<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/28/1000387584-446658119.jpg" alt="PN Cirebon saat melakukan pemeriksaan TKP kematian Vina Cirebon dan Eky, Jumat (27/9). (Fathnur Rohman/Antara)" width="100%">
<figcaption>PN Cirebon saat melakukan pemeriksaan TKP kematian Vina Cirebon dan Eky, Jumat (27/9). (Fathnur Rohman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Negeri (PN) Cirebon melakukan pemeriksaan lokasi atau tempat kejadian perkara (TKP) dalam kasus kematian Vina dan Eky. Itu sebagai bagian dari proses Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh enam terpidana. Ketua majelis hakim PN Cirebon Arie Ferdian mengatakan, pemeriksaan itu untuk memastikan kesesuaian fakta di lokasi dengan dokumen perkara dari pihak pemohon PK. &rdquo;Kami melakukan pemeriksaan untuk memverifikasi fakta di lapangan, bukan untuk menentukan siapa yang benar atau salah,&rdquo; kata Arie Ferdian seperti dilansir dari Antara di Cirebon. Dia meminta semua pihak, termasuk kuasa hukum pemohon maupun masyarakat sekitar, untuk tetap menjaga ketertiban selama proses pemeriksaan berlangsung. Dalam praktiknya, majelis hakim meninjau beberapa TKP pada kasus tersebut seperti mendatangi Jalan Saladara Kota Cirebon hingga Jembatan Fly Over Talun. Kegiatan itu dimulai sekitar pukul 14.30 WIB dan berakhir pada pukul 16.30 WIB, pada Jumat (27/9). &rdquo;Teknisnya, kami yang bertanya, saksi-saksi menjawab. Tidak lebih, tidak kurang,&rdquo; ujar Arie Ferdian. Arie menegaskan hasil pemeriksaan setempat ini, nanti menjadi bahan rujukan untuk melihat keabsahan data maupun fakta pada novum yang diserahkan oleh pemohon serta surat dakwaan dari pihak termohon. Sementara itu Otto Hasibuan, ketua tim kuasa hukum enam terpidana, mengapresiasi majelis hakim PN Cirebon karena sudah mengabulkan permohonan untuk melaksanakan pemeriksaan TKP kematian Vina Cirebon dan Eky. &rdquo;Hakim di sini sungguh-sungguh ingin membuka kasus ini dengan sebaik-baiknya,&rdquo; kata Otto. Dia mengklaim pemeriksaan lapangan menunjukkan tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa pembunuhan. Sehingga, pihaknya menyimpulkan kejadian pada 2016 itu merupakan kecelakaan lalu lintas. &rdquo;Jelas sekali, berdasar pemeriksaan di lokasi, tidak ada satu saksi pun yang melihat adanya pembunuhan, yang dilihat saksi hanya kejadian kecelakaan,&rdquo; ujar Otto. Selain itu, pihaknya telah diberikan kesempatan untuk membuka hasil ekstraksi data dari ponsel salah satu teman Vina Cirebon pada sidang lanjutan PK. Otto menyebut dari proses itu, tidak ada bukti yang mendukung peristiwa pembunuhan seperti yang dituduhkan oleh pihak termohon. &rdquo;Kami juga menghitung jarak antara lokasi yang diduga sebagai tempat pembunuhan, yaitu di Jembatan Talun, hingga tempat ditemukannya jenazah di lahan kosong, sekitar 1,2 kilometer. Sangat tidak masuk akal jika korban dipukuli di lokasi tersebut, lalu dibawa sejauh itu dengan motor,&rdquo; tutur Otto. Dia menambahkan bahwa argumen tersebut didasarkan pada fakta, yang diperoleh di lapangan dan hasil perhitungan jarak secara rinci. &rdquo;Kami berharap majelis hakim mendapatkan keyakinan yang cukup, dan semoga bisa merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk membebaskan para terdakwa,&rdquo; ucap Otto.

PN Cirebon lakukan pemeriksaan lokasi atau TKP dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eky sebagai bagian dari proses PK

PN Cirebon Lakukan Pemeriksaan TKP Kasus Kematian Vina Cirebon dan Eky

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/1000356232-1359725980.jpg" alt="Suasana persidangan PK yang dijalani enam terpidana atas kasus kematian Vina Cirebon dan Eky di PN Cirebon, Rabu (4/9). (Fathnur Rohman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Suasana persidangan PK yang dijalani enam terpidana atas kasus kematian Vina Cirebon dan Eky di PN Cirebon, Rabu (4/9). (Fathnur Rohman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) siapkan 50 saksi untuk menguatkan upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan enam terpidana kasus kematian Eky dan Vina Cirebon di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon. &rdquo;Puluhan saksi yang disiapkan terdiri atas 30 saksi fakta dan 20 saksi ahli,&rdquo; kata Ketua Umum DPN Peradi Otto Hasibuan seperti dilansir dari Antara di PN Cirebon, Rabu (4/9). Otto menjelaskan, para saksi akan dihadirkan pada setiap persidangan PK di PN Cirebon. Yakni untuk membuktikan dalil-dalil atau novum yang telah ditemukan timnya. Novum yang dimaksud, kata dia, merupakan bukti-bukti baru yang belum pernah diungkap dalam persidangan yang dijalani keenam terpidana tersebut pada 2016. Pihaknya mengklaim beberapa novum yang sudah disiapkan dapat memengaruhi putusan hakim, sehingga para terpidana dapat terbebas dari vonis hukum atas kasus kematian Eky dan Vina Cirebon. &rdquo;Banyak memori PK ini, tetapi yang terutama ada beberapa novum itu adalah bukti-bukti yang baru ditemukan sekarang ini,&rdquo; ujar Otto Hasibuan. Dia mengatakan, saat ini para terpidana yang menjadi kliennya, sudah hadir di PN Cirebon. Mereka akan mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan memori PK oleh timnya. Keenam terpidana itu yakni Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, dan Rivaldy Aditya Wardana. &rdquo;Untuk jaksa dijadwalkan akan memberikan tanggapan terhadap memori PK yang disampaikan tim kami, pada sidang berikutnya,&rdquo; tutur Otto. Sedangkan anggota kuasa hukum DPN Peradi Jutek Bongso menyampaikan sidang PK yang diikuti para terpidana tersebut, sempat dihentikan sementara atau diskors selama 15 menit. Dia menyebutkan, majelis hakim PN Cirebon yang dipimpin Arie Ferdian, berencana melaksanakan persidangan secara tertutup karena pada kasus kematian Vina Cirebon dan Eky terdapat unsur asusila. Jutek menegaskan, dakwaan yang dijatuhkan kepada kliennya tidak mencakup unsur asusila, melainkan hanya terkait dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. &rdquo;Kami tidak setuju dengan keputusan majelis hakim untuk melanjutkan sidang secara tertutup. Kami akan menolak untuk melanjutkan persidangan,&rdquo; kata Jutek. Kendati demikian, tambah dia, majelis hakim kemudian menyetujui dan memutuskan menggelar sidang PK secara terbuka untuk umum. &rdquo;Pengadilan ini seharusnya terbuka untuk umum. Jika majelis hakim memaksakan sidang tertutup, kami akan menempuh jalur hukum lain,&rdquo; ucap Jutek.

DPN Peradi siapkan 50 saksi untuk menguatkan upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan enam terpidana kasus kematian Eky dan Vina Cirebon

Peradi Siapkan 50 Saksi untuk Sidang PK Kasus Vina Cirebon di Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/Screenshot_20240522_165931_WhatsApp-1139031749.jpg" alt="Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias (kiri) dan Sri Suparyati. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias (kiri) dan Sri Suparyati. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada tujuh orang terpidana terkait kasus kematian Eki dan Vina Cirebon. Tujuh orang tersebut adalah RA, ER, HS, ES, JY, SP, dan SD. Para terlindung saat ini berstatus sebagai saksi dalam kasus pemberian keterangan palsu dan sebagai pemohon peninjauan kembali (PK) dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. &rdquo;LPSK memberikan layanan program pemenuhan hak prosedural pada seluruh pemohon berupa pendampingan saat pemeriksaan sebagai saksi dalam setiap proses peradilan pidana dan pemohon upaya hukum PK,&rdquo; kata Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati seperti dilansir dari Antara, Selasa (3/9) malam. Keputusan untuk memberikan program perlindungan itu diputus dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin (2/9). Suparyati menjelaskan, ketujuh terlindung mendapat layanan pemenuhan hak prosedural serta pengawalan dan pengamanan melekat saat pemberian keterangan atau kesaksian dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Sementara itu, khusus untuk terlindung SD, diberikan perlindungan tambahan, yakni perlindungan fisik berupa pengawasan dan rehabilitasi psikologis berdasar hasil asesmen LPSK. Suparyati menambahkan, selain menerima permohonan perlindungan, LPSK juga mengharapkan agar SD dikembalikan ke Lapas Cirebon. &rdquo;Sebab sejak awal usai pemeriksaan di Polda Jabar, SD masih ditempatkan di Lapas Banceuy, Kota Bandung, sedangkan terpidana lain di Lapas Cirebon,&rdquo; ujar Sri Suparyati. Menurut Suparyati, pertimbangan untuk memindahkan SD ialah demi kemudahan akses kunjungan keluarga. Selain itu, lokasi Lapas Cirebon dinilai efektif dalam pelaksanaan upaya hukum PK di PN Cirebon. Atas dasar itu, LPSK merekomendasikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktur Jenderal Pemasyarakatan, untuk menempatkan kembali terpidana SD ke Lapas Kelas I Cirebon.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (memutuskan beri perlindungan kepada tujuh orang terpidana terkait kasus kematian Eki dan Vina Cirebon

LPSK Lindungi 7 Terpidana Kasus Kematian Eki dan Vina Cirebon 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/03/1000355492-1393445709.jpg" alt="Juru Bicara PN Cirebon Arie Ferdian (dua dari kiri). (Fathnur Rohman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara PN Cirebon Arie Ferdian (dua dari kiri). (Fathnur Rohman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Negeri (PN) Cirebon telah merampungkan pengiriman berkas Peninjauan Kembali (PK) dari pihak pemohon Saka Tatal ke Mahkamah Agung (MA). PK itu terkait dengan kasus kematian Vina dan Eky di Cirebon pada 2016. &rdquo;Berkas dengan Nomor Perkara 1/PID.PK/2024 Jo Nomor 16/Pidsus Anak/2016 atas nama Saka Tatal sudah dikirimkan ke MA pada Jumat (30/8),&rdquo; kata Juru Bicara PN Cirebon Arie Ferdian seperti dilansir dari Antara di Cirebon, Selasa (3/9). Arie mengatakan, berkas PK dari Saka Tatal dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sesuai prosedur yang diatur dalam Keputusan MA RI Nomor 207/KMA/SK.AK2/X/2023. Merujuk pada regulasi tersebut, berkas PK harus dikirimkan ke MA paling lambat 60 hari setelah permohonan upaya hukum tersebut diterima PN Cirebon. Dia menjelaskan, PN Cirebon telah mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan MA dalam pengiriman berkas PK, serta dipastikan seluruh dokumen itu sudah diunggah dengan aman dan tepat waktu. &rdquo;Proses pengiriman berkas ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memenuhi semua prosedur hukum yang berlaku,&rdquo; ujar Arie Ferdian. Dia menegaskan, PN Cirebon sebagai pengadilan daerah tidak memiliki kewenangan lagi setelah pengiriman berkas PK itu. Sebab, keputusan selanjutnya berada di tangan MA. Menurut Arie, hasil dari putusan PK tersebut akan diumumkan secara resmi melalui laman resmi SIPP. &rdquo;Kapan waktunya kami belum tahu. Itu sepenuhnya wewenang dari MA yang berhak memutuskan terkait PK dari pihak pemohon (Saka Tatal),&rdquo; tutur Arie Ferdian. Lebih lanjut, dia mengemukakan proses PK itu merupakan bagian penting dari sistem peradilan yang memungkinkan adanya tinjauan ulang atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara itu, pihak pemohon Saka Tatal berupaya mencari keadilan dengan menyerahkan bukti baru atau novum terkait kasus kematian Vina dan Eky, yang tidak dipertimbangkan dalam persidangan sebelumnya. Dia menambahkan berkas PK itu diterima PN Cirebon pada 8 Juli 2024. Setelahnya proses persidangan segera dimulai dengan pembentukan majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut. Adapun proses persidangan dimulai pada 24 Juli. Saat itu majelis hakim memeriksa seluruh dokumen maupun bukti yang diajukan dalam permohonan PK tersebut. &rdquo;Kami memastikan seluruh rangkaian persidangan di PN Cirebon berjalan lancar, dan resmi ditutup pada 1 Agustus 2024,&rdquo; ucap Arie Ferdian.

PN Cirebon telah merampungkan pengiriman berkas PK dari Saka Tatal ke Mahkamah Agung (MA) terkait kasus kematian Vina Cirebon dan Eky

PN Cirebon Rampungkan Pengiriman Berkas PK Saka Tatal ke MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/1000325931-3796147575.jpg" alt="Tim kuasa hukum dari enam terpidana kasus Vina Cirebon ajukan PK di PN Cirebon, Rabu (14/8). (Fathnur Rohman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tim kuasa hukum dari enam terpidana kasus Vina Cirebon ajukan PK di PN Cirebon, Rabu (14/8). (Fathnur Rohman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim kuasa hukum dari enam terpidana kasus pembunuhan Eky dan Vina Cirebon (2016) mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas kasus tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Cirebon. Tim menyertakan sejumlah bukti baru atau novum. &rdquo;Kami ke PN Cirebon dalam rangka mendaftarkan dan menyerahkan memori PK. Dengan novum yang dihadirkan sudah sesuai,&rdquo; kata Jutek Bongso, perwakilan tim kuasa hukum enam terpidana seperti dilansir dari Antara di PN Cirebon, Rabu (14/8). Jutek menjelaskan, novum yang diajukan sangat kuat dan relevan dengan perkara itu. Dia mengklaim bukti itu dapat membatalkan putusan atau vonis yang sebelumnya dijatuhkan kepada enam terpidana tersebut. Enam terpidana yang mengajukan upaya PK itu yakni Eka Sandi, Rivaldi, Supriyanto, Eko Ramdani, Hadi Saputra, dan Jaya. &rdquo;Untuk Sudirman, kami tidak sertakan dalam PK ini karena yang bersangkutan tidak memberi kuasa kepada kami,&rdquo; ujar Jutek Bongso. Menurut dia, salah satu novum yang menjadi sorotan adalah perubahan keterangan saksi kunci yakni Dede serta pencabutan kesaksian Liga Akbar dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eky pada 2016. Selain itu, pihaknya pun sudah mendapatkan hasil ekstraksi ponsel korban yang menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi dengan temannya hingga pukul 22.14 WIB pada malam kejadian. &rdquo;Novum yang kami hadirkan, seperti yang rekan-rekan (media) sudah tahu. Bahwa novum yang kami sampaikan tentu yang sudah berkembang dan masyarakat sudah tahu,&rdquo; ujar Jutek. Lebih lanjut, Jutek mengungkapkan, pihaknya telah menghimpun keterangan dari dua saksi baru yang melihat secara langsung kronologis kasus tersebut. Berdasar keterangan tersebut, kematian Vina Cirebon dan Eky diduga kuat disebabkan karena peristiwa kecelakaan, bukan pembunuhan. Tim kuasa hukum berencana menghadirkan sekitar 50 saksi ahli dan fakta untuk memperkuat permohonan PK. Namun, mereka akan menyaring kembali saksi-saksi yang dianggap paling relevan dengan kasus itu. Jutek menambahkan, pihaknya juga mengajukan permohonan agar keenam terpidana dapat dihadirkan langsung dalam sidang PK. Dia juga berharap Iptu Rudiana dan saksi kunci lainnya yakni Aep bisa hadir untuk memberikan keterangan. &rdquo;Kami akan memohon terkait dihadirkan keenam terpidana karena itu kewenangan dari majelis,&rdquo; ucap Jutek Bongso. Dengan adanya novum tersebut, tim kuasa hukum berharap PN Cirebon dapat menyerahkan berkas penting itu ke Mahkamah Agung (MA) agar permohonan PK bisa dikabulkan.

Tim kuasa hukum dari enam terpidana kasus pembunuhan Eky dan Vina Cirebon (2016) mengajukan upaya PK ke Pengadilan Negeri (PN) Cirebon

Kuasa Hukum Enam Terpidana Kasus Vina Mengajukan PK ke PN Cirebon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/cukup-download-aplikasi-ini-kena-tilang-tak-mesti-sidang_m_132355.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengendara motor yang terkena kilang kini tak perlu lagi mengikuti sidang di pengadilan. Mulai kemarin (24/5) Pengadilan&nbsp;Negeri Cirebon resmi melaunching aplikasi informasi bagi pengguna android tentang perkara dan denda tilang.&nbsp; Selain aplikasi, PN Kota Cirebon juga menyediakan sms getway.&nbsp; Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Mohammad Muchlis mengatakan, adanya aplikasi tersebut merupakan indikator bahwa perkara tilang&nbsp;saat ini tak lagi diselesaikan melalui persidangan. "Cukup dilihat terus bayar. Lihatnya di papan pengumuman. Setelah membayar dan mendapat tanda bukti, datang ke Kejaksaan ambil&nbsp;kendaraannya,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Lebih lanjut Muchlis menjelaskan, untuk lebih mempermudah proses tersebut cukup download aplikasi Info Perkara PN Kota Cirebon di&nbsp;Playstore.&nbsp; Setelah itu, pengguna aplikasi tersebut dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai perkara dan denda tilang. Bagi yang tidak&nbsp;memiliki gadget, lanjut Muchlis, cukup dengan SMS Getway ke nomor 085322020009. "Kami yang pertama kali meluncurkan aplikasi yang dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat ini," tandasnya.(nif/rmol/mam/JPG)

Cukup Download Aplikasi Ini, Kena Tilang Tak Mesti Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/peran-rizki-anggota-sindikat-narkoba-malaysia-yang-divonis-mati_m_101864.jpeg" alt="Muhammad Rizki (menghadap kamera) berpelukan usai mendengarkan vonis mati dari majelis hakim." width="100%">
<figcaption>Muhammad Rizki (menghadap kamera) berpelukan usai mendengarkan vonis mati dari majelis hakim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salat satu pelaku jaringan narkoba Malaysia-Cirebon yang divonis mati adalah Muhammad Rizki (30). Dia memiliki KTP dengan alamat Jalan Demang Sutisna, RT 09/06, Desa Kaduagung, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan. Dia bertugas menerima sabu-sabu saat sampai di Cirebon. Dalam bekerja, dia merekrut Fajar Priyo Susilo (vonis 10 tahun penjara), warga Jakarta Utara. Keduanya mengontrak rumah di Perumahan Bumi Citra Lestari Blok A-2 Jl Jenderal Sudirman Kp Wanacala, Kelurahan Harjamukti, Kota Cirebon. Di rumah itulah mereka menyimpan sabu-sabu, sebelum dibawa ke Jakarta atau kota-kota lainnya. Kembali ke soal KTP, ketika itu, Maret 2016, Kepala Desa Kaduagung, Uyat Saputra Rukbani, mengatakan bahwa Muhammad Rizki bukan warganya. Pengecekan terhadap seluruh warga, sama sekali tidak ada nama Muhammad Rizki yang sudah berumur dewasa. Ada juga nama Muhammad Rizki namun usianya masih anak-anak dan baru duduk di sekolah dasar (SD). Menurut Uyat, pasca penangkapan Muhammad Rizki oleh Mabes Polri dan diketahui memiliki KTP Kabupaten Kuningan serta beralamat di Kaduagung, Kecamatan Karangkancana, dirinya kedatangan banyak orang. Mulai dari LSM, intel polisi, intel tentara, hingga pegawai dari pemerintah kabupaten. Rata-rata mereka menanyakan kebenaran KTP yang dipegang Muhammad Rizki. Uyat memastikan KTP yang dipegang Muhammad Rizki itu palsu. Di KTP itu banyak sekali kejanggalannya. Antara lain nama jalan, dan RT dan RW. Untuk soal nama jalan dan RT/RW saja, kata Uyat, di desanya tidak ada nama Jalan Demang Sutisna. Kemudian di KTP Muhammad Rizki juga disebutkan jika dia tinggal di RT 09/06.&nbsp; Padahal RT di desa itu hanya sampai 8 dan RW hanya 4. Melihat ciri-ciri KTP yang dimiliki Muhammad Rizki, Uyat menduga KTP itu dikeluarkan di Jakarta. &ldquo;Kemungkinan KTP itu dibuat di Jakarta. Kan ada nama Pademangan kemudian dihapus dan diketik ulang. Jadi sekali lagi, dari 2.251 jiwa penduduk Kaduagung baik yang tinggal di desa maupun di perantauan, sama sekali tidak ada namanya Muhammad Rizki yang sudah dewasa. Ada juga masih anak-anak,&rdquo; sebut dia, ketika itu. (ags/yuz/JPG)

Peran Rizki, Anggota Sindikat Narkoba Malaysia yang Divonis Mati

pn cirebon

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pn cirebon

Berita Terkini