<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/zm-3118360872.png" alt="Majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara kepada Zainal Muttaqin." width="100%">
<figcaption>Majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara kepada Zainal Muttaqin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus penggelapan dalam jabatan yang melibatkan terdakwa mantan bos&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-duta-manuntung">PT Duta Manuntung</a>&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/zainal-muttaqin">Zainal Muttaqin</a>&nbsp;mencapai puncaknya, Kamis (23/11). Hakim memvonis Zainal terbukti dan bersalah dalam kasus penggelapan itu. Dia divonis hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan oleh majelis hakim PN Balikpapan. Sidang pembacaan putusan berlangsung pada Kamis (23/11) siang. Oleh majelis hakim, Zainal Muttaqin&nbsp;dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sesuai dengan dakwaan primer. &ldquo;Menjatuhkan pidana 1 tahun dan 6 bulan kepada terdakwa,&rdquo; kata Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino. Selain divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara, majelis hakim juga mewajibkan aset yang menjadi objek sengketa dikembalikan kepada PT Duta Manuntung. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim ini jauh lebih ringan ketimbang tuntutan. Pada sidang pekan lalu, JPU menuntut Zainal Muttaqin dengan pidana penjara 4 tahun 6 bulan. Majelis hakim menjelaskan, setidaknya ada beberapa alasan yang meringankan vonis kepada terdakwa Zainal Muttaqin. Di antaranya, usia Zainal yang sudah lanjut. Lalu, sikap terdakwa yang sopan dan kooperatif selama persidangan. Selain itu, Zainal belum pernah terlibat persoalan hukum serta punya tanggungan keluarga yang harud diurusi. Sementara hal yang dianggap memberatkan hanyalah terdakwa tak sepenuhnya mengakui perbuatannya selama persidangan.&nbsp; Terkait putusan ini, terdakwa melalui penasehat hukum meminta waktu untuk pikir-pikir. (hul)

Hakim memvonis Zainal Muttaqin terbukti dan bersalah dalam kasus penggelapan di PT Duta Manuntung. Dia divonis hukuman penjara.

Zainal Muttaqin Divonis Bersalah, Dihukum Penjara 1 Tahun dan 6 Bulan serta Mengembalikan Aset ke PT Duta Manuntung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/pengacarajjmn-903890695.png" alt="Kuasa Hukum PT Duta Manuntung Andi Syarifuddin." width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum PT Duta Manuntung Andi Syarifuddin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sidang dugaan penggelapan yang dilakukan oleh mantan bos PT Duta Manuntung Zainal Muttaqin terus bergulir di PN Balikpapan. Kuasa hukum Zainal, Sugeng Santoso menuding kliennya dikriminalisasi agar asetnya dirampas. Bahkan, dia menyebut kasus itu dipaksakan dan atensi penyidik kelewat besar. Menanggapi itu, Kuasa hukum PT Duta Manuntung dan JJMN Andi Syarifuddin mengatakan, pernyataan kuasa hukum Zainal Muttaqin adalah tuduhan serius. Terutama, yang mempertanyakan anggaran tiga jaksa dari Jakarta dalam persidangan itu. Pernyataan itu bermuatan fitnah yang dialamatkan kepada kepolisian, kejaksaan yang menangani perkara Zainal Muttaqin, dan PT Duta Manuntung sebagai pelapor. &ldquo;Seakan-akan PT Duta Manuntung membiayai ketiga jaksa dari Kejagung itu untuk datang ke Balikpapan,&rsquo;&rsquo; ujar Andi. Padahal, jaksa bersidang di Balikpapan karena perkara Zainal Muttaqin ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. &ldquo;Kalau orang hukum tentu paham, apabila perkara pidana ditangani di Mabes Polri tentu perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk diteliti. Selanjutnya Kejaksaan Agung memiliki kewajiban untuk membuktikan atas tindak pidana yang diterimanya itu. Adapun biaya yang timbul, menjadi kewajiban negara,&rsquo;&rsquo; urainya. Terkait pernyataan adanya intervensi atau atensi dan kriminalisasi dalam penanganan perkara Zainal, Andi menyebut seharusnya melakukan praperadilan saat ditetapkan tersangka berdasarkan Putusan MK No.21/PUU-XII/2014. Jika permohonan praperadilannya dikabulkan, bisa saja perkaranya tidak sampai di sidangkan. &ldquo;Bukan membuat statement yang membuat penegak hukum lainnya tersinggung dan dapat merugikan Zainal sendiri sebagai tersangka atau terdakwa. Pernyataan tersebut berpotensi dilaporkan oleh pihak atau instansi yang merasa nama baiknya dicemarkan sebagaimana dimaksud Pasal 27 UU ITE,&rsquo;&rsquo; terang Andi. Soal serangan balik yang dilakukan Zainal dengan melaporkan Direktur PT. Duta Manuntung di Polda Kaltim dengan tuduhan membuat RUPS palsu dan mempergunakannya, menurut Andi adalah hak dari Zainal. Dia memastikan siap menghadapi laporan tersebut. &ldquo;Klien Kami tidak pernah membuat RUPS palsu atau memalsu RUPS. RUPS PT. Duta Manuntung pada 2020 dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam UU PT,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Itulah kenapa, pasal yang dituduhkan kepada Direktur PT. Duta Manuntung yakni Pasal 263 KUHPidana tentang membuat Surat Palsu atau Memalsu Surat aneh. Artinya, menurut Andi, ada sebagian atau seluruh isi RUPS itu dibuat palsu atau dipalsukan. &ldquo;RUPS PT. Duta Manuntung pada 2020 yang disebut palsu itu dibuat melalui musyawarah dan diputuskan berdasarkan syarat kourum yang sah sesusi dengan UU PT atau anggaran dasar Perusahaan. Di mana letak palsunya?&rsquo;&rsquo; kata Andi. Dia juga tidak yakin jika penyidik Polda Kaltim menerima laporan pelapor dengan Pasal 266 KUHPidana itu. Apalagi, pasal itu bukan soal mempergunakan surat palsu, tapi pasal tersebut mengatur tentang delik menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik. &ldquo;Sementara RUPS-nya di buat di bawah tangan,&rsquo;&rsquo; tegasnya.

Andi Syarifuddin mengatakan, pernyataan kuasa hukum Zainal Muttaqin adalah tuduhan serius. Terutama, yang mempertanyakan anggaran tiga jaksa

Andi Syarifuddin Bantah RUPS Palsu, Sebut Kuasa Hukum Zainal Muttaqin Berpotensi Cemarkan Nama Baik Penegak Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/andi-syarifuddin-1217020080.png" alt="Kuasa Hukum PT Duta Manuntung Andi Syarifuddin." width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum PT Duta Manuntung Andi Syarifuddin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sidang dugaan penggelapan aset dengan terdakwa mantan direktur PT. Duta Manuntung dan PT. Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) Zainal Muttaqin digelar di PN Kaltim, Senin (18/9). Agendanya, pembacaan eksepsi oleh terdakwa dan kuasa hukumnya. Zainal masih bersikukuh tidak bersalah dan menganggap kasusnya tidak layak disidangkan secara pidana karena urusan perdata. Selain itu, dia juga menyebut kasus penggelapan sudah kedaluwarsa karena lebih dari 12 tahun. Kuasa hukum PT. Duta Manuntung dan JJMN Andi Syarifuddin mengatakan, peristiwa hukum yang menjerat Zainal Muttaqin lebih menonjol pidananya daripada perdata. Apalagi, pelapor telah menyerabkan kurang lebih sebelas bukti surat. Selain itu, saksi-saksi juga menguatkan karena menyebut tanah-tanah yang menjadi objek perkara adalah milik PT. Duta Manuntung yang dibeli dengan uang perusahaan. Bukan kantong pribadi Zainal Muttaqin. &ldquo;Artinya secara hukum materil, tanah-tanah yang menjadi objek dalam perkara ini adalah milik PT. Duta Manuntung, sehingga tidak perlu dibuktikan sengketa kepemilikannya atau perdatanya terlebih dahulu,&rdquo; ujar Andi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013003233/resmi-dibuka-begini-alur-pendaftaran-lengkap-cpns-2023">Resmi Dibuka, Begini Alur Pendaftaran Lengkap CPNS 2023</a> Dua alat bukti yang dimaksud Andi juga telah diselidiki oleh penyidik Bareskrim Polri melalui proses yang sesuai prosedur. Yakni, penyelidikan dan penyidikan. Nah, saat penyelidikan dilakukan, Zainal tidak bisa membuktikan kalau tanah-tanah yang menjadi objek perkara dibeli sendiri oleh terdakwa dengan uang pribadi. &ldquo;Sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya, hasil penyidikan yang dimaksud telah diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hasilnya dinyatakan lengkap atau P21,&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut Andi mengatakan, seandainya Zainal Muttaqin dapat memberikan bukti kepada penyidik, maka Polisi akan menghentikan kasus itu. Sebab, dalam perkara itu lebih menonjol perdatanya karena terkait sengketa kepemilikan. Selain itu, Zainal Muttaqin juga bisa melakukan praperadilan untuk mendapatkan kepastian hukum atas status tersangkanya. Soal ucapan kuasa hukum Zainal Muttaqin yang menyebut dakwaan JPU rancu dalam menentukan pihak pelapor dalam kasus ini, apakah PT. Duta Manuntung atau PT Duta Banua Banjar, menurutnya jaksa sudah tepat. Menurut Andi, siapa yang melapor bukan syarat materiil suatu dakwaan, sepanjang perkara tersebut bukan delik aduan. &ldquo;Apa lagi kedua perusahaan tersebut adalah anak usaha dari PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN), artinya kedua perusahaan tersebut memiliki hubungan hukum yang jelas, dan juga keduanya menjadi korban dalam perkara ini,&rdquo; ungkapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013004517/tarif-kereta-cepat-jakarta-bandung-berlaku-mulai-oktober-ini-bocoran-harga-tiketnya">Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung Berlaku Mulai Oktober, Ini Bocoran Harga Tiketnya</a> Begitu juga soal eksepsi yang menyebut bahwa dakwaan JPU membingungkan terkait penerapan Pasal 374 tentang penggelapan dalam jabatan dan subsider Pasal 372 tentang pengelapan. Apakah peristiwa hukum tersebut terjadi pada 1993 atau 2016 yang berpotensi kasus pidana Zainal Muttaqin kedaluwarsa. Menurut Andi, argumen tersebut tidak tepat karena belum kedaluwarsa. &ldquo;Alasannya, tindak pidana penggelapan itu terjadi apabila pelaku dalam penguasaan barang itu melakukan perbuatan melawan hukum. Misalnya, mengakui barang itu adalah miliknya, menjual, atau memindah tangankan tanpa sepengetahuan dengan pemiliknya,&rdquo; terang Andi. Dalam kasus yang menjerat Zainal Muttaqin, belum terjadi tindak pidana ketika sertifikat tanah itu tidak diambil alih. Menjadi tindak pidana karena dalam rentang 2016 hingga 2022, Zainal mengambil alih dokumen itu lantas menjaminkan sertifikat tanah tanpa sepengetahuan pemiliknya. &ldquo;Juga memagar atau menyegel tanah dan bangunan, memasang banner di atas tanah bertuliskan tanah ini milik Zainal Muttaqin, dan mengirim somasi kepada PT Duta Manuntung untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang diakui sebagai miliknya itu,&rdquo; ungkapnya. Berdasarkan penjelasan hukum pidana penggelapan itu. Andi menyebut jika waktu terjadinya tindak pidana atau tempus delicti itu antara 2016 sampai 2022. &ldquo;Sehingga dakwaan JPU sudah tepat dan memenuhi syarat materil tentang kapan tindak pidana itu dilakukan,&rdquo; pungkasnya.

Sidang dugaan penggelapan aset dengan terdakwa mantan direktur grup Jawa Pos Zainal Muttaqin digelar di PN Balikpapan dengan agenda eksepsi.

Andi Syarifuddin Sebut Kasus Zainal Muttaqin Bukan Perdata, Tindak Pidana Terjadi Antara 2016-2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/yuridio-tirta.jpg" alt="Kuasa hukum PT Duta Manuntung, M Yuridio Tirta A. (Prokal.co)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum PT Duta Manuntung, M Yuridio Tirta A. (Prokal.co)</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memutuskan mengabulkan sebagian besar gugatan yang dilayangkan PT Duta Manuntung, terhadap tergugat Zainal Muttaqien pada kasus sengketa aset di Balikpapan, Tenggarong, Bontang dan Kutai Timur. PT Duta Manuntung adalah penerbit koran Kaltim Post dan Zainal Muttaqien adalah mantan dirutnya.  Dilansir dari Prokal.co (Jawa Pos Grup), di antara putusan majelis hakim pada sidang Rabu (10/8) sore tersebut antara lain, menyatakan penggungat (PT Duta Manuntung) sebagai pemilik sah obyek-obyek yang jadi sengketa. Majelis hakim juga menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari melakukan pembangkangan melaksanakan putusan perkara ini, sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) per hari.  Kemudian, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. “Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiil kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp. 175.000.000 per tahun, terhitung sejak obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat sampai obyek sengketa diserahkan kembali kepada penggugat,” demikian kata Ketua Majelis Hakim Surya Laksemana pada saat pembacaan putusan.  Tergugat juga diwajibkan menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan seperti semula dan baik. Bilamana perlu, dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia. Majelis hakim juga menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat obyek sengketa tersebut kepada penggugat.  Selain itu, juga melakukan baliknama sertifikat-sertifikat obyek sengketa dari atas nama tergugat menjadi atas nama Penggugat. “Dalam hal tergugat tidak bersedia menyerahkan, maka memberikan hak dan kewenangan penuh kepada Penggugat untuk manapun di wilayah tanah obyek sengketa berada untuk melakukan baliknama sertifikat-sertifikat obyek sengketa dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, tanpa perlu kehadiran dan tindakan apapun dari Tergugat,” lanjut Surya Laksemana.  Kuasa hukum PT Duta Manuntung, M Yuridio Tirta A menjelaskan, majelis hakim mengabulkan hampir seluruh pokok perkara gugatan penggugat. “Dalam pertimbangannya majelis menyatakan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan uang yang digunakan untuk membeli objek sengketa adalah uang perusahaan dan dalil tersebut tidak terbantahkan oleh pihak tergugat,” katanya.  Pria yang kerap disapa Dio ini menambahkan, segala pembelian aset dibeli oleh perusahaan dan tergugat hanya bertindak sebagai nominee atau hanya mewakili perusahaan dalam pembelian atas objek objek tersebut.  “Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar kerugian sebesar 175 juta pertahun sejak tergugat menguasai objek sengketa tersebut dan menghukum tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk segera menyerahkan objek tersebut kepada penggugat,” tutup dia.

PT Duta Manuntung Menangi Gugatan Terhadap Zainal Muttaqien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/cahaya-fajar-kaltim.jpg" alt="PT Cahaya Fajar Kaltin. (Instagram CFK)" width="100%">
<figcaption>PT Cahaya Fajar Kaltin. (Instagram CFK)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, Rabu (6/7), mengabulkan enam petitum dalam gugatan PT Duta Manuntung terhadap PT Kaltim Elektrik Power (KEP) dan PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK). Sidang putusan gugatan perdata wanprestasi digelar di Kantor PN Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Selatan.  Tim Pengacara PT Duta Manuntung, Yuridio Tirta mengatakan, PN mengabulkan enam petitum dari belasan yang dilayangkan penggugat, PT Duta Manuntung. “Garis besar gugatan yang diterima, PN menyatakan hukum piutang antara penggugat dan para tergugat. Kedua tergugat itu harus membayar sisa utang pokok Rp 75,8 miliar,” terangnya usai persidangan seperti dikutip JawaPos.com dari Prokal.co (Grup Jawa Pos)  Kemudian, di poin lainnya yang dikabulkan, PN menyatakan, para tergugat telah melakukan prestasi cedera janji/wanprestasi. Dalam poin 12 yang dikabulkan, ia sebutkan, Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II wajib patuh dan tunduk atas putusan perkara ini.  Beberapa petitum yang tidak dikabulkan seperti poin ke 9. Dalam poin itu berisi tergugat wajib membayar bunga 6 persen dari sisa utang tergugat. “PN tidak mengabulkan karena penggugat bukan lembaga keuangan,” bebernya.  PN memberikan tenggat waktu 14 hari tergugat jika ingin menyampaikan keberatannya. “Jika mereka tidak ada banding, ya putusan itu wajib mereka jalankan. Kami masih menunggu respons mereka atas putusan ini,” bebernya.  Sebagai informasi, putusan ini dari laporan perkara Nomor 146/Pdt.G/2021/Pn.BPP. Sidang pertama pada September tahun lalu. Selain gugatan perdata wanprestasi kepada PT KEP dan PT CFK, PT Duta Manuntung juga mengajukan gugatan perdata atas aset tanah perusahaan di Balikpapan, Sangatta, Bontang dan Tenggarong. Gugatan yang ditujukan kepada Zainal Muttaqin itu terdaftar di PN Balikpapan Perkara Nomor141/Pdt.G/2021/Pn.BPP.  Duta Manuntung adalah penerbit Kaltim Post yang merupakan bagian dari Jawa Pos Group. Sedangkan PT KEP dan anak usaha nya, PT CFK merupakan perusahaan yang menjalankan PLTU di Kalimantan Timur. Mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh mantan Dirut Jawa Pos Grup Dahlan Iskan.  Nah, dalam perjalanannya, PT CFK berhutang ke Bank Panin sekitar Rp 600 miliar. Sumber yang tidak mau disebutkan namanya juga menyebut jika PT CFK tidak beroperasi penuh sehingga kesulitan membayar utang. Sebagai perusahaan pembangkitan independen, PT CFK memiliki kapasitas cukup besar. Yakni 2 x 22,5 MW dan 50 MW. (*)

Hakim: KEP dan CFK Wanprestasi, Harus Bayar Rp 75,8 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/GRAFIS-cowok-PENGADILAN.jpg" alt="Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang gugatan perdata wanprestasi yang dilayangkan PT Duta Manuntung kepada PT Kaltim Elektric Power (KEP) dan PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK) kembali digelar di Pengadilan Negeri Balikpapan, Rabu (20/4) siang. Sidang tersebut mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat. Yakni, Direktur di PT KEP dan PT CFK Marsudi Sukmono.  Dilansir dari Prokal.co (Jawa Pos Grup), saksi menyampaikan kalau seluruh dana yang mengalir dari PT Duta Manuntung ke PT KEP dan PT CFK sebesar Rp 78 miliar merupakan bantuan. Sukmo beralasan, transfer tersebut dilakukan karena posisi Dahlan Iskan yang saat itu sebagai pemegang saham pengendali utama di PT Duta Manuntung, PT KEP, dan PT CFK sehingga bisa memerintahkan kepada grup perusahaan untuk saling membantu.  Kesaksian Sukmono sejalan dengan kesaksian Chrisna Endrawijaya, mantan Dirut PT Duta Manuntung yang diajukan pihak tergugat pada sidang sebelumnya.  Pihak penggugat (PT Duta Manuntung) dalam perkara ini telah mengajukan ratusan alat bukti dan para saksi yang memperkuat transfer Rp 78 miliar kepada PT KEP dan PT CFK merupakan pinjaman, bukan bantuan. Transfer dana tercatat dilakukan sebanyak 243 transaksi bank yang lengkap data keuangannya.  Termasuk bukti pembayaran cicilan utang dari PT KEP/PT CFK kepada PT Duta Manuntung, dan bukti surat konfirmasi utang piutang dari Kantor Akuntan Publik(KAP) Supoyo Sutjahjo Subyantara &amp; Rekan, KAP yang terdaftar di OJK berkantor di Surabaya. Penggugat juga sudah mengajukan bukti berupa akta notaris yang menyatakan Dahlan Iskan bukan pemegang saham pengendali di PT Duta Manuntung.  Perkara yang terdaftar di PN Balikpapan Perkara Nomor146/Pdt.G/2021/Pn.BPP  dilanjutkan pekan depan, sudah memasuki agenda kesimpulan dan putusan.  Selain gugatan perdata wanprestasi kepada PT KEP dan PR CFK, PT Duta Manuntung juga mengajukan gugatan perdata atas aset tanah perusahaan di Balikpapan, Sangatta, Bontang dan Tenggarong.  Gugatan yang ditujukan kepada Zainal Muttaqin itu terdaftar di PN Balikpapan Perkara Nomor141/Pdt.G/2021/Pn.BPP. Agenda sidang perkara inidilanjutkan pekan depan, memasuki tahapan kesimpulandan putusan.

PT Duta Manuntung Gugat Kaltim Elektric Power dan Cahaya Fajar Kaltim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/sidang-online-papua22-1.jpg" alt="Majelis hakim di PN Balikpapan dalam persidangan para tahanan politik asal Papua, Rabu (17/6). Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Majelis hakim di PN Balikpapan dalam persidangan para tahanan politik asal Papua, Rabu (17/6). Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>11JawaPos.com–Buchtar Tabuni, lelaki yang belum lagi genap 50 tahun asal Papua, kembali menjadi narapidana setelah divonis 11 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan pada Rabu (17/6). Majelis hakim yang dipimpin Sutarmo didampingi anggota Agnes dan Bambang Condro menyatakan Tabuni terbukti melanggar pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 55 ayat 1 KUHP tentang makar.  Vonis majelis hakim itu jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Adrianus Tamana yang minta Tabuni dihukum penjara 17 tahun. Meski demikian, baik Tabuni maupun JPU tak menerima begitu saja vonis yang bisa dianggap ringan dibandingkan tuntutan tersebut.  ”Hakim Yang Mulia terima kasih. Saya pikir-pikir dulu. Karena alasan saya, barang bukti parang, panah, dan segala macam itu ambil dari mana saya tidak tahu. Hakim Yang Mulia, bukan saya tidak mau 11 bulan. Tapi, dari hati nurani saya ini, saya merasa tidak bersalah,” kata Tabuni seperti dilansir dari Antara.  Majelis hakim memberikan waktu 7 hari bagi kedua pihak untuk menyatakan sikap atas vonis tersebut. Apakah menerima ataukah naik banding. Sementara itu, Tabuni harus kembali ke tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Balikpapan.  Sebelumnya, majelis hakim dipimpin Sutarmo juga menyidangkan terdakwa Irwanus Uropmabin. Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) itu dikenai hukuman kurungan 10 bulan penjara. Uropmabin juga tidak menyatakan menerima atau banding. Bersama penasihat hukumnya Bernard Marbun menjawab untuk pikir-pikir dahulu.  Kemudian majelis yang dipimpin hakim Bambang Trenggono dengan anggota Bambang Setyo dan Herlina Rayes menjatuhkan pidana 10 bulan penjara kepada mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih Ferry Kombo dan 11 bulan penjara kepada aktivis Agus Kossay.  Dalam putusannya untuk seluruh terpidana, majelis hakim menilai yel-yel Papua Merdeka dan Referendum, yang diserukan para pendemo di Jayapura 19 dan 29 Agustus 2019 sebagai perbuatan makar. Bendera bintang kejora yang dibawa para pendemo juga dijadikan majelis hakim sebagai pemberat.  Selanjutnya majelis yang dipimpin hakim Pujiono dengan anggota Agnes dan Arif Wicaksono memidanakan 10 bulan penjara Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Alexander Gobay dan aktivis Hengky Hilapok. Hakim Pujiono juga menjatuhkan hukuman 11 bulan penjara untuk aktivis Steven Itlay.  Seperti vonis ringan yang dijatuhkan pada Tabuni, semua vonis kepada yang lain juga lebih rendah dari tuntutan JPU antara 5–17 tahun. Agus Kossay dan Steven Itlay sebelumnya dituntut 15 tahun penjara. Semua tahanan ini juga menyatakan pikir-pikir dahulu, apakah menerima atau mengajukan banding.  Sejak dimulai pukul 11.30 WITA, sidang secara online (daring) itu terus berlangsung hingga pukul 17.00 Wita. Ketujuh terdakwa yang berada di Rutan IIB Balikpapan yang lokasinya berseberangan dengan PN Balikpapan, maju bergantian menghadap majelis hakim yang juga terdiri dari 3 majelis.  Penangkapan dan proses hukum terhadap ketujuh orang ini terjadi usai kasus ujaran rasis terhadap sekelompok mahasiswa Papua di Surabaya pada 17 Agustus 2019. Peristiwa di Surabaya itu memicu unjuk rasa dan sebagiannya berbuntut rusuh yang menyebabkan jatuh korban jiwa.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3yg6gkaJlHg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=jKaZ_fTKHlM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HkXW5Q_cTIc

Hakim Vonis Tujuh Terdakwa Makar Papua 10–11 Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PW-1.jpg" alt="Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw. Alfian Rumagit/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw. Alfian Rumagit/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, tuntutan hukuman bagi pelaku rasisme di Surabaya dan tujuh tahanan asal Papua yang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, berbeda. Sebab, pasal dakwaan tuntutan juga berbeda.  ”Kenapa pelaku di Surabaya dengan rasisme itu dituntut lebih ringan (tuntuan UU ITE), kemudian para tersangka atau tahanan dari Jayapura, Papua, itu dituntut berat di PN Balikpapan? Karena dakwaan gabungan di antaranya ada dakwaan makar,” kata Paulus Waterpauw seperti dilansir dari Antara di Jayapua.  Tujuh orang tersangka asal Papua di PN Balikpapan, kata dia, diajukan dengan dakwaan gabungan tindak pidana dan makar. ”Memang dikatakan bahwa bukan langsung ke pasal 106 KUHP. Kita punya juga pasal-pasal 110 KUHP, kemudian 160 KUHP, 170 KUHP, 106 KUHP, serta juncto-juncto juga yang mengikuti di antara 55 dan 56. Ini terungkap di persidangan dan memang diambil pasal yang 106 KUHP karena dari rangkaian cerita panjang,” terang Paulus Waterpauw.  Ketujuh tersangka diduga melakukan perlawanan terhadap negara dengan melakukan serangkaian pertemuan, rapat, dan komunikasi terkait aksi demo pada akhir Agustus 2019 di Kota Jayapura dan September 2019 di Wamena, serta daerah lain di Papua yang berujung anarkis dan jatuh korban jiwa.  ”Kami amankan mereka. Kami punya sarana untuk itu. Kami punya agen-agen untuk itu dan tinggal pembuktian di pengadilan. Jika yang mulia hakim menganggap itu tidak cukup bukti, ya itu tergantung keputusan dan bagi kami ada bukti-bukti ada alat bukti, ada petunjuk-petunjuk, adanya saksi-saksi yang mendukung semuanya ini kan itu sedang diuji saat ini,” ujar Paulus Waterpauw.  Dalam aksi demo tolak rasisme di Kota Jayapura pada akhir Agustus 2019 yang bermuara di Kantor Gubernur Papua di Jalan Soasiu, dilaporkan ada penurunan bendera Merah Putih yang digantikan dengan mengibarkan bendera bintang kejora.  ”Jadi ada relevansinya rasisme dengan makar. Karena dalam bentuk perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pelaku itu, yang ujungnya adalah melawan negara. Ujungnya adalah ingin memisahkan diri dari negara kesatuan. Kita lihat videonya bagaimana menaikkan bintang kejora di Kantor Gubernur Papua, ada videonya kita bisa lihat bendera Merah Putih diturunkan,” papar Paulus Waterpauw.  Kapolda juga meminta kepada kelompok yang terus menyuarakan pembebasan ketujuh tahanan atau tersangka itu, harus melihat dari akar persoalannya, hingga terjadi aksi anarkis di sejumlah kota di Papua. ”Ada korban dalam aksi demo itu, mereka ini menjerit minta tolong, sehingga saya rasa ini perlu keseimbangan, jangan lihat masalah di hilir tapi dari hulunya juga,” kata Paulus Waterpauw.  Sementara itu, jelang putusan hukum pada sidang di PN Balikpapan kepada tujuh terdakwa dugaan makar asal Papua, Polda Papua akan melakukan kegiatan kepolisian dalam rangka mengantisipasi pergerakan massa di sejumlah tempat. ”Polda Papua bersama polres akan melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan seperti kegiatan patroli rutin dan sambangi warga jelang sidang putusan terhadap tujuh terdakwa kasus dugaan makar yang memasuki sidang putusan Rabu (17/6),” kata Kabidhumas Polda Papua Kombespol A.M. Kamal.  Dia mengatakan, tidak ada penebalan maupun konsentrasi personel dalam rangka sidang putusan tersebut. ”Kami akan melakukan patroli, sifatnya melakukan kegiatan rutin sambil memonitor situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua,” kata Kamal.  Dia menegaskan, Polda Papua menjamin dan menghormati kebebasan berpendapat di muka umum, tetapi dilakukan dengan santun dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pihaknya siap mengawal penyampaian pendapat yang dilakukan dengan aturan serta norma-norma yang berlaku. Jika ingin melakukan aksi, diharapkan massa tetap menaati protokol kesehatan Covid-19. Apabila semua masyarakat dapat menghormati proses hukum situasi di Papua akan aman dan kondusif.  ”Kami juga meminta kepada seluruh pihak di Papua agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap tenang mengikuti perkembangan,” tutur Kamal.  Rabu (17/6), dijadwalkan dilaksanakan sidang putusan di PN Balikpapan, Kalimantan Timur, kepada tujuh terdakwa yakni Ferry Kombo, Alex Gobay, Hengky Hilapok, Irwanus Urobmabin, Buchtar Tabuni, Steven Itlay, Agus Kossay yang masing-masing dituntut 5 tahun hingga 17 tahun penjara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3z1cFRo1a5A  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=W_vf4aTsakM  &amp;nbsp  https://www.youtube.com/watch?v=jhFa8SGvxY0

Kapolda Papua Nyatakan Tuntutan Kasus Surabaya dan Balikpapan Berbeda

PN Balikpapan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PN Balikpapan

Berita Terkini