<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/08/10-2101341782.jpg" alt="Zafland menerima penghargaan sebagai The Housing Developer with the Most Creative Programs for Millennials pada acara Indonesia MyHome Award Episode 8 &ndash; 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Zafland menerima penghargaan sebagai The Housing Developer with the Most Creative Programs for Millennials pada acara Indonesia MyHome Award Episode 8 &ndash; 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>&ndash; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan cara Presiden Prabowo mempercepat penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, bagi seluruh masyarakat.</p> <p>Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengatakan telah menyusun arah kebijakan nasional perumahan dan strategi pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.</p> <p>Heri menjelaskan, karpet merah diberikan dalam membangun dan merenovasi rumah rakyat. Hal ini tidak hanya dilaksanakan pemerintah, melainkan juga oleh pihak lain, seperti pengembang perumahan, perusahaan swasta atau organisasi melalui program CSR.</p> <p>&rdquo;Tahun ini kami juga sudah menerbitkan program KUR Perumahan dengan anggaran sebesar Rp 130 triliun, dan ini baru pertama kali dalam sejarah industri perumahan di Indonesia. Untuk itu, perlu dukungan para stakeholder melalui kolaborasi dan koordinasi program penyelenggaraan perumahan. Dengan semangat gotong royong marilah kita bersama membangun rumah untuk rakyat,&rdquo; ujar Heri.</p> <p>Sejalan dengan program tersebut, CEO Zafland Zaenab Fitriyah Qooniitah mengatakan, terus berupaya mengurangi <em>backlog</em> perumahan di Indonesia melalui pengembangan rumah yang <em>affordable</em>. Dengan semakin besarnya <em>backlog</em> perumahan yang mencapai 15 juta unit, kebutuhan akan hunian yang <em>affordable</em> dan dinamis menjadi sangat penting.</p> <p>Karena itu, di tengah harga rumah yang terus melambung, Zaenab menyebut pihaknya berusaha menghadirkan rumah <em>affordable</em> dengan konsep yang dinamis, modern dan fungsional. Di samping itu, program PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dengan harga maksimal Rp 5 miliar dan pemerintah akan membebaskan PPN hingga Rp 2 miliar, diyakini akan sangat membantu anak muda yang ingin memiliki rumah.</p> <p>&rdquo;Kami sebagai pengembang sektor properti tentu saja ingin ikut berkontribusi dalam menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo yaitu Program 3 Juta Rumah, khususnya rumah untuk anak muda. Apalagi sekarang pemerintah memiliki stimulus dan kebijakan yang sangat berpihak pada masyarakat yang ingin memiliki hunian,&rdquo; tutur Zaenab Fitriyah Qooniitah.</p> <p>Karena itu, lanjut Zaenab, pihaknya selalu mencoba memberikan banyak perbedaan kepada konsumen, khususnya anak muda, pada setiap project yang dikerjakan. Salah satu contoh bagaimana Zafland berkomitmen untuk bisa menjadi konsumen anak muda adalah dengan menyediakan 4 <em>layout</em> desain interior pada project Naputa Residence yang bisa dipilih tanpa tambahan biaya.</p> <p>Dengan komitmen tersebut, Zafland menerima penghargaan sebagai The Housing Developer with the Most Creative Programs for Millennials pada acara Indonesia MyHome Award Episode 8 &ndash; 2025. Mengusung tema <em>Dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah: Inovasi &amp; Kolaborasi untuk Hunian Berkualitas, Berkelanjutan</em>, acara ini bertujuan memperkuat kontribusi pelaku industri perumahan untuk penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.</p> <p>Upaya tersebut tentu membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk regulator, pengembang, lembaga pembiayaan, serta industri teknologi dan material bangunan.</p> <p class="class-paragraph">Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana melakukan akad massal 50 ribu unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR pada 18 Desember.</p> <p>Menurut Ara, rumah subsidi harus terbangun terlebih dahulu menjadi rumah jadi. Sehingga konsumen bisa melihat dan mengecek secara langsung sebelum membelinya.</p> <p>&rdquo;Karena rumah subsidi, rumah itu mesti jadi atau terbangun dulu. Dipilih lalu baru dibeli konsumen. Jadi konsumen bukan membeli gambar,&rdquo; kata Ara seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Hal ini, lanjut dia, penting dilakukan agar konsumen tidak tertipu, dan pemerintah melalui Kementerian PKP ingin menjaga dan melindungi rakyat dari hal-hal tersebut.</p> <p>&rdquo;Kita juga mau jaga rakyat kita, supaya rakyat kita tidak kena tipu. Jadi, dikasih rumah subsidi yang sudah jadi atau terbangun dulu, sehingga dia bisa periksa,&rdquo; kata Ara.</p> 

Pemerintah susun arah kebijakan nasional perumahan dan strategi menyukseskan program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah

Stimulus Sektor Properti Dorong Kesuksesan Program 3 Juta Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/26/hashim-djojohadikusumo-2021299053.jpg" alt="Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo blak-blakan bahwa Bank Indonesia (BI) bakal menyiapkan insentif sebesar Rp 130 triliun untuk program 3 juta rumah.</p> <p>Hashim mengklaim insentif yang akan disalurkan BI itu berasal dari dalam negeri. Bahkan, telah disampaikan secara langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, pada pekan lalu.</p> <p>"Saya dengar Bank Indonesia bersedia untuk menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI). Dan ini dananya semua ini dari dalam negeri," kata Hashim dalam Economic Outlook 2025 di The West In Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (26/2).</p> <p>Kendati demikian, Hashim tidak merincikan dana sebesar Rp 130 triliun akan disalurkan BI untuk insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.</p> <p>Lebih lanjut, Hashim membeberkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki dana yang cukup untuk mewujudkan program 3 juta rumah setiap tahunnya. Hanya saja, kata dia, dana tersebut terpencar di berbagai instansi, salah satunya BI.</p> <p>"Ternyata di Indonesia ini dana ada, tapi dana ini terpencar-pencar ada di BPJS, di SBN, di BI. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk the real economy," bebernya.</p> <p>Tak hanya dari dalam negeri, bahkan ia menyebut dalam waktu dekat investor-investor asing dari berbagai negara pun akan menanamkan modal dalam program 3 juta rumah.</p> <p>"Investor banyak. India bersedia, Singapura bersedia, Turki saya sudah baru dapat proposal dari Turki. Banyak yang bersedia untuk memberikan modal untuk membiayai. So the demand is there, the supply is there," tutup adik kandung Prabowo Subianto itu.&nbsp;</p> <p>Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyatakan kesiapannya untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.</p> <p>Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan pendanaan tersebut berlaku untuk program 3 juta rumah, ketahanan pangan, hilirisasi hingga program lainnya. Hal ini menjadi komitmen BI di luar dari dari SBN yang jatuh tempo dari masa Covid-19.</p> <p>"Dukungan juga pendanaan dari BI melalui pembelian SBN dari pasar sekunder kami sudah bicara dengan menteri keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching SBN yang jatuh tempo dari Covid-19, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam asta cita," kata Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2).</p> <p>"Berkaitan dengan hilirisasi, maupun juga untuk ketahanan pangan maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain," sambungnya.</p> <p>Sebelum mengumumkan bakal membeli SBN, BI juga memutuskan untuk meningkatkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) di sektor perumahan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun di sepanjang tahun 2025, dari sebelumnya sebesar Rp 23,2 triliun.</p> <p class="class-paragraph">"Memberikan insentif likuditas makroprudensial kepada bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan. Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,2 triliun. Dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," kata Perry dalam konferensi pers di kantornya.</p>

Dia pun mengklaim dalam waktu dekat investor-investor asing dari berbagai negara pun akan menanamkan modal dalam program 3 juta rumah.

Hashim Djojohadikusumo Blak-blakan BI Bakal Siapkan Insentif Rp 130 Triliun untuk Program 3 Juta Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/11/Ara_20250211_182210_1200_x_800_piksel-3476017298.jpg" alt="Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait. (Al Mushowir/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait. (Al Mushowir/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan kesempatan kepada pengembang perumahan subsidi yang tidak bertanggung jawab. Hal itu disampaikan setelah meninjau kondisi perumahan subsidi di Bekasi.</div> <div dir="auto">"Saya menemukan rumah subsidi yang baru dibangun delapan bulan, tapi sudah mengalami kerusakan. Tidak hujan pun, sudah banjir. Lantainya retak-retak. Apakah kita bisa membiarkan hal seperti ini?" ujar Maruarar di Hotel Fairmont, Selasa (11/2).</div> <div dir="auto">Dia menekankan, program subsidi perumahan tidak boleh dikerjakan asal-asalan. "Presiden menyampaikan kepada saya bahwa rumah subsidi harus benar-benar berkualitas. Jangan sampai kita memberikan kesempatan lagi kepada pengusaha yang tidak bertanggung jawab," tegas Ara.</div> <div dir="auto">Maruarar juga telah meminta kepada bank penyalur dan lembaga terkait agar lebih selektif dalam memilih pengembang. "Jangan pernah lagi memberikan kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak memenuhi janji. Ini bukan sekadar ancaman, tetapi tindakan nyata," tandas Ara.</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dia menyoroti bahwa 75 persen dana untuk rumah subsidi berasal dari APBN, yang berarti bersumber dari pajak rakyat.&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, dia meminta agar ada audit bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Tidak boleh sembarangan, karena ini menggunakan uang negara. Kalau sudah terbukti membangun sembarangan, tapi masih ingin mendapatkan proyek lagi, berarti ada yang tidak benar," ucap Ara.</div> </div>

Menteri PKP menyatakan, pemerintah tidak akan memberikan kesempatan kepada pengembang perumahan subsidi yang tidak bertanggung jawab

Menteri PKP Maruarar Sirait Tegaskan Pengembang Nakal Tidak Akan Dapat Kesempatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/perumahan-ilustrasi-2963319461.jpg" alt="Ilustrasi Perumahan. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Perumahan. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara resmi telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 senilai Rp 5,274 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri PKP Maruar Sirait menyampaikan penyerahan DIPA tersebut merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025 sehingga diharapkan Program 3 Juta Rumah untuk rakyat bisa segera berjalan di lapangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun demikian, dirinya juga akan terus mendorong semangat gotong royong dari berbagai mitra kerja di sektor perumahan untuk membangun rumah rakyat. Salah satunya dengan menggandeng sejumlah pengusaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015401864/cara-klaim-asuransi-korban-tertimpa-pohon-di-jakarta">Cara Klaim Asuransi Korban Tertimpa Pohon di Jakarta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Anggaran Kementerian PKP tahun 2025 mendatang Rp5,274 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat dan mendorong rumah gratis dari teman - teman pengusaha meskipun tidak banyak jumlahnya, ada yang gratis tapi tidak semuanya gratis," kata Menteri Ara usai menghadiri penyerahan DIPA tahun 2025 di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan seluruh program prioritas Prabowo telah tertampung dalam anggaran belanja 2025 yang disepakati oleh Pemerintah dan DPR sebesar Rp3.621,3 triliun atau meningkat 8,9 persen dibandingkan APBN 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun. Ditujukkan untuk mendorong program prioritas pemerintah. Di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan," kata Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih rinci, bendahara negara ini mengungkapkan sejumlah program unggulan 2025 telah ditampung di APBN 2025. Seperti, program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Arahan Bapak Presiden mengenai prioritas dan fokus program pemerintah akan terus menjadi pegangan bagi alokasi dan realokasi anggaran kementerian dan lembaga, serta transfer ke daerah untuk tahun 2025," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu juga mengatakan, dalam APBN 2025 sudah menampung dana transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sejalan dengan instruksi presiden mengenai pentingnya keselarasan belanja pusat dan daerah. Selain itu dalam hal penataan anggaran dan review, kata Menkeu, penerapannya masih melibatkan dengan menggandeng para menteri koordinator untuk dapat dilaporkan dan diputuskan oleh Presiden Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terutama di bidang anggaran pendidikan dan anggaran infrastruktur yang mendukung program ketahanan pangan termasuk program pemberian makanan bergizi dan ketahanan energi harus dilakukan bersama-sama dengan menteri koordinator untuk dapat dilaporkan dan diputuskan oleh Presiden," pungkasnya.</div>

Kementerian PKP secara resmi telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 senilai Rp 5,274 triliun.

Kementerian PKP Terima DIPA Tahun 2025 Senilai Rp 5,2 Triliun, Salah Satunya untuk Implementasi Program 3 Juta Rumah

<p></p> <p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/PAJAK-19-458902137.jpg" alt="Ilustrasi perumahan untuk kelas menengah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perumahan untuk kelas menengah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan bisa menggelar peresmian sebanyak 12 kawasan perumahan hingga Januari 2025. Ini dilakukan untuk mendukung program 3 juta rumah per tahun era Presiden Prabowo Subianto.</p> <p>Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah mengatakan bahwa peresmian ini termasuk juga dengan beberapa groundbreaking perumahan di sejumlah wilayah sebagai bentuk program 100 hari kerja Kementerian PKP.</p> <p>Adapun rencananya, peresmian tersebut terbagi menjadi 6 di selama Desember 2024 yang berlokasi di Medan, Jakarta, Bogor, Palembang, Bandung, dan Tangerang Selatan.</p> <p dir="ltr">"Sedangkan 6 peresmian di bulan Januari 2025 yang berlokasi di Jakarta, Medan, Palembang, Bogor, Karawang dan Depok," kata Fahri Hamzah dalam keterangannya di Jakarta, ditulis Kamis (21/11).</p> <p>Dia juga menjelaskan, ada beragam rumah yang akan diresmikan selama dua bulan ke depan. Mulai dari rumah susun yang berada di dekat kawasan transit oriented development (TOD) hingga rumah dengan skema <em>rent to own</em>.</p> <p>"Lokasi-lokasi peresmian tersebut terdiri Kawasan Orientasi Transit (TOD), Perumahan Skala Besar, Hunian Berimbang, Urban Renewal, Hunian Transmigran, Green Housing serta Rent to Own," jelasnya.</p> <p dir="ltr">Lebih lanjut, dia juga menyebut dalam pembangunan dan penyediaan rumah rakyat diperlukan analisis lokasi yang cukup, sehingga rumah yang sudah dibangun dipastikan terhuni.&nbsp;</p> <p dir="ltr">"Tempatnya di mana, siapa yang paling cocok tinggal di situ, jika menjadi milik berarti konsepnya berbeda sehingga perlu analisis untuk pengambilan keputusan. Karena di satu sisi ada banyak orang yang tidak memiliki rumah atau tidak layak, sedangkan terdapat rumah layak dengan lokasi yang bagus tapi tidak dihuni," lanjut Fahri.</p> <p dir="ltr">Sementara itu, terkait ketersediaan lahan serta Rumah Siap Huni, Dirut Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan bahwa saat ini Perumnas memiliki sekitar 7.063 unit rumah siap huni.</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Secara lokasi tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan NTT. Selain itu terdapat lahan yang siap dikerjasamakan (quick win) dengan total luas sekitar 344 Ha yang tersebar di 33 lokasi.&nbsp;</p> <p>"Pada prinsipnya, Perumnas siap apapun yang tugaskan pada pemerintah" ujar Direktur Utama Perumnas dalam menanggapi tantangan program 3 Juta Rumah," pungkas Budi.</p>

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan bisa menggelar peresmian sebanyak 12 kawasan perumahan hingga Januari 2025.

Kementerian PKP Bakal Resmikan 12 Kawasan Perumahan hingga Januari 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/29/maruarar-1-2106450670.jpg" alt="Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan rencana groundbreaking program 3 juta rumah Prabowo. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan rencana groundbreaking program 3 juta rumah Prabowo. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengumumkan pelaksanaan <em>groundbreaking</em> atau peletakan batu pertama program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan digelar besok, Jumat (1/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri PKP, Maruarar Sirait memastikan <em>groundbreaking</em> pembangunan 3 juta rumah akan dilaksanakan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Adapun lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Rumah Susun (Rusun) merupakan sumbangan dari Menteri Maruarar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang diperoleh <em>JawaPos.com, groundbreaking</em> rusun di Tangerang akan digelar sekitar pagi hari. Rencananya <em>groundbreaking</em> itu akan digelar guna Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, Menteri yang kerap disapa Ara ini berharap bahwa <em>grounbreaking</em> ini bisa menjadi percontohan dan mendorong pengembang-pengembang swasta untuk turut memulai gotong royong pembangunan rumah untuk rakyat kecil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Target kita ini sebaiknya diikuti oleh semua pengembang (<em>developer</em>) besar, untuk itu semua <em>developer</em> besar tolong diundang. Karena gerakan ini saya harap diikuti oleh <em>developer</em> besar," kata Menteri Ara dalam keterangan resmi, Kamis (31/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, peletakan batu pertama program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan digelar 10 November mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ara memastikan bahwa pembangunan rumah tersebut akan berdiri di lahan tanah milik perusahaannya seluas 2 hektare (Ha). Sedangkan pembangunan rumahnya akan dilakukan oleh Agung Sedayu Group yang dimiliki oleh Sugianto Kusuma alias Aguan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"10 November <em>groundbreaking</em> di Tangerang. Tanahnya dari perusahaan kami, yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu," ujar Ara di Auditorium Kementerian PUPR Jakarta, Senin (28/10) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menyebut bahwa rumah yang akan dibangun di Tangerang itu akan ditujukan bagi masyarakat. Bahkan, ia mengklaim tidak akan disewakan dan dijual. "Buat siapa? Ya buat rakyat. Mau disewakan atau dijual? Enggak, mau dikasih aja," ungkap Ara.</div>

"10 November groundbreaking di Tangerang. Tanahnya dari perusahaan kami, yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu," ujar Ara.

Groundbreaking Program 3 Juta Rumah Era Prabowo Digelar Besok di Tangerang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/29/maruarar-1-2106450670.jpg" alt="Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan rencana groundbreaking program 3 juta rumah Prabowo. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan rencana groundbreaking program 3 juta rumah Prabowo. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan tengah mengupayakan untuk membuat tanah sitaan dari para koruptor bisa digunakan sebagai lahan pembangunan rumah bagi masyarakat, sehingga harga jual menjadi lebih murah. Menteri Maruarar menyatakan upaya tersebut dilakukan pihaknya guna mewujudkan hunian murah dan layak bagi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam salah satu Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.<br /><br />"Kalau tanahnya bisa diberikan dengan murah dan juga atau gratis ke&nbsp;rakyat, kemudian dia punya material bangunan untuk bangun rumahnya juga bisa murah, saya rasa kita bisa benar-benar kasih harga murah buat rakyat, karena komponen tanah dan komponen itu bisa murah," kata dia, Selasa (29/10).<br /><br />Selanjutnya, guna mewujudkan hal itu, disampaikan Menteri PKP, pihaknya pada Kamis nanti akan bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Muhammad Yusuf Ateh untuk membahas legalitas tanah sitaan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat. "Hari Kamis saya ke tempatnya, jam 2 siang, untuk masuk ke Ditjen Kekayaan Negara, dan saya mohon itu bisa dibagikan atau dijual dengan murah kepada rakyat," katanya.<br /><br />Lebih lanjut, ia mengatakan, selain membuat harga hunian menjadi lebih murah, penggunaan tanah sitaan turut membuat adanya efisiensi anggaran dan optimalisasi aset negara. Sebelumnya, dirinya meminta lahan sitaan dengan total seluas 1.000 hektare (Ha) di Banten yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari koruptor dapat dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat kecil.<br /><br />"Konsep saya bagaimana sesuai efisiensi adalah bagaimana yang sudah disita di Kejaksaan Agung, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Minggu lalu saya datang, hari pertama saya datang ke Jaksa Agung, di Banten saja (lahan sitaan) dari koruptor sudah dapat seribu hektare di Banten. Bagaimana itu saya mau yakinkan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara (lahan sitaan) itu bisa buat rakyat," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin(28/10).<br /><br />Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Visi dan Misi Asta Citanya berkeinginan untuk membangun hunian dengan sanitasi yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan membangun perumahan sebanyak 3 juta unit per tahun, dengan rincian 1 juta rumah untuk perkotaan, dan 2 juta rumah di perdesaan.</p>

Disampaikan Menteri PKP, pihaknya pada Kamis nanti akan bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) M. Yusuf Ateh

Menteri PKP Maruarar Sirait Berencana Manfaatkan Lahan Sitaan dari Koruptor untuk Perumahan Murah Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/29/IMG-20241029-WA0013-4154652976.jpg" alt="Pendiri PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), Alexander Tedja (tengah) saat menghadiri Diskusi Program 3 Juta Rumah bertemakan &quot;Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat&quot; di Jakarta, Senin (28/10) malam." width="100%">
<figcaption>Pendiri PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), Alexander Tedja (tengah) saat menghadiri Diskusi Program 3 Juta Rumah bertemakan &quot;Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat&quot; di Jakarta, Senin (28/10) malam.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pendiri PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), Alexander Tedja merespons soal permintaan pemerintah kepada pihak swasta untuk ikut andil dalam membangun 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex mengatakan, pihaknya perlu mempelajari dulu soal permintaan itu. Apalagi, kata dia, pihaknya baru seminggu yang lalu mendengar soal permintaan pemerintah untuk bantu bangun program 3 juta rumah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita perlu waktu untuk mempelajari dulu. Susah langsung kita jawab. Ini kan program baru, baru kita dengar seminggu," kata Alex saat ditemui di Auditorium PUPR, Jakarta, Senin (28/10) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendapat pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan tugas di Kabinet Merah Putih. Yaitu, mewujudkan pembangunan tiga juta rumah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angka 3 juta rumah adalah angka fantastis dan tidak gampang diwujudkan dalam waktu singkat. Maruarar Sirait berupaya memutar otak agar misi dari Presiden Prabowo dapat diwujudkan. Di antaranya dengan skema kolaborasi dengan pihak swasta, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan BUMN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maruarar mengatakan, nantinya pemerintah berupaya menyediakan lahan untuk pembangunan tiga juta rumah. Lahan itu diperoleh dari tanah-tanah sitaan Kejagung yang belum termanfaatkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara untuk pembangunannya, sambung mantan politikus PDIP itu, dilakukan dari dana corporate social responsibility (CSR) pihak swasta. "Tanahnya dari negara, teman-teman (swasta) juga bisa membantu untuk membangun sebagain bagian dari CSR mereka. Saya pikir kita mesti kreatif, tapi juga harus berdasarkan hukum," ujar Maruarar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, dalam waktu dekat Menteri Ara mengatakan dirinya akan menyediakan lahan berupa tanah perusahaan miliknya di Tangerang untuk menjadi lokasi peletakan batu pertama atau groundbreaking program 3 juta rumah Prabowo. Dalam pembangunannya ia menggandeng Agung Sedayu untuk mendukung pembangunan rumah gratis beserta isinya untuk rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya rencananya 10 November 20204 mendatang akan melaksanakan ground breaking rumah gratis untuk rakyat di Tangerang. Tanahnya milik perusahaan yang bangun rumahnya&nbsp; perusahaan lain Agung Sedayu sama isinya,&rdquo; ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di sela-sela Diskusi Program 3 Juta Rumah bertemakan "Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat" di Jakarta, Senin (28/10) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menteri Perumahan Maruarar mengatakan, nantinya pemerintah berupaya menyediakan lahan untuk pembangunan tiga juta rumah.

Swasta Diminta Bantu Bangun Program 3 Juta Rumah Prabowo dengan Dana CSR, Begini Respons Bos Pakuwon Group

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/ketum-PKP.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) menjadi salah satu partai politik (Parpol) non-parlemen pertama yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 di jam pertama.<br /> <br /> Hari ini, Senin (1/8) tepat pukul 08.00 adalah jam pertama Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat.<br /> <br /> "Seperti komitmen saya saat pelantikan dan ulang tahun PKP, bertekad akan jadi partai pertama yang mendaftar ke KPU. Banyak yang pesimistis saat itu. Ternyata bisa. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan, tidak ada yang tidak mungkin," kata ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Mayjen Marinir (Purn) Yussuf Solichien saat mengumpulkan pengurus di Kantor DPN PKP di Jalan Cirebon 21, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.<br /> <br /> Yussuf akan didampingi sejumlah pengurus saat mendaftar. Seperti Sekjen PKP Irjen Pol (Purn) Syahrul Mamma dan Pengurus DPN PKP dan beberapa Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKP.<br /> <br /> Pendaftaran PKP di hari pertama ini, kata Yussuf, menunjukan PKP sudah siap menghadapi verifikasi administrasi maupun faktual KPU. Kelengkapan persyaratan PKP telah 100 persen diunggah ke Sipol KPU.<br /> <br /> Kesiapan tersebut termasuk data dan dokumen pengurus, alamat kantor dan rekening bank di DPN Pusat, DPP Provinsi maupun DPK Kabupaten/Kota, pengurus di tingkat Kecamatan serta kesiapan 1000 KTA atau 1/1000 penduduk di setiap Kabupaten/Kota.<br /> <br /> Dikatakan, menyiapkan pengurus, kantor, rekening bank dan KTA untuk 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota, dan ribuan Kecamatan bukan hal mudah. Sebab, dengan segala kekurangan dan kelebihan, seluruh kader telah berjuang mati-matian, kerja keras, tak kenal waktu, dan pantang menyerah.<br /> <br /> "Saya berterima kasih kepada Satgas Verifikasi Parpol, khususnya tim upload Sipol KPU yang sampai menginap dan tertidur di meja kantor. Akhirnya PKP menyelesaikan semua persyaratan verifikasi dengan baik dan tepat waktu. KPU sudah memberi jawaban, kita partai non-parlemen pertama yang diterima pukul 08.00 bersamaan dengan PDI Perjuangan," tuturnya.<br /> <br /> Selanjutnya PKP siap melakukan verifikasi administrasi dan fakual yang dijadwalkan mulai Agustus sampai dengan awal Desember 2022. Seluruh jajaran PKP, siap bekerja sama dengan KPU dan KPUD agar pelaksanaan verifikasi berjalan aman, tertib, dan lancar.<br /> <br /> PKP yakin dan percaya KPU dan seluruh jajarannya akan melaksanakan tugas dengan adil, profesional, akuntabel, terbuka dan tepat waktu. Sehingga tidak ada sengketa dalam penetapan calon peserta Pemilu 2024 kepada Bawaslu ataupun pengadilan.<br /> <br /> Ia juga menegaskan, demi menyongsong Pemilu 2024, kata Yussuf, PKP akan terus berjuang menjadi garda terdepan sebagai benteng Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dari segala bentuk ancaman disintegrasi bangsa, radikalisme, terorisme, intoleransi dan kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.<br /> <br /> Soal capres-cawapres, kata Yussuf, PKP belum punya pilihan nama saat ini. Diingatkan, untuk membangun bangsa dan negara yang besar, butuh pula pemimpin besar. Oleh karena itu, ia menyatakan, partainya akan mendukung siapa pun asal dapat memenuhi kriteria.<br /> <br /> "Yakni disegani di dunia intenasional, berjiwa kerakyatan, bermoral, profesional, berani dan berwibawa, dan dapat membawa bangsa dan negara Indonesia menuju era kemasannya," ujarnya.<br /> <br /> "Paling tidak seperti Bung Karno disegani dunia. Kerakyatan seperti Soeharto dengan konsep trilogi pembangunan. Yang paham betul situasi ekonomi global. Selain itu, untuk mempersatukan bangsa yang potensi disintegrasinya besar, butuh pemimpin kuat yang memegang erat Pancasila," tuturnya.<br /> <br /> Soal target perolehan kursi, PKP di era, energi, dan tekad semangat baru ini minimal meraih 34 kursi di DPR, 5-10 kursi atau satu fraksi di DPRD Provinsi dan 3-5 kursi atau satu fraksi di DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga PKP berperan aktif dalam perumusan kebijakan dan strategi nasional di tingkat pusat dan menentukan kebijakan dan program kerakyatan yang pro poor, pro job dan pro environment.<br /> <br /> "Kita jawab pesimisme orang lain yang bilang PKP tak mungkin lolos jadi peserta dan lolos Parliamentary Threshold. Kita akan bangun sejarah baru, jadi partai besar, apalagi kita bukan partai kemarin sore. Besok kita tunjukkan, inilah PKP yang sangat percaya diri dan siap 100 persen," pungkasnya.<br /> <br /> Wakil Ketua Umum DPN PKP Mayor Jenderal TNI (Purn) Aslizar Nurdin Tanjung menambahkan, momentum Tahun Baru Islam menjadi semangat tambahan bagi PKP dalam menghadapi pendaftaran peserta calon peserta Pemilu 2024.<br /> <br /> "Kita jadikan sebagai semangat tambahan untuk refleksi, muhasabah dan introspeksi. Juga semangat dari yang dulu tidak lolos parlemen, hijrah dan lolos. Selain itu istiqomah dalam perjuangan ini. Jaga semangat ini. Kita yakinkan seluruh kader bahwa kita akan lolos dengan usaha yang maksimal," pungkasnya.

PKP Jadi Parpol Non-Parlemen yang Pertama Daftar di KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kampanye-boleh-pakai-firman-tuhan-tapi-kalau-yang-ini-dilarang-keras_m_231667.jpg" alt="Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai banyak hal yang salah kaparha soal pemahaman isu SARA dalam konteks pemilu dan pilpres." width="100%">
<figcaption>Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai banyak hal yang salah kaparha soal pemahaman isu SARA dalam konteks pemilu dan pilpres.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Pengamat politik Said Salahudin menyampaikan secara terbuka bahwa dirinya telah resmi bergabung bersama Partai Buruh. Sebelumnya ia sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).<br /> <br /> “Ada dua alasan yang mendasari saya memilih Partai Buruh sebagai alat perjuangan. Pertama, partai ini memiliki idealisme. Ideologi dan garis perjuangannya jelas," ujar Said kepada wartawan, Kamis (30/12).<br /> <br /> Lebih lanjut Said mengatakan hal itu menjadi pembeda antara Partai Buruh dengan partai politik yang lain.<br /> <br /> "Saya sudah belasan tahun menjadi pemerhati dibidang politik dan bahkan pernah menjadi konsultan independen untuk banyak partai politik di Indonesia. Jadi saya tahu betul bedanya partai ini dengan partai-partai yang lain," katanya.<br /> <br /> Faktor figur yang berada di dalam kepengurusan partai dijadikan sebagai alasan yang kedua bagi dirinya bergabung untuk di Partai Buruh. Menurutnya, para pengurus Partai Buruh adalah orang-orang yang memiliki komitmen dan sudah teruji dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.<br /> <br /> "Para tokoh buruh itu tidak perlu lagi kita ragukan komitmennya. Sejak dulu mereka secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tak pernah kenal lelah selalu konsisten memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Lihatlah hasil perjuangan mereka dalam mendorong lahirnya Undang-undang BPJS, misalnya. Rakyat hari ini bisa menikmati fasilitas jaminan kesehatan dengan biaya yang lebih terjangkau," ungkapnya.<br /> <br /> Said menutuskan, soal kenaikan upah dan pemenuhan hak-hak pekerja yang selama ini juga bisa dinikmati oleh buruh beserta keluarganya dikatakan merupakan contoh lain dari hasil perjuangan konkret para tokoh serikat pekerja yang kini bergabung dalam kepengurusan Partai Buruh.<br /> <br /> Said menjelaskan, di Partai Buruh dirinya menjabat sebagai Kepala Badan Pengkajian Strategis Kepesertaan dan Pemenangan (BPSKP). Badan ini berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Partai.<br /> <br /> Selain itu, dirinya juga ditunjuk sebagai Ketua Tim Khusus (Timsus) Pemenangan Partai Buruh. Tugas utama Timsus adalah memastikan Partai Buruh dapat menjadi Peserta Pemilu 2024 dan lolos ambang batas parelemen atau parliamentary threshold.

Pilih Keluar dari PKP, Said Salahudin Resmi Gabung ke Partai Buruh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pkp

Berita Terkini