<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/ramadana-icw-2317827493.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana." width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalegan kembali menjadi sorotan. Setelah norma terkait keterwakilan perempuan dikritik, kali ini PKPU terbaru itu juga diketahui mengubah ketentuan yang dinilai menguntungkan mantan terpidana. Regulasi itu terungkap dalam Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023. Pasal tersebut dianggap membuka celah mantan terpidana korupsi untuk maju tanpa melewati masa jeda waktu lima tahun. Khususnya bagi mantan terpidana yang divonis pencabutan hak politik. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, ketentuan dalam PKPU itu mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Putusan Nomor 87 Tahun 2022 dan 12 Tahun 2023, MK mewajibkan mantan terpidana menjalani masa jeda lima tahun tanpa pengecualian. &rdquo;Nah, PKPU dapat dikategorikan sebagai pembangkangan atas putusan MK,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers kemarin (22/5). Norma baru tersebut, lanjut Kurnia, tentu saja menjadi angin segar bagi terpidana korupsi. Sebab, dari catatan ICW, rata-rata masa pencabutan hak politik seorang koruptor di angka 2&ndash;3 tahun. (far/c9/hud)

PKPU tentang pencalegan kembali menjadi sorotan. Kali ini PKPU terbaru diketahui mengubah ketentuan yang dinilai menguntungkan koruptor.

ICW Sorot PKPU Pencalegan, Mantan Terpidana Korupsi Dapat Celah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-setuju-larangan-eks-napi-korupsi-nyaleg-ada-kabar-baik-dari-ma_m_225681.jpg" alt="Mahkamah Agung mempersilakan bagi siapapun untuk mengajukan uji materi PKPU soal larangan eks napi koruptor nyaleg." width="100%">
<figcaption>Mahkamah Agung mempersilakan bagi siapapun untuk mengajukan uji materi PKPU soal larangan eks napi koruptor nyaleg.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) masih menunggu permohonan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Yakni terkait larangan mantan koruptor menjadi calon legislatif. "Sepanjang aturan itu di bawah undang-undang, maka menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Silakan mengajukan apa saja ke MA, siapapun yang merasa tidak terakomodir kepentingannya di dalam ketentuan pasal-pasalnya ke MA dengan mekanisme uji materi," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah di Kantornya, Jumat (6/7). Hingga saat ini, MA belum menerima pemohon uji materil setelah PKPU diterbitkan. "Tapi belum tahu siang ada, besok ada, kita belum tahu," tutur Abdullah. Abdullah menjelaskan, pemohon uji materi bisa mengajukan ke MA pada hari kerja, setelah berkas diterima MA akan menginformasikan kepada pihak termohon untuk mempelajari permohonan gugatan. Termohon mempunyai waktu 14 hari untuk melengkapi berkas. Setelah pengadilan menerima dalil pemohon dan termohon, Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusan paling lambat 14 hari kerja, aturan itu sesuai Keputusan MA 214/2018. Oleh karena itu, MA akan menguji apakah PKPU melanggar Undang-Undang Dasar atau tidak. Mereka akan melihat PKPU bertentangan dengan undang-undang lebih tinggi atau tidak. Kemenkumham mengundangkan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan, Selasa (3/7). Aturan tersebut memuat larangan eks koruptor mendaftarkan sebagai calon legislatif. Pasal 4 PKPU 20/2018 mewajibkan parpol mendaftarkan bakal caleg sesuai ketentuan seperti yang sudah disebut di atas. KPU RI tak segan mengembalikan berkas pendaftaran bakal caleg jika sistem informasi pencalonan (Silon) milik mereka, mendeteksi nama politikus yang pernah menjadi eks terpidana tiga jenis perkara itu. Parpol diwajibkan mengganti nama bakal caleg yang melanggar ketentuan dengan politikus lain. Selain koruptor, KPU RI juga melarang mantan terpidana bandar narkoba, hingga kejahatan seksual terhadap anak.

Tak Setuju Larangan Eks Napi Korupsi Nyaleg, Ada Kabar Baik dari MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aturan-eks-koruptor-haram-nyaleg-disahkan-ini-reaksi-politisi-golkar_m_224281.jpeg" alt="Ketua DPP Golkar TB Ace Hasan mengaku siap menjalan semua norma yang akan diberlakukan di pencalegan." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Golkar TB Ace Hasan mengaku siap menjalan semua norma yang akan diberlakukan di pencalegan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Regulasi itu sekaligus melarang para mantan narapidana korupsi nyaleg di pemilah legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengaku partainya akan menuruti peraturan yang telah disahkan oleh KPU. Apalagi, jika pengesahan PKPU itu telah melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku. "Partai Golkar mengedepankan aturan perundang-undangan yang berlaku. PKPU seharusnya merupakan penerjemahan perundang-undangan dan merujuk kepada aturan tersebut," kata Ace kepada wartawan, Minggu (1/7). Tak hanya itu, Ace menegaskan, partainya juga siap menjalankan segala norma yang tertuang dalam PKPU. Namun, sudah semestinya peraturan itu harus sesuai prosedur pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). "Jika memang sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Kita siap," pungkasnya. Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman membenarkan bahwa peraturan itu telah diterbitkan oleh lembaga yang diketuainya itu. Diketahui, dahulu regulasi itu sempat tertahan untuk menunggu tanda tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasona Laoly. "Kalau Anda mau nyalon dan enggak setuju dengan PKPU, kamu bisa judicial review ke Mahkamah Agung (MA)," kata Arief di kantor KPU, Jakarta (1/7). Diketahui, terbitnya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019, sekaligus menerapkan larangan bagi mantan koruptor maju sebagai calon legislatif di Pemilu. Pasalnya, dalam salah satu aturan PKPU tersebut, telah mengatur larangan mantan koruptor berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Pasal 7 Ayat 1 huruf H menyebut, bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Menurut Arief, peraturan ini tentunya masih dapat digugat oleh masyarakat. Namun, harus sesuai dengan regulasi yang diatur. "Apa yang kita lakukan sekarang bukan berarti menjadi menjadi mati dan tidak bisa bergerak. Ruangnya masih ada semua," tuturnya.

Aturan Eks Koruptor Haram Nyaleg Disahkan, Ini Reaksi Politisi Golkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sejak-30-juli-kpu-resmi-tetapkan-peraturan-koruptor-haram-nyaleg_m_224273.jpeg" alt="Ketua KPU Arief Budiman menegaskan untuk pemilu legislatif 2019 lembaganya melarang caleg yang pernah terjerakt kaus korupsi." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Arief Budiman menegaskan untuk pemilu legislatif 2019 lembaganya melarang caleg yang pernah terjerakt kaus korupsi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikabarkan telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Dalam laman website resminya, lembaga yang diketuai oleh Arief Budiman itu menyebut PKPU tentang pencalegan itu telah disahkan sejak Sabtu (30/6). Ketua KPU Arief Budiman membenarkan bahwa peraturan itu telah diterbitkan oleh lembaga yang dipimpimnya itu. Diketahui, dahulu regulasi itu sebelumnya sempat tertahan untuk menunggu tanda tangan Menteri hukum dan hak asasi manusia (Menkumham) Yasona Laoly. "Kalau Anda mau nyalon dan enggak setuju dengan PKPU, silakan bisa judicial review ke Mahkamah Agung (MA)," kata Arief di kantor KPU, Jakarta (1/7). Diketahui, terbitnya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019, sekaligus mempertegas penerapan larangan bagi mantan narapidana koruptor yang maju sebagai calon legislatif di Pemilu 2019. Pasal 7 Ayat 1 huruf H menyebut, bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan dan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Menurut Arief, peraturan ini tentunya masih dapat digugat oleh masyarakat. Namun, harus sesuai dengan regulasi yang diatur. "Apa yang kita lakukan sekarang bukan berarti menjadi menjadi mati dan tidak bisa bergerak. Ruangnya masih ada semua," tuturnya. Sementara itu secara terpisah, Deputi Direktur Perludem Khorunnisa Agustyati ikut menyambut baik dengan terbitnya regulasi tersebut. Baginya, aturan ini akan menjadi dasar bagi para parpol untuk mencari caleg yang berintegritas.&nbsp; "Dengan adanya aturan ini maka pemilih akan disuguhi caleg-caleg yang berkualitas. Parpol dipaksa akan mencari calon-calon yang mendukung gerakan antikorupsi," ucap Nisa. Menurut Nisa, kebijakan itu nantinya akan menjadi aturan yang dapat meminimalisir maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Pasalnya, jika ia berani berbuat, maka bukan tidak mungkin pada pencalonan berikutnya tak akan bisa maju. "Kalau mereka masih melakukan tindak pidana korupsi maka nantinya tidak bisa dicalonkan lagi di pemilu," pungkasnya.

Sejak 30 Juni, KPU Resmi Tetapkan Peraturan Koruptor Haram Nyaleg

pkpu pencalegan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pkpu pencalegan

Berita Terkini

ICW Sorot PKPU Pencalegan, Mantan Terpidana Korupsi Dapat Celah

Tak Setuju Larangan Eks Napi Korupsi Nyaleg, Ada Kabar Baik dari MA

Aturan Eks Koruptor Haram Nyaleg Disahkan, Ini Reaksi Politisi Golkar

Sejak 30 Juni, KPU Resmi Tetapkan Peraturan Koruptor Haram Nyaleg

Download Aplikasi JawaPos.com