<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/IMG-20250318-WA0022-3902745762.jpg" alt="Ka-Ki: Komisaris Utama PLN Burhanuddin Abdullah, Direktur Utama PLN IP Edwin Nugraha Putra, Direktur Operasi Pembangkit Batubara Hanafi Nur Rifa" width="100%">
<figcaption>Ka-Ki: Komisaris Utama PLN Burhanuddin Abdullah, Direktur Utama PLN IP Edwin Nugraha Putra, Direktur Operasi Pembangkit Batubara Hanafi Nur Rifa</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PLN Indonesia Power (PLN IP) memastikan pembangkit dalam keadaan prima dan siap memasok listrik untuk kenyamanan masyarakat saat melaksanakan mudik lebaran dan merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam memastikannya Top Management PLN IP memeriksa langsung dan memastikan kesiapan mesin dan personel ke unit-unit pembangkit PLN Indonesia Power. Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, PLN IP telah mempersiapkan lebih awal dalam memastikan keandalan pasokan listrik saat momen lebaran 1446 Hijriah. "Untuk menyambut momen lebaran, kita lakukan persiapan jauh hari guna memitigasi risiko lebih awal. Kami berkomitmen untuk selalu menyediakan pasokan listrik yang andal bagi masyarakat," kata Edwin, Selasa (18/3). Edwin juga mengatakan sebagai pemegang peran di hulu sistem kelistrikan di Indonesia, PLN Indonesia Power memiliki peran penting dalam mendukung ketercukupan kebutuhan listrik. Khususnya saat sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan mudik untuk merayakan Idul Fitri di kampung halaman. "BOD dan jajaran telah melaksanakan inspeksi ke unit-unit untuk memastikan keandalannya. Sebelumnya kami juga telah instruksikan ke manajemen unit untuk memajukan seluruh pemeliharaan pembangkitan dan operasional sistemnya, melaksanakan inspeksi dan pengecekan secara rutin sehingga saat ini dalam keadaan prima, agar masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman," kata Edwin. Menurut Edwin, beban puncak momen lebaran kali ini akan mengalami peningkatan, hal ini salah satunya dikarenakan makin masifnya penggunaan Electric Vehicle (EV) yang semakin diminati masyarakat. "Kita lihat tren di masyarakat, penggunaan kendaraan listrik semakin bertambah dan semakin sering kita lihat di jalan, ini harus kita antisipasi agar para pemudik dan pengguna EV dapat merasakan perjalanan yang menyenangkan selama mudik lebaran," tutup Edwin. &nbsp; &nbsp;

"Kami berkomitmen untuk selalu menyediakan pasokan listrik yang andal bagi masyarakat," kata Edwin, Dirut PLN IP.

PLN Indonesia Power Jamin Keandalan Pasokan Listrik Idul Fitri 1446 H

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/Transjakarta-3727782745.jpg" alt="Bus Listrik milik PT. Transjakarta yang beroperasi di jalur non koridor./Instagram.com/pt_transjakarta" width="100%">
<figcaption>Bus Listrik milik PT. Transjakarta yang beroperasi di jalur non koridor./Instagram.com/pt_transjakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pentingnya kendaraan listrik diperbanyak sebagai langkah strategis untuk menekan polusi udara dan meningkatkan kualitas lingkungan khususnya di wilayah Jakarta. "Nanti bus transportasi kita ada 5.000 bus yang segera kita mulai bertahap kita masukkan EV (electric vehicle)," kata Luhut&nbsp;yang ditemui seusai menghadiri Supply Chain &amp; National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, kemarin. Luhut menekankan bahwa penggunaan transportasi massal dengan kendaraan listrik sangat penting untuk diterapkan, mengingat indeks kualitas udara di Jakarta berkisar antara 170 hingga 200. Oleh karena itu, pemerintah juga mendorong percepatan implementasi penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur. Luhut menambahkan, polusi udara telah menimbulkan dampak kesehatan yang serius. Masalah membuat pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar Rp 38 triliun untuk biaya pengobatan masyarakat. "Sehingga tidak ada lagi bus yang pakai solar, dan juga mobil-mobil. Karena transportasi ini memiliki dampak besar terhadap polusi udara," jelas Luhut. Sebelumnya, Luhut mengungkapkan rencana penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, di Cilegon, Banten, demi menekan polusi udara di Jakarta. Menurut dia, hal itu dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi polusi udara khususnya di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu, pihaknya akan mengkaji mengenai hal tersebut, apalagi PLTU tersebut sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. Dia mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan rapat untuk menindaklanjuti rencana penutupan PLTU tersebut sehingga indeks kualitas udara Jakarta bisa di bawah 100. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, pemerintah menargetkan pengembangan sebanyak 2 juta kendaraan berbasis listrik roda empat dan 13 juta kendaraan listrik roda dua pada 2030. Dari target tersebut diharapkan terjadi penghematan energi sebesar 29,79 Million Barrel Oil Equivalent (MBOE) dan reduksi emisi gas buang sebanyak 7,23 juta CO2. "Target tersebut merupakan bagian dari strategi percepatan program kendaraan listrik dan ekosistemnya, selain itu juga untuk akselerasi transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060," ujar Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM Agus Tjahjana sebagaimana dikutip lewat keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (23/5). Agus mengatakan, Indonesia serius dalam upaya mengembangkan rantai pasok ekosistem baterai kendaraan listrik, mulai dari hulu hingga ke hilir, mengingat Indonesia dianugerahi potensi nikel yang cukup besar dalam mendukung pengembangan industri ekosistem kendaraan listrik.

Polusi udara membuat pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar Rp 38 triliun untuk biaya pengobatan masyarakat.

Masalah Polusi Udara Bikin Pemerintah Rogoh Rp 38 Triliun, Luhut Janji Percepat Pengadaan Bus Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/IMG-20230826-WA0023-308544353.jpg" alt="Tampilan PLTU Suralaya dengan total kapasitas terpasang 3.440 MW. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Tampilan PLTU Suralaya dengan total kapasitas terpasang 3.440 MW. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, di Cilegon, Banten, demi menekan polusi udara di Jakarta. "Jadi, kita&nbsp;pengen exercise&nbsp;kita ingin kaji kalau bisa kita tutup supaya mengurangi polusi di Jakarta," kata Luhut ditemui seusai menghadiri Supply Chain &amp; National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Rabu (14/8). Menurut Luhut, hal itu dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi polusi udara khususnya di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu, pihaknya akan mengkaji mengenai hal tersebut, apalagi PLTU tersebut sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. "Itu kami (akan) rapatin nanti yang (PLTU) Suralaya itu, kan sudah banyak polusinya. Dan sudah (beroperasi) lebih dari 40 tahun," ujarnya. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa pihaknya segera melakukan rapat untuk menindaklanjuti rencana penutupan PLTU tersebut. "Karena akibat (indeks kualitas) udara yang 170-200 indeks ini, itu banyak yang sakit ISPA. Kalian (wartawan) itu kena, saya juga kena. Jadi ini beban kita rame-rame," ucapnya. Lebih lanjut, Luhut juga menyoroti indeks kualitas udara yang ada di Ibu Kota Nusantara (IKN) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang hanya mencatatkan angka 6. "IKN itu bagusnya (indeks kualitas udara) hanya 6 indeksnya. Singapura aja 24 atau 30. Jadi, IKN jauh lebih bagus. Kita Jakarta ini, kalau bisa kita tutup tadi (PLTU) Suralaya, kita berharap (indeks kualitas udara) akan bisa turun mungkin di bawah 100 indeksnya ini," kata Luhut. Di sisi itu, pemerintah juga mendorong percepatan implementasi penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur. Pasalnya, akibat polusi udara, Luhut menyebutkan bahwa pemerintah selama ini harus mengeluarkan dana sebesar Rp38 triliun untuk biaya berobat masyarakat akibat polusi yang ditimbulkan.

"Itu kami (akan) rapatin nanti yang (PLTU) Suralaya itu, kan sudah banyak polusinya. Dan sudah (beroperasi) lebih dari 40 tahun," ujar Luhut

PLTU Suralaya di Cilegon Banten Bakal Ditutup, Luhut Jelaskan untuk Mengurangi Polusi Udara di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/OK-PLN-469915440.jpg" alt="Pemaparan PLN terkait program menurunkan polusi udara selama digelarnya KTT ASEAN." width="100%">
<figcaption>Pemaparan PLN terkait program menurunkan polusi udara selama digelarnya KTT ASEAN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kesiapan infrastruktur kelistrikan untuk KTT ASEAN terus dilakukan. Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memastikan keandalan tanpa kedip sepanjang pergelaran yang akan berlangsung pada 5&ndash;7 September di Jakarta tersebut. &rdquo;Kami memberlakukan masa siaga kelistrikan sejak 25 Agustus hingga 7 September 2023 dengan memastikan sistem pembangkitan, transmisi dan distribusi, hingga seluruh personel siap menyukseskan KTT ini,&rdquo; ujarnya pada apel siaga kelistrikan di Jakarta kemarin (31/8). Darmawan mengungkapkan, PLN juga menurunkan daya listrik PLTU Suralaya di Banten menjelang penyelenggaraan KTT ASEAN pekan depan. Tujuannya, menekan polusi udara di Jakarta. Sebagai gantinya, BUMN itu menggunakan listrik berbasis gas dan energi baru terbarukan (EBT). &rdquo;Khusus untuk Jakarta, listrik kami tingkatkan yang berbasis pada gas. Jadi, listrik yang digunakan jauh lebih bersih dan dampak polusi bisa diminimalkan,&rdquo; katanya. Dia menyatakan, untuk pergelaran KTT ASEAN, PLN juga tidak menggunakan genset. Langkah itu penting dilakukan untuk mengurangi polusi udara. &rdquo;Saya minta ada backup system. Sudah disiagakan unit gardu bergerak. Ada juga uninterruptible power supply (UPS). Jumlahnya sembilan,&rdquo; jelas dia. Selain sistem kelistrikan, PLN mempersiapkan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik yang lengkap. Yaitu, 74 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan 5 stasiun pengisian listrik umum (SPLU). Tujuannya, memenuhi kebutuhan 560 unit mobil listrik dan 240 unit sepeda motor listrik yang dipakai selama KTT ASEAN.&nbsp;

Darmawan mengungkapkan, PLN juga menurunkan daya listrik PLTU Suralaya di Banten menjelang penyelenggaraan KTT ASEAN pekan depan.

PLN Turunkan Daya PLTU Suralaya Selama KTT ASEAN, Tekan Polusi Udara oleh Sumber Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PLTU-Suralaya-Cilegon-ist.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-PT PLN (Persero) memastikan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Suralaya di Cilegon, Banten selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) aman. Kesiapan tersebut  karena pasokan energi primer, yakni Batu Bara telah terpenuhi sampai 30 hari operasi (HOP).  Dalam kunjungannya ke PLTU Suralaya, Minggu (25/12), Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Rida Mulyana memastikan pasokan energi untuk masyarakat dalam momen Nataru ini terjamin.  Menurut Rida, PLTU Suralaya khususnya adalah salah satu tulang punggung dari sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Keandalan pasokan energi primer untuk operasional pembangkit menjadi salah satu kunci keamanan ketersediaan listrik saat ini.  "Signifikan perannya untuk sistem Jamali jadi kita pastikan rantai pasoknya mulai dari energi primer sampai kesiapan operatornya hingga penyediaan listrik ke masyarakat bisa kita pastikan tercapai," ujar Rida dalam keterangan resmi, Minggu (25/12).  Secara terpisah, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan dirinya optimis, pembangkit dengan total kapasitas 3.400 megawatt (MW) ini dapat beroperasi memenuhi kebutuhan listrik di sistem Jamali selama Nataru 2023. Dengan kapasitas tersebut, PLTU Suralaya memasok sekitar 12 persen dari kebutuhan listrik di sistem Jamali, sehingga PLTU ini memiliki peran vital bagi kelistrikan Jamali.  "Kalau Nataru tahun lalu kondisi pasokan batu bara di Suralaya ini agak kritis, tahun ini sangat baik, dan menjadi HOP terbaik sepanjang sejarah. Capaian ini merupakan buah dari kolaborasi antara Pemerintah, PLN dan seluruh stakeholder," ucap Darmawan.  Pada Nataru 2022, kondisi pasokan batu bara di PLTU Suralaya sempat berada dalam titik krisis dengan HOP kurang dari 7 hari. Sementara pada tahun Nataru 2023, pasokan batu bara mencapai 30 HOP.  Dari sisi pengawasan, sejak awal tahun 2022, PLN telah melakukan perubahan paradigma dalam monitoring dan pengendalian pasokan batu bara. Semula, pengawasan hanya berfokus pada titik bongkar (estimated time of arrival/ETA), kini menjadi berfokus di titik muat (loading).  Langkah pengawasan dilakukan tak hanya melalui fisik di lapangan tetapi juga dengan integrasi sistem monitoring digital antara sistem PLN dengan sistem di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Sistem ini memberikan informasi target loading dan terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yang mencatat realisasi loading dari setiap pemasok. (*)   &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

PLN Pastikan Stok Batu Bara di PLTU Suralaya Aman selama Libur Nataru

PLTU Suralaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PLTU Suralaya

Berita Terkini

PLN Indonesia Power Jamin Keandalan Pasokan Listrik Idul Fitri 1446 H

Masalah Polusi Udara Bikin Pemerintah Rogoh Rp 38 Triliun, Luhut Janji Percepat Pengadaan Bus Listrik

PLTU Suralaya di Cilegon Banten Bakal Ditutup, Luhut Jelaskan untuk Mengurangi Polusi Udara di Jakarta

PLN Turunkan Daya PLTU Suralaya Selama KTT ASEAN, Tekan Polusi Udara oleh Sumber Listrik

PLN Pastikan Stok Batu Bara di PLTU Suralaya Aman selama Libur Nataru

Download Aplikasi JawaPos.com