<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/1000547530-2-1898352880.jpg" alt="Ilustrasi THR. (Pinterest)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR. (Pinterest).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang Lebaran Idulfitri 2026, banyak karyawan swasta mulai menantikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Namun, tidak sedikit yang masih bingung bagaimana cara menghitung besaran THR yang seharusnya diterima, terutama bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun atau berstatus harian. Padahal, perhitungan THR sudah diatur secara jelas dalam regulasi ketenagakerjaan. Besarannya bergantung pada masa kerja dan komponen upah yang diterima karyawan. Supaya kamu tidak salah memahami hak sendiri, berikut panduan lengkap cara menghitung THR karyawan swasta 2026! Cara Menghitung THR Karyawan Swasta 2026 Besaran THR karyawan swasta ditentukan berdasarkan lama masa kerja di perusahaan. Secara umum, ada dua kategori utama dalam perhitungan THR, yakni pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih dan pekerja dengan masa kerja 1&ndash;12 bulan (pro-rata). 1. Karyawan dengan Masa Kerja 12 Bulan atau Lebih Bagi karyawan yang telah bekerja secara terus-menerus selama 12 bulan atau lebih, besaran THR yang diterima adalah satu bulan upah penuh. Upah yang menjadi dasar perhitungan meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap (tunjangan yang tidak bergantung pada kehadiran atau kinerja harian). Artinya, jika kamu sudah bekerja minimal satu tahun, perusahaan wajib membayarkan THR sebesar total gaji bulanan yang biasa kamu terima (gaji pokok + tunjangan tetap). Contoh perhitungan: Gaji pokok + tunjangan tetap: Rp6.000.000 THR yang diterima: Rp6.000.000 2. Karyawan dengan Masa Kerja 1&ndash;12 Bulan (Pro-rata) Untuk karyawan yang masa kerjanya sudah minimal satu bulan tetapi belum genap satu tahun, perhitungan THR dilakukan secara proporsional (pro-rata). Rumus perhitungannya adalah (Masa Kerja &divide; 12) &times; Upah 1 Bulan = Besaran THR Semakin lama masa kerja kamu mendekati 12 bulan, maka nominal THR yang diterima juga akan semakin besar. Contoh perhitungan: Masa kerja: 6 bulan Gaji bulanan: Rp5.000.000 Perhitungan: 6 &divide; 12 &times; Rp5.000.000 = Rp2.500.000 3. Perhitungan THR untuk Pekerja Harian Pekerja harian juga berhak menerima THR, meskipun skemanya berbeda dari karyawan tetap atau kontrak. Jika masa kerja 12 bulan atau lebih, THR dihitung berdasarkan rata-rata penghasilan selama 12 bulan terakhir. Jika masa kerja kurang dari 12 bulan, THR dihitung dari rata-rata upah selama masa bekerja. Karena penghasilan pekerja harian biasanya tidak tetap setiap bulan, metode rata-rata ini digunakan agar perhitungan lebih adil dan proporsional. THR Wajib Dibayar Penuh, Tidak Boleh Dicicil Perlu kamu ketahui, perusahaan wajib membayarkan THR secara penuh dan sekaligus. Praktik mencicil THR tidak diperbolehkan oleh aturan yang berlaku. Jika perusahaan terlambat membayarkan THR, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 5 persen dari total THR yang menjadi kewajiban perusahaan kepada pekerja. Ketentuan ini berlaku untuk: Karyawan tetap (PKWTT) Karyawan kontrak (PKWT)

Simak cara menghitung THR karyawan swasta 2026 dengan tepat. Panduan lengkap untuk karyawan harian dan berdasarkan masa kerja.

Cara Menghitung THR Karyawan Swasta 2026, Jangan sampai Salah Hitung Nominalnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/AUGUSTINUS-SIMANJUNTAK-2043521643.png" alt="AUGUSTINUS SIMANJUNTAK" width="100%">
<figcaption>AUGUSTINUS SIMANJUNTAK</figcaption>
</figure> Permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang diajukan Partai Buruh dan pemohon lainnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebenarnya, ketika masih disahkan lewat UU Nomor 11 Tahun 2020, MK pernah menguji substansi UUCK dan memerintahkan agar pemerintah memperbaiki sebagian substansinya (25/11/2021). Namun, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 untuk memberlakukan UUCK walau tak ada situasi darurat ketenagakerjaan waktu itu. Lalu, pada 2023 DPR mengesahkannya menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023. Kini substansi UUCK kembali dikoreksi MK. Ada 21 poin penting yang dikoreksi sebagai bukti kecacatan dalam UUCK. Isu besar dalam putusan MK terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang tidak lagi berdasar izin, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), serta penggunaan alih daya (outsourcing). MK juga mengoreksi hak cuti, upah, ketentuan pesangon, serta pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut MK, sebagian norma dalam UUCK disharmonis dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Tenaker) sehingga berpotensi merugikan buruh. Pelanggaran Asas Norma UUCK bisa melanggar pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena itu, MK meminta legislatif (pemerintah dan DPR) segera membentuk norma ketenagakerjaan baru dan mengeluarkannya dari UUCK. Banyaknya cacat norma dalam UUCK itu membuktikan bahwa badan legislatif pada masa lalu telah melanggar asas-asas dalam pembuatan undang-undang. Pertama, asas kejelasan tujuan. Legislatif masa lalu lebih menekankan tujuan norma untuk meningkatkan investasi dan faktor situasi ekonomi global ketimbang faktor perlindungan bagi buruh. Negara seolah lupa bahwa ekonomi kita menganut mix economy yang salah satu cirinya ialah perlindungan pekerja lewat norma. Kedua, asas kejelasan rumusan. Setiap undang-undang seharusnya memenuhi persyaratan teknis penyusunan substansi, sistematika, dan bahasa hukum yang jelas serta mudah dimengerti. Sayang, metode penggabungan norma dalam UUCK sebagai omnibus law tidak jelas, apakah merupakan peraturan baru atau sekadar revisi peraturan lama. Demikian pula posisi UU Tenaker yang jadi tidak jelas, apakah semuanya dikesampingkan atau kedudukannya dikalahkan oleh asas lex specialis derogat legi generalis (hukum khusus mengalahkan hukum umum). Legislatif juga lupa membahas filosofi norma yang lama dan langsung ditelikung oleh UUCK. Akibatnya, spirit norma tenaker berubah-ubah. Ketiga, asas keterbukaan. Dalam uji materi sebelumnya, MK menilai UUCK dibentuk tanpa cacat formil karena pembahasannya tidak melibatkan publik. Lalu, muncullah peperpu yang akhirnya menutupi ragam kelemahan substansi dan komunikasi hukum UUCK sejak awal proses perumusannya. Apalagi, undang-undang itu notabene dibahas hanya sekitar tujuh bulan. Prinsip Komunikasi Hukum Lemahnya komunikasi UUCK telah mengancam keadilan bagi buruh. Buruh akan kesulitan melindungi kepentingan mereka sekaligus tidak berdaya dalam menegakkan hak-hak mereka lewat sarana UUCK. Parahnya, komunikasi yang lemah dan parsial itu dikunci dengan adagium bahwa setiap orang dianggap mengetahui adanya suatu hukum yang telah disahkan (presumptio iures de iure). Karena itu, legislatif era pemerintahan Prabowo-Gibran penting menerapkan prinsip-prinsip komunikasi hukum yang baik dalam membuat norma tenaker yang baru sesuai dengan perintah MK. Pertama, completeness. Artinya, legislatif memberikan informasi selengkap mungkin mengenai norma ketenagakerjaan yang diubah atau ditambah serta alasan-alasannya. Informasi rumusan norma yang lengkap dan jelas akan membangun kepercayaan masyarakat kepada legislatif sekaligus memberikan kepastian hukum kepada buruh serta pengusaha. Informasi norma yang tidak lengkap otomatis mengakibatkan komunikasi hukum tidak efektif. Kedua, conciseness. Yaitu, norma tenaker dikomunikasikan dengan konten bahasa yang ringan, ilustratif, dan padat. Informasi norma bukan untuk menunjukkan taraf pendidikan masyarakat, melainkan sebuah komunikasi hukum yang bisa dipahami dengan mudah oleh semua level pendidikan. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu curiga dengan substansi norma tenaker. Ketiga, concretness. Artinya, komunikasi norma tenaker disusun dengan kalimat yang spesifik dan konkret, bukan melulu bahasa hukum. Keempat, consideration. Yaitu, komunikasi tentang perubahan norma perlu menimbang situasi penerima pesan. Misalnya, komunikasi norma tenaker dilakukan dalam situasi tenang dan santai di ruang digital atau di tempat hiburan/wisata. Kelima, courtesy. Artinya, komunikasi hukum merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat sebagai penentu efektifnya norma tenaker. Hal itu diwujudkan dengan komunikasi simpatik yang mengajak buruh dan pengusaha berperan dalam mewujudkan cita hukum dalam norma tenaker. Terakhir, correctness. Yaitu, komunikasi norma tenaker harus cermat atau jauh dari kekeliruan pesan.&nbsp;(*) <hr /> *) AUGUSTINUS SIMANJUNTAK,&nbsp;Dosen program business management&nbsp;Universitas Kristen Petra Surabaya

Permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Cacat Asas Norma Ketenagakerjaan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/19/pilot-kontrak-1798973288.jpeg" alt="diskusi bertema &quot;Profesionalisme Kerja Dalam Penerbangan: Maskapai Untung atau Buntung?&quot; yang digelar oleh Asosiasi Pilot Citilink (APIC)." width="100%">
<figcaption>diskusi bertema &quot;Profesionalisme Kerja Dalam Penerbangan: Maskapai Untung atau Buntung?&quot; yang digelar oleh Asosiasi Pilot Citilink (APIC).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Praktisi hukum Donal Fariz mengatakan, profesi pilot seharusnya bukan diikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), melainkan harus tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). &ldquo;Secara regulatif, sifat pekerja pilot itu bukan pekerja PKWT, ia mestinya dikontrak sebagai pekerja tetap. Karena baik secara perjanjian kerja bersama (PKB), UU Ketenagakerjaan,&nbsp;clear dan clean menurut saya (pilot) ini merupakan pekerjaan tetap. Tapi kemudian &lsquo;diakali&rsquo; agar muncul kewajiban-kewajiban yang berbeda, yang tidak dilaksanakan perusahaan,&rdquo; ujar Donal. Hal itu ditegaskan Donal saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi bertema "Profesionalisme Kerja Dalam Penerbangan: Maskapai Untung atau Buntung?" yang digelar oleh Asosiasi Pilot Citilink (APIC). Diskusi interaktif ini dihadiri hampir ratusan pilot dari beberapa asosiasi dan Ikatan Pilot Indonesia (IPI) di kawasan Jakarta Selatan, pada Minggu (16/6) lalu. Selain Donal, turut hadir Captain Heri Martanto yang merupakan senior pilot sekaligus aviation professional, J. Erikson P Sinambela selaku Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan juga Ipda Rajuh dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.&nbsp; Diketahui sebelumnya, kerentanan profesi pilot, khususnya di Citilink ini, muncul akibat terdapat surat Direktur Operasi Garuda ke Direktur Operasi Citilink, mengenai pelarangan pengangkatan status pegawai menjadi pegawai tetap akibat efek pandemi. Sayangnya, aturan tersebut masih berlaku meski pandemi telah lama usai. Akibatnya, banyak dari pilot Citilink yang kini &lsquo;di rumahkan&rsquo;.&nbsp; Karena adanya aturan perundang-undangan yang mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan waktu maksimal 5 tahun kerja. Namun untuk itu, Donal pun menyebut bahwa profesi pilot, terutama Garuda dan Citilink, harus terus menjaga solidaritas dan berkonsolidasi guna menuntut dan mendapatkan hak-hak kerjanya. &ldquo;Forum-forum seperti ini bagus untuk membangun kesadaran hak, agar kemudian kita bisa secara kolektif memperjuangkan hak tersebut. Karena saya cukup yakin dan percaya bahwa, asosiasi pilot itu punya posisi tawar yang sangat kuat dengan organisasi,&rdquo; tambah Donal. Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker, Erikson, pun juga menyebut bahwa para pekerja dilindungi oleh undang-undang dalam memperjuangkan haknya. Bahkan, perusahaan dilarang melakukan mutasi, penekanan, demosi, dan antiserikat, jika pekerja memperjuangkan haknya.&nbsp; &ldquo;Para pilot harus meyakinkan diri bahwa anda adalah pekerja tetap. Dengan cara apa? Bergaining melalui PKB. Pekerja Itu dilindungi oleh UU 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja,&rdquo; kata Erikson.

Diskusi interaktif ini dihadiri hampir ratusan pilot dari beberapa asosiasi dan Ikatan Pilot Indonesia (IPI) di kawasan Jakarta Selatan.

Tak Jauh Berbeda dengan Buruh Pabrik Ternyata Banyak Pilot yang Statusnya Pegawai Kontrak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/19/JKT-1-KEMENAKER-SE-THR-2024-FED-6JPG-3915968237.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberi keterangan kepada wartawan terkait surat edaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2024 di Kantor Kemenaker, Jakarta, Senin (18/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberi keterangan kepada wartawan terkait surat edaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2024 di Kantor Kemenaker, Jakarta, Senin (18/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewanti-wanti agar perusahaan tidak lalai dalam pembayaran tunjangan hari raya (THR). THR sudah harus diberikan maksimal H-7 Idul Fitri. Artinya, THR sudah harus diterima pekerja/buruh selambatnya pada 3 April 2023. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE telah dikirim kepada gubernur untuk bisa diteruskan ke pengusaha di wilayah masing-masing. Selain itu, pembayaran THR tak boleh dicicil. &rdquo;THR keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil. Sekali lagi saya pertegas, THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil,&rdquo; tegasnya dalam konferensi pers soal pembayaran THR di Jakarta, kemarin (18/3). Lebih lanjut, Ida mengungkapkan, THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasar perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Tak terkecuali mereka yang merupakan pekerja/buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih diberi THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan, pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, diberi THR secara proporsional dengan rumus masa kerja (bulan) dikali 1 bulan upah dibagi 12 bulan. &rdquo;Buruh yang bekerja 12 bulan diberi THR 1 bulan upah, yang kurang 12 bulan diberi proporsional,&rdquo; katanya. Terkait pekerja/buruh dengan perjanjian kerja harian lepas, Ida mengatakan, terdapat pengaturan khusus terkait upah 1 bulan. Bila pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasar rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi pekerja harian lepas yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasar rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja tersebut. &rdquo;Untuk pekerja/buruh yang menerima upah dengan sistem satuan hasil, perhitungan upah 1 bulan didasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri menambahkan, akan ada sanksi khusus bagi perusahaan yang tidak membayarkan penuh THR atau yang membayar dengan cara dicicil. Sanksi itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sanksinya bisa berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pembekuan kegiatan usaha. Putri juga mengimbau perusahaan teknologi angkutan umum untuk membayarkan THR kepada pengemudi atau driver ojek online-nya. Pasalnya, pengemudi ojol masuk kategori PKWT yang berhak mendapatkan THR. &rdquo;Ojol kami imbau dibayarkan meski kerja kemitraan, tapi masuk PKWT, jadi ikut dalam coverage SE THR,&rdquo; ungkapnya. (mia/c7/oni)

Menaker Ida Fauziyah mewanti-wanti agar perusahaan tidak lalai dalam pembayaran THR. TTHR sudah harus diberikan maksimal H-7 Idul Fitri.

Menaker Ida Fauziyah Tegaskan THR Tidak Boleh Dicicil, Driver Ojol Juga Berhak Dapat THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/ilustrasi-logo-OJK-3422689515.jpg" alt="Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka lowongan kerja pegawai kontrak dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pendaftaran ini akan dibuka mulai 16 hingga 19 Desember 2023. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013290034/tkn-prabowo-gibran-tekankan-fitnah-rusak-cara-berpolitik-dan-bernegara">TKN Prabowo-Gibran Tekankan Fitnah Rusak Cara Berpolitik dan Bernegara</a> "Kami Mengundang Putra-Putri Terbaik Indonesia Bergabung bersama OJK Rekrutmen Tenaga Kerja PKWT," tulis OJK dalam akun Instagram resmi @ojkindonesia, Rabu (15/11). Pada rekrutmen ini, OJK membuka penerimaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengalaman dan kompetensi untuk beberapa posisi. Meliputi, Staff Bidang Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto. Informasi lebih lengkap terkait pendaftaran lowongan kerja PKWT OJK bisa diakses melalui situs ojk.experd.com. Namun, laman tersebut baru bisa dibuka hanya saat pendaftaran. Lebih lanjut, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan. Pasalnya, OJK tidak memungut biaya apapun dalam proses rekrutmen ini. Hanya kandidat dengan kualifikasi terbaik yang akan diikutsertakan dalam tahap seleksi. Bahkan, keputusan panitia rekrutmen bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. "OJK tidak memungut biaya apapun dalam proses rekrutmen ini. Lowongan kerja PKWT OJK dibuka untuk penempatan di Kantor Pusat Jakarta," bunyi informasi di akun medsos OJK. (*)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka lowongan kerja pegawai kontrak dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Catat! OJK Buka Lowongan Kerja PKWT, Pendaftaran Dibuka 16-19 November 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/pemeriksaan-suhu-masuk-pgs.jpg" alt="CEK DULU: Petugas satpam memeriksa suhu tubuh warga yang hendak masuk PGS Selasa (12/5). (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>CEK DULU: Petugas satpam memeriksa suhu tubuh warga yang hendak masuk PGS Selasa (12/5). (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) tidak akan dimiliki pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) alias <a href="https://www.jawapos.com/tag/pekerja-kontrak/">pekerja kontrak</a>. Itu diketahui dari grand design yang dipaparkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).  Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyayangkan kondisi tersebut. Jika pekerja PKWT dikecualikan, kata dia, akan sangat banyak yang tidak mendapat manfaat dari JKP. Mengingat, dibukanya pasal 59 dan 66 dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) akan berdampak pada semakin banyaknya pekerja yang di-PKWT-kan. Termasuk mereka yang <a href="https://www.jawapos.com/tag/outsourcing/">outsourcing</a> seperti <a href="https://www.jawapos.com/tag/satpam/">satpam</a> dan cleaning service. ”Kalau PKWT tidak dimasukkan, akan semakin banyak yang tidak berhak mendapat JPK. Makin sengsara karena JKP ada pelatihan,” ujarnya kemarin (19/1).  Padahal, lanjut dia, di UU Ciptaker jelas disebutkan bahwa JKP diberikan untuk menjamin daya beli pekerja setelah diputus hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, bisa terjaga kesejahteraannya setelah tak lagi bekerja.  Menurut dia, selesainya kontrak yang dimiliki pekerja PKWT juga termasuk dalam kategori pemutusan kerja. ”Di UU 13/2003, ada 15 jenis PHK. Salah satunya, PKWT,” ungkapnya.  Karena itu, pemerintah harus meninjau ulang definisi PHK dalam JKP. ”Orang diputus kontraknya kan diputus hubungan kerjanya, nggak kerja lagi,” sambungnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/05/2020/pekerja-kontrak-berhak-terima-thr/">Pekerja Kontrak Berhak Terima THR</a>  Bukan hanya itu, Timboel juga menyoroti para pekerja PKWT yang selama ini sudah diwajibkan membayar iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan hari tua (JHT). Menurut dia, akan sangat tidak fair ketika mereka sudah ikut gotong royong dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, tapi tidak bisa diikutsertakan dalam JKP.  Selain itu, pekerja PKWT sejatinya menjadi pihak yang paling berhak mendapat pengembangan diri dari pelatihan dalam program JKP. ”Semakin banyak yang terdiskriminasi. Padahal, justru orang-orang di level inilah yang layak mendapat JKP untuk meningkatkan skill-nya,” ungkapnya.  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) <a href="https://www.jawapos.com/tag/ida-fauziyah/">Ida Fauziyah</a> saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI memang belum menjelaskan secara detail penyebab pekerja PKWT tak masuk dalam JKP. Dia hanya mengatakan bahwa kriteria PHK dalam JKP adalah melakukan penggabungan, perampingan, atau efisiensi perubahan status kepemilikan perusahaan, kerugian, tutup dan pailit, serta pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja. ”Kriteria tersebut dengan mengecualikan PKWT, pensiun, meninggal, dan cacat total,” katanya.  Selain kriteria PHK, Menaker menjelaskan substansi lain yang terdapat dalam RPP JKP. Yakni, kepesertaan program JKP. Kepesertaan itu berasal dari peserta penerima upah dan harus mengikuti empat program. Yaitu, JHT, JKK, JKM, dan jaminan pensiun (JP).  Dalam waktu dekat, dilakukan pembahasan draf RPP JKP bersama tripartit. ”Ini baru draf karena kami dalam proses penyusunan RPP-nya,” katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=P3af7k-BY9c

Pekerja Kontrak Tak Dapat Jaminan Kehilangan Pekerjaan

PKWT

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PKWT