<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220703-WA0017.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Humas Pemprov Jatim " width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Humas Pemprov Jatim </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pesan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tetap memaksimalkan kinerja. Mulai 3–23 Juli Gubernur Khofifah izin untuk menjalankan ibadah haji.  Khofifah pun berpesan pada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak untuk berkoordinasi dan bertanggung jawab memastikan roda pemerintahan di Jawa Timur tetap berjalan baik.  ”Saya mohon semua tetap memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas utama yang harus dilaksanakan,” kata Gubernur Khofifah dalam sambutannya pada Walimatus Safar yang dilaksanakan jelang keberangkatan menjalankan ibadah haji di Rumah Dinas Gubernur Jatim, Jumat (1/7) malam.  Kepada para kepala OPD Gubernur Khofifah menegaskan, selama dia menjalankan ibadah haji, roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan baik. Tidak ada yang sifatnya menjadi lebih longgar selama dia menjalankan ibadah haji. Semua harus berjalan prima.  ”Tidak ada sesuatu yang kemudian menjadi longgar selama saya izin menjalankan ibadah haji karena pada dasarnya roda pemerintahan ini menjadi bagian dari tugas kita untuk menjaga dan mengawalnya,” tegas Khofifah.  Gubernur Khofifah juga menyampaikan, selama menjalankan ibadah haji, penyelenggaraan pemerintahan Jawa Timur dipimpin Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak sebagai Plt Gubernur Jatim dengan tetap berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur.  ”Bahwa surat izin Mendagri yang terbit 21 Juni selama saya izin melaksanakan ibadah haji, yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang menjadi Plt Gubernur Jawa Timur dengan tetap berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur,” ucap Khofifah.  Dia mengajak kepada semua untuk mendoakan Wagub Emil agar diberikan kemudahan, kelancaran selama menjalankan amanah Plt Gubernur Jatim. Selama 20 hari ke depan akan banyak hal yang harus dikoordinasikan dan dilaksanakan.  ”Mohon doa juga untuk Pak Plt Gubernur yang efektif mulai tanggal tiga Juli, mudah-mudahan Pak Emil pada saat melaksanakan tugas sebagai Plt Gubernur juga diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan,” ucap Khofifah.  Khofifah juga memohon doa agar perjalanan ibadah haji di Tanah Suci dapat berjalan lancar, sehat, khusuk dan kembali menjadi haji yang mabrur.  ”Kami mohon doa supaya perjalanan ibadah haji kami mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran dan bisa melaksanakan ibadah dengan baik, tentu mohon doa semoga menjadi haji yang mabrur,” ujar Khofifah.

Gubernur Khofifah Naik Haji, Wagub Emil Dardak Jadi Plt

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-melunak-sarankan-jenderal-yang-jadi-plt-gubernur-disipilkan_m_185249.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik penunjukan jenderal jadi pelaksana tugas (plt) gubernur di daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2018 mulai menurun. DPR sudah melunak dengan menyarankan para jenderal itu dipensiundinikan dari karirnya sebagai anggota TNI atau Polri. Dengan pensiun dini itu berarti para pati itu sudah menjadi masyarakat sipil alias disipilkan. Saran itu dikemukakan oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. "Kalau pun dijadikan penjabat TNI dan Polri harus sudah yang pensiun," ujar Taufik Kurniawan&lrm; di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/1). Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak setuju TNI atau Polri melakukan rangkap jabatan. Terutama rangkap jabatan di militer dengan pejabat gubernur. Sebaiknya, saran dia, Mendagri Tjahjo Kumolo mencari TNI atau Polri yang baru saja atau akan pensiun, sehingga mereka tidak rangkap jabatan dan tidak ada persepsi negatif kepada pemerintah. "Statusnya jangan rangkap jabatan, jadi enggak usah muter-muter," tegasnya. Menurut pria yang akrab disapa Takur itu, jika Tjahjo Kumolo memaksakan kehendak menjunjuk Polri atau TNI dari penjabat gubernur, maka ada efek buruk. Masyarakat akan menuding dwi fungsi ABRI telah muncul&lrm; dan TNI-Polri tidak netral. "Nah apalagi ada yang menarik ketidakindependen, kan pusing," pungkasnya. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku akan menunjuk perwira tingggi TNI ataupun Polri untuk menduduki jabatan Penjabat Gubernur Papua. Tjahjo sudah meminta pada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto untuk mengusulkan salah satu deputinya.

DPR Melunak, Sarankan Jenderal yang Jadi Plt Gubernur Disipilkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-polisi-jadi-penjabat-gubernur-kritik-presiden-pks-pedas-banget_m_184825.jpeg" alt="Presiden PKS Sohibul Iman." width="100%">
<figcaption>Presiden PKS Sohibul Iman.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang menunjuk dua petinggi polri penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara terus menuai kritik dari kalangan parpol. Salah satu yang menyuarakan hal itu adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman. Menurutnya, keputusan penunjukkan penjabat Gubernur haruslah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Apalagi, ungkap Sohibul, dalam undang-undang, tidak ada kalimat yang menjelaskan tentang penyetaraan antara pejabat tinggi madya dengan petinggi polri. Sehingga keputusan itu tidak lagi relevan. "Jadi memang harus sipil, jadi pun kalau dulu ada provinsi mana yang pernah ada mantan polisi, tapi kan yang bersangkutan sudah jadi pegawai Depdagri, sudah jadi dirjen," kata Sohibul di Kantor DPP <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/30/184887/dituding-catut-karakter-dilan-ini-klarifikasi-elite-pks" target="_blank">PKS</a>, Jakarta, Senin (29/1). Selain itu, Sohibul menambahkan, dirinya pun mengkritik rasionalitas dari alasan yang diberikan menteri Tjahjo terkait kebutuhan keamanan pemilihan kepala daerah. Sohibul berpendapat, saat ini dirinya menilai proses pesta demokrasi yang sedang berlangsung cenderung kondusif. Untuk itu, alasan yang diberikan sangatlah tidak logis. "Kenapa sih mesti polisi kan sipil juga banyak, kalau alasan keamanan, dari sisi apa? orang kondusif kok, tidak ada apa-apa," pungkasnya. Diketahui, Irjen Pol I&lrm;riawan diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, mengisi posisi yang ditinggalkan Ahmad Heryawan mulai 13 Juni 2018.&nbsp; Sementara, Irjen Pol Martuani Sormin disiapkan mengisi posisi Penjabat Gubernur Sumut menggantikan Tengku Erry Nuradi yang habis masa jabatannya pada 17 Juni 2018. Mendagri <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/29/184819/soal-polisi-jadi-penjabat-gubernur-cak-imin-minta-tjahjo-pikir-ulang" target="_blank">Tjahjo</a> berlasan&lrm; sengaja meminta penjabat kepala daerah dari unsur Polri dan TNI, karena untuk menjaga daerah-daerah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama saat Pilkada serentak 2018.&nbsp; Selain itu, ada alasan lain yang menjadi dasar Mendagri Tjahjo Kumolo. Yakni pada 2017 pihaknya juga menunjuk Penjabat Gubernur Sulawesi Barat dijabat Irjen Pol Carlo Brix Tewu, dan di Aceh diisi oleh Mayor Jenderal TNI Soedarmo.

Soal Polisi Jadi Penjabat Gubernur, Kritik Presiden PKS Pedas Banget

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pdip-banyak-polisi-dan-tni-di-kabinet-apa-yang-salah_m_184719.jpeg" alt="Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang." width="100%">
<figcaption>Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua jenderal Polri ditujuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk menempati posisi Penjabat&lrm; Gubernur Jawa Barat dan Suatera Utara. Keputusan Menteri Tjahjo yang merupakan mantan sekjen PDIP itu pun menulai polemik dan dianggap kontroversial. Bahkan , tidak sedikit kalangan politisi DPR yang menyebutkan Tjhajo bermanuver untuk pilkada serentak.&nbsp; Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang menegaskan tidak ada peraturan yang dilanggar oleh Mendagri TJahjo Kumolo. Menurut dia dua jenderal Polri itu tidak bermain politik. &ldquo;Penjabat gubernur itu hanya menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar," ujar Junimart saat dihubungi awak media, Senin (29/1). Oleh sebab itu, Anggota Komisi III DPR ini meminta kepada semua pihak agar berpikir secara objektif mengenai keputusan penunjukan dua jenderal polri tersebut. Pasalnya tidak ada yang dilanggar oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. "Semua para ahli, hukum tata negara berpikir objektif, cerdas dan santun, jangan buat penyesatan ke mayarakat. Mari bangun bangsa ini melalui pemikiran yang positif," katanya. Menurut Junimart, banyak anggota Polri dan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/29/184681/dandim-0201-netralitas-itu-harga-mati-bagi-tni" target="_blank">TNI</a> berada dalam struktur kementerian. Nah menjadi pertanyaan apakah itu lantas disebut bermain politik. Jawabannya adalah tidak. "Banyak Polisi dan TNI di Kabinet Apa yang Salah?Jadi kalau tidak boleh tunjukan pasalnya," pungkasnya. Sebelumnya, Irjen Pol I&lrm;riawan diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, mengisi posisi yang ditinggalkan Ahmad Heryawan mulai 13 Juni 2018.&nbsp; Sementara, Irjen Pol Martuani Sormin disiapkan mengisi posisi Penjabat Gubernur Sumut menggantikan Tengku Erry Nuradi yang habis masa jabatannya pada 17 Juni 2018. Mendagri <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/12/162249/gedung-kemendagri-diserang-tjahjo-kumolo-marah-besar" target="_blank">Tjahjo Kumolo</a> berlasan&lrm; sengaja meminta penjabat kepala daerah dari unsur Polri dan TNI, karena untuk menjaga daerah-daerah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama saat Pilkada serentak 2018.&nbsp; Selain itu, ada alasan lain yang menjadi dasar Mendagri Tjahjo Kumolo. Yakni pada 2017 pihaknya juga menunjuk Penjabat Gubernur Sulawesi Barat dijabat Irjen Pol Carlo Brix Tewu, dan di Aceh diisi oleh Mayor Jenderal TNI Soedarmo.

PDIP: Banyak Polisi dan TNI di Kabinet, Apa yang Salah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pesan-menhan-soal-penunjukan-pati-polri-jadi-plt-gubernur_m_184669.jpeg" alt="Menhan Ryamizard Ryacudu" width="100%">
<figcaption>Menhan Ryamizard Ryacudu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu enggan mengomentari keputusan Mendagri Tjahjo Kumolo yang menunjukkan perwira tinggi (pati) Polri sebagai pelaksana tugas (plt) atau pun pejabat (pj) gubernur. Dia hanya berpesan kepada pati itu untuk tetap menjaga netralitasnya sebagai pejabat yang berasal bukan dari sipil murni. "Kalau kata orang Betawi manaketehe. Saya enggak-enggak ikutan politik lah," ujar <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/29/184648/cukup-polri-menhan-tak-mau-perwira-tni-ditunjuk-jadi-plt-gubernur" target="_blank">Ryamizard Ryacudu</a> di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/1). Akan tetapi, kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu, kalah Presiden Jokowi telah mengelurakan keputusan presiden (kepres), dia berpesan agar kedua pati itu tetap menjaga netralitasnya. "Netralitas harus dijunjung tinggi," katanya. Sebagaimana diketahui, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/28/184424/pilkada-2017-menteri-tjahjo-juga-tunjuk-2-jenderal-jadi-plt-gubernur" target="_blank">Mendagri Tjahjo Kumolo</a> menunjuk dua pati Polri jadi plt gubernur. <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/26/184145/jenderal-bintang-2-jadi-plt-gubernur-dpr-apa-peran-kapolda" target="_blank">Asop Kapolri</a> Irjen M Iriawan sebagai Plt Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin diperintahkan sebagai Plt Gubernur Sumut. Ryamizard berpesan, kepada kedua <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/26/184128/selama-ini-jabar-dan-sumut-kondusif-untuk-apa-ada-jenderal-jadi-plt" target="_blank">pati</a> itu untuk berlaku adil. Jangan semua tindakannya hanya memihak satu kepentingan. "Jangan macam-macam, saya juga enggak suka gituan (tidak netral). Saya dari dulu adil," pungkasnya. Hingga kini penunjukan itu masih menunggu "restu" <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/26/184109/alasan-mendagri-tunjuk-dua-jenderal-jadi-plt-gubernur-mengada-ada" target="_blank">Jokowi</a> dalam bentuk Kepres.

Pesan Menhan soal Penunjukan Pati Polri Jadi Plt Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polisi-jadi-plt-gubernur-pengamat-untuk-menangkan-kandidat-tertentu_m_184663.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penunjukan dua jenderal Polri untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara menuai pro dan kontra. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta mengkaji ulang, sehingga masyarakat tak menganggap Polri tidak netral dan kental nuansa politisasi. Direktur Imparsial, Al Araf menilai penempatan perwira polisi aktif sebagai Plt Gubernur di beberapa daerah bukan untuk memperkuat, tetapi justru akan melemahkan peran kepolisian di tengah proses <a href="https://www.jawapos.com/read/2016/07/17/39647/pelaksanaan-pilkada-2015-di-daerah-ini-belum-rampung-" target="_blank">pelaksanaan Pilkada</a>. "Langkah itu memunculkan polemik yang membuat kondisi politik menjadi kisruh, karena menempatkan institusi kepolisian akan disorot dan bahkan dicurigai sebagai instrumen pemenangan kandidat tertentu," kata Al Araf kepada JawaPos.com, Senin (29/1). Menurut Al Araf, Mendagri sebaiknya menghindari langkah-langkah kebijakan yang justru hanya akan memicu polemik politis di publik. Sehingga dimungkinkan dapat mengancam dinamika pelaksanaan Pilkada yang demokratis, damai dan aman. Al Araf mencontohkan, dalam gelaran Pilkada DKI Jakarta lalu yang penuh dengan dinamika politik yang cukup panas, Plt Gubernur DKI Jakarta berasal dari kalangan sipil. Itu menunjukan jaminan kemanan bukan dari Plt Gubernur, akan tetapi langkah kepolisian yang antisipatif dalam mengamankan Pilkada dibantu oleh masyarakat. "Dengan demikian, dalih demi menjaga keamanan sehingga ditunjuk Plt Gubernur dari perwira polri tidak berdasar dan berasalan," papar Al Araf. Maka dalam hal ini, Al Araf menganjurkan, sebaiknya Mendagri Tjahjo Kumolo menunjuk Plt Gubernur dari daerah tersebut, berasal dari unsur pejabat pimpinan di Kemendagri atau pemerintah Provinsi. "Pemilihan itu juga untuk memastikan netralitas pemerintah daerah selama berlangsungnya Pilkada tersebut," ucap Al Araf. Oleh sebab itu, untuk memastikan terjaganya netralitas <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/23/183487/tjahjo-haramkan-gedung-tni-dan-polri-disewakan-untuk-kampanye" target="_blank">TNI dan Polri</a> dalam Pilkada. Aparat keamanan itu merupakan elemen dan kunci penting demi berlangsungnya politik elektoral dapat berjalan demokratis, aman dan damai. "Politisasi dan penggunaan instrumem kelembagaan dan sumberdaya mereka bukan hanya akan merusak profesionalisme aktor keamanan, akan tetapi juga mengancam Pilkada itu sendiri," pungkasnya. Perlu diketahui, dua jenderal Polri yang di tunjuk sebagai Plt Gubernur yakni Asisten Kapolri Bidang Operasional Irjen Pol Muhammad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuami Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara. Penunjukan perwira tinggi Polri itu belum disepakati, karena hingga saat ini masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Polisi Jadi Plt Gubernur, Pengamat: Untuk Menangkan Kandidat Tertentu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cukup-polri-menhan-tak-mau-perwira-tni-ditunjuk-jadi-plt-gubernur_m_184648.jpeg" alt="Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah hebohnya penunjukan perwira tinggi (pati) Polri sebagai pelaksana tugas (plt) dan pejabat gubernur di Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut), kali ini Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu ikut bersuara. Dia meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk tidak menunjuk pati TNI jadi pejabat serupa. Cukup dari Polri saja. "Kalau bisa enggak usah lah. Seperti dulu aja (netral)," ujar Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/1). Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menekankan, TNI harus menjaga netralitasnya sebagai alat pertahanan negara. Jangan sampai ikut terjun ke ranah politik. "Itu harus (netralitas TNI)," tegasnya. Sebagaimana sebelumnya Tjahjo Kumolo mengusulkan nama Irjen M I&lrm;riawan sebagai Plt dan Pj Gubernur Jabar. Penunjukan itu untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Ahmad Heryawan mulai pada 13 Juni 2018 mendatang. Selain itu Asop Kapolri itu, ada juga Kadiv Propam Polri Irjen Martuani sebagai Penjabat Pj <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/28/184502/plt-gubernur-sumut-dari-pati-polri-nasdem-itu-aneh" target="_blank">Gubernur Sumut </a>menggantikan Tengku Erry Nuradi yang habis masa jabatannya pada 17 Juni 2018. Mantan Sekjen PDIP itu beralasan mengusulkan perwira polri jadi plt atau pj gubernur untuk menjaga daerah-daerah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama saat Pilkada serentak 2018. Pola seperti ini sudah diterapkan oleh <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/16/181707/walau-dinonaktifkan-mendagri-bupati-cantik-disambut-bagaikan-pahlawan" target="_blank">Tjahjo</a> pada Pilkada serentak 2017. Ketika itu dia melantik Irjen Carlo Brix Tewu sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) dan Mayor Jenderal TNI Soedarmo sebagai Pj Gubernur Aceh.

Cukup Polri, Menhan Tak Mau Perwira TNI Ditunjuk Jadi Plt Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/plt-gubernur-sumut-dari-pati-polri-nasdem-itu-aneh_m_184502.jpeg" alt="Ketua DPP Nasdem Martin Manurung saat Rakorwil DPW, DPD dan Komisi Saksi di Medan, Sabtu (27/1)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Nasdem Martin Manurung saat Rakorwil DPW, DPD dan Komisi Saksi di Medan, Sabtu (27/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menunjuk dua perwira tinggi Polri menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut dan Jawa Barat terus menuai pro kontra. Menurut sebagian pihak, kebijakan ini malah dianggap nyeleneh. Ketua DPP Partai Nasdem Martin Manurung juga ikut berkomentar dengan wacana Kemendagri tersebut. Menurut dia, kebijakan Tjahjo Kumolo agak janggal jika alasan menaruh dua Pati (Perwira Tinggi) Polri untuk keamanan Pilkada serentak. "Menurut saya yah, kan kita sudah punya Kapolda. Apakah Kapolda Sumut dianggap tidak mampu mengamankan Pilgub, sehingga perlu dilengkapi jenderal lainnya untuk mengamankan Pilgub. Kan aneh sekali," tukas Martin yang juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah Partai NasDem Sumut, Minggu (28/1). Dia berpendapat, seharusnya Plt Gubernur Sumut dan Jawa Barat ditunjuk dari lingkungan Kemendagri. Berkaca dari Pilgub DKI Jakarta yang juga rawan konflik, saat itu Mendagri menunjuk Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Sumarsono untuk menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta. "Karena alasannya rawan konflik, sementara kita punya Kapolda. Kan fungsi Kapolda mengamankan. Kalau melihat DKI waktu itu rawan konflik. Toh Plt-nya juga sipil," ujar dia. Martin meyakini betul kalau Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw mampu mengamankan Pilkada serentak di Sumatera Utara. Sehingga, tidak perlu ada jenderal yang dijadikan Penjabat Gubernur Sumut yang masih dijabat Tengku Erry Nuradi hingga Juni 2018 nanti. "Kita mendukung tugas kepolisian. Kami yakin Kapolda Sumut memiliki kemampuan yang baik untuk mengamankan pilkada dan pilgub. Kenapa kita harus meragukan kemampuan Pak Kapolda," pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, Mendagri Tjahjo Kumolo mengeluarkan kebijakan menunjuk dua Pati Polri untuk menjadi Penjabat Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat, mengisi masa lowong sebelum gubernur definitif terpilih. Untuk di Jawa Barat ditunjuk Asisisten Operasi Mabes Polri Irjen M Iriawan. Sedangkan di Sumut ditunjuk Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin.

Plt Gubernur Sumut dari Pati Polri, NasDem: Itu Aneh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2-jenderal-jadi-plt-gubernur-pengamat-mendagri-buat-polri-gak-netral_m_184472.jpeg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penunjukan Irjen Pol Mochamad Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin sebagai <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/25/183989/alasan-2-jenderal-polri-jadi-plt-gubernur-tjahjo-itu-kenalan-saya" target="_blank">Pelaksana Tugas (Plt) </a>Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara terus menuai kritik. Banyak pihak menilai Menteri Dalam Negeri (<a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/25/183989/alasan-2-jenderal-polri-jadi-plt-gubernur-tjahjo-itu-kenalan-saya" target="_blank">Mendagri</a>) Tjahjo Kumolo melakukan langkah yang salah dalam menunjuk Plt. Komentar negatif juga turut terlontar dari pengamat politik Exposit Strategic, Arif Susanto. Dosen Universitas Paramadina ini menyebut bahwa langkah Mendagri tidak berlogika. Arif sangat menyesalkan keputusan yang dibuat <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/25/183989/alasan-2-jenderal-polri-jadi-plt-gubernur-tjahjo-itu-kenalan-saya" target="_blank">Tjahjo Kumolo.</a> "Usulan Mendagri Tjahjo Kumolo agar Irjen Pol Mochamad Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin masing-masing menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara tidak bisa diterima," ungkap Arif kepada JawaPos.com, Minggu (28/1). Arif menyebut usulan ini bertentangan dengan pasal 2 Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri terkait salah satu fungsi kepolisian adalah menjalankan pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Maka apabila anggota kepolisian aktif diseret ke ranah politik tentu akan bertentangan dengan kehendak untuk menjadikan institusi penegak hukum yang profesional. Penunjukan ini dinilai akan membuat Polri menjadi tidak netral di ranah politik "Menyeret Polri dalam peran politik berpeluang menjadikan mereka sebagai instrumen kekuasaan yang memihak," imbuh Arif. Oleh sebab itu demi menjaga keprofesionalan penegak hukum, Arif menyarankan agar Mendagri segera menemukan figur lain yang memiliki kualitas untuk menjabat sebagai Plt. Dosen Universitas Paramadina ini juga berharap agar usulam ini segera dicabut. "Sebaiknya Mendagri segera menemukan calon lain untuk menjadi Penjabat Gubernur yang memenuhi kualifikasi, sekaligus kapabel dan kredibel," pungkas Arif. Sebelumnya, Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol M. Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin, ditunjuk sebagai Penjabat&lrm; gubernur. Iriawan rencananya akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan. Sementara Martuani bakal ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara menggantikan Tengku Erry Nuradi. Namun demikian, penunjukkan ini masih menunggu surat resmi dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kuomolo. &lrm; Nantinya mereka akan menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur hingga rangkaian Pilkada Serentak 2018 selesai.

2 Jenderal Jadi Plt Gubernur, Pengamat: Mendagri Buat Polri Gak Netral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pilkada-2017-menteri-tjahjo-juga-tunjuk-2-jenderal-jadi-plt-gubernur_m_184424.jpeg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kritikan publik terus dialamatkan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengusulkan dua jenderal polisi sebagia pelaksana tugas (plt) gubernur di Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut). Akan tetapi hal itu tidak pernah dipusingkannya. Tjahjo mengklaim apa yang dia lakukan sesuai aturan yang ada. Rencana itu tidak hanya di Jabar dan Sumut. Rencananya provinsi lain akan ditugaskan juga <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/25/183950/dua-jenderal-jadi-gubernur-kemendagri-masih-tunggu-restu-presiden" target="_blank">jenderal polisi</a> sebagai Plt atau pun pejabat (Pj) gubernur. "Daerah lain belum saya isi, jadi bertahap dong," ujar Tjahjo dalam penyelenggaran wayang kulit HUT PDIP ke-45 di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (27/1). Menurut mantan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/26/184145/jenderal-bintang-2-jadi-plt-gubernur-dpr-apa-peran-kapolda" target="_blank">Sekjen</a>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, penunjukan itu sudah sesuai a&lrm;turan dan tidak melanggar regulasi apapun. Hal itu merujuk pada UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Di dalam UU itu jelas diatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan bisa dijabat pejabat tinggi madya. Pejabat tinggi madya itu kalau di baik kemendagri atau kementerian yakni pejabat eselon I. Di TNI atau Polri, pejabat tinggi madya itu berpangkat jenderal bintang dua. Mayor Jenderal (Mayjen) di TNI dan Inspektur Jenderal (Irjen) di Polri. "Sudah sesuai aturan, saya tidak melanggar," tegasnya. Tjahjo siap mempertaruhkan jabatannnya, jika keputusannya menunjuk dua jenderal itu disinyalir untuk mengamankan suara PDIP di Jabar dan Sumut atau bermain politik. "Saya siap diberi sanksi dan saya siap mempertangungjawabkan apa yang saya sepakati dan perbuat," ungkapnya. Sebagaimana diketahui, Mendagri mengusulkan Irjen I&lrm;riawan sebagai Plt Gubernur <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/26/184128/selama-ini-jabar-dan-sumut-kondusif-untuk-apa-ada-jenderal-jadi-plt" target="_blank">Jabar</a> yang akan ditinggalkan Ahmad Heryawan pada 13 Juni 2018 mendatang. Penunjukan Plt itu akan berlanjut sampai M Iriawan sebagai pj gubernur sampai gubernur defenitif dilantik. Selain M Iriawan juga ada Irjen Martuani Sormin yang disiapkan mengisi posisi Penjabat Gubernur Sumut menggantikan Tengku Erry Nuradi yang habis masa jabatannya pada 17 Juni 2018. Mendagri Tjahjo Kumolo berlasan&lrm; sengaja meminta penjabat kepala daerah dari unsur Polri dan TNI, karena untuk menjaga daerah-daerah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama saat Pilkada serentak 2018. Kebijakan itu telah pernah dilakukan pada Pilkada 2017. Yakni di Aceh dan Sulawesi Barat (Sulbar). Aceh ketika itu dipimpin oleh Mayor Jenderal TNI <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/01/17/102836/biar-tak-blunder-pak-menteri-jangan-berkomentar-sesuka-hati" target="_blank">Soedarmo</a> dan Sulbar di-plt-kan ke Irjen Carlo Brix Tewu.

Pilkada 2017, Menteri Tjahjo Juga Tunjuk 2 Jenderal Jadi Plt Gubernur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#plt gubernur

Berita Terkini