<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/WhatsApp-Image-2026-02-12-at-122432-398481793.jpeg" alt="Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin dan PLBN Entikong, BNPP RI berhasil meraih Penghargaan Zona Integritas (ZI) dengan predikat Menuju WBK dan WBBM pada 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin dan PLBN Entikong, BNPP RI berhasil meraih Penghargaan Zona Integritas (ZI) dengan predikat Menuju WBK dan WBBM pada 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin dan PLBN Entikong, BNPP RI berhasil meraih Penghargaan Zona Integritas (ZI) dengan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 dalam ajang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan ZI Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Rabu (11/2). Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen BNPP RI dalam mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di kawasan perbatasan negara. Menteri PANRB Rini Widyantini dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan fondasi utama dalam mendorong reformasi birokrasi yang berdampak nyata. Menurutnya, pendekatan pembangunan integritas harus dimulai dari unit-unit kerja agar praktik baik dapat direplikasi secara luas di lingkungan instansi pemerintah. &ldquo;Kita memang harus membangun zona-zona integritas di lingkungan instansi pemerintah. Pendekatannya bukan pada instansi secara besar, tetapi pada unit-unit kerja, agar contoh-contoh baik ini bisa ditularkan ke unit lainnya,&rdquo; ujar Rini Widyantini. Lebih lanjut, Rini menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada penguatan integritas internal aparatur serta dampak nyata bagi masyarakat. &ldquo;Integritas menjadi hal yang sangat mendasar bagi para birokrat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat,&rdquo; tegasnya. Menurut Menteri PANRB, keberhasilan pembangunan ZI juga akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat sinergi pengawasan nasional, serta menumbuhkan budaya akuntabilitas di lingkungan birokrasi. &ldquo;Pembangunan Zona Integritas harus mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari penguatan budaya akuntabilitas dan pengawasan nasional,&rdquo; imbuhnya. Di akhir sambutannya, Rini Widyantini berharap unit-unit kerja yang telah meraih predikat WBK dan WBBM dapat menjadi role model dan agen perubahan, dengan terus memperkuat orientasi hasil, melakukan inovasi berkelanjutan, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Penghargaan ZI tersebut secara langsung diterima oleh Kepala PLBN Motamasin Engelberthus Klau dan Kepala PLBN Entikong Teguh Priyadi. Mewakili Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol Makruzi Rahman, turut hadir Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP RI Dr. Belly Isnaeni, serta Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI Budi Setyono. Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI, Budi Setyono, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif dan konsistensi seluruh jajaran dalam menjalankan amanat pengelolaan PLBN. &ldquo;Kita patut bersyukur dan bangga sebagai salah satu pengemban amanat, khususnya dari Menteri Dalam Negeri dan Sekretaris BNPP RI, dalam mengelola Pos Lintas Batas Negara. Dari 15 PLBN yang kita kelola, hari ini kita berbangga karena PLBN Entikong dan PLBN Motamasin berhasil meraih penghargaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM,&rdquo; ujar Budi Setyono. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak yang selama ini berperan aktif dalam proses pembinaan dan evaluasi, termasuk Sekretariat BNPP RI, Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian. &ldquo;Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan pendampingan yang diberikan. Raihan ini tentu harus dipertahankan, karena substansinya adalah perubahan paradigma ke arah yang lebih baik, terutama dalam manajemen perubahan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan peningkatan kualitas layanan,&rdquo; lanjutnya. Budi Setyono menekankan bahwa BNPP RI terus melakukan pembenahan berkelanjutan terhadap seluruh komponen penilaian Zona Integritas, baik komponen pengungkit maupun komponen hasil. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi lintas instansi di PLBN, khususnya dengan Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, serta unsur terkait lainnya guna menghadirkan pelayanan lintas batas negara yang optimal. &ldquo;Konsolidasi terus dilakukan agar pelayanan semakin baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lintas batas, terutama dari sisi kepuasan pelayanan,&rdquo; ungkapnya. Ke depan, BNPP RI menargetkan perluasan pembangunan Zona Integritas ke PLBN lainnya yang memiliki intensitas perlintasan tinggi. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pelayanan publik yang berintegritas sekaligus menjawab kebutuhan nyata masyarakat perbatasan. &ldquo;Target kami setiap tahun ada PLBN yang didorong menuju WBK dan WBBM. Dengan begitu, kita bisa lebih konkret mengukur kebutuhan, tingkat kepuasan masyarakat, serta hal-hal yang perlu terus diperbaiki, tentunya dengan tetap menjaga integritas kawasan perbatasan,&rdquo; tegas Budi. Kegiatan yang mengusung tema &ldquo;Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045&rdquo; ini menjadi momentum penting bagi BNPP RI untuk terus memperkuat reformasi birokrasi di kawasan perbatasan. Penghargaan ini tidak hanya menjadi capaian institusional, tetapi juga pemacu semangat untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. &ldquo;Kami mengucapkan terima kasih bimbingan dan pendampingan yang diberikan. Raihan ini tentu harus dipertahankan, karena substansinya adalah perubahan paradigma ke arah yang lebih baik, terutama dalam manajemen perubahan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan peningkatan kualitas layanan,&rdquo; lanjutnya. Lebih lanjut, Budi Setyono menekankan bahwa BNPP RI terus melakukan pembenahan berkelanjutan terhadap seluruh komponen penilaian Zona Integritas, baik komponen pengungkit maupun komponen hasil. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi lintas instansi di PLBN, khususnya dengan Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, serta unsur terkait lainnya guna menghadirkan pelayanan lintas batas negara yang optimal. &ldquo;Konsolidasi terus dilakukan agar pelayanan semakin baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lintas batas, terutama dari sisi kepuasan pelayanan,&rdquo; ungkapnya.

pembangunan Zona Integritas merupakan fondasi utama dalam mendorong reformasi birokrasi yang berdampak nyata.

BNPP RI Perluas Pembangunan Zona Integritas ke PLBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/WhatsApp-Image-2024-10-02-at-152848-1792760560.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang terpusat di PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (2/10/2024). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang terpusat di PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (2/10/2024). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang terpusat di PLBN Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (2/10/2024). Menurut Jokowi, kawasan perbatasan adalah beranda depan negara Indonesia. Sehingga melalui pembangunan PLBN, hal itu menjadi representasi dari kemajuan bangsa dan negara. "Sejak 10 tahun yang lalu saya perintahkan untuk dibangun semua Pos Lintas Batas Negara, ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan negara. Serta sebagai buffer zone pertahanan negara kita," ujar Jokowi. Selain itu, kata dia, pembangunan PLBN juga merupakan upaya pengembangan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan negara. Karena itu, sejak tahun 2015 hingga 2024 telah dibangun 15 PLBN. Dengan tahapan, tujuh PLBN dibangun tahun 2015 sampai 2019, dan delapan PLBN dibangun tahun 2020 sampai 2024. "Hari ini kita akan meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara Terpadu yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, di Riau, Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, di Papua Selatan dengan total biaya Rp 1,3 triliun, uang yang tidak sedikit," tuturnya. Jokowi mengatakan, keberadaan PLBN Terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang ingin melintasi perbatasan. Lalu untuk meningkatkan keamanan wilayah perbatasan, serta mendorong pertumbuhan sentra ekonomi baru di kawasan perbatasan. "Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, tujuh Pos Lintas Batas Negara terpadu, PLBN Napan, Serasan, Jagoi Babang, Sei Nyamuk, Labang, Long Nawang, Yetetkun, pada siang hari ini saya resmikan," tuturnya. Peresemian ini ditandai dengan penekanan tombol sirine bersama secara simbolis, dan diikuti dengan penandatanganan prasasti peresmian tujuh PLBN baru. Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), mengatakan pembangunan PLBN ini sesuai arahan Presiden melalui Inpres No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Tujuh PLBN Terpadu. Lalu, Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan 11 PLBN Terpadu, yang mengamanatkan pembangunan PLBN di perbatasan negara. "Hari ini, ketujuh PLBN terpadu yang diresmikan oleh Presiden Jokowi adalah PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar)," ujarnya. "Selanjutnya, PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara (Kaltara) dan PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Kaltara, PLBN Long Nawang, Kabupaten Malinau, Kaltara dan PLBN Yetetkun di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan,"pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang terpusat di PLBN Napan, NTT.

Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Jokowi: Perbatasan Adalah Beranda Depan Negara Kita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/08/WhatsApp-Image-2024-09-08-at-101443-78558596.jpeg" alt="Menkumham Supratman di Puncak Festival Kekayaan Intelektual 2024 di Taman Werdhi Budaya Art Center, Bali, 7 September 2024. (DJKI untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkumham Supratman di Puncak Festival Kekayaan Intelektual 2024 di Taman Werdhi Budaya Art Center, Bali, 7 September 2024. (DJKI untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat, khususnya para petugas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, atas keberhasilan mereka mencegah upaya pelarian seorang warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015070192/ramalanzodiakkarier-9-15-september-2024-libra-scorpio-sagitarius-capricorn-aquarius-dan-pisces">Ramalan&nbsp;Zodiak&nbsp;Karier 9-15 September 2024: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces</a> "Tindakan pencegahan ini melibatkan Marimutu Sinivasan (MS), yang mencoba melarikan diri ke Malaysia.Terkait hal tersebut, kami menegaskan bahwa kesigapan petugas imigrasi dalam mencegah upaya pelarian MS patut diapresiasi," kata Supratman dalam keterangan di Pontianak, Senin. Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini menunjukkan tingkat integritas yang tinggi dari petugas imigrasi di perbatasan. "Ini adalah contoh yang baik bagi seluruh jajaran Kemenkumham di seluruh Indonesia. Semoga segala usaha kita dalam bekerja menjadi ladang pengabdian untuk Republik Indonesia yang kita cintai," tuturnya. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Muhammad Tito Andrianto, menjelaskan bahwa Marimutu Sinivasan masuk dalam daftar pencegahan atas permintaan dari Kementerian Keuangan karena tidak memenuhi kewajiban terhadap piutang negara. Pada Minggu, 8 September 2024, petugas di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong berhasil mencegah keberangkatan MS yang berusaha melarikan diri ke Kuching, Malaysia. Menurut Tito, MS saat itu mengaku sakit dan menolak keluar dari mobil yang mengantarkannya ke PLBN Entikong. Namun, setelah petugas melakukan pemindaian paspor, teridentifikasi bahwa MS merupakan subjek dalam daftar cekal dengan kecocokan data 100 persen. Setelah pemeriksaan lanjutan melalui wawancara singkat, diketahui bahwa MS benar adalah pemegang paspor Republik Indonesia dan termasuk dalam daftar pencegahan. Setelah konfirmasi identitas, Tito segera melaporkan kejadian ini dan melakukan koordinasi intensif dengan Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim. "Silmy kemudian menginstruksikan agar proses penanganan kasus MS dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Entikong, Henry Dermawan Simatupang, memerintahkan penahanan sementara terhadap paspor MS dan memberikan STP (Surat Tanda Penerimaan) paspor untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Imigrasi Entikong menjalankan amanah undang-undang untuk menjaga batas negara, khususnya di tempat pemeriksaan Imigrasi Entikong. Kami selalu berkomitmen dalam bertugas dan menjalankan seluruh pemeriksaan keimigrasian sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku," kata Henry. Keberhasilan ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Kemenkumham Kalbar untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap lalu lintas WNI dan warga negara asing (WNA) di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Kepala Divisi Keimigrasian, Arief Mundandar, mengimbau seluruh petugas untuk selalu melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait wilayah kerja masing-masing guna memperketat pengawasan. "Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap WNI maupun WNA harus terus ditingkatkan. Hal ini penting untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kesadaran, serta deteksi dini dalam pelaksanaan fungsi pengamanan keimigrasian," kata Arief. Dengan keberhasilan ini, diharapkan seluruh petugas di wilayah perbatasan semakin waspada dan sigap dalam menjalankan tugasnya, menjaga kedaulatan negara, serta menegakkan hukum di bidang keimigrasian sesuai dengan aturan yang berlaku. (*)

bahwa keberhasilan ini menunjukkan tingkat integritas yang tinggi dari petugas imigrasi di perbatasan

Menkumham Supratman Andi Agtas Apresiasi Petugas PLBN Cegah Obligor BLBI Marimutu Sinivasan Kabur ke Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-14.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi titik baru pertumbuhan ekonomi. Menurut Mahfud, teritori batas negara jangan hanya sebagai tempat administrasi, birokrasi, dan politik.  "17 Maret 2017 Presiden Jokowi di Kabupaten Sambas mengatakan, kegiatan dari pos lintas batas negara tidak hanya untuk mengurus administrasi, birokrasi dan politik semata-mata. Namun juga harus dimanfaatkan menjadi titik di dalam pertumbuhan ekonomi," kata Mahfud dalam sambutan webinar 'Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju', Kamis (17/9).  Terlebih, lanjut Mahfud, Presiden Jokowi juga kembali menegaskan dalam rapat kabinet pada 13 Mei 2020. Mahfud mengatakan, ada tiga PLBN yang diminta Jokowi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, yakni PLBN Aruk, PLBN Skouw, dan PLBN Motaain.  "Beliau mengingatkan kita semua untuk melakukan percepatan dan menjadikan Aruk, Motaain, dan Skouw sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan," ucap Mahfud.  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun menyebut, kepala negara pun meminta agar PLBN melakukan peningkatan perdagangan luar negeri, terkhususnya ekspor.  Menurutnya, kebijakan pembangunan ekonomi di tiga kawasan PLBN juga harus dikawal dan diselaraskan dalam program di tiap-tiap Kementerian atau Lembaga.  "Kawasan perbatasan dapat melakukan peningkatan perdagangan luar negeri, khususnya ekspor melalui kebijakan percepatan pembangunan ekonomi," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5eAQEJeFAEg

Ingatkan Instruksi Presiden, Mahfud: PLBN Titik Pertumbuhan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/PLBN-Sota-PUPR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan fasilitas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sota, Papua, ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut, PLBN Sota ini menjadi pos lintas batas negara kedua di Papua yang dipercantik setelah PLBN Skow, Jayapura.  PLBN Sota merupakan tambahan pos lintas antara Indonesia dan Papua Nugini. Selain itu, ada juga PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel yang juga akan dibangun.  Basuki menuturkan, pos lintas yang berjarak sekitar 80 kilometer dari Merauke itu dilintasi antara 20-25 orang perharinya. Meski tak sebesar PLBN Skow, Basuki menyebut pemerintah tetap meningkatkan fasilitas Sota.  "Sehingga di samping fungsi pertahanan keamanan, bisa menjadi tujuan orang melihat perbatasan di selatan Papua. Sehingga menjadi ikon baru di Indonesia timur," kata Basuki dilansir dari Antara, Kamis (28/11).  Pembangunan PLBN Sota dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya. Ada tiga zona yang dibangun, yakni zona inti, sub inti, dan pendukung.  Pada zona inti, akan dibangun PLBN, gudang sita, klinik, monumen Garuda, gerbang dan check point, serta prasarana pendukung lainnya. Sedangkan pada zona sub inti, akan dibangun antara lain rumah pegawai dan wisma Indonesia.  Adapun pada zona pendukung akan dibangun berbagai fasilitas antara lain rest area, gereja, musola, parkir, dan pasar. Pembangunan PLBN dimulai awal 2019 dengan biaya mencapai Rp 114 miliar. Saat ini, progres fisiknya mencapai 81,01 persen.

PLBN Sota di Papua Senilai Rp 114 M Ditargetkan Selesai Akhir 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tjahjo-4-tahun-jokowi-jk-berhasil-bangun-7-pos-lintas-batas-negara_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Nanga Badau, di Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, (16/3)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Nanga Badau, di Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, (16/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, selama empat tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), pemerintah telah berhasil membangun tujuh pos lintas batas negara (PLBN) di kawasan perbatasan. Hal itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. "Tiga tahun sudah selesai membangun 7 perbatasan dari 187 kecamatan. Tiga tahun dipastikan selesai," kata Tjahjo di Kantor Sekertaris Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (24/10). Tjahjo memaparkan, tujuh PLBN tersebut meliputi PLBN Entikong, Badau, Skouw, Aruk, Motaain, Wini dan Motamasin. Tjahjo juga mengatakan, pemerintah telah membangun kantor di 187 kecamatan yang berada di wilayah perbatasan. Pemerintah juga melengkapi setiap kecamatan dengan fasilitas penunjang kesehatan seperti puskesmas. "Puskesmas ada semua, ada dokter perawatnya, obatnya. Kabupaten dan Kota sudah punya rumah sakit rujukan," paparnya. Lebih lanjut, Tjahjo memastikan, fasilitas perhubungan seperti terminal bus, pelabuhan laut dan bandar udara telah berhasil dibangun di wilayah perbatasan. "Tiga tahun akhirnya dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau itulah NKRI terwujud oleh Pak Jokowi," klaimnya. Oleh karena itu, menurut Tjahjo, program Nawacita yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK dianggap berhasil membangun Indonesia dari pinggiran desa. "Sudah diwujudkan oleh Jokowi dengan Nawacita yang diintensifkan," pungkasnya.

Tjahjo: 4 Tahun Jokowi-JK Berhasil Bangun 7 Pos Lintas Batas Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/daerah-perbatasan-jadi-beranda-terdepan-indonesia_m_165303.jpeg" alt="Dari kiri ke kanan: Menteri PPPA Yohana Yembise, Menko PMK Puan Maharani, Menkes Nila F Moeloek (" width="100%">
<figcaption>Dari kiri ke kanan: Menteri PPPA Yohana Yembise, Menko PMK Puan Maharani, Menkes Nila F Moeloek (</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada peringatan hari Sumpah Pemuda dan Ekspedisi NKRI, Menko PMK Puan Maharani menyempatkan diri berkunjung ke Distrik Sota, Kabupaten Merauke, yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Dia menegaskan, pemerintah yakin kawasan perbatasan akan bangkit menjadi beranda terdepan Indonesia yang berkemajuan. Distrik Sota, Kabupaten Merauke memiliki arti penting sebagai beranda terdepan Indonesia. Untuk itu, Pemerintah akan segera memasukkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Distrik Sota Kabupaten Merauke sebagai prioritas 2018. "Menjadi prioritas pemerintahan saat ini bahwa kita akan mulai masuk dari daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Setiap daerah perbatasan itu selalu diupayakan agar dibangun sekolah, Puskesmas dan pos lintas batas negara," jelas putri Megawati Soekarnoputri itu usai menyerahkan bantuan di Distrik Sota. Dia menambahkan, pembangunan PLBN yang akan diselesaikan paling lambat pada 2020 ini sedang diupayakan untuk dipercepat penyelesaiannya menjadi tahun 2019. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi daerah-daerah perbatasan sebagai upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan. Pada kunjungannya itu, Menko PMK membagikan sejumlah bantuan berupa sembilan paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil, 24 paket PMT untuk balita, dan 150 Paket PMT untuk Anak Sekolah. Selain itu Menko PMK juga menyerahkan bantuan berupa 10 buah Toren Air, 50 nuah jerigen, 1 buah penjernih air dan tenda posko, 75 paket Makanan Siap Saji, 10 buah Hidran Air, 10 unit RUTILAHU, Alat Permainan Edukatif, Bantuan Kearifan Lokal sebesar Rp 50 Juta yang akan digunakan untuk pembelian peralatan musik serta Program Keserasian Sosial sebesar Rp 109 juta yang akan digunakan untuk pembangunan balai musyawarah adat, penyuluhan hidup toleransi, dan revolusi mental.

Daerah Perbatasan Jadi Beranda Terdepan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/jokowi-minta-penyelundupan-barang-melalui-perbatasan-disetop_m_116770.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo bersama jajarannya berfoto usai meresmikan PLBN Terpadu Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar, Kamis (16/3)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo bersama jajarannya berfoto usai meresmikan PLBN Terpadu Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar, Kamis (16/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar, Presiden Joko Widodo menekankan pembangunan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan sangat penting. "Ekspor-impornya harus diintegrasikan," pinta Jokowi di Badau, Kamis (16/3). Dia dengan tegas melarang aktivitas penyelundupan barang-barang ilegal. "Semuanya harus stop dan harus resmi. Jadi jelas berapa pemasukan untuk negara. Kita sebagai rakyat bisa menikmati dari hasil perdagangan tadi," ujarnya. Mantan Wali Kota Solo itu juga minta sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang terintegrasi dijalankan. Hal ini, menurut presiden penting, agar kawasan di sekitar PLBN bisa dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. "Di PLBN Badau sudah didukung terminal barang dan penumpang, perdagangan atau pasar modern," ucapnya. Dengan demikian, kata Jokowi, PLBN terpadu Badau bisa menjadi etalase kebanggaan Indonesia. Diketahui, PLBN Terpadu Badau penting dan strategis dalam kerangka pengelolaan perbatasan negara. Terutama, berfungsi sebagai prasarana pemeriksaan lintas orang dan barang yang keluar masuk melewati batas wilayah negara. PLBN Terpadu ini juga memiliki fungsi utama dalam memberikan pelayanan kepabeanan (Custom), keimigrasian (immigration), karantina (Quarantine) dan keamanan (Security), yang tentunya menegaskan keberadaannya sebagai beranda depan dalam menjaga kedaulatan NKRI. (dRe/fab/JPG)

Jokowi Minta Penyelundupan Barang Melalui Perbatasan Disetop

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#plbn

Berita Terkini