<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/JKT_Megawati-Berikan-Hak-Suara_Salman-Toyibi-3JPG-1077253380.jpg" alt="Presiden ke 5 RI Megawati Soekarnoputri menunjukan jari yang sudah tercelup tinta pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di TPS 024 Kebagusan, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden ke 5 RI Megawati Soekarnoputri menunjukan jari yang sudah tercelup tinta pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di TPS 024 Kebagusan, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan cermin peradaban bangsa. Megawati mengingatkan, sangat berbahaya jika suara rakyat dalam pesta demokrasi hanya dijadikan alat kekuasaan. "Dalam pilkada ini, saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi vox dei. Ungkapan bijak ini menegaskan, betapa berbahayanya sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan," kata Megawati dalam cuplikan video, dikutip Kamis (28/11). Presiden ke-5 RI itu menyebut, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Menurut dia, kekuatan itu mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Ia mengungkapkan, hal itu nampak terjadi pada beberapa wilayah seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. "Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral," ujar Megawati. "Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral, bisa dipidanakan," sambungnya. Megawati mengaku dirinya sangat mengenal wilayah Jawa Tengah. Sebab,&nbsp;dirinya terpilih sebagai anggota DPR RI tiga kali dari Jawa Tengah. Ia menekankan, Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme.&nbsp; "Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan," urai Megawati. Ia menyesalkan, dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral dan hati nurani. "Karena itulah, kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus menerus. Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran," pungkasnya.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyebut demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara.

Jagoannya Kalah di Pilkada Jateng 2024, Megawati Tuding Pj Kepala Daerah dan Kepolisian Dimobilisasi untuk Kepentingan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/kpk-ajak-3479145746.jpg" alt="KOLABORASI CEGAH KORUPSI: Dari kiri, Kadis Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi, Juru Bicara KPK Ali Fikri, dan Budi Prasetyo dari Biro Humas KPK berdiskusi dengan redaksi Jawa Pos di Surabaya (20/9)." width="100%">
<figcaption>KOLABORASI CEGAH KORUPSI: Dari kiri, Kadis Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi, Juru Bicara KPK Ali Fikri, dan Budi Prasetyo dari Biro Humas KPK berdiskusi dengan redaksi Jawa Pos di Surabaya (20/9).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> JawaPos.com - Sebanyak tiga pejabat di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Ketiga pejabat KPK itu yakni, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Edi Suryanto ditunjuk sebagai Pj Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat. <div dir="auto"> <div dir="auto">Kemudian, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Herda Helmijaya ditunjuk sebagai Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Serta, Direktur Penerimaan Layanan &amp; Pengaduan Masyarakat (PLPM) Budi Waluya sebagai Pj Bupati Ciamis, Jawa Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan, salah satu pejabat KPK yang dilantik hari ini untuk menjadi Pj Kepala Daerah yakni, Direktur PLPM KPK sebagai Pj Bupati Ciamis. "Benar, hari ini Direktur PLPM KPK dilantik sebagai Pj Bupati Ciamis," kata Budi kepada wartawan, Jumat (1/11).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi menjelaskan, penunjukan pejabat di KPK menjadi penjabat kepala daerah sebagai bentuk pelibatan langsung lembaga antirasuah untuk menularkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi di daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memotret permasalahan di lapangan secara langsung dan nantinya dapat memberikan saran masukan untuk perbaikan ke depannya setelah selesai penugasan," ucap Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK, lanjut Budi, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas komitmen dan dukungannya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan korupsi yang masih terjadi, khususnya di daerah. Terkait penunjukan itu, kata Budi, status kepegawaian mereka tidak berhenti di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, KPK menunjuk pelaksana harian (Plh) untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. "Status kepegawaiannya tidak berhenti, namun pada jabatan sebelumnya akan ditunjuk Plh. Supaya yang bersangkutan tidak rangkap jabatan," pungkas Budi.</div> </div> </div>

Penunjukan pejabat di KPK menjadi Pj kepala daerah sebagai bentuk pelibatan langsung lembaga antirasuah untuk menularkan nilai integritas.

Tiga Pejabat KPK jadi Pj Kepala Daerah, Diharapkan Tularkan Nilai-nilai Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/06/JKT_Pelantikan-9-PJ-Gubernur_MIFTAHUL-HAYAT-10-1560057320.jpeg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) saat melantik sembilan Penjabat Gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (5/9/2024)." width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) saat melantik sembilan Penjabat Gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (5/9/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Di tengah isu netralitas aparatur negara di Pemilu 2024 yang menjadi sorotan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumpulkan seluruh penjabat kepala daerah (Pj Kada). Dalam kesempatan itu, Tito meminta semua Pj Kada memastikan netralitas aparatur sipil negara (ASN) di tahun politik. Isu netralitas Pj kepala daerah tengah menjadi perbincangan. Sebab, terkuak dokumen pakta integritas. Dokumen tersebut menyebutkan dukungan dari Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso kepada salah seorang capres. Dalam pertemuan virtual yang diadakan Jumat (17/11), Tito menjelaskan, dasar hukum netralitas ASN sangat jelas. Yakni, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pasal tersebut menyatakan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan. Kemudian, disebutkan pula dalam PP Nomor 94 Tahun 2021. Pada Pasal 5 ditegaskan, ASN tidak boleh memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. &rdquo;Tidak boleh ikut berkampanye, menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai atau atribut PNS,&rdquo; tegasnya. Mantan Kapolri itu mengingatkan, aturan tersebut memiliki konsekuensi hukum. Artinya, jika aturan itu dilanggar, akan ada sanksi administratif. Mulai teguran, mutasi, hingga penggantian Pj Kada. Bukan hanya di level kebijakan, larangan bahkan mencakup hal-hal yang sederhana. Misalnya, foto bersama peserta pemilu dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang menunjukkan keberpihakan hingga larangan mengunggah, menanggapi, serta menyebarluaskan gambar, foto, dan video peserta pemilu. &rdquo;Saya Mendagri menekankan kembali netralitas ASN, terutama di (pemerintah) daerah, dalam konteks tugas saya,&rdquo; tegas Mendagri. Sementara itu, peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menyatakan, netralitas aparatur negara menjadi isu krusial dalam Pemilu 2024. Hal itu tidak terlepas dari konteks keterlibatan anak presiden yang ikut dalam kompetisi. Fadli menjelaskan, meski Jokowi berkali-kali menyatakan akan netral, publik tidak serta-merta percaya. Apalagi setelah kasus putusan MK yang diduga kuat ada intervensi istana. &rdquo;Untuk apa berkali-kali mengatakan akan netral, tapi ketika melaksanakan tugas-tugas justru sebaliknya,&rdquo; ujarnya dalam diskusi di Kedai Kopi kemarin (18/11). Karena itu, jika dibandingkan dengan menyampaikan janji netral melalui lisan, dia mendorong untuk membuktikannya dalam tindakan. &rdquo;Harus terimplementasi dalam perlakuan sehari-hari,&rdquo; tuturnya. Fadli juga mendesak para penegak hukum untuk bekerja sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai penegak hukum justru menjadi instrumen yang digunakan untuk pemenangan kepentingan tertentu. Fadli juga menyoroti Pj Kada yang jumlahnya lebih dari 200 orang. Dia menekankan, Pj Kada harus dipastikan tidak menjadi kepanjangan tangan rezim menitipkan kepentingan di daerah. Dia mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan ketat. Sementara itu, Muhammadiyah bakal menyelenggarakan dialog publik yang melibatkan tiga calon presiden. Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian Semarak Milad Ke-111 Muhammadiyah tersebut sekaligus menjadi ajang menguji gagasan ketiga calon pemimpin. Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu&rsquo;ti menyampaikan, ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (paslon capres-cawapres) telah mengonfirmasi siap menghadiri kegiatan. &rdquo;Sehubungan dengan undangan Dialog Publik PP Muhammadiyah, semua pasangan calon presiden-wakil presiden menyatakan akan hadir,&rdquo; ujarnya kemarin.&nbsp;(far/c14/oni) &nbsp;

Di tengah isu netralitas aparatur negara di Pemilu 2024 yang menjadi sorotan, Mendagri Tito Karnavian mengumpulkan seluruh pj kepala daerah.

Pilpres 2024, Mendagri Ancam Copot Penjabat Kepala Daerah Tak Netral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/10/Screenshot-2023-08-10-003949-965633432.png" alt="Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng." width="100%">
<figcaption>Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ombudsman RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka data kepada publik terkait nama-nama calon penjabat (Pj) kepala daerah yang diajukan DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Itu demi transparansi proses pengangkatan Pj kepala daerah. &rdquo;Kemendagri harus membuka data nama-nama yang bersangkutan kepada publik dan berikan waktu kepada masyarakat untuk mencermati nama-nama yang diajukan. Kemudian ada kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan,&rdquo; kata Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng seperti dilansir dari Antara. Sehingga, kata dia, tidak serta-merta nama-nama yang diajukan DPRD tersebut langsung diproses Kemendagri ke tahap pengajuan kepada presiden begitu saja tanpa adanya pelibatan publik melalui partisipasi yang bermakna (meaningful participation). &rdquo;Jangan langsung diproses untuk pengajuan ke presiden, dibahas di TPA (tim penilaian akhir), tanpa melibatkan publik sama sekali,&rdquo; ujar Robert Na Endi Jaweng. Dia berharap nama-nama yang diajukan sebagai Pj kepala daerah itu adalah orang yang dapat dipastikan netral secara politik. Sebab, setelah diangkat mereka akan memimpin di masa-masa yang krusial yakni pada momentum Pemilu 2024. &rdquo;Bukan karena kedekatan politik dengan faksi tertentu, atau bukan karena alasan-alasan yang sifatnya itu di luar pertimbangan kompetensi profesional, di luar pertimbangan merit system. Seorang kepala daerah atau seorang pejabat kepala daerah itu akan bertugas yang paling utama adalah menjaga kondusivitas dinamika politik di daerah, sekaligus juga menjaga netralitas birokrasi,&rdquo; tutur Robert Na Endi Jaweng. Adapun dari sisi latar belakang, dia mengatakan, masih ada nama-nama perwira TNI aktif yang diajukan DPRD sebagai calon Pj kepala daerah. &rdquo;Kami sudah menegaskan agar pengangkatan penjabat kepala daerah di provinsi maupun di kabupaten/kota itu adalah pengangkatan dari kalangan sipil, kalaupun kemudian ada dari unsur yang berlatar belakang tentara, dia harus pensiun dini atau tidak aktif lagi dari dinas keprajuritan,&rdquo; papar Robert Na Endi Jaweng. Tak hanya TNI, lanjut dia, Ombudsman juga mencatat temuan adanya nama calon Pj kepala daerah yang berasal dari unsur Polri aktif. &rdquo;Itu tanpa meminta persetujuan dari Kepala Polri (Kapolri), padahal diperintahkan, ditegaskan itu bahwa penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian itu adalah berdasar penugasan atau permintaan atau persetujuan dari Kapolri,&rdquo; terang Robert Na Endi Jaweng. Robert menilai temuan kalangan TNI-Polri aktif tersebut bertolak belakang dengan poin kedua tindakan korektif Ombudsman RI yang sebelumnya sudah pernah disampaikan ke Kemendagri pada 2022. Yakni untuk meninjau kembali pengangkatan penjabat kepala daerah dari unsur prajurit TNI aktif. Kemendagri masih menunggu usul nama pejabat untuk menjabat sebagai penjabat kepala daerah di 85 daerah yang masa jabatan kepala-wakil kepala daerahnya berakhir pada September. Mengacu pada Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang penjabat gubernur, bupati, dan wali kota, enam usul nama kemudian dibahas Mendagri untuk dikerucutkan menjadi tiga nama. Setelah diputuskan tiga nama, diserahkan kepada presiden melalui Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan pertimbangan. Pengangkatan Pj Gubernur ditetapkan dengan keputusan presiden.

Ombudsman RI minta Kemendagri membuka data kepada publik terkait nama-nama calon penjabat (Pj) kepala daerah yang diajukan DPRD

Ombudsman Minta Kemendagri Buka Data Nama Calon Penjabat Kepala Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Agung.jpg" alt="DPR RI" width="100%">
<figcaption>DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro mengingatkan penjabat (Pj) kepala daerah untuk tidak berpolitik menjelang Pemilu Serentak 2024. Karena itu, perlu peran serta masyarakat untuk mengawal dan mengawasi kinerja para Pj bupati/walikota maupun gubernur di seluruh daerah Indonesia.  “Kami, Komisi II meminta agar masyarakat ikut mengawal kinerja para penjabat, lantaran mereka rentan untuk ikut berpolitik menjelang Pemilu Serentak 2024 mendatang,” kata Agung kepada wartawan, Senin (24/10).  Legislator Partai Golkar ini menjelaskan, Pj yang ditunjuk sudah ada regulasi atau aturan yang mengatur. Menurutnya, seorang Pj Kepala daerah mengemban amanat atau tugas khusus yakni menjaga kondisi fisik daerah, agar pelaksanaan Pilkada lancar dan pembangunan tetap berjalan lancar.  Pasalnya Pj Kepala daerah memiliki jarak transisi (penugasan) yang cukup panjang, sekitar setahun hingga 2 tahun.  “Jangan sampai ada penjabat yang justru ikut serta bermain secara politis, sehingga mengacuhkan konfigurasi partai-partai yang sudah ada di daerah. Ini jangan sampai terjadi dan penjabat harus tetap fokus mengurusi pemerintahan dan pembangunan,” tambahnya.  Terkait Pj Kepala daerah ini, Agung mengtakan bahwa saat rapat kerja dengan Mendagri Tito Karnavian, Komisi II DPR RI juga meminta ada ruang secara regulasi, ruang pengawasan kepada para penjabat. Sehingga, jika kinerjanya berjalan baik selama masa transisi, bisa dipertahankan sampai ada kepala daerah tetap hasil pilkada.  “Tapi, jika kinerja Pj Kepala daerah itu memang tidak baik, kita lakukan evaluasi secara periodik, baik tiga bulanan maupun tahunan ada batasan-batasan sendiri sesuai dengan regulasi,” tegasnya.  Dalam kesempatan itu, politisi Dapil Jawa tengah IX ini juga mengungkapkan bahwa Pj Kepala daerah tidak boleh memindahkan, memecat atau mengganti pejabat-pejabat struktural yang ada di wilayahnya, kalau tidak ada izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri.  "Kecuali jika ada pergantian pejabat yang karena mungkin mereka pensiun, perlu dijabat orang baru atau apabila ada pejabat yang kena sanksi, kemudian dijatuhkan sanksi diganti dengan pejabat baru, penjabat diberi kewenangan, tetapi tidak boleh mengubah kebijakan-kebijakan makro yang sudah disepakati antara DPRD dan pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi," pungkasnya.

DPR Ingatkan Pj Kepala Daerah Tak Bermanuver Politik Jelang Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Mendagri-Tito-Karnavian-Hendra-Eka-4.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi salam saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/22). Raker membahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi salam saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/22). Raker membahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Munculnya surat edaran (SE) terkait dengan kewenangan penjabat (Pj) kepala daerah untuk memecat atau memutasi aparatur sipil negara (ASN) menuai polemik. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian langsung mengklarifikasi isi SE tersebut.  Tito menyatakan, kewenangan Pj dalam SE sangat terbatas. Hak Pj untuk memecat atau memutasi ASN tanpa izin Mendagri hanya berlaku pada dua kondisi. Pertama, pemecatan terhadap ASN yang terkena masalah hukum. Jika ada ASN yang terbukti melakukan pidana, Pj bisa langsung memecat tanpa izin Mendagri. ”Misalnya, ditahan aparat penegak hukum, itu harus diberhentikan seketika,” ujarnya setelah penandatanganan MoU netralitas ASN di Jakarta kemarin (22/9).  Norma itu, lanjut dia, merupakan kelanjutan dari PP Nomor 94 Tahun 2001. PP itu mengamanatkan agar ASN diberhentikan segera untuk menghindari kekosongan. Nah, jika harus izin Mendagri, Tito menilai prosesnya akan lambat.  Kewenangan kedua adalah melakukan mutasi pegawai antardaerah. Dalam SE baru, mutasi cukup mendapat tanda tangan dari kepala daerah asal dan kepala daerah baru. ”Kalau ini semua minta izin persetujuan dulu hanya untuk tanda tangan persetujuan itu, akan lambat birokrasinya,” imbuh Tito.  Sesuai visi presiden, pemerintah ingin birokrasi yang lebih simpel dan fleksibel tanpa melanggar hukum. Meski tanpa izin Mendagri, Tito menyebutkan bahwa sistem evaluasi tetap ada. Sebab, berkas nantinya tetap diserahkan ke Kemendagri dan diteruskan kepada BKN. ”Yang memutuskan tetap dari pemerintah pusat. Jadi, perubahan hanya dua poin itu,” tuturnya.  Tito menjelaskan, di luar dua kondisi tadi, Pj tidak diperkenankan melakukan pemecatan dan mutasi. Sebab, kebijakan itu termasuk ke dalam empat hal yang dilarang dilakukan Pj. Dia mengklaim, isu tersebut menjadi polemik karena ada media yang memelintir isi SE.  Di sisi lain, Partai Nasdem mengkritik keras SE Mendagri. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan, dari sisi hukum, SE adalah peraturan kebijaksanaan, bukan sebuah keputusan ataupun peraturan perundang-undangan. SE tidak dapat memuat norma hukum. ”Dan tidak dapat menyimpangi peraturan perundang-undangan,” terangnya.  Willy menyatakan, seharusnya Mendagri mengetahui bahwa jabatan Plt, Pj, dan Pjs bukan hanya pejabat dari lingkungan Kemendagri, melainkan ada juga dari lingkungan jabatan kelembagaan lain. Dengan demikian, SE tersebut tidak sesuai penalaran yang wajar. ”Bahkan melampaui batas wilayah administratif berlakunya wewenang,” bebernya.  Berdasar Pasal 132A PP Nomor 49 Tahun 2008, ada empat hal yang tidak boleh dilakukan Pj. Salah satunya adalah melakukan mutasi pegawai. Dengan demikian, SE Mendagri bertentangan dengan PP tersebut.  Partai Nasdem pun mendesak Mendagri untuk mencabut atau merevisi SE tersebut. Tujuannya, penerapannya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan menghindari polemik dalam peri kehidupan pemerintahan daerah. (far/lum/c12/bay)

Pj Kepala Daerah Dapat Memecat ASN Yang Terkena Masalah Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). KPK menetapkan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Pengacara Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). KPK menetapkan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Pengacara Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah merupakan jabatan yang dekat potensinya dengan korupsi. Sejumlah titik rawan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program di daerah telah dipetakan, dan perlu menjadi perhatian para kepala daerah dan pejabatnya agar terhindar dari jerat tindak pidana korupsi.  Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, sebagai sesama anak bangsa, kepala daerah dan pejabat pemerintahan terikat oleh tujuan negara yang merupakan kepentingan bersama. Adapun tujuan tersebut telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.  “Untuk itu kepada 48 Pj kepala daerah baru yang terdiri 5 penjabat gubernur dan 43 penjabat bupati/wali kota harus menghindari terjadinya fraud saat bertugas. Pj kepala daerah juga harus memiliki peran penting dalam menjalankan tugas dengan tujuan menjaga stabilitas keamanan dan hukum negara,” kata Firli dalam keterangannya, Jumat (17/6).  Peran penting yang dimaksud diantaranya, mewujudkan kepentingan negara, menjamin stablitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, melaksanakan dan menjamin kelangsungan program pembangunan nasional, serta mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN.  Firli juga menjelaskan, ada titik rawan korupsi yang harusnya menjadi perhatian para Pj kepala daerah. Diantaranya adalah terkait pengadaan barang dan Jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan bansos, pengelolaan aset, hingga penempatan modal pemda di BUMD atau pihak ketiga.  Selain itu, titik rawan lainnya adalah korupsi pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat. Kemudian, korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan dan benturan kepentingan, serta penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi ASN di lingkungan pemerintahan.  “Oleh karena itu, KPK berharap para Pj kepala daerah agar menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mengedepankan prinsip-prinsip good governance dalam memimpin daerahnya,” tegas Firli.  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyampaikan, melalui rakor tersebut Pj kepala daerah diingatkan agar bekerja dengan niat baik dan menjauhi penyimpangan atau moral hazard, serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola.  “Para penegak hukum seperti KPK sangat paham betul area rawan yang kerap jadi masalah. Jadi, kepala daerah diharapkan tidak terjerumus di pusaran rasuah,” ucap Tito.

Ingatkan 48 Pj Kepala Daerah, Firli Bahuri Ungkap Titik Rawan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/InShot_20220616_121649346.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan, ke depan pihaknya tidak akan lagi menunjuk penjabat (Pj) kepala daerah dari kalangan TNI-Polri aktif. Hal ini setelah menuai polemik di tengah masyarakat.  Tito berjanji akan memprioritaskan pejabat sipil untuk menjadi Pj kepala daerah. "Hasil diskusi kita menangkap aspirasi dari civil society, kita paham utamakan yang sipil. Dan kemungkinan besar kita tidak akan melanjutkan dari TNI dan Polri aktif," kata Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Kamis (16/6).  Menurut Tito, aturan penunjukan Pj kepala daerah sudah dibahas bersama Menkopolhukam, Menpan RB, Panglima TNI dan Kapolri. Dia menyebut, sebelum menunjuk Pj kepala daerah telah berkonsultasi ke Mahkamah Konstitusi (MK).  "Kita sudah konsultasi ke MK, prinsipnya sepanjang dia pejabat tinggi pratama baik TNI itu ada pengecualian. Itu jangan dibaca satu pasal itu harus undurkan diri, Ayat (1) UU 34 Tahun 2004 tentang TNI," ungkap Tito.  Mantan Kapolri ini beralasan, pihaknya menunjuk Pj Bupati Seram Bagian Barat dari kalangan TNI-Polri aktif, agar bisa mengatasi konflik batas desa. Hal ini pun setelah menerima masukan dari Gubernur Maluku.  "Seram Bagian Barat ini saya diskusi dengan Pak Gubernur, harus diisi figur yang bisa atasi konflik. Sehingga kita minta nama dari BIN dan BIN memberikan figur yang dinggap kompeten yaitu Kabinda Sulteng, karena Sulteng pernah konflik dan dianggap pernah tangani konflik, maka diberi penugasan. Jadi, karena kebutuhan waktu itu," pungkas Tito.

Soal PJ Kepala Daerah, Mendagri Ikuti Aspirasi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-sebut-eks-koruptor-yang-jadi-legislator-bisa-memperburuk-citra-dpr_m_232026.jpg" alt="Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai mantan narapidana kasus korupsi yang terpilih sebagai anggota legislatif bakal memperburuk citra parlemen." width="100%">
<figcaption>Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai mantan narapidana kasus korupsi yang terpilih sebagai anggota legislatif bakal memperburuk citra parlemen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) melayangkan surat keberatan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Rabu (8/6). Surat keberatan tersebut merupakan tindak lanjut atas diabaikannya permintaan informasi mengenai dokumen aturan teknis dan proses pengisian posisi Penjabat Kepala Daerah yang dikirimkan ICW 17 Mei 2022 lalu.  Surat keberatan dilayangkan, karena setelah selama 10 hari kerja pihak PPID Kementerian Dalam Negeri RI tidak memberikan tanggapan kepada ICW sebagai pemohon informasi, mengenai dokumen peraturan teknis dan dokumen pengangkatan dalam proses seleksi Penjabat Kepala Daerah. Hal ini penting dibuka untuk mengetahui rekam jejak, menghindari potensi konflik kepentingan, serta bagaimana mekanisme penjaringan dan penentuan calon Penjabat Kepala Daerah dilakukan.  "Informasi yang ICW mohonkan krusial untuk dibuka guna menjamin terselenggaranya pemerintahan demokratis berdasarkan hukum," kata Kepala Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha dalam keterangannya, Rabu (8/6).  Hingga saat ini, kata Egi, sudah ada 35 Penjabat Kepala daerah yang dilantik sebagai Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota. Beberapa di antaranya justru ditunjuk sebagai Penjabat saat menduduki jabatan aktif lainnya, salah satunya adalah seorang perwira tinggi TNI yang masih aktif, yakni Brigjen Andi Chandra As'Aduddin yang ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat.  Penunjukan penjabat Kepala Daerah yang memiliki rangkap jabatan tentunya semakin menunjukan bahwa keseluruhan proses pengisian penjabat Kepala Daerah berpotensi memiliki konflik kepentingan.  "Kami menilai bahwa pengangkatan penjabat Kepala Daerah tidak hanya berpotensi menghadirkan konflik kepentingan, tapi juga melanggar asas profesionalitas, yang mana keduanya merupakan bagian tak terpisahkan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)," beber Egi.  Terlebih, pada 3 Juni 2022, ICW bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) telah melaporkan Mendagri ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi berkaitan dengan proses penentuan Penjabat Kepala Daerah yang tidak diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.  Pelaporan ini kemudian direspons salah satunya oleh pihak dari Kemendagri, dengan menyatakan bahwa penunjukan dan pengangkatan penjabat Kepala Daerah sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Lebih lanjut, penjaringan calon penjabat Kepala Daerah juga diklaim telah dilakukan sesuai prosedur dan terbuka.  Namun demikian, hingga saat ini belum ditemukan dokumen-dokumen terkait proses seleksi Penjabat Kepala Daerah maupun aturan turunan lain dari Pasal 201 ayat (10) &amp; (11) UU No. 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Padahal ini telah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 15/PUU-XX/2022. Dibukanya dokumen-dokumen tersebut juga selaras dengan perintah Pasal 11 ayat (1) butir b dan butir c UU KIP yang menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya; dan seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.  "Oleh karena itu, kami mendesak Mendagri untuk menjawab surat permintaan informasi ICW dan menerapkan prinsip keterbukaan dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah. Hal ini wajib dan penting dilakukan apabila Kemendagri ingin menunjukkan komitmennya dalam mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan hukum," pungkas Egi.

ICW Keberatan Penunjukkan TNI-Polri Aktif Sebagai Pj Kepala Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-minta-remunerasi-kepala-daerah-ditinjau-ulang_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kepala Daerah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kepala Daerah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menyampaikan, penunjukan penjabat dari unsur prajurit TNI aktif tidak tersedia secara konstitusional. Menurut Fahri Bachmid, pada prinsipnya keterlibatan prajurit TNI aktif dalam menduduki penjabat kepala daerah, setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritannya.  "Pada prinsipnya sepanjang mengenai keterlibatan prajurit TNI aktif Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat kaidah dan menegaskan dalam putusan perkara Nomor 15/PUU-XX/2022, yang pada hakikatnya prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritannya," kata Fahri dalam keterangannya, Minggu (29/5).  Dia menegaskan, Menkopolhukam Mahfud MD tidak perlu lagi membangun serta memperluas tafsir selain yang telah dibuat oleh MK. Menurutnya, secara konstitusional MK adalah lembaga negara yang satu-satunya diberikan kewenangan untuk memberikan tafsir konstitusional, yang sifatnya mengikat semua pihak, 'result interpreter of the constitution.  Di sisi lain, kebijakan penunjukan penjabat prajurit TNI aktif secara fundamental melanggar Ketetapan MPR Nomor: X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara dan TAP MPR Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri maupun TAP MPR Nomor: VII/MPR/2000, yang menegaskan bahwa TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, dan secara teoritik ini merupakan filosofis serta "Ratio legis" sebagaimana terdapat dalam ketentuan norma pasal 47 ayat (1) UU No. 34/2004 tentang TNI.  Karena itu, Fahri berpendapat secara teoritik maupun yuridis, mandat konstitusional yang di kirimkan MK kepada pemerintah dalam berbagai pertimbangan hukum di berbagai putusan MK adalah bersifat wajib dan mengikat, pertimbangan hukum dalam putusan MK adalah mempunyai daya mengikat serta wajib di untuk tindaklanjuti sebagaimana mestinya,  “Jika tidak, maka potensial menjadi masalah hukum serta berimplikasi terhadap keabsahan semua tindakan serta perbuatan pemerintahan itu sendiri, ini adalah sesuatu yang sangat serius,” pungkas Fahri.

Pakar: Prajurit TNI Aktif Jabat Pj Kepala Daerah Tak Ada Dasar Hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pj kepala daerah

Berita Terkini