.  Lebih lanjut lagi, Widyastuti menerangkan bahwa seluruh sekolah di DKI Jakarta telah mendapatkan distribusi pil penambah darah seminggu sekali. Ia juga menyarankan kepada remaja putri untuk lebih memperhatikan kesehatan sedini mungkin.  "Kami memang menyarankan remaja putri dan orang dewasa, apabila terindikasi anemia harus minum pil penambah darah. Salah satu alat ukur kita, selain remaja putri di sekolah, kami melakukan skrining di calon pengantin," tandasnya.

Kunjungi SMPN 51 Pondok Bambu, Heru Cek Pemberian Pil Penambah Darah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Pemprov-DKI.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta akan melakukan studi banding terkait dengan pengelolaan air bersih di kawasan Kota Tua ke negara Kosta Rika dan Panama. Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat bertemu dengan Duta Besar RI untuk Panama, Honduras, Kosta Rika, dan Nikaragua Sukmo Harsono di Balai Kota DKI Jakarta.  “Tadi diceritakan bagaimana sistem pengelolaan air bersih di Kosta Rika yang sudah sangat baik dan pengelolaan Kota Tua di Panama yang mampu mendatangkan daya tarik turis sehingga banyak dikunjungi,” ujar Heru kepada wartawan, Jumat (27/1).  Hal itulah yang menurut Heru menjadi latar belakang agar jajaran Pemprov DKI untuk studi banding ke kota-kota di Amerika Tengah itu. Ia berharap, setelah belajar soal pengelolaan air di kota-kota itu, jajarannya dapat menerapkan di Kota Tua yang ada di Ibu Kota.  "Saya mendukung kerja sama untuk memajukan kota. Dengan studi banding, harapannya nanti terjadi tukar informasi yang membawa manfaat bagi masing-masing pihak," ungkap Heru.  "Apa pun yang baik bagi warga Jakarta, harus bisa Pemprov DKI tingkatkan terus,” tegas eks Wali Kota Jakarta Utara itu.  Namun begitu, Heru belum membeberkan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan studi banding tersebut dan berapa orang yang akan diberangkatkan.  Sementara itu, Duta Besar RI untuk Panama, Honduras, Kosta Rika, dan Nikaragua Sukmo Harsono menjelaskan, keunggulan negara Kosta Rika dalam hal pengelolaan air adalah ada pada distribusi air yang merata diterima seluruh masyarakat.  "Menariknya lagi, perizinan mendirikan hotel dan bangunan tidak akan diberikan jika ditemukan ada sungai di bawah tanah. Karena mereka wajib untuk membeli air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sehingga tidak lagi mudah mengambil air tanah," jelasnya.  Hal ini menurutnya menjadi penting untuk jajaran Pemprov DKI pelajari, apalagi Pemprov DKI akan mengambil alih pelayanan dan pengelolaan air bersih dari dua operator swasta yang telah menjadi mitra cukup lama.  Terkait kawasan wisata Kota Tua di Panama sendiri, Sukmo memaparkan bahwa per tahunnya, kawasan itu telah mendatangkan turis sebanyak 1,7 juta orang.  "Mereka mampu mengelola kawasan wisata kota tua menjadi sebuah destinasi wisata yang menarik. Saya lihat DKI sudah cukup baik dan bagus dalam merevitalisasi bangunan tuanya. Tetapi mungkin masih bisa ditingkatkan dengan mengambil studi banding ke Panama," pungkasnya.

Pemprov DKI Rencanakan Studi Banding ke Kosta Rika dan Panama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PPU.jpg" alt="Exif_JPEG_420" width="100%">
<figcaption>Exif_JPEG_420</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang usianya di atas 56 tahun datang beriringan ke Balai Kota DKI Jakarta. Mereka mengadu, meminta tenggang rasa kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono atas putusannya soal batas usia maksimum pegawai PJLP 56 tahun.  Aturan tersebut diteken Heru sejak 1 November lalu dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 1095 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya di Lngkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  Meski sudah diteken sejak 1 November lalu, sosialisasi putusan tersebut tak benar-benar masif dilakukan Pemprov DKI. Bagai disambar guntur, Arifin Efendi Marpaung, PJLP UPK Badan Air di Penjaringan Jakarta Utara yang usianya sudah 56 tahun mengaku baru tahu aturan tersebut tanggal 8 Desember ini.  "Dengan adanya Kepgub itu, tolong lah bapak Pj ditunda. Tolonglah kita merasa dijebak oleh pejabat-pejabat ini," katanya kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (28/12).  Kontrak kerja Arifin sebagai PJLP akan berakhir di bulan ini. Tadinya, ia sudah tenang karena dapat memperpanjang kontrak berikutnya untuk tahun depan. Tak ada yang menyangka bahwa ternyata Kepgub Heru membatasi hal itu.  "Pada saat ini kami buntu, jelas stres, saya sendiri stres karena terlalu dini gak dikasih tenggang rasa, tidak ada sosialisasi," ungkapnya dengan nada bergetar.  Ia mempertanyakan aturan seperti tahu bulat yang digoreng secara dadakan ini. Bagaimana bisa dirinya hanya diberi tahu tak dapat perpanjang kontrak hanya dalam waktu satu bulan, tanpa diberi waktu dirinya untuk bersiap mencari uang dari keran yang mana lagi.  "Jadi kenapa (nggak) sebelumn-sebelumnya? Contohnya sebelum kontrak 2021 ke 2022 aturan mereka kasih vonis ding, untuk 2023 kamu tidak bisa diperpajang, jadi kita bisa berpikir," cecarnya.  Apalagi tak ada uang pesangon, kompensasi atau apapun itu namanya untuk Arifin dapat modal untuk melanjutkan mencari penghidupan.  "Memang sebelum kita dulu teken kontrak, memang tertulis kita tidak dapat pesangon. Tapi kontrak dulu tidak dibatasi umur, hanya ada ketentuan minimal 18 tahun," tegasnya.  Namun, Arifin dan kawan-kawannya fair. Sebab memang tak ada perjanjian uang pesangon sejak awal teken kontrak, pihaknya tak meminta itu kepada Heru meski putusannya dadakan. Mereka hanya ingin eks Wali Kota Jakarta Utara itu memberi waktu untuk bernapas, memberi waktu mereka untuk ambil ancang-ancang.  "Jadi kepada Bapak PJ Gubernur kurasa bijaksana, tolonglah perhatikanlah permintaan kami, kami gak menuntut banyak, dikasih waktu lah dikasih tenggang rasa biar kita bisa berpikir untuk melanjutkan hidup kita nantinya," jelasnya.  Maka untuk yang kesekian kali, Arifin dan teman-temannya memohon kepada Heru untuk mempertimbangkan kembali aturan pembatasan usia untuk PJLP di atas 56 tahun itu.  Sudah tujuh tahun Arifin dan kawan-kawannya bahu-membahu, jadi bagian yang tak terpisahkan untuk membantu penanganan banjir di Jakarta yang selalu tak lepas dari masalah politik. Dua periode kepemimpinan sudah dilewati.  "Kami menangani apapun limbah yang paling parah di kali. Apa segampang itu bapak gubernur membuang kami dari dinas lingkungan hidup? Apalagi kami sebagai tulang punggung keluarga," protesnya.  Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merevisi regulasinya yang mengatur batas maksimal pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) berusia 56 tahun.  Diketahui bahwa aturan tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 1095 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya di Lngkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diteken Heru 1 November 2022 lalu.  "Terbitnya Kepgub 1095/2022 tersebut tanpa disertai dengan sosialisasi yang memadai. Tentunya menimbulkan keresahan dan keberatan dari PJLP yang berusia di atas 56 tahun," ujar Mujiyono dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip Selasa (13/12).  Dengan aturan tersebut, ia mengatakan bahwa pegawai PJLP yang di atas 56 tahun tahun ini tentunya akan kesulitan untuk mencari pekerjaan pengganti dalam waktu yang mendadak tersebut.  "Komisi A merekomendasikan agar ada penambahan ketentuan yang menyatakan bahwa PJLP yang melewati usia 56 tahun, namun berdasarkan evaluasi kinerja masih memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan, maka terhadap PJLP tersebut dapat dikecualikan," usulnya.  Selain itu, Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta itu juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya, Kepgub tersebut mesti ada penundaan agar pegawai yang dimaksud dapat mempersiapkan diri.  "Misalnya satu tahun ke depan untuk memberikan kesempatan kepada PJLP terkait mencari pekerjaan di tempat lainnya," tandasnya.  Penjelasan DKI Soal Pembatasan Usia Maksimal PJLP  Menurut Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, pembatasan usia itu perlu dilakukan karena pemerintah sedang dalam proses mengangkat tenaga honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  Diketahui bahwa dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK itu ada batasan usia maksimum. Hal itulah yang kemudian membuat Pemprov DKI melakukan pembatasan usia maksimal untuk PJLP.  "Ada imbauan MenPAN RB soal yang tadinya masuk kategori 2 sebagai honorarium daerah untuk diangkat sebagai PPPK di masing-masing daerah. Ada batasan usia maksimum, di situ jadi rujukan," urai Sigit.  Selain itu, pemerintah pun saat ini diwajibkan meng-cover layanan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan pada semua PJLP di lingkungan Pemprov DKI untuk memberikan perlindungan keselamatan kerja. Sementara dalam aturan BPJS, kata Sigit, ada juga batasan usia pekerja yang dapat menjadi pesertanya.  "Kalau dulu mungkin keikutsertaan BPJS tidak diwajibkan. Begitu sekarang dia masuk, (batasan usia) menjadi mandatory. Maka, kriteria usia maksimum yang bisa di-cover oleh BPJS itu menjadi rujukan," jelasnya  "Jadi, ini adalah bagaimana kita bisa tetap melindungi hal-hal mereka. BPJS hingga upah minimum itu kan adalah proteksi, memberikan perlindungan dan kepastian (kerja) bagi mereka," sambungnya.  Karena itu, tidak mungkin pihaknya tetap mempertahankan pegawai yang lewat umurnya dari batas usia penerima BPJS maupun untuk diangkat jadi PPPK.  &nbsp;  &nbsp;

Ketika PJLP Usia di Atas 56 Tahun Memohon-mohon pada Heru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/JKT_RENCANA-WFH-SAAT-CUACA-EKSTREM_MIFTAHUL-HAYAT-02.jpg" alt="Pengendara motor menepi saat hujan turun di kawasan jalan Gatot Subroto, Jumat (9/12/2022).Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut pihaknya akan mengkaji penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Hal ini berkaitan dengan ar" width="100%">
<figcaption>Pengendara motor menepi saat hujan turun di kawasan jalan Gatot Subroto, Jumat (9/12/2022).Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut pihaknya akan mengkaji penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Hal ini berkaitan dengan ar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau pihak swasta atau pengusaha memberlakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) pada Rabu (28/12). Hal itu untuk mengantisipasi dampak dari potensi cuaca ekstrem di ibu kota.  Saran itu disambut oleh Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta. Ketua Umum HIPPI DKI Uchy Hardiman. “Demi keselamatan semua warga dan pekerja karena ada kemungkinan banjir dan pohon tumbang,” kata Uchy saat dihubungi wartawan, Rabu (28/12).  Menurut Uchy, mengizinkan karyawan bekerja dari rumah karena ada potensi cuaca ekstrem adalah saran yang bijak. Pekerja bisa tetap produktif dengan kondisi psikis yang baik, karena berada di dalam rumah.  “Saya yakin produktivitas karyawan tidak akan berkurang dengan WFH. Malahan bisa tambah produktif,” tegasnya.  Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mempersilakan perusahaan menerapkan WFH alias bekerja dari rumah, menyusul potensi badai dahsyat yang diprediksi terjadi pada Rabu (28/12).  Uchy berharap seluruh pengusaha yang tergabung di HIPPI DKI Jakarta juga dapat mengikuti imbauan dari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus ditangani langsung, kemungkinan golongan karyawan seperti itu yang masih diwajibkan datang ke kantor.  Sejalan dengan itu, seluruh warga DKI Jakarta diminta untuk tetap berdoa agar cuaca ekstrem yang diprediksi tidak terjadi atau berdampak buruk terhadap masyarakat.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-28-at-12.46.36.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta Uchy Hardiman. (DOK. HIPPI) <h3>Ada Potensi Banjir dan Badai Besar, Pj Gubernur DKI Kembali Imbau WFH</h3> Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali mengimbau agar perusahaan memberlakukan Work From Home (WFH) untuk mengurangi dampak dari peringatan badai dan banjir besar yang berpotensi terjadi pada Rabu (28/12).  "Kalau tadi ada bencana puting beliung bisa melalui PPID menjelaskan, mengkondisikan masing-masing karyawan swasta untuk bisa WFH menghindari kemacetan, bencana, pemborosan, dan lainnya lah," ujarnya kepada wartawan, Selasa (27/12).  Dia mengatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI sudah sering menyampaikan informasi terkait potensi kebencanaan. Dengan begitu, diharap agar perusahaan dapat menyesuaikan pola kerja bagi karyawannya.  "Kemarin sudah bagus tuh menyampaikan berita kondisi cuaca tanggal 23 sampai 27, nanti mungkin tanggal 30 sampai 2, itu parsial kita imbau," jelasnya.  Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan telah membahas Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) terkait dengan imbauan cuaca ekstrem yang akan terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) besok Rabu (28/12).  Diketahui potensi cuaca ekstrem tersebut disampaikan Peneliti Klimatologi pada Pusat Riset Iklim, dan Atmosfir, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erma Yulihastin. Ia mengatakan ada potensi banjir besar di kawasan Jabodetabek, khususnya Tangerang esok hari.  "Jadi, kami Pemprov DKI Jakarta kerja sama dengan BNPB, BRIN, TNI AU, kami akan membahas kemungkinan modifikasi cuaca apabila terjadi cuaca ekstrem di Jakarta," ujar Isnawa kepada wartawan, Selasa (27/12).  Untuk informasi, TMC merupakan sebuah upaya dan usaha manusia dengan menerapkan teknologi yang mempengaruhi sistem awan untuk mengkondisikan cuaca agar berperilaku lebih mengarah sesuai dengan yang dibutuhkan daerah tertentu.

HIPPI: Produktivitas Karyawan Tidak Berkurang dengan WFH

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono

Berita Terkini