<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/WhatsApp-Image-2023-11-16-at-103906-2097767183.jpeg" alt="MULAI TERTIB: Sejak ada penertiban t ruk oleh Dishub Kabupaten Bogor pada Rabu (15/11/2023), truk di Parung Panjang parkir di kantor parkir." width="100%">
<figcaption>MULAI TERTIB: Sejak ada penertiban t ruk oleh Dishub Kabupaten Bogor pada Rabu (15/11/2023), truk di Parung Panjang parkir di kantor parkir.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Persoalan operasional truk yang memicu ketegangan antara warga dengan sopir truk di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, mendapat respons dari Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Dilansir dari laman Pemrov Jabar, Jabarprov.go.id, Bey Machmudin melakukan pengecekan langsung ke Jalan Parung Panjang, Minggu (19/11). Bey Machmudin mengaku datang ke Parung Panjang untuk merespons keluhan masyarakat Bogor terkait kesemrawutan di Jalan Parung Panjang. Sebab jalan yang menghubungkan Jawa Barat dengan Banten itukerap dilintasi truk-truk besar hingga berpotensi terjadinya kecelakaan. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres itu menuturkan, pihaknya akan memberlakukan jadwal khusus untuk truk-truk besar. Truk itu hanya boleh melintas di Jalan Parung Panjang dari pukul 22.00 hingga 05.00 WIB. Pembatasa itu untuk menekan volume kendaraan besar melintas di Jalan Parung Panjang. Tak hanya memberlakukan jadwal khusus, Bey menegaskan, truk besar juga dilarang parkir di luar waktu yang disepakati. "Parkir pun tidak boleh di sini. Warga mengeluhkan kadang-kadang mereka mencuri start, jam lima atau enam sore, mereka datang ke sini untuk parkir. Itu juga mengganggu. Mohon diperhatikan betul," ungkapnya. Terkait adanya dugaan adanya "permainan" atau pungutan liar oleh oknum aparat terhadap sopir truk, Bey mengaku sudah menyiapkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Jabar. Satgas itu menegaskan akan bertindak cepat, jika ada bukti pungli di kawasan Parung Panjang. "Kami ada Satgas Saber Pungli. Jadi silakan dikirimkan kepada kami buktinya, nanti tim akan bergerak cepat. Ada Pak Kapolres, Pak Dandim yang akan segera menindaklanjuti," ujarnya.

Persoalan operasional truk yang memicu ketegangan antara warga dengan sopir truk di Parung Panjang, direspons Pj Gubernur Jawa Barat.

Respons Masalah Kesemrawutan Truk di Parung Panjang, Pj Gubernur Jabar Siapkan Tim Saber Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/382418370_623770936585771_4557543981456992769_n-1063028944.jpg" alt="Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;&nbsp;Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan Dana Pilkada Jabar 2024 sebesar 1 Triliun Rupiah. Provinsi Jawa Barat menganggarkan Pilkada Jabar 2024 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Pemda Provinsi Jawa Barat akan memberikan anggaran tersebut sebelum tahapan Pilkada dimulai atau sekitar bulan November 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013009261/mendagri-resmi-usulkan-pilkada-serentak-dipercepat-dpr-pemerintah-sepakat-pendaftaran-capres-dimulai-1910">Mendagri Resmi Usulkan Pilkada Serentak Dipercepat, DPR-Pemerintah Sepakat Pendaftaran Capres Dimulai 19/10</a> &ldquo;Dana tersebut sudah tersedia,&rdquo; ujar Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin kepada wartawan pada Senin (25/9). Menurutnya dana hibah akan digunakan selama 12 bulan atau satu tahun dan dimulai ada November 2023. Ia menjelaskan bahwa pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat telah mengajukan dana sebesar 1,15 triliun rupiah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013005509/mendagri-resmi-ajukan-perppu-untuk-percepat-pilkada-serentak-2024">Mendagri Resmi Ajukan Perppu untuk Percepat Pilkada Serentak 2024</a> Ia menyebutkan bahwa anggaran Pilkada yang diajukan oleh KPU Jawa Barat akan digunakan pada tahap persiapan. &ldquo;Seperti pembuatan regulasi, penetapan tahapan, proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan pemutakhiran data pemilih,&rdquo; tulis Instagram resmi Pemprov Jabar. &ldquo;Antara lain sejumlah tahapan harus sudah dimulai sejak November 2023,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012999023/sambut-pilkada-serentak-kpu-jatim-persiapkan-naskah-perjanjian-hibah-daerah-nphd">Sambut Pilkada Serentak, KPU Jatim Persiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)</a> Bey Machmudin menyebutkan anggaran dihitung berdasarkan asumsi dengan empat calon gubernur dan wakil gubernur. Ia juga menerangkan anggaran yang diajukan KPU Jawa Barat berdasarkan jumlah pemilih sekitar 35,3 juta lebih.

Bey Machmudin menyebutkan anggaran dihitung berdasarkan asumsi dengan empat calon gubernur dan wakil gubernur.

Provinsi Jawa Barat Siapkan Dana Pilkada Jabar 2024 Sebesar Rp 1 Triliun, Berikut Pemaparannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/20/Untitledoo-4075126006.jpg" alt="Gubernur Jabar Ridwan Kamil." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Ridwan Kamil.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar yang akan menggantikannya hingga penetapan hasil Pilkada Serentak pada November 2024, akan nyaman dan tinggal "gas saja". Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011823274/habib-rizieq-akan-cabut-gugatan-terhadap-kabapas-jakpus-soal-izin-umrah">Habib Rizieq Akan Cabut Gugatan terhadap Kabapas Jakpus Soal Izin Umrah</a> "Apa pun itu saya pastikan Jawa Barat-nya lagi bagus, saya pastikan yang dipilih akan sangat nyaman melanjutkan kepemimpinan yang saya bangun. Saya mah pensiun, jalan-jalan," kata Kang Emil, sapaan akrabnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Emil mengatakan situasi Jabar saat ini sedang bagus. Provinsi tersebut, ujarnya, telah mendapat 542 penghargaan, di antaranya, perekonomian terbaik, dan penanganan tingkat kekurangan gizi kronis (stunting) terbaik. "Ibarat-nya Pj tinggal 'nge-gas saja'. Mobil yang sudah disiapkan saya kira akan sangat nyaman. Tinggal saya brief ," ujarnya. Setelah Pj Gubernur Jabar terpilih, kata Emil, dirinya akan memberikan pandangan terhadap pejabat tersebut agar selama 1,5 tahun kepemimpinan, pemerintahan Jabar berjalan lancar. Saat ini, DPRD Jabar telah mengusulkan tiga nama sebagai calon Pj Gubernur Jabar yakni Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep Mulyana dan Guru Besar Universitas Padjadjaran Bandung, Keri Lestari. "Ada tiga nama (usulan) dari DPRD. Satu Prof Keri dari Unpad, Bey Machmudin dari Biro Pers Istana, karena dia juga sekolah dan besar di Bandung, ketiga Mantan Kajati Jabar Asep Mulyana," ujar Emil. Emil enggan berkomentar mengenai tiga kandidat dari DPRD Jabar yang berpotensi meneruskan kepemimpinan-nya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru'yat mengatakan pihaknya kini tinggal menunggu usulan tiga nama lain dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum ditentukan oleh Presiden Joko Widodo siapa yang akan menjadi penjabat gubernur Jawa Barat. Achmad Ru'yat pun memastikan akan segera melayangkan surat kepada Kemendagri untuk ditindaklanjuti. Dia berharap siapa pun yang ditunjuk menjadi penjabat gubernur dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/011823265/diprotes-keras-usai-gelar-konser-saat-peresmian-gedung-humas-rsud">Diprotes Keras Usai Gelar Konser Saat Peresmian Gedung, Humas RSUD:</a> "Kami berharap sampai nanti Pilkada Jawa Barat, sosok penjabat gubernur Jabar ini dapat melaksanakan tugas dengan sebenarnya dan seoptimal mungkin," ujarnya. (*)

Emil mengatakan situasi Jabar saat ini sedang bagus. Provinsi tersebut, ujarnya, telah mendapat 542 penghargaan, di antaranya, perekonomian

Ridwal Kamil: Pj Gubernur Jawa Barat Tinggal Gas Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penugasan-iwan-bule-disoal-hanura-banyak-pengamat-abal-abal_m_221693.jpeg" alt="Fraksi Hanura di DPR menyebut pengamat yang mempersoalkan pengangkatan Iwan Bule adalah pengamat abal-abal." width="100%">
<figcaption>Fraksi Hanura di DPR menyebut pengamat yang mempersoalkan pengangkatan Iwan Bule adalah pengamat abal-abal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pengajuan hak angket oleh DPR dari parpol oposisi mendapat perlawanan dari partai pendukung pemerintah. Parpol tersebut siap menghadang hak angket yang mempersoalkan pengangkatan Komjen M Iriawan sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. "Kami akan lawan kalau ada yang mengusung hak angket," ucap Johnny G. Plate, Sekjen DPP Partai Nasdem. Dia menegaskan, masalah tersebut cukup diselesaikan di Komisi II DPR. Dalam forum itulah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bisa menjelaskan secara tuntas alasan pengangkatan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/19/06/2018/dalil-dalil-pro-kontra-pelantikan-iwan-bule-sebagai-pj-gubernur-jabar" target="_blank">Iriawan</a>. Pendapat senada disampaikan Ketua Fraksi Hanura Inas Nasrullah Zubir. Dia menilai, pengangkatan Iriawan sebagai Pj gubernur Jabar sudah sesuai dengan mekanisme. Dia justru menyebut pihak yang getol melawan keputusan itu sebagai pengamat abal-abal. "Banyak pengamat abal-abal dengan bangga mengatakan bahwa penunjukan Komjen Iriawan, perwira aktif di kepolisian, sebagai Pj gubernur Jabar melanggar UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian," ujarnya. Menurut Inas, pasal 28 ayat 3 UU Polri menyatakan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dia menegaskan, para pengamat abal-abal itu seharusnya juga membaca penjelasan pasal tersebut. "Yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/19/06/2018/iwan-bule-jadi-pj-gubernur-jabar-timses-asyik-lucu" target="_blank">Kapolri</a>," jelasnya. Dengan begitu, Kapolri bisa saja menugaskan anggota aktifnya untuk menduduki jabatan tertentu di luar kepolisian. Saat ini saja, menurut Inas, sudah ada direktur penyidikan KPK yang berasal dari kepolisian. Karena itu, Inas menilai penugasan Iriawan sebagai Pj gubernur Jabar tidak melanggar UU. Bahkan, lanjut dia, hal itu diatur dalam UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 20 ayat 2 menerangkan, jabatan ASN tertentu dapat diisi prajurit TNI dan anggota Polri. "Jadi, wacana hak angket tersebut malu-maluin saja. Mosok anggota dewan nggak bisa baca UU," katanya menyindir. Sebagaimana diberitakan, Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Komjen Pol M. Iriawan sebagai Pj gubernur Jabar (8/6). Pelantikan itu memantik kegaduhan politik. Sebab, Februari lalu pemerintah membatalkan pelantikan tersebut. Namun, saat libur Lebaran belum usai, ternyata Iriawan yang saat itu menjabat sekretaris utama Lembaga Ketahanan Nasional tetap dilantik sebagai Pj gubernur Jabar. Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PKS lantas menggalang hak angket untuk menyelidiki kebijakan itu. Anggota komisi II dari Fraksi PPP Achmad Baidowi juga meminta masalah tersebut diselesaikan di komisi II. Forum itu dianggap lebih fair dan nuansa politiknya tidak terlalu dominan. Jika penjelasan Mendagri di komisi II klir, persoalan dianggap selesai. Sebaliknya, jika persoalan dianggap belum tuntas, bisa diambil langkah lanjutan. Mendagri Tjahjo Kumolo bersikukuh bahwa keputusannya sudah sesuai dengan undang-undang. Jika pelantikan Iriawan dipersoalkan, dia menyerahkan sepenuhnya kepada dewan. "Ya, kalau diundang DPR, akan saya jawab. Apa yang saya putuskan sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya di sela haul Bung Karno di Blitar kemarin. Politikus PDIP itu menyadari, ada yang suka dan tidak suka dengan keputusannya. Bahkan, ada yang khawatir dengan netralitas Iriawan. "Kenapa khawatir? Wong hanya sembilan hari, sampai hari H-nya," tegas Tjahjo. Bagi dia, yang terpenting secara hukum persoalan tersebut klir.&nbsp;

Penugasan Iwan Bule Disoal, Hanura: Banyak Pengamat Abal-abal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-pelantikan-iwan-bule-mendagri-tak-gentar-ladeni-dpr_m_221439.jpeg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo (berbatik merah)" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo (berbatik merah)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kendati dikritik banyak pihak, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa pelantikan M. Iriawan sudah sesuai aturan. Karena itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan siap menghadapi hak angket yang digulirkan DPR. Dia menyatakan siap hadir jika dipanggil DPR untuk memberikan keterangan. "Keputusan saya sudah sesuai dengan undang-undang," tegas dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin. Menurut dia, dari argumen yang dibangun DPR, seolah-olah yang dilantik sebagai Pj gubernur Jabar adalah anggota kepolisian. DPR merujuk pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2/2002 tentang Polri. Padahal, menurut Mendagri, pasal itu mengatur anggota polisi yang hendak bertugas di luar institusi Polri. Namun, ada pengecualian pada PP 21/2002 yang menyebutkan bahwa beberapa lembaga negara dapat diisi anggota TNI-Polri tanpa harus berhenti sebagai anggota polisi, termasuk jabatan Sestama Lemhannas. Contohnya Irjen Pol Carlo Brix Tewu yang pernah menjadi Pj gubernur Sulawesi Barat pada 2017. Dia merupakan polisi aktif yang menjabat staf ahli Menko Polhukam setingkat pejabat tinggi madya. Selain itu, lanjut politikus PDIP tersebut, pasal 201 UU 10/2006 menyebutkan bahwa yang diangkat sebagai Pj gubernur adalah pejabat tinggi madya. "Jadi, siapa pun yang pada posisi jabatan tinggi madya memenuhi syarat menjadi Pj gubernur, termasuk Sestama Lemhannas," terangnya. Sementara itu, guru besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf menilai, secara prosedural, pelantikan Iriawan sah menurut hukum. Polemik muncul karena pelantikan tersebut berdekatan dengan pelaksanaan pilkada serentak. Selain itu, pemerintah bisa dicap inkonsisten karena sebelumnya menegaskan tidak akan melantik Iriawan. "Ini kan banyak kalkulasi politik, khawatir karena orangnya dekat istana, khawatir akan berpihak pada satu pasangan atau parpol tertentu, khawatir aparat akan mendukung paslon tertentu," kata Asep. Menurut dia, pelantikan itu menjadi pertaruhan kredibilitas pemerintahan Jokowi dan Iriawan sendiri. Pemerintah harus mampu membuktikan bahwa Iriawan adalah penjabat yang taat aturan main. "Karena pada akhirnya ini adalah pertaruhan pemerintahan Jokowi. Kalau ini blunder dan kecurangan terbukti, akan menjatuhkan reputasi Jokowi, kepolisian, dan reputasi Pak Iriawan sendiri," ujarnya.

Soal Pelantikan Iwan Bule, Mendagri Tak Gentar Ladeni DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/3-parpol-galang-hak-angket-ombudsman-pak-jokowi-sudah-tak-peduli_m_221419.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fadli Zon" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fadli Zon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengangkatan Komjen Pol M. Iriawan sebagai penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat menggulirkan hak angket di DPR. Hingga kemarin, tiga parpol sepakat mengajukan hak penyelidikan itu Yakni, Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).  Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, penetapan Iriawan sebagai Pj gubernur Jabar memunculkan potensi pelanggaran UU. Sebab, Iriawan yang masih jenderal polisi aktif tetap diangkat sebagai Pj gubernur Jabar.  Mardani memastikan bahwa pihaknya mendukung penggalangan hak angket itu."PKS menganggap ini kesalahan fatal," kata Mardani.  Dia memastikan penggalangan hal angket akan dimulai setelah libur Lebaran. "(Penggalangan angket) sesuai dengan mekanisme yang berlaku," lanjutnya.  Fadli Zon, wakil ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, mengatakan bahwa partainya sangat mendukung rencana pembentukan pansus hak angket. Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jawa Barat sudah mengambil sikap tegas dengan memboikot pelantikan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/19/06/2018/mendagri-ngotot-lantik-komjen-iwan-bule-politik-gaduh-lagi" target="_blank" rel="noopener">Pj gubernur Jawa Barat</a> karena dianggap cacat hukum. "Partai Gerindra di DPR akan ikut mendukung dan menjadi inisiator dibentuknya pansus hak angket," terangnya.  Menurut dia, kritik terhadap penunjukan jenderal polisi aktif sebagai <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/19/06/2018/dalil-dalil-pro-kontra-pelantikan-iwan-bule-sebagai-pj-gubernur-jabar" target="_blank" rel="noopener">Pj gubernur</a> bukan hanya datang dari kelompok oposisi, tetapi juga disampaikan sejumlah partai pendukung pemerintah. Artinya, di luar oposisi dan nonoposisi, semua pihak memiliki penilaian serupa bahwa kebijakan tersebut keliru, menabrak undang-undang, dan tidak sesuai dengan tuntutan reformasi untuk menghapus dwifungsi TNI-Polri.  Menurut dia, pengangkatan Komjen Pol <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/19/06/2018/iwan-bule-jadi-pj-gubernur-jabar-timses-asyik-lucu" target="_blank" rel="noopener">Iriawan</a> bukan hanya cacat secara formal, tapi juga materiel. Dia pernah diberi jabatan tinggi madya di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) hanya untuk mengulang model pengangkatan Irjen Pol Carlo Brix Tewu sebagai Pj gubernur Sulawesi Barat pada 2017. Artinya, sejak awal pemerintah memang sangat menginginkan Iriawan menjadi Pj gubernur Jabar. "Meskipun, sempat berpura-pura (pemerintah) menarik nama dia pada akhir Februari silam. Jadi, ini dagelan politik saja," bebernya.  Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida juga mengomentari pelantikan Iriawan menjadi Pj gubernur Jabar. Dia mengungkapkan, sejak awal pihaknya sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo. Dia menilai, setidaknya ada dua pelanggaran undang-undang yang terjadi.  "Pengangkatan seorang jenderal polisi aktif sebagai Pj gubernur Jabar telah secara terbuka mempertontonkan pelanggaran dua UU, yakni pasal 28 ayat 3 UU Kepolisian dan pasal 2001 ayat 1 UU Pilkada," ungkap dia.  Dia menyatakan, keinginan untuk mengangkat perwira Polri atau TNI aktif itu sebenarnya diniatkan sejak awal tahun. Itu ditandai dengan keluarnya Permendagri 1/2018. Peraturan tersebut berisi ketentuan cuti di luar tanggungan negara bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.  "Namun, saat itu sejumlah pihak, termasuk saya, sudah mengingatkan pemerintah, khususnya Mendagri atau presiden, agar tidak memaksakan melanggar UU," ujar dia. Mantan wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu menyebutkan, presiden seharusnya menghentikan kebijakan Mendagri. Apalagi, presiden sudah disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan sekaligus wajib mematuhi UU yang berlaku.  "Tetapi, rupanya Pak Jokowi sudah tak peduli dengan peringatan semua kalangan. Ini sangat memprihatinkan dan perlu dicermati secara serius ada agenda apa di balik pemaksaan ini," tegas dia.  Pada bagian lain, ahli hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Oce Madril menilai, mekanisme penetapan penjabat (pj) pucuk pimpinan di satu daerah sudah diatur dalam UU Pilkada dan UU Pemda. Semangat dua UU itu menginginkan seorang Pj diisi oleh pejabat yang memahami wilayah tempat dia mengisi pucuk pimpinan sementara.  "Dalam situasi kepala daerah tidak bisa menggantikan menjabat, pejabat tinggi yang menjabat adalah Sekda. Kalau Sekda tidak ada, bisa ditunjuk penjabat seperti direktur jenderal atau pejabat tinggi di Kemendagri," kata Oce saat dihubungi kemarin (19/6).  Menurut dia, logika birokrasi mengatur posisi pucuk pimpinan secara kolektif. Pj ditempatkan untuk memperlancar roda pemerintahan. Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah tegas mengatur larangan seorang penjabat di momen pilkada.  Ayat 1 melarang penjabat membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Ayat 2 mengatur larangan mengganti pejabat daerah dalam kurun enam bulan sebelum penetapan paslon hingga akhir masa jabatan. Ayat ketiga adalah larangan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.  "Dengan jabatan yang relatif singkat, harusnya Pj dipimpin oleh mereka yang memahami daerah, mulai dari aspek regulasi dan teknis," jelas akademisi asal Payakumbuh, Sumatera Barat itu.  Oce menilai, keputusan Mendagri melantik Iriawan menyalahi UU Pilkada maupun UU Pemda. Latar belakang Iriawan sebagai perwira polri memiliki garis birokrasi yang berbeda. Selain itu, Permendagri 1/2018 yang menjadi acuan Mendagri justru membuat norma baru, melangkahi dua UU tersebut. "Permendagri cukup mengatur hal-hal teknis administratif karena siapa yang menjabat sudah ditentukan UU," ujarnya mengingatkan.

3 Parpol Galang Hak Angket, Ombudsman: Pak Jokowi Sudah Tak Peduli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/komjen-iwan-bule-jadi-pj-gubernur-jabar-pdip-ungkit-kebijakan-sby_m_221295.jpeg" alt="Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari membandingkan persaoalan Iwan Bule dengan kebijakan zaman SBY." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari membandingkan persaoalan Iwan Bule dengan kebijakan zaman SBY.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penunjukkan Komjen Pol M Iriawan atau dikenal dengan panggilan Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jawa Barat menuai serangan bertubi-tubi pada pemerintah. Anak buah Ketua Umum PDIP Eva Kusuma Sundari pun angkat bicara. Politisi perempuan itu membandingkan era Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Eva yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP itu mengatakan, sebaiknya keputusan melantik Iwan Bule - sapaan akrab Iriawan- ini didebat terlebih dahulu di Komisi II DPR, karena penjelasan dan argumen pemerintah soal itu juga solid. Pasalnya diketahui, serangan terhadap pemerintah tidak hanya dianggap melanggar Undang-undang Polri dan UU Pilkada, tapi mulai mengarah pada wacana menggulirkan Hak Angkat DPR tentang Pj Gubernur Jabar. "Keppres pengangkatannya sudah double check dengan biro hukum di Sekretariat Negara dan internal Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak ada masalah," ujar Eva, Selasa (19/6). Eva bahkan mengingatkan publik pada peristiwa yang sama pada era Presiden SBY, yang juga pernah mengangkat sejumlah angota TNI dan Polri menjadi Pj. "Zaman SBY hal tersebut juga pernah dilakukan. Yaitu tahun 2008, saat Pj Gubernur&nbsp;Sulsel adalah Mayjen TNI Ahmad Tanribali," ungkap Eva. Dari unsur Polri, lanjut Eva, di era SBY juga terjadi pengangkatan Irjen Pol Carlo Tewu menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat. Saat itu, Carlo Tewu tak menjabat di posisi struktural Mabes Polri, melainkan menjabat di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Karena itu, dirinya heran mengapa ketika di era Jokowi ada pengangkatan jenderal polisi menjadi Pj Gubernur diributkan. Terlebih lagi Iwan merupakan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). "Ramenya hanya khusus ke Pak Iwan, ada apa? Harusnya santai saja supaya jernih. Ini masih bulan Syawal. Masih masa kontemplasi," pungkasnya.&nbsp;

Komjen Iwan Bule Jadi Pj Gubernur Jabar, PDIP Ungkit Kebijakan SBY

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/iwan-bule-jadi-pj-gubernur-jabar-timses-asyik-lucu_m_221200.jpeg" alt="M Iriawan ketika masih menjadi Kapolda Metro Jaya dengan pangkat Irjen." width="100%">
<figcaption>M Iriawan ketika masih menjadi Kapolda Metro Jaya dengan pangkat Irjen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat juga memantik kegaduhan politik di provinsi tersebut. Kubu PDI Perjuangan (PDIP) yang mengusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur Hasanah (Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan) menyambut baik penunjukan Iriawan. Sebaliknya, kubu Partai Gerindra menolak dengan keras. Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar Waras Wasisto yang sekaligus anggota tim pemenangan Hasanah menyatakan, sosok Iriawan sangat tepat ditunjuk presiden. Sebab, netralitas dan integritasnya sudah teruji. "Jabar memiliki peran besar di tingkat nasional. Sebagai putra daerah Jabar, Iriawan tentu sudah paham karakteristik tanah Pasundan. Pengalaman beliau tiga kali menjabat Kapolda di NTB, Jabar, serta Metropolitan DKI Jakarta menjadi modal dasar kuat," tuturnya kemarin (18/6). Waras berharap kehadiran pria yang akrab disapa Iwan Bule itu mampu menciptakan kondusivitas Jabar. Terutama menjelang pilgub dan pilbup/pilwali serentak. Dia yakin Iriawan mampu melanjutkan program pembangunan Gubernur Ahmad Heryawan bekerja sama dengan DPRD Jabar. Waras juga percaya Iriawan akan bertindak netral dalam pilgub. Dia berharap kehadiran Iriawan membuat pelaksanaan pilgub dan pilbup/pilwali serentak berjalan kondusif, aman, nyaman, dan tenteram. Pernyataan berbeda disampaikan Mulyadi, ketua DPD Partai Gerindra Jabar. Dia mengkritik penunjukan Iriawan. Mulyadi bahkan meminta ketua dan anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar tidak menghadiri pelantikan Pj gubernur kemarin. "Dengan segala pertimbangan, atas dasar aturan dan konsultasi dengan DPP bidang hukum, saya meminta seluruh anggota Fraksi Gerindra DPRD provinsi tidak menghadiri acara pelantikan Pj gubernur Jabar," cetus pria yang juga tim pemenangan paslon nomor 3 Asyik (Sudrajat-Akhmad Syaikhu) itu. Imam Budi Hartono, ketua tim pemenangan Asyik dari PKS, menilai pelantikan tersebut sebagai upaya pemerintah mencederai demokrasi. "Lucu, sepertinya Polri diberi tugas di luar tupoksinya. Jadi menimbulkan banyak pertanyaan negatif ada apa dengan pemerintah pusat," sindirnya. Dia bahkan menuding pemerintah pusat merendahkan SDM sendiri karena tidak bisa mengurus daerah. "Atau ada kepentingan politik menjelang pilkada?" kata dia. Menurut Imam, beberapa alasan Mendagri menempatkan polisi sebagai Pj gubernur Jabar sangat sulit dipahami. Dia kembali mengingatkan Mendagri bahwa awal 2018 sudah muncul penolakan publik pada Pj gubernur dari kepolisian. "Sudah beberapa kali pilkada aman-aman saja, kenapa dibuat isu yang kurang baik untuk Jabar oleh pejabat? Ada apa sebenarnya?" kritik dia.&nbsp;

Iwan Bule Jadi Pj Gubernur Jabar, Timses Asyik: Lucu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dalil-dalil-pro-kontra-pelantikan-iwan-bule-sebagai-pj-gubernur-jabar_m_221159.jpeg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo saat melantik Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar." width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo saat melantik Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai pihak mengkritisi sikap Mendagri Tjahjo Kumolo yang melantik Komjen M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Pelantikan itu dituding melanggar konstitusi. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago menduga Kemendagri melanggar konstitusi sekaligus mencederai Undang-Undang Pilkada. Dalam UU Pilkada, telah diatur secara limitatif pimpinan tinggi madya yang bisa menjadi Pj gubernur. Ketentuan itu diatur dalam pasal 201 ayat 10 UU Pilkada. "Pertanyaannya, bagaimana mungkin perwira tinggi Polri bisa disamakan dengan pimpinan tinggi madya?" ucap dia. Dalil lain yang diduga dilanggar Kemendagri yakni Permendagri 74/2016, pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa Pj gubernur harus diisi pimpinan tinggi madya Kemendagri atau provinsi. "Apa tidak ada pejabat Kemendagri dan provinsi yang memiliki kapabilitas? Itu pertanyaannya," jelasnya. Berikut regulasi lain yang diduga dilanggar Kemendagri dalam pelantikan Iwan Bule sebagai Gubernur Jawa Barat. 1. UU 3/2002 tentang Polri. Pasal 28 ayat 3 menyebutkan, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. 2. UU 10/2016 tentang Pilkada. Dalam pasal 210 ayat 10 disebutkan, Pj gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. 3. UU 5/2014 tentang ASN. Pasal 104 ayat 2 menyebutkan, jabatan pimpinan tinggi dapat diisi TNI dan Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi melalui proses terbuka dan kompetitif. Sementara rujukan Kemendagri dalam pelantikan mantan Kapolda Metro Jaya tersebut yakni: 1. Pasal 201 UU 10/2016 tentang Pilkada. Pj Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. 2. Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam UU 5/2014. Yang dimaksud pimpinan tinggi madya adalah sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, dan jabatan lain yang setara. 3. Permendagri 1/2018. Dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan, Pj gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat di lingkup pemerintah pusat atau provinsi.

Dalil-dalil Pro Kontra Pelantikan Iwan Bule Sebagai Pj Gubernur Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendagri-ngotot-lantik-komjen-iwan-bule-politik-gaduh-lagi_m_221123.jpeg" alt="Komjen M Iriawan dilantik jadi Pj Gubernur Jabar oleh Mendagri Tjahjo Kumolo." width="100%">
<figcaption>Komjen M Iriawan dilantik jadi Pj Gubernur Jabar oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Kegaduhan politik kembali terjadi menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Pemicunya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Komjen Pol M. Iriawan sebagai penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat. Padahal, rencana yang sempat memicu kontroversi itu pernah dibatalkan Februari lalu. Iriawan dilantik sebagai <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/18/06/2018/iwan-bule-jadi-pj-gubernur-jabar-ppp-tak-yakin-terjadi-kecurangan" target="_blank">Pj gubernur</a> Jabar di Gedung Merdeka, Bandung, kemarin. Mantan Kapolda Jabar tersebut menjabat sampai 17 September 2018 atau setelah pelantikan gubernur hasil pilgub 27 Juni mendatang. Seperti diketahui, pilgub Jabar diikuti empat pasangan calon (paslon). Salah satunya Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum yang diusung Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura. Tiga paslon lagi adalah Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Demokrat dan Golkar), Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Gerindra, PKS, dan PAN), serta Tubagus Hasanudin-Anton Charliyan (PDIP). Di antara empat paslon tersebut, hanya Anton Charliyan yang berasal dari Polri. Dia juga pernah menjabat Kapolda Jabar. Pelantikan Iriawan langsung memancing reaksi keras tokoh-tokoh parpol yang berseberangan dengan pemerintah. Bahkan, ada juga yang mengaitkannya dengan pilgub Jabar dan pengondisian Pilpres 2019. Wakil Ketua DPR Fadli Zon merupakan salah satu yang mengkritik keras pelantikan Iriawan. Menurut dia, pelantikan tersebut menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Sebab, Februari lalu persoalan itu juga menjadi pro-kontra sehingga akhirnya rencana pelantikan dibatalkan. Anehnya, sekarang pemerintah malah melanjutkan usulan tersebut. "Pemerintah bisa dianggap melakukan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/18/06/2018/iwan-bule-kaget-ditunjuk-jadi-penjabat-gubernur-jabar" target="_blank">kebohongan publik</a>, menipu rakyat," terang dia melalui keterangan resmi kemarin. Dia menegaskan, tidak ada alasan kuat menjadikan jenderal polisi sebagai Pj gubernur Jabar. Sebab, masih banyak pejabat lain yang lebih sesuai untuk menduduki posisi tersebut. Alasan Kemendagri bahwa Iriawan bukan perwira aktif karena saat ini menjabat sekretaris utama (Sestama) Lemhannas, menurut Fadli, cenderung mengada-ada. "Alasan itu mengonfirmasi bahwa sejak awal yang bersangkutan memang diplot menjadi Pj gubernur Jabar," papar dia. Mutasi Iriawan dari Mabes Polri ke Lemhannas Maret lalu diduga hanya bertujuan memuluskan rencana Kemendagri. Fadli pun mempertanyakan motif di balik kengototan pemerintah itu. "Sampai tidak segan menjilat ludah sendiri. Apa motifnya? Dulu alasannya rawan politik, tapi sejauh ini pilkada Jabar aman-aman saja," ucap dia. Partai Demokrat juga mengkritik keras pelantikan Iriawan. Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean bahkan mengatakan bahwa partainya akan menginisiatori hak angket di DPR untuk mempersoalkan pelantikan tersebut. "Judul angketnya diserahkan ke fraksi," kata dia saat dihubungi Jawa Pos. Luthfi Andi Mutty, anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, mengatakan bahwa pelantikan Iriawan menabrak beberapa aturan. Salah satunya pasal 28 ayat 3 UU 2/2002 tentang Polri yang menyebutkan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Kedua, pasal 210 ayat 10 UU 10/2016 tentang Pilkada yang mengatur pengisian kekosongan jabatan gubernur. Disebutkan, penjabat gubernur diangkat dari jabatan pimpinan tinggi madya dengan masa kerja sampai pelantikan gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago menuturkan, pelantikan Iriawan akan memantik sentimen negatif. "Memunculkan prasangka dan dugaan macam-macam," tuturnya. Terkait dengan Kemendagri, papar dia, diduga melanggar konstitusi sekaligus mencederai Undang-Undang Pilkada. Dalam UU Pilkada, telah diatur secara limitatif pimpinan tinggi madya yang bisa menjadi Pj gubernur. Ketentuan itu diatur dalam pasal 201 ayat 10 UU Pilkada. "Pertanyaannya, bagaimana mungkin perwira tinggi Polri bisa disamakan dengan pimpinan tinggi madya?" ucap dia. Lagi pula, dalam Permendagri 74/2016, pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa Pj gubernur harus diisi pimpinan tinggi madya Kemendagri atau provinsi. "Apa tidak ada pejabat Kemendagri dan provinsi yang memiliki kapabilitas? Itu pertanyaannya," jelasnya. Penunjukan Pj gubernur memang hak prerogatif Mendagri. Namun, jangan sampai pemerintah terkesan sesukanya mengelola negara. "Mengelola negara ini harus berdasar koridor hukum, sesuai konstitusi," ujarnya. Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, tidak ada motif apa pun dalam pengangkatan Iriawan sebagai Pj gubernur Jabar. Pelantikan itu tidak melanggar undang-undang. "Dulu kan banyak orang curiga. Kan saya tidak mungkin mengusulkan orang, lalu menjerumuskan presiden," terang dia seusai pelantikan kemarin. Dia menegaskan bahwa pihaknya sudah mengikuti prosedur. Dialah yang mengusulkan nama calon Pj gubernur kepada presiden. Dia menjelaskan, Iriawan menjabat Sestama Lemhannas yang merupakan jabatan setingkat Dirjen. Terkait dengan pelaksanaan pilkada, politikus PDIP itu mengatakan, tidak ada persoalan dengan pilkada karena pesta demokrasi tersebut kurang seminggu lagi. "Tanggal 27 Juni sudah coblosan, bisa apa?" ucap dia. Tjahjo menegaskan tidak mungkin melantik penjabat gubernur tanpa dasar hukum. Dia bisa dipecat presiden jika melanggar undang-undang. Sementara itu, meski mendapat kritik, Iriawan menegaskan siap bekerja keras dengan penuh tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Dia juga berjanji bersikap netral. "Saya ini meniti karir dari bawah. Sayang bagi saya jika berbuat tidak baik. Ini pertaruhan. Sayang karir saya," papar dia. Dia tidak mempersoalkan kritik soal pelantikannya. Menurut dia, kritik sudah biasa di alam demokrasi. Perbedaan pendapat menjadi hal yang lumrah. Yang penting, tujuannya sama. Yaitu, menjaga negara tetap utuh. Di bagian lain, Wakapolri Komjen Syafruddin menuturkan, urusan Pj gubernur Jawa Barat bukan domainnya. "Kebijakan itu bukan usulan Polri. Tapi, kalau diminta, iya," jelas mantan Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut. Menurut dia, Iriawan saat ini tidak berada di institusi Polri, melainkan Lemhannas. "Kan jadi sekretaris utama Lemhannas," ucap dia.&nbsp;

Mendagri Ngotot Lantik Komjen Iwan Bule, Politik Gaduh Lagi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pj gubernur jawa barat

Berita Terkini