<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/CC87349D-A096-4773-913A-581C7CF6E624.jpg" alt="Ilustrasi Teras Malioboro 2 Jogjakarta. (Eka A.R./Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Teras Malioboro 2 Jogjakarta. (Eka A.R./Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia Khusus DPRD Kota Jogjakarta untuk pengawasan relokasi PKL Malioboro menyampaikan 19 poin rekomendasi kepada pemkot. Di antaranya pendampingan kepada pedagang hingga penyelidikan dugaan pelanggaran kepemilikan lapak atau kios di lokasi relokasi, Teras Malioboro 1 dan 2.  ”Semua rekomendasi yang kami sampaikan ini harus ditindaklanjuti secara serius Pemerintah Kota Jogjakarta,” kata Ketua Panitia Khusus DPRD Kota Jogjakarta untuk Pengawasan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro Antonius Fokki Ardiyanto seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Sejumlah rekomendasi yang disampaikan di antaranya mengalihkan kewenangan pengelolaan Teras Malioboro 2 dari Dinas Kebudayaan Kota Jogjakarta kepada Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Jogjakarta. Hal itu agar pemberdayaan dan penguatan ekonomi kepada pedagang bisa dilakukan lebih fokus.  ”Teras Malioboro 1 yang dikelola Pemerintah DIJ juga berada di bawah kewenangan Dinas Koperasi UKM DIJ,” ujar Antonius Fokki Ardiyanto.  Selain itu, pendampingan kepada seluruh PKL yang menempati lokasi baru, menurut dia, perlu terus dilakukan sehingga pedagang bisa meningkatkan kualitas produk yang dijual. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang ramah kepada wisatawan.  ”Karena sudah menempati lokasi baru, sebaiknya istilah PKL diganti menjadi tenant. Harapannya, pedagang pun bisa segera beradaptasi di lokasi baru,” tutur Antonius Fokki Ardiyanto.  Selain itu, pansus juga meminta agar pemerintah daerah segera memberikan solusi kepada komunitas selain pedagang kaki lima yang terdampak relokasi dan kehilangan mata pencaharian. Seperti pendorong gerobak, pedagang asongan, hingga pelaku seni yang menggantungkan hidup di kawasan Malioboro.  Antonius Fokki Ardiyanto menambahkan, pansus juga menyoroti dugaan pelanggaran pedagang yang memiliki beberapa kios di Teras Malioboro 1 dan 2. Karena itu, pemkot perlu segera melakukan penyelidikan dan apabila terbukti harus ada sanksi.  ”Kami pun minta pedagang rutin membuka kios. Jika tidak, kami merekomendasikan agar kios diambil kembali pemkot,” papar Antonius Fokki Ardiyanto.  Penambahan kelengkapan fasilitas di lokasi relokasi juga perlu terus diupayakan. Misalnya, menambah akses pintu masuk di sisi timur Teras Malioboro 2, perbaikan sanitasi, perbaikan sirkulasi udara, serta menambah toilet.  ”Karena sudah ditempatkan di lokasi baru, pemkot juga perlu memastikan agar lokasi lama di sepanjang Jalan Malioboro tidak lagi digunakan untuk berjualan,” ucap Antonius Fokki Ardiyanto.  Fokki memastikan, pansus dibentuk bukan untuk menentang rencana relokasi tetapi untuk mengetahui secara jelas konsep relokasi PKL. Selain itu, memastikan PKL dan seluruh komunitas di Malioboro tetap mendapat hak-haknya.  Seluruh pedagang kaki lima yang semula berjualan di sepanjang Jalan Malioboro, sekitar 1.800 pedagang, sudah ditempatkan di dua lokasi. Yakni Teras Malioboro 1 di bekas Gedung Bioskop Indra dan Teras Malioboro 2 yang menempati lahan bekas gedung Dinas Pariwisata DIJ. Relokasi dilakukan pada awal Februari.  Sementara itu, Penjabat Wali Kota Jogjakarta Sumadi memastikan akan mencermati seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan Pansus Pengawasan Relokasi PKL Malioboro.  ”Ini menjadi masukan bagi kami. Jika masih ada beberapa hal yang belum terakomodasi, perlu dicarikan solusi bersama. Misalnya untuk pendorong gerobak yang akan diberdayakan,” terang Sumadi.  Sedangkan untuk pedagang, Sumadi menyebut, pemkot sudah memberikan keringanan berupa insentif pembayaran listrik dan air. Sebab, saat ini masih pandemi, kondisi ekonomi belum pulih seperti sedia kala.  ”Tetap bersabar, tidak perlu buru-buru. Semua masih berproses,” ujar Sumadi.

Pansus Relokasi PKL Malioboro Rekomendasikan Pendampingan Pedagang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG20220512191157.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah obyek wisata laris diserbu pengunjung pada musim Lebaran tahun ini. Yang tak boleh ketinggalan saat momen liburan tentunya adalah Jogjakarta.  Berkunjung ke Jogja saat musim liburan bagi beberapa kalangan malah ada yang seolah jadi kewajiban. Sementara saat musim libur Lebaran, Jogja dipenuhi wisatawan yang sekalian mudik ke kampung halamannya di daerah sekitar Jawa Tengah.  Main ke Jogja di musim liburan kali ini ada yang beda. Bagi yang datang lagi setelah beberapa waktu, jangan kaget. Kawasan wisata Jalan Malioboro kini steril dari Pedagang Kaki Lima (PKL).  Sebagai gantinya, mereka direlokasi ke tempat baru bernama Teras Malioboro 1 (sebelah Hotel Grand Inna) dan di depan Pasar Beringharjo. Kedua lokasi baru ini sama-sama masih dekat dengan kawasan PKL Malioboro yang berjejer dari arah Stasiun Tugu sampai ke titik nol depan Benteng Vredeburg.  Meski ada yang kaget dan merasa Malioboro kini tak asyik lagi karena suasana khasnya hilang bersama PKL-nya, banyak yang mengaku senang dengan relokasi PKL Malioboro. Rio, wisatawan dari Cirebon menuturkan, kawasan wisata Jalan Malioboro kini lebih rapi dan lebih enak buat santai dengan tidak adanya PKL yang semrawut dan kerap bikin macet.  "Lebih enak ini sih (PKL setelah direlokasi). Lebih rapi aja, lebih tertata," ujarnya saat ditemui JawaPos.com.  Deretan PKL Malioboro ini tak berubah setelah relokasi. Hanya pindah tempat saja. Barang dagangan yang dijajakan juga masih sama, beragam pilihan oleh-oleh khas Jogja seperti batik, kaos, souvenir, dan oleh-oleh lainnya.  Agnes, pengunjung dari kawasan Serpong, Tangerang Selatan, yang jauh-jauh main ke Jogja saat liburan ini juga mengaku senang dengan relokasi PKL Malioboro ini. Meski awalnya kaget, dia melihat kawasan Malioboro lebih ramah pejalan kaki dan pengunjung yang membawa lansia di kondisinya yang sekarang.  "Rapi sekarang. Lebih enak dilihat. Yang penting kan kita tahu pindahnya kemana. Ya tinggal kesitu aja," terangnya.  Tak hanya oleh-oleh khas, di Teras Malioboro 1 dan 2 juga terdapat pedagang makanan yang sebelumnya memadati sisi kiri Jalan Malioboro yang juga turut direlokasi. Berbagai kuliner khas masih bisa ditemui dengan mudah oleh para pengunjung yang ingin bersantap kuliner khas Jogja.

Pengunjung Senang PKL Kawasan Malioboro Direlokasi, Rapi dan Tertata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/PKL-malioboro.jpg" alt="SETELAH RELOKASI: Para PKL yang dulu berdagang di depan toko di Jalan Malioboro direlokasi ke tempat baru. (ILHAM DWI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SETELAH RELOKASI: Para PKL yang dulu berdagang di depan toko di Jalan Malioboro direlokasi ke tempat baru. (ILHAM DWI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Ada yang senang melihat Malioboro sekarang karena lebih lapang, tapi ada pula yang merasa ada yang hilang dari jalan legendaris di Jogjakarta itu.  ILHAM WANCOKO, Jogjakarta  ---  BEGITU menapakkan kaki di depan Pasar Beringharjo, perubahan di Malioboro, ruas jalan yang terhampar di depannya, langsung terasa. Terutama hilangnya hiruk pikuk pedagang kaki lima (PKL) dari ruas jalan ikonik di Jogjakarta itu.  Sejak awal bulan ini, para PKL direlokasi ke Gedung Teras Malioboro 1 di bekas Bioskop Indra di depan Pasar Beringharjo dan Teras Malioboro 2 di eks kantor Dinas Pariwisata Jogjakarta. Sebenarnya mereka juga masih menggelar lapak di Malioboro, hanya di gedung sendiri dan tidak lagi berjualan di pinggir jalan atau di depan toko seperti dulu.  Jalur pedestrian pun otomatis terasa lapang.  Berjalan kaki menjadi lebih nyaman pada Senin (7/2) itu.  Dari Pasar Beringharjo ke arah utara hingga pintu gerbang kantor Pemprov Jogjakarta. Kendati, mata sedikit terganggu dengan beberapa bangunan pertokoan yang rusak di sana-sini. Salah satunya, toko yang tepat di samping pintu masuk kompleks Pemprov Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Papan namanya sudah ambrol.  Namun, entah kenapa berjalan kaki lebih jauh lagi terasa lebih melelahkan daripada biasanya. Mungkin karena dulu bisa mencuci mata dengan beraneka ragam dagangan para PKL di sepanjang ruas jalan legendaris tersebut.  Yang mayoritas dagangannya bisa dijadikan oleh-oleh. Dulu, saat berjalan, bisa berhenti sejenak untuk sekadar melihat dagangan yang menarik hati. Sembari mengasah kemampuan tawar-menawar harga, ya seninya belanja.  Kini, tanpa PKL itu, wajah toko di Malioboro memang lebih jelas terlihat. Tapi, jadi segan pula masuk ke deretan pertokoan untuk sekadar melihat-lihat. Mungkin karena tawar-menawar tidak berlaku di toko-toko itu, ah entahlah. Selain jalur pedestrian, jumlah bangku kota juga menyedot perhatian.  Bangku kota itu berderet dengan jarak sekitar 1,5 meter di sepanjang jalur pedestrian Malioboro. Bangku tersebut bisa digunakan untuk duduk istirahat dari lelahnya berjalan kaki atau sekadar menikmati suasana.  Begitu duduk di bangku kota itu, terlihat papan kecil bertulisan ”mboten pareng lenggah mriki (tidak boleh duduk di sini)”. Tampaknya untuk menjaga jarak pada masa pandemi.  Malioboro kini menjadi seragam dengan jalanan lain di Jogjakarta. Dengan pertokoannya, dengan malnya, serta lalu lintasnya. Hanya, jalur pedestriannya lebih lebar. Malah muncul pertanyaan dalam benak, apa bedanya dengan jalan pertokoan di kota lain?  M. Zuhdan, warga Jogjakarta yang sering jalan-jalan ke Malioboro, juga merasakan demikian. ”PKL Malioboro itu sebenarnya salah satu daya tarik. Salah satu karakternya Malioboro,” tuturnya.  PKL Malioboro lebih dari sekadar pedagang di pinggir jalan. PKL Malioboro malah bisa menjadi salah satu estetika di ruang ekonomi bernama Malioboro. ”Itu yang saya rasakan,” katanya.  Perubahan wajah Malioboro itu tentu mendapatkan respons yang berbeda-beda. Salah seorang wisatawan asal Bandung, Sri, termasuk yang sepakat dengan perubahan tersebut. ”Saya lebih suka Malioboro yang sekarang. Lebih bersih,” ujarnya menjawab pertanyaan Jawa Pos.  Malioboro memang mengandung segudang cerita. Dalam berbagai sumber yang dihimpun Jawa Pos, Malioboro diyakini dibangun bersamaan dengan selesai dibangunnya Keraton Jogjakarta pada 13 Sura 1682 Tahun Jawa atau 7 Oktober 1756.  PKL diperkirakan tumbuh subur di sana sejak 1970-an. Agus, salah seorang PKL Malioboro, menuturkan bahwa sebenarnya PKL dan pemilik toko di Malioboro memiliki hubungan simbiosis mutualisme. ”PKL ini bisa meramaikan toko karena dagangannya beragam. Itu dari sisi kami,” ungkapnya.  Pengunjung Malioboro jadi sering berhenti dan akhirnya juga mengunjungi toko. ”Itu daya tariknya. Tapi, kalau pertokoan, di kota asal wisatawan juga ada,” jelasnya.  Begitu juga saat ada pencuri atau pengutil. Pemilik toko dan PKL juga bekerja sama untuk mencegah aksi kriminal semacam itu. ”Kalau ada pengutil, PKL yang kebanyakan membantu,” katanya.  Namun, Agus juga mengakui bahwa ada pemilik toko yang merasa PKL menutupi tokonya. Karena itu, relokasi ini tentu akan menjadi pembuktian bahwa pemindahan ini benar-benar menguntungkan pemilik toko dan PKL atau tidak. ”Kita lihat omzetnya pemilik toko itu naik atau justru turun,” tegasnya.  Meski begitu, kini omzet PKL jelas turun. Agus mengakui, omzetnya anjlok sekitar 80 persen setelah lapaknya dipindahkan ke Teras Malioboro 1. Sebelum relokasi, omzet tertingginya bisa mencapai Rp 3 juta dalam sehari. Namun, seusai relokasi, omzet tertingginya hanya Rp 1 juta per hari. ”Seringnya hanya dapat Rp 300 ribu,” jelas pedagang aksesori tersebut.  Beda lagi dengan Heri, PKL yang berdagang tas dan dompet. Dia mengungkapkan, pada Senin (7/2) itu, sejak buka pukul 10.00 hingga pukul 15.00, belum ada satu pun dagangannya yang laku. ”Disentuh aja enggak,” ucapnya.  Sebelum relokasi, omzet tertingginya dalam sehari bisa mencapai Rp 5 juta. Dia berharap, ke depan dagangannya lebih laku kendati PKL menempati tempat baru. ”Ya, semoga saja,” tuturnya.  Sementara itu, pendiri Akademi Kebudayaan Yogyakarta Toto Rahardjo menjelaskan, relokasi PKL itu, bagi orang tertentu yang melihat keindahan adalah keseragaman, tentu bagus. ”Tapi, saya bukan seperti itu. Bukan yang melihat bagus itu saat tidak ada apa-apanya,” tegasnya.  Yang jauh lebih penting dari sebuah peristiwa budaya, relokasi PKL Malioboro adalah kepastian yang diubah menjadi ketidakpastian. ”Manusia yang meletakkan nasib dan hidupnya di Malioboro itu sekarang menghadapi ketidakpastian,” ungkapnya.

Yang Dianggap ”Pengganggu” Sebenarnya Malah Jadi Daya Tarik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/0D35AA07-D056-4902-B7FB-BC1603FFADEF.jpg" alt="Lokasi penempatan PKL Malioboro di Teras Malioboro 2 di lahan bekas kantor Dinas Pariwisata Jogjakarta. Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Lokasi penempatan PKL Malioboro di Teras Malioboro 2 di lahan bekas kantor Dinas Pariwisata Jogjakarta. Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Jogjakarta minta pedagang kaki lima Malioboro tidak perlu khawatir dengan lokasi lapak yang akan ditempati. Sebab, seluruh lokasi dinilai strategis dan sudah dilengkapi dengan akses yang baik.  ”Kalau dilihat dari lokasi penempatan, ditempatkan di lapak manapun tidak akan masalah karena aksesnya baik dan luas,” kata Wakil Wali Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Sekitar 1.800 pedagang kaki lima (PKL) Malioboro akan ditata di dua lokasi penempatan. Yakni di Teras Malioboro 1 atau eks Bioskop Indra dan Teras Malioboro 2 atau di lahan bekas Dinas Pariwisata Jogjakarta.  Di Teras Malioboro 2 disiapkan dua pintu yang akan menjadi akses masuk pengunjung atau wisatawan. Yakni dari Jalan Malioboro dan dari Jalan Mataram. Wisatawan yang datang dari arah utara bisa masuk ke Teras Malioboro 2 untuk belanja oleh-oleh atau souvenir. Sedangkan wisatawan dari arah selatan bisa masuk ke Teras Malioboro 1.  ”Jadi, tetap ada penjual oleh-oleh di Malioboro. Dengan terkumpul di suatu lokasi, justru akan memudahkan pembeli berbelanja,” ujar Heroe.  Pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai program untuk mengenalkan kedua lokasi penempatan, sekaligus menarik minat wisatawan untuk datang dengan pentas seni dan budaya.  ”Untuk beberapa waktu tertentu, akan disiapkan panggung seni dan budaya yang diharapkan dapat membantu meningkatkan keramaian,” terang Heroe.  Meskipun demikian, Heroe meyakini, wisatawan memang hendak membeli oleh-oleh yang dijual di PKL Malioboro, pasti akan datang untuk berbelanja meskipun lokasinya dipindah. ”Pindahnya juga tetap di Malioboro, jadi tidak perlu khawatir,” tutur Heroe.  Sedangkan untuk teknis penempatan PKL ke lokasi baru, Heroe menyebut dimungkinkan dilakukan dengan cara undian sesuai usul dari sebagian besar pedagang.  ”Sempat ada usul agar komunitas yang mengatur penempatannya. Tetapi mungkin ada rasa tidak nyaman atau rasa ketidakadilan jika komunitas yang menempatkan. Makanya dilakukan undian untuk tiap pedagang,” papar Heroe.  Pedagang yang akan menempati lokasi relokasi adalah pedagang yang sudah masuk dalam data pemerintah daerah dan tergabung dalam komunitas atau paguyuban. Setelah PKL ditata di lokasi baru, lanjut Heroe, jalur pedestrian di Jalan Malioboro sepenuhnya menjadi hak pejalan kaki sehingga wisatawan akan lebih leluasa menikmati suasana Malioboro.

PKL Malioboro Diminta Tak Khawatirkan Lokasi Lapak Penempatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/20130419pkl-malioboro.jpg" alt="Ilustrasi PKL Malioboro. Noveradika/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PKL Malioboro. Noveradika/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Jogjakarta minta pedagang kaki lima di Malioboro, khususnya pedagang kuliner, mencantumkan harga makanan yang dijual secara jelas. Pemkot juga minta pedagang tidak menjebak konsumen.  ”Yang dipahami wisatawan atau konsumen saat membeli makanan adalah makanan dalam satu paket lengkap. Misalnya membeli pecel lele, tentu yang diharapkan sudah komplet dengan nasi, lalap, dan sambal,” kata Wakil Wali Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Sabtu (29/5).  Oleh karena itu, lanjut Heroe, harga yang dicantumkan dalam menu makanan yang dijual pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro sudah seharusnya dibuat dalam satu paket menu makanan lengkap.  ”Pedagang tetap bisa menawarkan ke pembeli jika menginginkan tambahan lele atau lauk lain, tambahan lalap, sambal, atau nasi, tentu diberi harga sendiri,” ujar Heroe.  Menurut dia, masukan tersebut ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki pelayanan kepada wisatawan atau konsumen di kawasan Malioboro. Terlebih usai viralnya aduan wisatawan terhadap harga pecel lele yang dinilai cukup mahal dan tidak wajar.  Dia menjelaskan, wisatawan yang memperoleh pengalaman tidak menyenangkan selama berwisata di kawasan Malioboro bisa langsung menyampaikan aduan ke Jogoboro atau petugas keamanan di kawasan tersebut.  ”Petugas Jogoboro berjaga 24 jam di Malioboro. Mereka bisa membantu jika ada permasalahan, termasuk jika ada PKL yang memberikan harga tidak wajar,” tutur Heroe.  Nanti, kata dia, di tiap gerbang yang berada di tiap zona di kawasan Malioboro ditempel informasi mengenai layanan pengaduan. ”Petugas di gate juga bisa melayani jika ada pengaduan,” terang Heroe.  Heroe pun memberikan apresiasi kepada pedagang yang mengurungkan niat untuk menggugat pengunggah kasus pecel lele yang viral di media sosial tersebut. ”Wisatawan yang datang tidak memahami apakah mereka makan di Malioboro atau Jalan Perwakilan. Mereka hanya tahu jika mereka sedang berada di kawasan Malioboro,” ucap Heroe.  Atas kasus yang sempat viral tersebut, Heroe berharap seluruh komunitas di kawasan Malioboro menjadikannya sebagai introspeksi dan pelajaran berharga untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan. ”Bagaimana melayani dan berkomunikasi yang baik dengan wisatawan,” ujar Heroe.  Sedangkan bagi pedagang yang ditengarai menjual makanan dengan harga tidak wajar yaitu di Jalan Perwakilan, Heroe menyebut, masih melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap temuan-temuan di lapangan. ”Di jalan tersebut ada tujuh warung penjual pecel lele. Empat toko dan tiga lesehan. Masih kami crosscheck,” beber Heroe.

PKL Malioboro Diminta Cantumkan Harga Makanan Secara Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/408BFC59-B8BC-4C06-AE49-224B7F8A0CB6.jpeg" alt="Kawasan wisata Malioboro Jogjakarta. Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan wisata Malioboro Jogjakarta. Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Jogjakarta memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada pedagang kaki lima di Malioboro yang melanggar aturan yaitu ditutup selamanya. Sanksi tersebut menyusul keluhan wisatawan terkait harga makanan yang dijual pedagang kaki lima di kawasan Malioboro kembali viral di media sosial.  Wakil Wali Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi menyatakan, sanksi tersebut sudah menjadi kebijakan dan kesepakatan seluruh komunitas. ”Siapapun yang menarik harga tidak sesuai ketentuan atau tidak wajar sanksinya jelas dan tegas,” kata Heroe Poerwadi seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Rabu (26/5).  Sanksi tegas yang dimaksud adalah pedagang yang melakukan pelanggaran tidak boleh berjualan selamanya di Malioboro. Pemberian sanksi tegas tersebut penting dilakukan agar seluruh komunitas maupun paguyuban di kawasan Malioboro tertib dalam mematuhi aturan. komunitas juga diminta tertib mengawasi anggotanya.  ”Karena jika hal tersebut dilakukan, mereka adalah oknum yang berpotensi merusak nama Malioboro dan Jogjakarta. Aturan itu tidak hanya berlaku bagi pedagang kaki lima, tetapi siapapun. Misalnya petugas parkir dan lainnya. Sanksinya tegas,” terang Heroe.  Dia meminta wisatawan yang mengalami pengalaman tidak nyaman di Malioboro termasuk membayar harga makanan yang tidak wajar segera melapor ke petugas keamanan Malioboro, Jogoboro, atau kepada personel Satpol PP Kota Jogjakarta yang bertugas.  ”Tujuannya agar aduan bisa segera ditindaklanjuti dan apabila benar, oknum yang bersangkutan bisa segera diberi sanksi,” ucap Heroe.  Berdasar hasil penelusuran tim Jogoboro dengan menemui seluruh pedagang dan pimpinan komunitas di sepanjang Jalan Malioboro dipastikan tidak ada pedagang yang meminta harga makanan dengan tidak wajar.  ”Kami belum menemukan pedagang yang dimaksud wisatawan tersebut. Saya yakin, pedagang di Malioboro memenuhi kesepakatan untuk menampilkan harga menu makanan yang dijual. Dan meskipun wisatawan yang datang turun signifikan, pedagang tidak lantas nuthuk harga,” kata Heroe.  Meski demikian, lanjut dia, penelusuran tetap dilakukan kepada pedagang di sirip-sirip jalan sepanjang Malioboro. ”Sanksinya juga sama. Jika pun ada, mungkin pedagang tersebut tidak masuk dalam komunitas Malioboro,” tutur Heroe.

PKL Malioboro Nuthuk Harga Dilarang Berjualan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/18_1.jpg" alt="Ilustrasi petugas memeriksa kesehatan pedagang. Destyan Sujarwoko/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas memeriksa kesehatan pedagang. Destyan Sujarwoko/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jogjakarta mewacanakan pemberian sanksi bagi pedagang kaki lima di Malioboro maupun pedagang di Pasar Beringharjo yang tidak bersedia menjalani vaksinasi Covid-19. Hal itu ditujukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pedagang dan masyarakat secara umum.  ”Jangan hanya dilihat soal wacana sanksinya saja. Harus dilihat dalam sebuah gambaran besar yaitu memberikan perlindungan untuk pedagang, masyarakat, dan konsumen yang datang,” kata Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jogjakarta Heroe Poerwadi seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Kamis (25/2).  Menurut dia, vaksinasi Covid-19 yang direncanakan diberikan kepada pedagang kaki lima (PKL) Malioboro, pedagang di Pasar Beringharjo, dan karyawan di kawasan Malioboro, ditujukan untuk meningkatkan imunitas guna mencapai kekebalan kelompok dalam melawan virus korona. Dengan demikian, jika semua pedagang di Beringharjo dan PKL di kawasan Malioboro sudah divaksin, setidaknya pelaku usaha akan lebih terlindungi dengan imunitas yang tercapai dari vaksinasi.  ”Harapannya, iklim usaha di Malioboro dan Beringharjo bisa perlahan-lahan kembali pulih karena pelaku usaha memiliki imunitas melawan virus. Kalau upaya tersebut sudah dilakukan sedemikian rupa tetapi ada yang tidak bersedia menjalani vaksinasi, tentunya akan membahayakan teman pedagang lain dan pengunjung,” papar Heroe.  Meskipun demikian, Heroe meyakini jika pedagang di Malioboro dan Beringharjo memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk berpartisipasi menjalani vaksinasi Covid-19. Vaksinasi itu rencananya digelar secara masal pada awal Maret.  Sebelumnya, digulirkan wacana pemberian sanksi bagi pedagang yang tidak bersedia menjalani vaksinasi Covid-19 yaitu diwajibkan melakukan rapid test antigen atau pemeriksaan GeNose tiap tiga hari sekali jika pedagang yang bersangkutan ingin berjualan.  Meskipun sudah divaksin, Heroe mengingatkan pedagang untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 5M secara ketat. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.  ”Sekali lagi, vaksinasi adalah upaya membangun imunitas tubuh menghadapi virus yang masuk. Agar lebih kuat, harus didukung dengan pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin. Jangan beranggapan setelah divaksin lalu bisa bebas tidak memakai masker atau tidak menjalankan protokol kesehatan,” tutur Heroe.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/rjT76r8WVeo

Tolak Vaksinasi Covid-19, PKL Malioboro Disanksi Rapid Test Antigen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/sultan-bakal-rombak-kawasan-malioboro_m_180342.jpeg" alt="Gubernur DIY saat meninjau selesainya proyek pedestarian Malioboro tahap kedua di kawasan titik nol pada Selasa (9/1)." width="100%">
<figcaption>Gubernur DIY saat meninjau selesainya proyek pedestarian Malioboro tahap kedua di kawasan titik nol pada Selasa (9/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Penataan kawasan Malioboro direncanakan terus dilakukan hingga 2019 mendatang. Setelah peresmian toilet underground, Selasa (9/1), nantinya penataan juga akan dilakukan di sejumlah bangunan eks toko maupun gedung yang sudah tak terpakai. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam acara peresmian toilet underground di eks gedung Komite Olahraga Nasional (KONI) mengatakan, penataan bangunan yang dimaksud seperti gedung eks Bioskop Indra dan rumah makan Cirebon. "Itu perlu diisi atau memang ditiadakan (dihilangkan)," katanya. Ketika ditiadakan, alasannya karena bangunan itu dirasa sangat mencolok ketika orang akan masuk ke Malioboro. Namun ia berharap untuk bisa dipugar dan dibangun gedung baru berlantai 3 untuk menampung PKL Malioboro. Sementara untuk bangunan toko atau rumah makan yang tak terpakai bisa digunakan untuk menyimpan peti-peti atau barang milik PKL. Supaya ketika akan beraktivitas di sana tidak perlu membawanya lagi. "Mau saya itu jadi loker bagi barang-barang PKL, jadi tidak usah bawa peti lagi, eks toko kita ubah jadi loker, dikasih nomor," katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Muhammad Mansur mengatakan, pada 2018 ini pengerjaan pada pedestarian penggal sisi barat Malioboro, Margomulyo dan Pangurakan dianggarkan Rp 35 miliar. Kemudian pemugaran gedung eks bioskop Indra yang akan digunakan untuk PKL, diisi dengan kuliner maupun tempat atau loker menaruh peti dan barang. Gedung ini nantinya akan dibangun 3 lantai dengan menghabiskan dana sekitar Rp 40 miliar. "Untuk menyimpan peti dan barang dagangannya, setelah selesai (berdagang) kan bisa disimpan di sana," ujarnya. Dikatakan pula, penataan ikon di Yogyakarta ini sudah dilakukan sejak 2014 silam. Diawali dengan sayembara untuk ruang jalan. Tahun berikutnya, pembangunan parkir portabel di Taman Abu Bakar Ali dan Terminal Ngabean. Kemudian pada 2016, dimulai penataan pedestarian dari depan gedung Hotel Garuda sampai Pasar Beringharjo. "Tahun ini tahap kedua dari pasar Beringharjo sampai dengan titik nol ditambah dengan toilet underground," jelasnya. Tahap kedua ini membutuhkan sekitar 8 bulan diawali Maret sampai November dan menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 17,3 miliar. Kemudian paket kedua, berupa toilet underground diawali paska Maret dan berakhir 19 Desember 2017. Estimasi biaya kurang lebih Rp 5,8 miliar, terdapat 12 kamar mandi putri, 6 putra dilengkapi 1 laktasi dan untuk difabel.

Sultan Bakal Rombak Kawasan Malioboro

pkl malioboro

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pkl malioboro

Berita Terkini