<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/result_Screenshot_20250919_182734-3796012524.jpg" alt="Nikita Mirzani hadir dalam persidangan pada Kamis, 18 September 2025, dengan mengenakan dress cantik terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). (Tiktok @aunty_khey22)" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani hadir dalam persidangan pada Kamis, 18 September 2025, dengan mengenakan dress cantik terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). (Tiktok @aunty_khey22)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa Nikita Mirzani terkait kasus dugaan pemerasan, ITE, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam sidang replik yang berlangsung pada hari ini, Senin (20/10).</p> <p>Dengan demikian, Jaksa tetap pada tuntutan sebelumnya meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp 2 miliar kepada terdakwa Nikita Mirzani karena diyakini secara sah dan meyakinkan bersalah.</p> <p>Saat ditanya tanggapannya atas replik Jaksa, Nikita Mirzani menyatakan dirinya sudah menduga argumentasi hukum dari dirinya dan kuasa hukumnya pasti bakal ditolak Jaksa.</p> <p>"Memang begitu kalau replik dari Jaksa, pasti menolak. Tapi lucu saja sih, aku ketawa," kata Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (20/10).</p> <p>Nikita Mirzani menyebut, apa yang dinyatakan Jaksa tidak sesuai dengan fakta persidangan dan ditambah-tambahin.</p> <p>"Gua juga bingung, banyak yang diada-adain di replik," ujar Nikita Mirzani.</p> <p>Ibu tiga anak tersebut tidak sependapat dengan pernyataan Jaksa yang menyebut dirinya tidak kredibel menilai suatu produk karena tidak berlatar belakang dokter.&nbsp;</p> <p>Nikita Mirzani menegaskan dirinya memang bukan dokter namun tetap dapat melakukan penilaian karena sudah ada hasil review produk dilakukan oleh seorang dokter. Dengan adanya hasil review, maka Nikita dapat membaca dan menilai kandungan yang ada di dalam suatu produk.</p> <p>"Untuk review skincare itu nggak harus seorang dokter. Yang penting dia tahu kalau bahan-bahan di dalam skincare itu berbahaya. Review produk nggak harus dokter," tegas Nikita Mirzani.</p> <p>&nbsp;</p>

Jaksa menolak pledoi Nikita Mirzani, tuntutan 11 tahun penjara tetap diajukan, Nikita merespons dengan santai.

Pledoi Ditolak Jaksa, Nikita Mirzani: Lucu Sih, Aku Ketawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/10/a76ZhAyww32fD2aGrYMT5UAX0uQaNKK435QGmazb-1-714533426.jpg" alt="Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, selasa (10/6). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, selasa (10/6). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- &nbsp;Pengacara Hotman Paris menanggapi pledoi Razman Arif Nasution yang cukup tebal, lebih dari 150 halaman. Hotman menganggap pledoi tersebut cukup dijawab dengan satu halaman saja sudah sangat cukup.</p> <p>"Semua pledoinya itu yang berjumlah ratusan halaman nggak ada artinya, nol besar," kata Hotman Paris kepada wartawan, Selasa (29/7).</p> <p>Menurut Hotman, Razman sebagai pengacara tidak boleh menuduh orang lain di media sosial meski tujuannya adalah untuk membela klien.</p> <p>Apalagi, Razman dinilai salah langkah bertindak tidak diawali dengan laporan polisi atau gugatan perdana terlebih dahulu.</p> <p>Menurut Hotman, saat ini tidak ada artinya apakah pelecehan seksual dirinya kepada Iqlima Kim itu benar atau tidak.</p> <p>Sebab, Razman telah melakukan pencemaran nama baik tanpa didahului upaya hukum seperti laporan polisi.</p> <p>"Yang dimaksud dengan perkara pencemaran nama baik itu adalah kalau kau mencemarkan nama baik orang tanpa didukung oleh prosedur hukum yang benar. Pengacara tidak boleh begitu saja menuduh walaupun ada kliennya. Tidak boleh mencemarkan nama baik orang langsung, apalagi dia berkali-kali di Instagram menuduh sangat sadis," kata Hotman.</p> <p>Menurut pengacara yang kerap memamerkan kemewahan itu, siapapun tidak akan ada yang bisa menolong Razman untuk kasus ini. Sebab, kesalahannya dianggap sudah sangat terang berdasarkan prosedur hukum.</p> <p>"KPK saja kalau OTT selalu menyebutkan nama inisial, ini langsung bilang Hotman penjahat seks, Hotman kelainan seks, Hotman begini-begini. Itu kesalahan dia dan itu tidak akan bisa ditolong oleh siapapun karena dia mengakui semua Instagram tersebut," paparnya.</p> <p>Menurut Hotman, tindakan Razman seolah main hakim sendiri dengan membuat tuduhan yang cukup tajam di media sosial kepada dirinya.</p> <p>"Kau tidak boleh mencemarkan nama baik orang, menuduh, membuat vonis, seolah-olah kamu adalah hakim sendiri, membuat tuduhan-tuduhan, padahal tidak ada upaya hukum apapun," imbuhnya.</p>

Hotman Paris menanggapi pledoi Razman Arif Nasution yang dianggapnya tidak berarti dan mencemarkan nama baik.

Tanggapi Pledoi Razman Arif Nasution Setebal 150 Halaman, Hotman Paris: Nggak Ada Artinya, Nol Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/Jawapos_5JPG-1668552556.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidik kasus korupsi Harun Masiku dan pemberian suap, Hasto Kristiyanto bersiap menjalani sidang beragendakan tuntutan Jaksa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (16/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidik kasus korupsi Harun Masiku dan pemberian suap, Hasto Kristiyanto bersiap menjalani sidang beragendakan tuntutan Jaksa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (16/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tak kuasa menahan tangis saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam sidang perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku. Elite PDIP itu terlihat dua kali meneteskan air mata.&nbsp;</p> <p>Momen pertama terjadi saat ia mengenang pesan Presiden pertama RI, Soekarno, tentang semangat perjuangan yang belum selesai. Dengan suara bergetar, Hasto mengutip pernyataan Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri.</p> <p>&ldquo;Bung Karno mengatakan bahwa revolusi belum selesai, dan Ibu Megawati Soekarnoputri telah berseru lantang pada tahun 1993 bahwa &lsquo;Bendera sudah saya kibarkan, pantang untuk diturunkan&rsquo;,&rdquo; kata Hasto dengan nada emosional di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/7).</p> <p>Tangis kedua pecah saat Hasto menceritakan sejarah panjang perjuangan PDIP sebagai pelita demokrasi di tengah rezim otoriter. Ia secara khusus menyinggung peristiwa penyerangan kantor PDI pada 27 Juli 1996, yang dikenal sebagai Kudatuli.</p> <p>&ldquo;Apapun risikonya, partai terus memimpin pergerakan rakyat. Dalam sejarahnya pula, ketika rezim otoriter berkuasa selama 32 tahun lamanya, PDI berperan penting sebagai suluh demokrasi. PDI Perjuangan menjadi harapan rakyat tertindas dan wahana bagi suara-suara kritis,&rdquo; ujar Hasto sambil menahan tangis.</p> <p>Hasto juga menuding adanya upaya sistematis untuk menghancurkan partainya di masa lalu melalui campur tangan negara yang menyebabkan tragedi Kudatuli.</p> <p>&ldquo;PDI Perjuangan mencoba dihancurkan melalui dualisme kekuasaan dengan campur tangan negara secara langsung, yang berujung pada peristiwa 27 Juli 1996 yang sebentar lagi akan kami peringati,&rdquo; cetusnya.</p> <p>Setelah sempat berhenti untuk menenangkan diri, Hasto melanjutkan pledoinya dengan menekankan bahwa partainya tetap setia pada demokrasi meski menghadapi gelombang pragmatisme politik.</p> <p>&ldquo;Sejarah penindasan akhirnya melahirkan PDI Perjuangan. Partai ini selalu setia pada jalan demokrasi, meskipun pada periode 2004&ndash;2014, pragmatisme politik semakin menguat. Dalam periode ini PDI Perjuangan terus melakukan konsolidasi ideologi, organisasi, kader, dan sumber daya kepartaian,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Nota pembelaan itu dibacakan setelah Hasto Kristiyanto dituntut hukuman 7 tahun pidana penjara oleh Jaksa KPK. Jaksa meyakini, Hasto Kristiyanto terbukti bersalah melakukan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku.</p> <p>"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 600 juta subsider pidana kurungan pengganti selama 6," ucap Jaksa KPK Wawan Yunarwanto membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/7).</p> <p>Jaksa menyebut, Hasto Kristiyanto terbukti merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini.</p> <p class="class-paragraph">Selain itu, Hasto juga diyakini memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku.</p> <p>Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1.</p> <p>Hasto dituntut melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a serta Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHAP.</p>

Hasto Kristiyanto menangis saat membacakan pledoi di sidang dugaan suap Harun Masiku, meminta keadilan dari hakim.

Hasto Kristiyanto Tak Kuasa Tahan Tangis saat Bacakan Pledoi, Minta Hakim Berikan Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/15/Tiga-Tersangka3-3374100276.jpg" alt="ILUSTRASI: Tersangka kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area Km 45 Jalan Tol Tangerang-Merak di Markas Puspomal, Kelapa Gading, Jakut, Rabu (15/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Tersangka kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area Km 45 Jalan Tol Tangerang-Merak di Markas Puspomal, Kelapa Gading, Jakut, Rabu (15/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -</strong> Sidang kasus penembakan bos rental mobil oleh prajurit TNI AL kembali berlanjut pada Senin (17/3). Dalam sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta hari ini, terdakwa membacakan pledoi atas tuntutan yang sudah dibacakan pada sidang sebelumnya. Sambil menangis, terdakwa kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo memohon keringanan hukuman.</p> <p dir="ltr">Di hadapan majelis hakim, Bambang mengaku sangat menyesal. Sebab, tindakannya telah merenggut nyawa korban dan melukai korban lainnya. Lewat pledoi tersebut, dia menyatakan bahwa saat peristiwa terjadi situasi mendesak. Sehingga dia akhirnya meletuskan tembakan yang membuat korban kehilangan nyawa.&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Kami melakukan hal (penembakan) itu bukan disengaja atau kami memiliki niat (menembak), semua terjadi karena kami terpaksa, keselamatan kami terancam,&rdquo; kata Bambang sambil berusaha menahan tangis.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Kepada majelis hakim, Bambang menyampaikan bahwa dia adalah tulang punggung keluarga. Ada orang tua dan anak yang harus dia hidupi. Karena itu, dia berharap majelis hakim memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Dalam tuntutannya, Bambang dituntut hukuman penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas kemiliteran.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Kami memiliki anak yang masih kecil. Orang tua kami hanya tersisa ibu, yang tinggal bersama kami dan kami masih merawatnya. Kami memohon majelis hakim untuk memberi keadilan kepada kami,&rdquo; ujarnya.</p> <p dir="ltr">Bambang memastikan, selama persidangan berlangsung dirinya sudah menyampaikan keterangan apa adanya. Tidak ada satu pun yang ditutupi. Dia juga menyebut bahwa dirinya tidak berusaha melarikan diri atas kasus yang mereka tangani. Dia diproses hukum bersama dua terdakwa lainnya. Yakni Sersan Satu Akbar Adli dan Sesan Satu Rafsin Hermawan.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Sebelumnya, ketiga terdakwa kasus penembakan pemilik rental mobil di Rest Area Kilometer 45 Jalan Tol Tangerang-Merak itu telah menjalani sidang pembacaan tuntutan. Dua di antara tiga terdakwa dituntut hukuman seumur hidup, satu lainnya dituntut hukuman empat tahun penjara.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Tuntutan tersebut dibacakan secara langsung oleh Oditur Militer II-07 Jakarta Mayor Chk Gori Rambe dalam sidang terbuka di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Senin pekan lalu (10/3). Para terdakwa masing-masing bernama Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo, Sersan Satu Akbar Adli, dan Sesan Satu Rafsin Hermawan. Ketiganya personel TNI AL.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Terdakwa satu (Kelasi Kepala Bambang) pidana pokok penjara seumur hidup dan dipecat dari keanggotaan TNI,&rdquo; ungkap Mayor Gori.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Serupa dengan Bambang, Sersan Satu Akbar juga dituntut hukuman penjara seumur hidup. Hanya Sersan Satu Rafsin yang tidak dituntut penjara seumur hidup. Dia dituntut menjalani hukuman penjara empat tahun dan dipecat dari dinas kemiliteran.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Terdakwa tiga (Sersan satu Rafsin) pidana pokok penjara selama empat tahun,&rdquo; imbuh Gori.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Tiga terdakwa terlibat dalam penembakan pemilik rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman. Korban meninggal dunia akibat luka tembak saat memperjuangkan mobil rentalnya. Mobil rental itu disewa, kemudian dijual kepada tiga orang prajurit TNI AL tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Peristiwa itu terjadi pada pada Kamis, 2 Januari 2024. Tidak hanya menyebabkan seorang korban meninggal dunia, seorang korban lainnya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Mabes TNI dan TNI AL langsung memproses hukum para prajurit yang terlibat dalam penembakan tersebut. Kini mereka menjalani sidang.</p>

Saat membacakan pledoi pada sidang sebelumnya. Sambil menangis, terdakwa kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo memohon keringanan hukuman.

Tangis Prajurit TNI AL Pelaku Penembakan Bos Rental Mobil Saat Bacakan Pledoi, Minta Hukuman yang Adil dari Majelis Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/FC9D725E-28E3-4303-B5AE-D089DBB4FF8D_1-2420890476.jpg" alt="Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Akun Trisambodo menghadiri sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2023). (Antaranews)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Akun Trisambodo menghadiri sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2023). (Antaranews)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Terdakwa kasus pencucian uang dan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan pledoi dirinya memohon untuk dibebaskan dari semua dakwaan.</p> <p>Permohonan itu diajukan Rafael Alun kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu (27/12).</p> <p>"Saya harap hakim dapat mempertimbangkan untuk dibebaskan dari dakwaan karena telah jujur melaporkan seluruh harta saya dalam SPT dan LHKPN serta mengikuti pengampunan pajak dari program pengungkapan sukarela," kata Rafael Alun saat membacakan nota pembelaan pribadinya di PN Tipikor Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Antara pada Rabu (27/12).</p> <p>Dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota pembelaan tersebut, Rafael Alun membantah dakwaan gratifikasi, sebagaimana yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada dirinya.</p> <p>Ia mengaku telah menjelaskan perincian asal usul seluruh harta kekayaannya secara tertib melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta mengikuti program pengampunan pajak.</p> <p>"Demi keadilan kepastian hukum perpajakan serta demi kepercayaan para pembayar pajak yang telah tertib melaporkan harta kekayaannya dan kepercayaan kami orang-orang yang wajib melaporkan harta kami kepada LHKPN saya harap dapat dipertimbangkan," ujarnya.</p> <p>Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Junaedi menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan dakwaan yang dituduhkan JPU khususnya terkait penerimaan gratifikasi 90.000 dolar AS sama sekali tidak dibahas dan diklaim tidak terbukti.</p> <p>"Dari berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Alun bahwa awalnya ini kaitannya dengan gratifikasi 90.000 dolar AS dan selama persidangan sama sekali tidak pernah dibahas dan sama sekali tidak pernah terbukti mengenai penerimaan uang itu," terangnya.</p> <p>Lebih lanjut lagi kuasa hukum terdakwa tersebut juga menyoroti beberapa tuduhan JPU yang dinilainya telah kedaluwarsa karena sudah terjadi puluhan tahun silam.</p> <p>"Adapun berkembang ke beberapa harta yang semua tuduhannya penerimaan dari ARME sudah lewat 18 tahun lalu juga beberapa dalam tuntutan juga disebutkan sebagai penerimaan sudah tahun 23 tahun sudah kadaluwarsa," bebernya.</p> <p class="class-paragraph">"Jadi, Pak Alun ingin menyampaikan bagaimana sistem hukum kita yang menganut kedaluwarsa penuntutan dan itu harus dipahami sebagai bagian warisan hukum kita," tandasnya.</p> <p>Sebelumnya, pada hari Senin (11/12) mantan pejabat Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan itu dituntut hukuman pidana selama 14 tahun oleh JPU KPK.</p>

Terdakwa kasus pencucian uang dan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan pledoi dirinya memohon untuk dibebaskan dari dakwaan.

Terdakwa Kasus Pencucian Uang, Rafael Alun Minta Dibebaskan dari Semua Dakwaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/Pledoi-Mario-Dandy-Dery-Ridwansah-5JPG-598729460.jpg" alt="Terdakwa Mario Dandy Satriyo akan menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota pembelaan di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan,  Selasa (22/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa Mario Dandy Satriyo akan menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota pembelaan di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan,  Selasa (22/8/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengacara Cristalino David Ozora, Mellisa Anggraini menilai pleidoi yang disampaikan oleh Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan tidak berdasarkan fakta hukum. Oleh karena itu, pleidoi tersebut dianggap mengada-ada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pleidoi yang disampaikan itu tidak berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan sedari saksi, ahli, bukti. Tidak ada nilai kebenarannya. Kami melihat mereka memotong-motong," kata Mellisa kepada wartawan, Rabu (23/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kan ada bukti yang tidak pernah muncul di persidangan. Seperti balasan chat dari David, 'gue lagi ada di rumah cewek gue nih'. Itu tidak pernah ada di dalam chat, sehingga kami melihat, ya mereka ngarang bebas, maksa juga ya dalam pembelaannya," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012768023/canda-gibran-ke-budiman-sudjatmiko-loh-nggak-jadi-dipecat">Canda Gibran ke Budiman Sudjatmiko: Loh Nggak Jadi Dipecat?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mellisa menilai, pleidoi ini bagian dari strategi hukum para terdakwa. Oleh karena itu, dia membiarkan hakim yang menilai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hanya yang ingin kami sampaikan di sini adalah proses persidangan ini sudah disaksikan keseluruhan oleh publik, oleh kami juga, oleh ayahnya David. Bahwa keseluruhan pasal-pasal sudah terbukti," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Mario&nbsp;Dandy&nbsp;Satriyo terancaman hukuman berat dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora. Selain pidana pokok,&nbsp;Dandy&nbsp;juga terancam pidana pengganti bila tak membayar restitusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tuntutan pokok Mario&nbsp;Dandy&nbsp;Satriyo dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 12 tahun penjara.&nbsp;Dandy&nbsp;dianggap bersalah karena telah melakukan penganiayaan berat dan terencana kepada David Ozora.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Mario&nbsp;Dandy&nbsp;Satriyo dengan pidnana penjara 12 tahun dikurangi masa penahanan selama&nbsp;Dandy&nbsp;berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan," kata Jaksa Hafiz Kurniawan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dandy&nbsp;dianggap terbukti melakukan penganiayaan berat dan terencana kepada David. Sehingga David mengalami luka berat sesuai Pasal 355 ayat 1 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain pidana pokok tersebut,&nbsp;Dandy&nbsp;bersama Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan dan AG juga diwajibkan membayar restutusi senilai Rp 120,3 miliar. Jaksa pun meminta hakim menjatuhkan pidana penjara pengganti bila&nbsp;Dandy&nbsp;dan kawan-kawan tidak menbayat restitusi tersebut&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Membebankan Terdakwa Mario&nbsp;Dandy&nbsp;Satriyo, Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan dan AGH dalam berkas penuntutan terpisah bersama-sama secara berimbang menyesuaikan peran, yang mengakibatkan kerugian kepada korban untuk membayar restitusi sebesar Rp 120,3 miliar, dengan ketentuan tidak mampu membayar diganti pidana penjara 7 tahun," kata Jaksa Hafiz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bila seluruh tuntutan jaksa dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Mario&nbsp;Dandy&nbsp;bisa dipenjara sampai dengan 19 tahun.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Pengacara Cristalino David Ozora, Mellisa Anggraini menilai pleidoi yang disampaikan oleh Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas mengada-ada.

Pengacara David Ozora Anggap Pleidoi Mario Dandy dan Shane Hanya Mengarang Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/Shane-Lucas-Dery-Ridwansah-5-1810197683.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap David Ozora, Shane Lukas menjalani sidang beragendakan tuntutan Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (6/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap David Ozora, Shane Lukas menjalani sidang beragendakan tuntutan Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan tak kuasa menahan air matanya saat membacakan pleidoi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia meminta maaf kepada ayahnya, Tagor Lumbantoruan atas tindakannya.</p> <div dir="auto">"Saya mohon izin juga, memohon maaf kepada ayah saya. Ayah, aku minta maaf ayah, karena sudah mempermalukan ayah yang seharusnya menjadi kebanggaan ayah, telah menghancurkan nama baik ayah," kata Shane sambil menangis, Selasa (22/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Shane mengaku menyesal atas tindakannya ini. Dia merasa seharusnya tidak pernah ikut dengan Dandy pada 20 Februari 2023 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/012767931/denervasi-ginjal-tindakan-untuk-pengidap-hipertensi-resistan-yang-sulit-patuh-konsumsi-obat">Denervasi Ginjal, Tindakan Untuk Pengidap Hipertensi Resistan yang Sulit Patuh Konsumsi Obat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biarlah kejadian ini menjadi pelajaran yang amat berharga bagi hidup saya dan menjadikan saya orang yang lebih baik lagi ke depannya," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui,&nbsp;Shane&nbsp;Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 5 tahun penjara.&nbsp;Shane&nbsp;dianggap bersalah terlibat dalam penganiayaan kepada Cristalino David Ozora.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa&nbsp;Shane&nbsp;Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan dengan pidana penjara selama 5 tahun,&nbsp; dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan," kata Jaksa Hafiz Kurniawan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Shane&nbsp;dianggap terbukti terlibat penganiayaan berat dan terencana kepada David. Sehingga David mengalami luka berat. Perbuatan&nbsp;Shane&nbsp;sesuai dakwaan primer Pasal 355 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya,&nbsp;Shane&nbsp;juga diwajibkan ikut serta membayar restitusi kepada David. Bila tidak dibayarkan maka dituntut penggantian pidana penjara 6 bulan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pidana pengganti ini terbilang berbeda jauh dengan yang dituntutkan kepada Mario&nbsp;Dandy&nbsp;Satriyo. Sebab,&nbsp;Dandy&nbsp;dituntut penggantian pidana penjara 7 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar diganti pidana penjara selama 6 bulan," kata Jaksa Hafiz</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nilai restitusi David sendiri sebanyak Rp 120,3 miliar sesuai yang diajukan oleh LPSK. Restitusi ini harus ditanggung oleh Mario&nbsp;Dandy&nbsp;Satriyo,&nbsp;Shane&nbsp;<wbr />Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan dan anak AG.</div>

Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan tak kuasa menahan air matanya saat membacakan pleidoi dalam persidangan.

Shane Lukas Menangis Baca Pleidoi: Aku Minta Maaf Ayah, Sudah Mempermalukan Ayah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Teddy-Minahasa-Dituntut-Hukuman-Mati-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menjalani sidang tuntutan terkait kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan seberat lima kilogram di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Jaks" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menjalani sidang tuntutan terkait kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan seberat lima kilogram di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Jaks</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Persidangan dengan terdakwa Irjen Pol Teddy Minahasa kembali digelar hari ini dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi dari terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa. Hal itu sehubungan dengan kasus peredaran narkotika jenis sabu yang disita dari Polres Bukittinggi.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Untuk nota pembelaan diberikan hari sidangnya pada hari Kamis, 13 April 2023," ujar Hakim Ketua Jon Sarman Saragih dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, (30/3) lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01559182/kejaksaan-tinggi-sumsel-geledah-kantor-perusahaan-semen-sita-empat-dus-dokumen">Kejaksaan Tinggi Sumsel Geledah Kantor Perusahaan Semen, Sita Empat Dus Dokumen </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jon Sarman menyampaikan bahwa agenda persidangan dengan terdakwa Mantan Kapolda Sumatera Barat hingga di putusan itu direncanakan dapat selesai pada 4 Mei mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Putusan kita rencanakan 4 Mei," singkatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01559173/pioli-peluang-milan-melaju-ke-semifinal-liga-champions-masih-50-50">Pioli: Peluang Milan Melaju ke Semifinal Liga Champions Masih 50-50</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Terdakwa eks Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dituntut hukuman mati dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti pengungkapan sabu di Polres Bukittinggi. Hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H.&nbsp;Abu Bakar (Alm) dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan," ujar Jaksa membacakan tuntutannya, Kamis (30/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01559181/karakter-park-seo-joon-diungkap-sekilas-di-trailer-the-marvels">Karakter Park Seo Joon Diungkap Sekilas di Trailer 'The Marvels'</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kejaksaan Agung menyatakan bahwa tuntutan pidana mati terhadap Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa Putra sudah sesuai. Pasalnya, ia dinilai merupakan pelaku intelektual dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan anak buahnya tersebut.</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01559178/tiket-gratis-ancol-diserbu-warga-lebih-dari-100-ribu-orang-sudah-ngabuburit-di-sana">Tiket Gratis Ancol Diserbu Warga, Lebih dari 100 ribu Orang Sudah Ngabuburit di Sana</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satu pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa adalah pelaku intelektual (intelectual dader) atau pelaku utama dari seluruh perkara yang ditangani di Kejaksaan," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, Jumat (31/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga hukumannya harus lebih berat daripada rerdakwa lainnya," sambung Ketut.&nbsp;</div>

Persidangan dengan terdakwa Irjen Pol Teddy Minahasa kembali digelar hari ini dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi.

Dituntut Hukuman Mati, Teddy Minahasa Bacakan Pleidoi Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220707_214020.jpg" alt="Usai Dijemput Paksa,  Medina Zein Resmi Ditahan 20 Hari ke Depan./istimewa" width="100%">
<figcaption>Usai Dijemput Paksa,  Medina Zein Resmi Ditahan 20 Hari ke Depan./istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>-Lukman Azhari selaku kuasa hukum Medina Zein menyatakan bahwa pihaknya menghormati atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menolak pledoi yang telah disampaikannya dan Medina Zein dalam sidang minggu lalu.<br /> <br /> Dalam sidang replik hari ini, Senin (26/9), Jaksa menolak pledoi dan argumentasi hukum pembelaan Medina Zein dan kuasa hukumnya atas dua kasus yaitu pencemaran nama baik laporan Marissya Icha dan pengancaman laporan Uci Flowdea.<br /> <br /> Dia pun menghormati argumentasi Jaksa karena menurut Lukman, memang sudah menjadi tugas Jaksa melakukan tuntutan dan bukannya membela terdakwa. Jika Jaksa membela Medina Zein, justru dianggapnya situasinya akan jadi aneh. "Kalau Jaksa membela terdakwa, jadi kuasa hukum saja bukan jadi Jaksa," kata Lukman Azhari usai sidang replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (26/9).<br /> <br /> Medina Zein dan kuasa hukumnya hanya diberi waktu satu hari saja untuk menyiapkan tanggapan atas apa yang telah disampaikan Jaksa dalam sidang replik. Sidang duplik akan digelar Selasa (27/9) besok karena dua kasus yang menjerat Medina harus cepat diputus oleh majelis hakim.<br /> <br /> Lukman Azhari sangat optimis pihaknya bisa merampungkannya dalam satu malam.  "Nanti saya baca ulang lagi replik dari Jaksa, kita pelajari, dan kita perkuat lagi (pembelaan) secara tertulis," kata Lukman Azhari.<br /> <br /> Sebelumnya, Medina Zein dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan terkait kasus pengancaman. Dia dianggap secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan aksi pengancaman melalui media elektronik terhadap pelapor.<br /> <br /> Medina Zein juga dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 1 tahun  penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan terkait kasus pencemaran nama baik laporan Marissya Icha. <strong>(*)</strong>

Jaksa Tolak Pembelaan Media Zein, Pengacara akan Perkuat Pembelaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/terdampar-di-bali-kesaksian-caj-ini-habib-bahar-saya-jawab-iya_m_.jpg" alt="Bahar bin Smith" width="100%">
<figcaption>Bahar bin Smith</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Terdakwa kasus penganiayaan remaja di bawah umur Habib Bahar bin Smith, membacakan nota pembelaan atau pleidoi atas tuntutan enam tahun penjara Pengadilan Negeri (PN) Bandung di Gedung Arsip dan Perpustakaan, Jalan Seram, Kota Bandung, Kamis (20/6). Bahar mengaku tak ada niat menganiaya Cahya Abdul Jabar dan Muhammad Khoerul Aumam Al Mudzaqi alias Zaki.<br /> <br /> “Saya tidak ada niat untuk menganiaya kedua korban tersebut,” ucap Bahar saat membacakan pleidoi pribadi seperti dikutip <em>RadarBogor.id (Jawa Pos Group).</em><br /> <br /> Bahar mengaku apa yang dilakukannya merupakan upaya tabayun atas informasi yang beredar. Dalam informasi yang dia terima, kedua korban mengaku-ngaku sebagai habib Bahar saat berada di Bali. “Saya hanya ingin tabayun, ingin mencari tahu, ingin mengklarifikasi betul atau tidaknya (informasi pengakuan habib Bahar di Bali),” katanya.<br /> <br /> Bahar menyebut salah satu bukti upayanya tabayun ialah dengan cara menyuruh muridnya untuk mendatangi kedua korban. Muridnya itu lantas diminta membawa korban ke pondok pesantren miliknya di ponpes Tajul Alawiyyin Bogor.<br /> <br /> “Kalau saya ingin tanpa mencari tahu, membabi buta, tidak mungkin saya suruh murid saya menjemput dan bawa ke pondok,” ujar Bahar.<br /> <br /> Ia mengungkapkan tak ada niat jahat untuk menganiaya kedua remaja tersebut. Menurut Bahar, bila dirinya memiliki niat jahat, kedua korban sudah dianiaya oleh para muridnya. “Saya punya ratusan ribu murid di daerah Jawa Barat apalagi di Bogor. Kalau saya punya niat jelek, bisa saja saya suruh murid saya menghabisi dia di jalan tanpa mengotori tangan saya, kalau saya punya niat jelek,” tutur Bahar.<br /> <br /> Bahar juga sempat membacakan dua surat, tiga hadis dan pendapat ulama dalam pleidoinya. Pada intinya, apa yang dia bacakan ialah siapapun yang mengaku-ngaku sebagai nabi atau melakukan upaya kebatilan perlu dilawan baik dengan tangan, mulut dan hati.<br /> <br /> Sebelumnya, Jaksa menuntut habib Bahar bin Smith hukuman enam tahun penjara. Jaksa meyakini Bahar terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Cahya Abdul Jabar dan Muhammad Khoerul Aumam Al Mudzaqi alias Zaki. Selain tuntutan 6 tahun penjara, jaksa juga menuntut Bahar hukuman denda Rp 50 juta. Apabila tidak dibayar, diganti kurungan 3 bulan penjara.

Bacakan Pledoi, Bahar bin Smith Mengaku Tidak Ada Niat Menganiaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pledoi

Berita Terkini

Pledoi Ditolak Jaksa, Nikita Mirzani: Lucu Sih, Aku Ketawa