<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/iTZ5kXurO62q8jSYhpBYzCIVx0k5HsgXSbKOZf28-1-552136209.jpg" alt="Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri, Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, melalui kuasa hukumnya Deolipa Yumara. (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri, Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, melalui kuasa hukumnya Deolipa Yumara. (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri, Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri resmi mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus dugaan korupsi pengelolaan dana di PT Asabri ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Upaya hukum ini ditempuh setelah Adam Damiri melakukan langkah hukum hukum banding hingga kasasi.</p> <p>Kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, menjelaskan langkah hukum ini diambil karena pihaknya menilai terdapat kekeliruan dalam putusan majelis hakim yang sebelumnya menjatuhkan hukuman kepada kliennya.</p> <p>&ldquo;Kami datang ke PN Jakarta Pusat, PN Tipikor, untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali demi kepentingan hukum Pak Adam Damiri,&rdquo; kata Deolipa ditemui di PN Jakpus, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (16/10).</p> <p>Deolipa menjelaskan, pihaknya menemukan bukti baru atau novum yang diyakini dapat memperkuat posisi hukum Adam Damiri. Ia mengklaim, mantan Dirut Asabri tersebut tidak memperkaya diri sendiri atas kerugian negara yang terjadi.</p> <p>Selain itu, terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hakim terkait tempus perkara atau rentang waktu kejadian.</p> <p>&ldquo;Beliau bekerja di Asabri dari 2011 sampai 2015, sementara yang diperkarakan adalah periode 2016 sampai 2020. Jadi ada kesalahan majelis karena pada masa itu beliau sudah tidak menjabat, sudah pensiun dari Asabri. Tapi kenapa kesalahan tahun 2016&ndash;2020 tetap dikenakan kepada beliau,&rdquo; ungkap Deolipa.</p> <p>Dalam memperkuat permohonan PK tersebut, Deolipa menyebut telah menyerahkan sejumlah dokumen penting, termasuk analisis kekeliruan hakim, neraca dan laporan keuangan, hasil rapat umum pemegang saham (RUPS), mutasi keuangan, serta hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</p> <p>Ia berharap, MA dapat menelaah kembali perkara ini secara menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang telah diajukan.</p> <p>&ldquo;Kita akan buka semua bukti ini agar majelis hakim bisa melihat pertimbangan-pertimbangan baru,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Dalam kasusnya, Adam Damiri divonis 16 tahun penjara terkait kasus korupsi pengelolaan dana investasi di PT Asabri. Adam Damiri terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun.</p>

Mantan Dirut Asabri, Adam Damiri, ajukan PK ke MA, klaim ada kekeliruan dalam putusan hakim terkait kasus korupsi.

Eks Dirut Asabri Adam Damiri Ajukan PK ke MA, Klaim Ada Kekeliruan Putusan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/WhatsApp-Image-2024-10-03-at-161839-1852048242-741970371.jpg" alt="DIAMANKAN: Terpidana kasus penggelapan Zainal Muttaqin yang diamankan Tim SIRI Kejagung pada Rabu (2/10) (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>DIAMANKAN: Terpidana kasus penggelapan Zainal Muttaqin yang diamankan Tim SIRI Kejagung pada Rabu (2/10) (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Zainal Muttaqin ke Mahkamah Agung (MA) atas sengketa penguasaan lima bidang tanah di Balikpapan dan Banjarmasin berakhir. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Balikpapan, MA menolak PK yang diajukan Zainal Muttaqin.</p> <p>Dengan putusan itu, lima tanah dalam perkara tersebut tetap milik PT Duta Manuntung atau Kaltim Pos. Andi Syarifuddin selaku kuasa hukum PT Duta Manuntung atau Kaltim Pos menuturkan, perkara itu berawal dari laporan yang dilayangkan pihaknya ke Bareskrim Polri atas dugaan penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan. Sertifikat tanah yang diklaim milik pribadi oleh Zainal Muttaqin sejatinya merupakan aset perusahaan.</p> <p>Adapun kronologi singkat atas peristiwa hukum tersebut adalah, di mana pada saat itu Zainal Muttaqin menjabat sebagai Direktur PT Duta Manuntung. Pada saat itu pula PT Duta Manuntung membeli beberapa aset berupa bidang tanah yang terletak di kota Balikpapan dan Banjarmasin.</p> <p>Selanjutnya tanah-tanah tersebut dibalik nama ke atas nama Zainal Muttaqin sebagai Direktur PT Duta Manuntung. "Seharusnya tanah-tanah tersebut dibaliknama ke atas nama PT Duta Manuntung sebagai pihak yang mengeluarkan uang untuk membeli bidang-bidang tanah tersebut," terang Andi sebagaimana dilansir <em>Fajar.co.id (Jawa Pos Group)</em>.</p> <p>Namun setelah Zainal tidak lagi menjabat sebagai direktur, dia tetap menolak mengembalikan tanah-tanah itu ke perusahaan. Dia mengklaim itu adalah milik pribadinya. Alasannya, tercatat atas namanya di dalam sertifikat.</p> <p>"Di dalam surat somasi itu, penasihat Hukum PT Duta Manuntung mencoba menjelaskan bahwa tidak semua nama yang tercatat di dalam sertifikat tanah itu adalah pemilik atau sertifikat tanah itu disebut bukti kuat dan sempurna," lanjut Andi.</p> <p>Menurut dia, sertifikat tanah hanya bisa menjadi alat bukti kuat dan sempurna bila diperoleh secara sah. Dalam kasus ini, Zainal Muttaqin tidak pernah mengeluarkan uang pribadi untuk pembelian tanah. Sebaliknya, PT Duta Manuntung dapat membuktikan bahwa semua tanah dibeli dengan dana perusahaan, sehingga secara hukum hak milik tidak pernah berpindah ke Zainal Muttaqin.</p> <p>Kasus ini kemudian diproses oleh Bareskrim dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Balikpapan. Majelis Hakim memutuskan Zainal Muttaqin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP jo Pasal 374 KUHP, dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan.</p> <p>Putusan tersebut sempat dibatalkan atau onslag oleh Pengadilan Tinggi Samarinda. Namun, setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, Mahkamah Agung menguatkan kembali putusan PN Balikpapan, menyatakan Zainal Muttaqin bersalah.</p> <p>Lantas Zainal kemudian mengajukan PK ke MA. Lagi-lagi, upaya hukumnya kandas setelah MA menolak permohonan tersebut.</p> <p class="class-paragraph">"Berdasarkan peristiwa hukum tersebut di atas, kami selaku Corporate Lawyer JJMN berharap agar semua perkara yang sama dengan peristiwa hukum yang dialami Zainal Muttaqin tersebut tidak terulang lagi," kata Andi Syarifuddin.</p> <p>Dia mengimbau agar siapa pun yang merasa memiliki aset perusahaan tanpa dasar yang sah untuk menyelesaikannya melalui jalur musyawarah mufakat, demi menghindari konsekuensi hukum seperti yang dialami Zainal Muttaqin.</p> <p>"Dan kami juga berharap agar tidak terlalu mudah menerima pendapat hukum yang tidak jelas, yang pada akhirnya mengirim Bapak Ibu ke kursi pesakitan di pengadilan," pungkasnya.</p>

Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Zainal Muttaqin ke Mahkamah Agung  atas 5 bidang tanah berakhir.

MA Tolak PK Zainal Muttaqin, 5 Bidang Tanah di Balikpapan dan Banjarmasin Milik PT Duta Manuntung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/IMG_1754-1523328034.jpeg" alt="Pakar Hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Pakar Hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Upaya Bank China Construction Bank Indonesia (CCBI) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kedua tanpa adanya novum atau bukti baru dinilai kurang tepat. Sejumlah pakar hukum menilai bahwa langkah ini berpotensi ditolak oleh Mahkamah Agung (MA), sehingga menjadi sia-sia.</p> <p>CCBI berencana mengajukan PK kedua untuk melawan putusan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang sebelumnya telah dimenangkan oleh Fireworks Ventures Limited.</p> <p>Pakar Hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menegaskan bahwa jika tidak memiliki novum, seharusnya CCBI tidak mengajukan PK kedua karena hasilnya kemungkinan besar akan tetap sama, yakni ditolak.</p> <p>&ldquo;Seharusnya PK kedua ini tetap ditolak jika tidak ada bukti baru. Kecuali memang benar-benar ada bukti yang dapat dianggap sebagai novum,&rdquo; ujar Fickar saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/2).</p> <p>Ia juga mengingatkan agar hakim Mahkamah Agung tetap profesional dan transparan dalam menangani kasus ini. Menurutnya, putusan MA terkait perkara ini akan menjadi perhatian masyarakat.</p> <p>&ldquo;Upaya hukum apa pun&mdash;baik itu banding, kasasi, maupun PK&mdash;selalu berpotensi ditolak jika tidak ada bukti baru,&rdquo; tambahnya.</p> <p><strong>PK Hanya Bisa Diajukan Dua Kali</strong></p> <p>Sejalan dengan pernyataan Fickar, Pakar Hukum dari Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, M. Taufik, menegaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009, PK hanya dapat diajukan maksimal dua kali dalam perkara perdata maupun pidana.</p> <p>&ldquo;Secara norma memang diperbolehkan, meskipun terlihat sia-sia, karena pada akhirnya tetap akan ditolak jika tidak ada novum,&rdquo; tegasnya.</p> <p><strong>Kronologi Sengketa Hukum CCBI vs Fireworks</strong></p> <p>Sebelumnya, Bank CCBI mengajukan PK kedua terkait putusan Nomor: /Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, yang pada intinya mengabulkan gugatan PMH yang diajukan oleh Fireworks Ventures Limited.</p> <p>Namun, PK kedua ini awalnya tidak diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada 15 Desember 2023. Belakangan, permohonan PK II tersebut dinyatakan diterima melalui penetapan Ketua PN Jakut tertanggal 9 Agustus 2024.</p> <p>Pada 15 Oktober 2019, PN Jakarta Utara telah membacakan putusan, dengan majelis hakim yang diketuai oleh Riyanto Adam Pontoh, yang menyatakan bahwa:<br /> 1. Tergugat I (Bank CCBI) dan Tergugat II (TW) terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Penggugat (Fireworks Ventures Limited).<br /> 2. Tergugat tidak memiliki hak atas piutang PT GWP yang berasal dari Perjanjian Kredit No. 8, tertanggal 28 November 1995.<br /> 3. Memerintahkan Bank CCBI untuk menyerahkan:<br /> &bull; Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 204, 205, dan 207 atas nama PT GWP.<br /> &bull; Sertifikat Hak Tanggungan No. 286 dan 962 yang diterbitkan atas aset terkait.<br /> 4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat.</p> <p class="class-paragraph">Dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini, pengajuan PK kedua tanpa adanya novum berpotensi besar tidak akan mengubah hasil sebelumnya.</p> <p>Para pakar hukum menilai bahwa langkah Bank CCBI dalam mengajukan PK kedua tanpa bukti baru sangat berisiko ditolak. Oleh karena itu, jika tidak ada novum yang kuat, CCBI sebaiknya mempertimbangkan kembali upaya hukumnya.</p> <p>Polemik ini pun menjadi sorotan publik, terutama dalam hal transparansi dan profesionalisme Mahkamah Agung dalam menangani perkara PK kedua yang diajukan Bank CCBI.</p> <p>&nbsp;</p>

Bank CCBI ajukan PK kedua terhadap Fireworks Ventures Limited tanpa bukti baru. Pakar hukum menilai langkah ini berpotensi ditolak.

Bank CCBI Ajukan PK Kedua Lawan Fireworks, Pakar: Tanpa Bukti Baru, Hasilnya Tetap Ditolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/IMG_1704-943191287.jpg" alt="Juru Bicara MA Yanto di Gedung MA, Jakarta, Senin (16/12). (Rio Feisal/Antara)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara MA Yanto di Gedung MA, Jakarta, Senin (16/12). (Rio Feisal/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) dari tujuh terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Rifaldy Aditya, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Eka Sandy, Jaya, Supriyanto, dan Sudirman.</p> <p>Sebelumnya, terpidana Rifaldy Aditya dan Eko Ramadhani mengajukan PK dan teregister sebagai Nomor 198 PK/PID/2024. Selain itu, permohonan PK dari terpidana Hadi Saputra, Eka Sandy, Jaya, Supriyanto, dan Sudirman teregister sebagai Nomor 199 PK/PID/2024. Terakhir, Nomor 1.688 PK/PID.SUS/2024 atas nama terpidana anak.</p> <p>&rdquo;Telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada Senin (16/12), dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana,&rdquo; kata Juru Bicara MA Yanto seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Gedung MA, Jakarta, Senin (16/12).</p> <p>Yanto menjelaskan, pertimbangan Majelis dalam menolak permohonan PK adalah tidak terdapatnya kekhilafan <em>judex facti</em> (hakim yang memeriksa fakta persidangan) dan <em>judex juris</em> (hakim yang memeriksa hukum) dalam mengadili para terpidana.</p> <p>Selain itu, kata dia, bukti baru yang diajukan para terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).</p> <p>&rdquo;Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepaniteraan Pidana Umum Mahkamah Agung, setelah perkara diminutasi, akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana, dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon,&rdquo; ujar Yanto.</p> <p>Sementara itu, Yanto menjelaskan bahwa perkara PK Nomor 198 diperiksa oleh Majelis yang terdiri atas Burhan Dahlan, Yohanes Priyana, dan Sigid Triyono. Untuk perkara PK Nomor 199 diperiksa Majelis yang terdiri atas Burhan Dahlan, Jupriyadi, dan Sigit Triyono. Adapun untuk perkara 1.688 diperiksa hakim tunggal Prim Haryadi.</p> <p>Yanto juga menjelaskan bahwa salah satu alasan para terpidana mengajukan PK dikarenakan terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara.</p>

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) dari tujuh terpidana kasus Vina Cirebon

MA Tolak Permohonan PK dari Tujuh Terpidana Kasus Vina Cirebon

<p></p> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/antarafoto-kpk-mardani-maming-120822-ak-4-1909961679.jpeg" alt="ILUSTRASI: Mahkamah Agung atau MA menolak banding yang diajukan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Mahkamah Agung atau MA menolak banding yang diajukan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pakar hukum dan dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) M. Sholehuddin mendorong publik ikut serta mengawasi jalannya proses Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming di Mahkamah Agung (MA). Sehingga putusan yang dijatuhkan memenuhi rasa keadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena PK ini kan sudah tegas yang namanya PK itu apa. PK itu peninjauan kembali yang hanya dibatasi dengan adanya novum. Ini yang diawasi, benar-benar ada novum nggak, jangan-jangan kemudian diada-adakan dalam tanda petik kemudian putusan menjadi lebih ringan dan bebas,&rdquo; kata Sholehuddin dalam keterangannya, Senin (4/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengingatkan, syarat peninjauan kembali (PK) sudah jelas tertera di pasal 263 ayat 2 ialah adanya novum atau keadaan baru. Tanpa adanya novum maka PK tidak bisa dikabulkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015272744/orang-yang-sulit-menahan-godaan-dan-mengejar-kebahagiaan-sesaat-biasanya-memiliki-8-kepribadian-ini">Orang yang Sulit Menahan Godaan dan Mengejar Kebahagiaan Sesaat Biasanya Memiliki 8 Kepribadian Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tentunya harus diawasi masyarakat harus mengawal terus, terutama ahli hukum, juga perlu mengawasi jangan hanya banyak berkomentar seperti tidak ada ujung pangkalnya, hanya membuat riak-riak,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sholehuddin berharap, aparat penegak hukum (APH) juga turun tangan bila menemukan indikasi kecurangan. &ldquo;Semua perkara yang memang ada indikasi akan dimainkan harus diawasi secara ketat,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, terpidana korupsi Mardani&nbsp;Maming&nbsp;kembali mendaftarkan PK bernomor 784/PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/<wbr />2024&nbsp;pada 6 Juni 2024 kepada MA dengan status saat ini dalam proses pemeriksaan majelis hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015272732/turunkan-timnas-u-22-di-piala-aff-2024-shin-tae-yong-bisa-gunakan-3-pemain-indra-sjafri-saat-raih-emas-sea-games-2023-siapa-saja">Turunkan Timnas U-22 di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong Bisa Gunakan 3 Pemain Indra Sjafri saat Raih Emas SEA Games 2023, Siapa Saja?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, pengusaha asal Kalimantan Selatan tersebut terbukti menerima suap atas penerbitan SK Pengalihan IUP OP dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN) dan telah divonis 10 tahun dengan denda Rp500 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mardani&nbsp;Maming&nbsp;sempat mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin, tetapi justru mendapatkan tambahan hukuman menjadi 12 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut mengajukan kasasi ke MA. Namun, Hakim Agung Suhadi didampingi Hakim Agung Agustinus Purnomo Hadi dan Hakim Agung Suharto, tegas menolak kasasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk proses pengajuan PK terbaru, Komisi Yudisial (KY) telah menyurati pimpinan MA untuk memantau persidangan guna mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dari majelis hakim.</div>

“Karena PK ini kan sudah tegas yang namanya PK itu apa. PK itu peninjauan kembali yang hanya dibatasi dengan adanya novum,"

Supaya Memenuhi Rasa Keadilan, PK Mardani Maming Harus Diawasi Publik

<div id="m#msg-f:1814401974267594409" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/Profil_Tessa-Mahardika-Sugiarto_MIFTAHUL-HAYAT-03-802305305.jpeg" alt="Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1814401974267594409-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan semua pihak untuk tidak mengintervensi proses hukum peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming. KPK meyakini, Mahkamah Agung (MA) pimpinan memiliki integritas dalam memutus permohonan PK Mardani Maming.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015259060/tips-parenting-8-hal-yang-harus-dipelajari-anak-anak-tentang-kepercayaan-diri">Tips Parenting: 8 Hal yang Harus Dipelajari Anak-anak tentang Kepercayaan Diri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;KPK menyarankan agar seluruh pihak bekerja secara profesional dan prosedural tanpa adanya intervensi. KPK meyakini secara institusi Mahkamah Agung (MA) masih memiliki integritas untuk memutus perkara yang memang benar adalah benar, salah adalah salah,&rdquo; kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Kamis (31/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa mengisyaratkan pihaknya memantau proses PK Mardani Maming di Mahkamah Agung (MA). Hal itu guna mencegah adanya intervensi atau penyalahgunaan dalam menangani peradilan sidang PK terhadap Mardani Maming.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;KPK tidak bisa secara gamblang mengatakan apakah proses PK nya saudara MM&nbsp; (Mardani Maming) dipantau apa tidak. Tentu itu menghilangkan kejutan,&rdquo; tegas&nbsp; Tessa.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Adapun, Mardani Maming telah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada 10 Februari 2023. Mardani Maming terbukti bersalah dalam kasus suap pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) saat masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Mardani Maming juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 110.601.731.752, jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, jika tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama dua tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak terima atas putusan tersebut, Mardani mengajukkan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Namun, Pengadilan Tinggi Banjarmasin memperberat hukuman Mardani Maming menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak juga mau divonis berat, Mardani Maming mengajukkan kasasi ke MA. Dalam putusan itu, MA juga menolak upaya kasasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mardani dan penasihat hukumnya pun rupanya mengajukan PK. Dalam upaya hukum PK itu, Mardani menyebut ada kekhilafan dan juga pertentangan dalam putusan Hakim. (*)</div> </div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan semua pihak untuk tidak mengintervensi proses hukum peninjauan kembali (PK) Mardani Maming

KPK Ingatkan Semua Pihak Tak Intervensi Proses Hukum PK Terpidana Korupsi Mardani Maming

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/singkawang-kota-paling-toleran-ini-mekanisme-penilaiannya_m_.jpg" alt="Ketua Setara Institute Hendardi memberikan penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12)." width="100%">
<figcaption>Ketua Setara Institute Hendardi memberikan penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi meyakini, kecil kemungkinan akan diterima pengadilan terkait langkah Bambang Harymurti (BHM) yang membela terpidana korupsi Mardani Maming dalam proses pengajuan Peninjauan Kembali (PK). Hal itu merespons langkah Bambang Harymurti yang mengajak para akademisi menyurati Mahkamah Agung (MA) menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk membela koruptor Mardani Maming.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkara ini (kasus korupsi Mardani Maming) sudah di MA, sudah putus kasasinya, ya terus kemudian ada pengajuan PK. Setahu saya sampai sejauh ini, jarang<em> amicus curiae</em> itu diterima oleh pengadilan sebagai suatu pandangan," kata Hendardi kepada wartawan, Rabu (30/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hendardi menyatakan, banyak amicus curiae yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap suatu perkara, tidak diterima oleh pengadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan seringkali tidak dimasukkan sebagai semacam pandangan hakim kemudian. Jadi saya kira tetap adalah pengadilan yang akan menentukan semua ini," ucap Hendardi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, Mardani Maming telah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada 10 Februari 2023. Mardani Maming terbukti bersalah dalam kasus suap pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) saat masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Mardani Maming juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 110.601.731.752, jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, jika tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama dua tahun. Tak terima atas putusan tersebut, Mardani mengajukkan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Namun, Pengadilan Tinggi Banjarmasin memperberat hukuman Mardani Maming menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak juga mau divonis berat, Mardani Maming mengajukkan kasasi ke MA. Dalam putusan itu, MA juga menolak upaya kasasi tersebut. Mardani dan penasihat hukumnya pun rupanya mengajukan PK. Dalam upaya hukum PK itu, Mardani menyebut ada kekhilafan dan juga pertentangan dalam putusan Hakim.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Setahu saya sampai sejauh ini, jarang amicus curiae itu diterima oleh pengadilan sebagai suatu pandangan," kata Hendardi.

Setara Institute Nilai Amicus Curiae Kecil Kemungkinan Diterima Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/29/JKT-SIDANG-PK-JESSICA-WONGSO-FED-5JPG-342434192.jpg" alt="Mantan terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongsomengikuti sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongsomengikuti sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Jessica Kumala Wongso mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) kedua terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Kuasa hukum Jessica, Sordame Purba menyebut, rekaman CCTV yang selama ini diputar di ruang persidangan tidak utuh, sehingga terdapat pengabaian fakta hukum.</p> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Bahwa dari awal kami sudah melakukan pembelaan dengan menyatakan bahwa rekaman CCTV yang diputar di persidangan, telah dipotong potong akan tetapi pada waktu itu kami tidak ada bukti potongan video rekaman CCTV tersebut, sehingga hakim mengabaikannya," kata Sordame Purba saat membacakan memori PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (29/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sordame mengungkapkan, pihaknya telah menemukan bukti baru terkait potongan video rekaman CCTV. Ia menekankan, jika rekaman CCTV tersebut tidak utuh, maka terjadi kesesatan kesimpulan perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015251740/menurut-primbon-jawa-ada-13-kepribadian-unik-orang-yang-lahir-pada-selasa">Menurut Primbon Jawa, Ada 13 Kepribadian Unik Orang yang Lahir Pada Selasa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015251606/10-kebiasaan-kecil-yang-sering-ditunjukkan-jika-seorang-pria-benar-benar-mencintai-pasangannya">10 Kebiasaan Kecil yang Sering Ditunjukkan Jika Seorang Pria Benar-benar Mencintai Pasangannya</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akhirnya sekarang kami menemukan potongan itu yang dapat membuktikan bahwa ternyata memang benar CCTV ini tidak utuh lagi dari awalnya hingga akhirnya. Sebab kalau kita tidak tahu awal dan akhir daripada rekaman CCTV tersebut, maka cenderung akan terjadi kesesatan di dalam kesimpulan perkara ini," ucap Sordame.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sordame mengungkapkan, bukti baru atau novum dalam sidang PK ini terkait potongan rekaman CCTV yang selama ini tidak pernah ditampilkan di dalam persidangan. Menurutnya, novum tersebut tersimpan dalam sebuah flashdisk ataupun CD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Novum tersebut terdapat dalam sebuah flashdisk ataupun CD yang diperoleh dari TVOne dan berisi rekaman tayangan acara wawancara Karni Ilyas dengan ayah Mirna, yang bernama Darmawan Salihin tanggal 7 Oktober 2023," ungkap Sordame.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Sordame menyebut bahwa dalam sesi wawancara pada sebuah stasiun televisi swasta Darmawan Salihin mengakui secara tegas bahwa ada bagian rekaman CCTV restora Olivier yang belum pernah ditampilkan di persidangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kekhilafan hakim, kekeliruan nyata,</div> <div dir="auto">rekaman CCTV direkayasa, rekaman CCTV tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, pengaburan warna dan lain-lain," pungkasnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Jessica Kumala Wongso mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) kedua terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin.

Klaim Bawa Bukti Baru saat Jalani Sidang PK, Jessica Kumala Wongso Serahkan Rekaman Video Potongan CCTV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/1001427908-3167241162.jpg" alt="Terpidana kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur digiring menuju mobil tahanan untuk menjalani masa hukuman di Rutan Medaeng, Minggu (27/10) malam. (Hanif Nashrullah/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur digiring menuju mobil tahanan untuk menjalani masa hukuman di Rutan Medaeng, Minggu (27/10) malam. (Hanif Nashrullah/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) mengupayakan pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) agar terpidana kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur mendapat hukuman yang setimpal.</p> <p>Kepala Kejati (Kajati) Jatim Mia Amiati mengungkapkan kekecewaannya atas vonis lima tahun pidana penjara terhadap anak mantan anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) tersebut.</p> <p>&rdquo;Tentu kecewa dengan vonis kasasi Mahkamah Agung yang memutuskan hukuman pidana selama lima tahun penjara,&rdquo; kata Mia Amiati seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Vonis tersebut jauh dari tuntutan 12 tahun penjara sebagaimana disampaikan jaksa penuntut umum saat persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya. Kajati Mia menjelaskan, saat persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif kesatu pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau kedua pasal 351 ayat (3) KUHP atau ketiga pertama pasal 359 KUHP dan kedua pasal 351 ayat (1) KUHP.</p> <p>Tuntutan yang dibuktikan di Pengadilan Negeri Surabaya adalah dakwaan alternatif kesatu pasal 338 KUHP dengan pidana penjara 12 tahun. Namun, Majelis Hakim memutus bebas Ronald Tannur.</p> <p>Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan upaya hukum kasasi namun Mahkamah Agung memutus Ronald Tannur terbukti dengan dakwaan alternatif kedua pasal 351 ayat (3) KUHP dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara lima tahun. Menurut Mia, yang terpenting saat ini Ronald Tannur dihukum dulu atas perbuatan pidana.</p> <p>Menyusul terbongkarnya dugaan gratifikasi terhadap majelis kakim yang menyidangkan perkara tersebut di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya hingga Mahkamah Agung, Mia menyatakan, akan mengupayakan bukti-bukti baru atau novum agar dapat mengajukan permohonan PK sehingga Ronald Tannur dihukum setimpal dengan perbuatan pidananya.</p> <p>&rdquo;Persoalannya semua bukti-bukti sudah kami hadirkan selama persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sedangkan yang namanya novum adalah bukti baru di luar yang telah dihadirkan di pengadilan. Jadi, ya, kalau kami dapat novum pasti kami akan ajukan permohonan PK,&rdquo; ucap Mia Amiati.</p>

Kejati Jatim upayakan peninjauan kembali (PK) agar terpidana kasus pembunuhan Ronald Tannur mendapat hukuman yang setimpal

Kejati Jatim Upayakan PK Agar Ronald Tannur Dihukum Setimpal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/28/1000387584-446658119.jpg" alt="PN Cirebon saat melakukan pemeriksaan TKP kematian Vina Cirebon dan Eky, Jumat (27/9). (Fathnur Rohman/Antara)" width="100%">
<figcaption>PN Cirebon saat melakukan pemeriksaan TKP kematian Vina Cirebon dan Eky, Jumat (27/9). (Fathnur Rohman/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pengadilan Negeri (PN) Cirebon melakukan pemeriksaan lokasi atau tempat kejadian perkara (TKP) dalam kasus kematian Vina dan Eky. Itu sebagai bagian dari proses Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh enam terpidana.</p> <p>Ketua majelis hakim PN Cirebon Arie Ferdian mengatakan, pemeriksaan itu untuk memastikan kesesuaian fakta di lokasi dengan dokumen perkara dari pihak pemohon PK.</p> <p>&rdquo;Kami melakukan pemeriksaan untuk memverifikasi fakta di lapangan, bukan untuk menentukan siapa yang benar atau salah,&rdquo; kata Arie Ferdian seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Cirebon.</p> <p>Dia meminta semua pihak, termasuk kuasa hukum pemohon maupun masyarakat sekitar, untuk tetap menjaga ketertiban selama proses pemeriksaan berlangsung. Dalam praktiknya, majelis hakim meninjau beberapa TKP pada kasus tersebut seperti mendatangi Jalan Saladara Kota Cirebon hingga Jembatan Fly Over Talun. Kegiatan itu dimulai sekitar pukul 14.30 WIB dan berakhir pada pukul 16.30 WIB, pada Jumat (27/9).</p> <p>&rdquo;Teknisnya, kami yang bertanya, saksi-saksi menjawab. Tidak lebih, tidak kurang,&rdquo; ujar Arie Ferdian.</p> <p>Arie menegaskan hasil pemeriksaan setempat ini, nanti menjadi bahan rujukan untuk melihat keabsahan data maupun fakta pada novum yang diserahkan oleh pemohon serta surat dakwaan dari pihak termohon.</p> <p>Sementara itu Otto Hasibuan, ketua tim kuasa hukum enam terpidana, mengapresiasi majelis hakim PN Cirebon karena sudah mengabulkan permohonan untuk melaksanakan pemeriksaan TKP kematian Vina Cirebon dan Eky.</p> <p>&rdquo;Hakim di sini sungguh-sungguh ingin membuka kasus ini dengan sebaik-baiknya,&rdquo; kata Otto.</p> <p>Dia mengklaim pemeriksaan lapangan menunjukkan tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa pembunuhan. Sehingga, pihaknya menyimpulkan kejadian pada 2016 itu merupakan kecelakaan lalu lintas.</p> <p>&rdquo;Jelas sekali, berdasar pemeriksaan di lokasi, tidak ada satu saksi pun yang melihat adanya pembunuhan, yang dilihat saksi hanya kejadian kecelakaan,&rdquo; ujar Otto.</p> <p class="class-paragraph">Selain itu, pihaknya telah diberikan kesempatan untuk membuka hasil ekstraksi data dari ponsel salah satu teman Vina Cirebon pada sidang lanjutan PK.</p> <p>Otto menyebut dari proses itu, tidak ada bukti yang mendukung peristiwa pembunuhan seperti yang dituduhkan oleh pihak termohon.</p> <p>&rdquo;Kami juga menghitung jarak antara lokasi yang diduga sebagai tempat pembunuhan, yaitu di Jembatan Talun, hingga tempat ditemukannya jenazah di lahan kosong, sekitar 1,2 kilometer. Sangat tidak masuk akal jika korban dipukuli di lokasi tersebut, lalu dibawa sejauh itu dengan motor,&rdquo; tutur Otto.</p> <p>Dia menambahkan bahwa argumen tersebut didasarkan pada fakta, yang diperoleh di lapangan dan hasil perhitungan jarak secara rinci.</p> <p>&rdquo;Kami berharap majelis hakim mendapatkan keyakinan yang cukup, dan semoga bisa merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk membebaskan para terdakwa,&rdquo; ucap Otto.</p>

PN Cirebon lakukan pemeriksaan lokasi atau TKP dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eky sebagai bagian dari proses PK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pk

Berita Terkini