<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/fahim-mawardi2-4130730277.png" alt="DIKAWAL: Fahim Mawardi, terdakwa kasus pencabulan, dikawal saat akan memasuki Ruang Candra Pengadilan Negeri (PN) Jember Senin (15/5)." width="100%">
<figcaption>DIKAWAL: Fahim Mawardi, terdakwa kasus pencabulan, dikawal saat akan memasuki Ruang Candra Pengadilan Negeri (PN) Jember Senin (15/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Sidang kasus pencabulan dengan terdakwa Fahim Mawardi kembali diadakan Senin (15/5). Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi korban dan saksi verbalisan. Sidang di Ruang Candra Pengadilan Negeri (PN) Jember itu dipimpin hakim ketua Alfonsus Nahak. Dalam sidang ini, ada beberapa keterangan dari saksi korban yang dinilai tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP). Hingga sidang tersebut usai, saksi korban tetap mengaku beberapa BAP tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Jember Adek Sri Sumarsih menjelaskan, terdapat dua saksi anak, yaitu J dan K. Mereka menyebut keterangan di BAP tidak sesuai dengan pemeriksaan oleh penyidik Polres Jember. &rdquo;Kami datangkan saksi verbalisan dari penyidik dan sudah dikonfrontasi pihak yang bersangkutan. Dan, tidak ada satu pun temuan adanya paksaan,&rdquo; ujarnya. Adek menuturkan, saat melakukan pemeriksaan, penyidik Polres Jember tidak memberikan tekanan seperti yang disampaikan saksi korban berinisial A dan N saat sidang sebelumnya pada Kamis (11/5). &rdquo;Penyidikan oleh Polres Jember sudah sesuai dengan prosedur,&rdquo; katanya. Bahkan, sebelum ada penandatanganan, korban membaca BAP. Namun, dalam sidang, terdapat beberapa saksi korban yang mengaku tidak sesuai dengan BAP. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Edy Firman, menyatakan bahwa saksi dalam sidang adalah pembuktian yang paling valid dalam hukum acara. Sebab, keterangan saksi bisa dikonfirmasi langsung. &rdquo;Saat dikonfrontasi, saksi verbalisan tetap bersikukuh sudah sesuai dengan BAP. Kita lihat nanti putusan hakim,&rdquo; tuturnya.&nbsp;(faq/nur/c14/ris)

Sidang kasus pencabulan dengan terdakwa Fahim Mawardi kembali diadakan Senin (15/5). Agendanya mendengarkan keterangan saksi korban.

Sidang Kasus Dugaan Pencabulan oleh Fahim Mawardi Diwarnai Penilaian BAP Tak Sesuai oleh Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/fahim-mawardi-2433819005.png" alt="DIHADIRKAN KE PERSIDANGAN: Terdakwa kasus pencabulan Fahim Mawardi dikawal petugas menuju Ruang Candra PN Jember, Kamis (11/5)." width="100%">
<figcaption>DIHADIRKAN KE PERSIDANGAN: Terdakwa kasus pencabulan Fahim Mawardi dikawal petugas menuju Ruang Candra PN Jember, Kamis (11/5).</figcaption>
</figure> JEMBER&nbsp;&ndash; Fahim Mawardi, pengasuh pesantren di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember, akhirnya hadir sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan kasus dugaan pencabulan santriwati di Pengadilan Negeri (PN) Jember, Kamis. Sidang tersebut beragenda penyampaian keterangan para saksi pelapor, yakni istri terdakwa, Himatul Aliya, serta saksi korban, yakni sejumlah santri di pesantren tersebut. Agenda itu berlangsung tertutup karena terdapat saksi yang masih di bawah umur. Proses persidangan kemarin berlangsung cukup lama. Hampir tujuh jam. Mulai pukul 10.30 hingga 17.00. Sampai-sampai, majelis hakim yang dipimpin Alfonsus Nahak menskors sidang hingga dua kali. Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember Adek Sri Sumarsih menjelaskan, ada tiga saksi yang sudah diperiksa. &rsquo;&rsquo;Yakni, satu saksi pelapor (istri Fahim, Red) serta dua saksi korban,&rdquo; katanya. Hanya, dia enggan membeberkan keterangan para saksi karena sidang berlangsung tertutup. Dia hanya menyebutkan bahwa ada keterangan dari beberapa saksi yang tak sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP). &rsquo;&rsquo;Kami akan membuktikan semua fakta yang ada. Mulai BAP, fakta persidangan, hingga berbagai keterangan dari kepolisian,&rdquo; katanya. Sementara itu, kuasa hukum Fahim, Edy Firman, menjelaskan bahwa dalam persidangan, tidak ada keterangan dari saksi yang memberatkan kliennya. Justru sebaliknya. &rsquo;&rsquo;Salah satunya bahwa saksi pelapor sama sekali tidak tahu bahwa terdakwa melakukan pencabulan. Tetapi, mengatakan hanya melihatnya dari ponsel. Jadi, ini berbanding terbalik sekali dengan isu yang beredar,&rsquo;&rsquo; jelasnya.&nbsp;(faq/nur/c12/ris)

Fahim Mawardi, pengasuh pesantren di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember, akhirnya hadir sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan.

Sidang Kedua Fahim Mawardi Terkait Dugaan Pelecehan terhadap Santriwati Sempat Diskors Dua Kali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/fahim-mawardi-2326066561.png" alt="TERTUTUP: Dua pengacara terdakwa Fahim Mawardi berbincang seusai sidang perdana kasus pencabulan di Pengadilan Negeri Jember Jumat (4/5)." width="100%">
<figcaption>TERTUTUP: Dua pengacara terdakwa Fahim Mawardi berbincang seusai sidang perdana kasus pencabulan di Pengadilan Negeri Jember Jumat (4/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Setelah melalui tahapan cukup panjang, kasus dugaan pencabulan santriwati dengan terdakwa Fahim Mawardi akhirnya memasuki tahap persidangan. Kamis (4/5) sidang perdana digelar di Ruang Chandra Pengadilan Negeri (PN) Jember. Hanya, dalam sidang yang digelar tertutup tersebut, Fahim tak hadir langsung di depan meja hijau. Pengasuh pesantren di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, itu mengikutinya dari dalam lapas tempat dia ditahan. &rdquo;Sidang dilakukan secara online karena saat ini belum ada surat tembusan dari lapas,&rdquo; ujar jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember Adek Sri Sumarsih. Rencananya, sidang berikutnya digelar secara offline. Dalam sidang perdana tersebut, JPU membacakan dakwaannya. Fahim Mawardi didakwa melakukan pencabulan terhadap tiga santriwati. Dari tiga korban, dua di antaranya diduga masih di bawah umur. Kasus itu terjadi pada 2022. &rdquo;Untuk pembuktian jumlah korban nanti dilakukan pada agenda sidang berikutnya,&rdquo; lanjut Sri Sumarsih. Dari informasi yang dihimpun, pihak kejari menyiapkan 20 saksi. Namun, nanti seluruh saksi tersebut dipilah kembali dan diambil beberapa saksi tertentu saja. Sementara itu, Edy Firman, penasihat hukum (PH) terdakwa, enggan memberikan keterangan terperinci saat diwawancarai wartawan. Ditanya tanggapannya atas dakwaan yang diberikan kepada Fahim, dia hanya menjawab singkat. &rsquo;&rsquo;Dakwaannya ada tiga. Ada spesialis, ada yang umum, dan primer subsider,&rdquo; ujarnya. &rdquo;Agenda sidang tertutup. Jadi, saya tidak bisa memberikan komentar,&rdquo; imbuhnya. Seperti diberitakan sebelumnya, perkara itu bermula ketika HA, istri Fahim, melaporkan suaminya ke Polres Jember. Dalam perkembangannya, Fahim telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena diduga melakukan tindakan asusila terhadap empat santriwati di pesantren itu. Versi polisi, Fahim memang menikahi mereka. Tapi dilakukan secara sepihak. Tanpa wali maupun saksi. Dalam perkembangannya, kubu Fahim mengajukan praperadilan. Namun, upaya tersebut ditolak. Karena itu, penanganan kasus tersebut dilanjutkan.&nbsp;(faq/nur/c6/ris)

Setelah melalui tahapan cukup panjang, kasus dugaan pencabulan santriwati dengan terdakwa Fahim Mawardi akhirnya memasuki tahap persidangan.

Didakwa Cabuli Tiga Santriwati, Fahim Mawardi Jalani Sidang Perdana di Dalam Lapas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-13-at-11.01.21.jpg" alt="Sidang putusan praperadilan dipimpin hakim tunggal Alfonsus Nahak dihadiri kuasa hukum pemohon dan termohon di ruang sidang Kartika PN Jember, Senin (13/2). Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang putusan praperadilan dipimpin hakim tunggal Alfonsus Nahak dihadiri kuasa hukum pemohon dan termohon di ruang sidang Kartika PN Jember, Senin (13/2). Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jember Alfonsus Nahak menolak permohonan praperadilan yang diajukan kiai FM, tersangka kasus kekerasan seksual dan pencabulan terhadap santri-santrinya.  ”Mengadili, dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata hakim Alfonsus seperti dilansir dari Antara saat membacakan putusan praperadilan di ruang sidang kartika PN Jember, Senin (13/2).  Hakim menilai proses penyidikan, penggeledahan, penetapan tersangka, dan penahanan yang dilakukan Polres Jember selaku pihak termohon sudah sesuai prosedur hukum. Selain itu elah memenuhi syarat kecukupan alat bukti.  Kuasa hukum termohon (Polres Jember) Dewatara mengatakan, pihaknya mengapresiasi putusan hakim PN Jember yang menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, proses hukum akan dilanjutkan.  ”Proses penyidikan sementara ditunda selama persidangan praperadilan yang diajukan tersangka untuk menghormati proses hukum tersebut. Setelah putusan praperadilan ditolak, prosesnya akan kami lanjutkan,” ujar Dewatara.  Dia mengatakan, pihaknya segera melengkapi berkas kasus kekerasan seksual dan pencabulan yang dilakukan tersangka. Hal tersebut agar perkara itu segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jember dan disidangkan di PN setempat.  Terpisah, kuasa hukum Kiai FM, Edi Firman, mengatakan akan mengajukan eksaminasi ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menguji baik substansi putusan maupun prosedur acara yang dilakukan selama persidangan berlangsung.  ”Kami menilai putusan hakim tidak sesuai dengan fakta di persidangan praperadilan, sehingga kami akan mengajukan eksaminasi ke MA dan KY,” ucap Edi Firman.  Sebelumnya Polres Jember menetapkan pengasuh pondok pesantren di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, yakni Kiai FM sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual dan pencabulan yang dilakukan kepada santri-santrinya. Jumlah korban empat santri.  Tersangka dijerat pasal berlapis yakni pasal 82 ayat (1) dan (2) juncto pasal 76 huruf E UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 6 huruf C juncto pasal 15 huruf B, huruf C, huruf D, huruf g, huruf I, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau pasal 294 ayat (2) KUHP.

Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Kiai Cabul di Jember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-21-at-15.59.25.jpg" alt="Warga Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul berdemonstrasi di halaman PN Jember, Senin (21/11). Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Warga Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul berdemonstrasi di halaman PN Jember, Senin (21/11). Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ratusan warga Desa Klatakan berdemonstrasi di Pengadilan Negeri Jember. Mereka mendesak majelis hakim mengalihkan status Kepala Desa Klatakan Ali Wafa dari tahanan lembaga pemasyarakatan menjadi tahanan kota.  ”Warga meminta pengalihan status tahanan kepala desa menjadi tahanan kota karena kades kami orang yang taat hukum dan kooperatif dalam proses hukum,” kata koordinator aksi Aang Gunaefi seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, warga akan menduduki PN Jember hingga tuntutannya soal pengalihan status tahanan kades yang terjerat kasus hukum dipenuhi. Warga menuntut keadilan terhadap Kepala Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, yang saat ini mendekam di Lapas Jember atas laporan perusakan tanaman tebu di tanah kas desa.  ”Penahanan Kades Klatakan mengakibatkan sejumlah pelayanan masyarakat di desa menjadi terganggu sehingga kami meminta status tahanannya menjadi tahanan kota,” tutur Aang Gunaefi.  Dia menjelaskan, Kades Ali Wafa ditahan sejak 20 Oktober dan penahanan tersebut berdampak terhadap layanan administrasi publik di Kantor Desa Klatakan. Selain itu, kegiatan pemerintahan desa terkesan mati, bahkan tidak ada program bantuan dampak kenaikan BBM.  Perwakilan warga yang berunjuk rasa sempat melakukan mediasi dengan perwakilan pihak PN Jember dengan menyampaikan tuntutan tersebut. Pihak PN Jember menyerahkan sepenuhnya pengalihan status tahanan tersebut kepada majelis hakim yang menangani kasus Kades Klatakan.  Sementara itu, sidang perdana dengan terdakwa Kades Klatakan Ali Wafa tetap berjalan didampingi penasihat hukum M. Husni Thamrin dengan Ketua Majelis Hakim Totok Yanuarto. Agenda sidang adalah pembacaan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa.  ”Kami menolak semua dakwaan jaksa penuntut umum dan meminta agar perkara ini dihentikan serta membebaskan Ali Wafa dari segala tuntutan,” kata Husni Thamrin, penasihat hukum Ali Wafa.

Minta Kadesnya Jadi Tahanan Kota, Warga Desa Klatakan Demo PN Jember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PN-JEMBER.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sidang perkara perampasan mobil dan pembunuhan Galau Wahyu Utama, mahasiswa Universitas Jember (Unej) pada 2013 silam, terus berlanjut. Hari ini (13/9), agenda sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jember adalah pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Jember.  Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim Diah Poernomojekti. JPU Endah Puspitorini hadir langsung di ruang sidang PN Jember. Sedangkan dua terdakwa, yakni Arif Rachman Hakim dan Muh Rofiqih, mengikuti secara virtual dari Lapas Kelas II A Jember.  Dalam tuntutannya, JPU menuntut hukuman terhadap terdakwa Arif Rachman Hakim hanya 20 tahun. Sementara itu, terdakwa Rofiqih lebih ringan lagi, 12 tahun.  Arif dituntut lebih tinggi. Sebab, terdakwa diketahui sebagai otak perampokan, pembunuhan, dan pembakaran. Sedangkan Rofiqih hanya orang yang diajak oleh Arif. “Iya betul, karena Arif sebagai terdakwa yang mengajak Rofiqih untuk melakukan pembunuhan,” kata Endah Puspitorini seperti dilansir Jawa Pos Radar Jember (13/9).  Tuntutan hukuman tersebut dinilai cukup ringan jika dibandingkan perbuatan kedua terdakwa. Sebab, perkara yang terjadi pada akhir Februari 2013 lalu itu terbilang sadis. Betapa tidak, selain merampas mobil serta harta benda milik korban, terdakwa juga menghabisi nyawa korban. Tidak hanya itu, terdakwa juga membakar jasad korban. Saat ditemukan di bangunan kosong dekat Perumahan Bumi Tegal Besar (BTB), Kecamatan Kaliwates, jasad korban gosong.  Rendahnya tuntutan tersebut, karena JPU menggunakan Pasal 365 ayat 4 KUHP. Yakni, pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal. Bukan pasal pembunuhan. Hal itu berdasarkan motif pembunuhan yang diawali dengan niat untuk mencuri mobil milik korban. “Keduanya dituntut dengan pasal yang sama, karena satu berkas,” imbuhnya.  Sebagaimana diberitakan sebelumnya, peristiwa ini bermula pada 25 Februari 2013 lalu, di depan sebuah rumah di perumahan GOR Kaliwates, Jember. Kala itu, kedua terdakwa Arif dan Rofiqih berpura-pura akan membeli rumah yang ditempati korban, Galau Wahyu Utama.  Setelah itu, korban diajak keluar dengan alasan mengambil uang di rumah bos para terdakwa. Mereka mengendarai mobil korban menuju ke sebuah tempat yang direncanakan. Namun, di tengah perjalanan, korban tiba-tiba diikat dari belakang oleh terdakwa. Hingga akhirnya, nyawa korban melayang.  Untuk menghilangkan jejak, kedua terdakwa membawa korban ke tempat sepi, di daerah Tegal Besar. Lalu, terdakwa membakar mayat korban di sebuah bangunan kosong. Diketahui, saat itu korban sedang menempuh pendidikan di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unej.  Setelah proses penyelidikan yang panjang, polisi akhirnya berhasil mengendus jejak pelaku, setelah sembilan tahun berlalu. Keduanya, ditangkap di Denpasar, Bali. Otak kejahatan, Arif Rachman Hakim, 33, merupakan warga Dusun Krajan Timur, Desa/Kecamatan Jelbuk, Jember. Sedangkan temannya, Rofiqih, 35, warga Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Jember.

Pembunuh dan Pembakar Mahasiswa Unej Hanya Dituntut Hukuman 20 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-24-at-20.08.20.jpg" alt="Majelis hakim membacakan putusan sidang kasus pencabulan dengan terdakwa dosen Unej di ruang sidang Candra Pengadilan Negeri Jember, Rabu (24/11) petang. Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Majelis hakim membacakan putusan sidang kasus pencabulan dengan terdakwa dosen Unej di ruang sidang Candra Pengadilan Negeri Jember, Rabu (24/11) petang. Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dosen Universitas Jember (Unej) Rahmat Hidayat divonis enam tahun penjara dan denda Rp 50 juta atau subsider empat bulan kurungan. Majelis hakim memutuskan itu dalam sidang lanjutan kasus pencabulan anak yang digelar secara terbuka untuk umum di ruang Candra Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur, Rabu (24/11) petang.  ”Menyatakan terdakwa Rahmat Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum,” kata ketua majelis hakim Totok Yanuarto seperti dilansir dari Antara di PN Jember.  Dalam sidang putusan tersebut hadir majelis hakim lengkap yakni ketua majelis hakim Totok Yanuarto dengan anggota Alfonsus Nahak dan Sigit Triatmojo, kemudian jaksa penuntut umum Adek Sri Sumiarsih dan penasihat hukum terdakwa Faiq Assidiqi. Sedangkan terdakwa mengikuti sidang secara daring di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Jember.  ”Majelis hakim juga menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5 ribu,” papar Totok Yanuarto.  Majelis hakim juga menyampaikan bahwa hal yang memberatkan yakni terdakwa berbelit-belit saat memberikan keterangan di persidangan dan sebagai dosen tidak patut melakukan perbuatan tersebut.  Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya dalam persidangan pembacaan tuntutan yakni delapan tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan.  Sebelumnya, jaksa penuntut umum menyampaikan dua dakwaan alternatif kepada terdakwa yakni Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.  Menanggapi putusan majelis hakim, jaksa penuntut umum Adek Sri Sumiarsih mengatakan masih pikir-pikir. Pihaknya masih memiliki waktu tujuh hari dalam menentukan sikap.  Sementara itu, penasihat hukum terdakwa M. Faiq Assiddiqi menyampaikan ucapan terima kasih kepada majelis hakim. Namun pihaknya agak bersedih karena putusan pidana penjara yang dijatuhkan kepada kliennya cukup berat yakni enam tahun penjara.  ”Kami sebagai penasihat hukumnya akan memberikan saran dan pertimbangan kepada klien kami apakah mengajukan banding atau tidak dalam putusan majelis hakim itu, sehingga kami perlu berdiskusi dengan terdakwa dan keluarganya lebih dulu,” ujar Faiq.

Dosen Unej Divonis Enam Tahun Penjara Kasus Pencabulan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-08-at-17.42.03-1.jpg" alt="Persidangan kasus narkoba dengan terdakwa empat kepala desa nonaktif di PN Jember, Senin (8/11). Humas PN Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Persidangan kasus narkoba dengan terdakwa empat kepala desa nonaktif di PN Jember, Senin (8/11). Humas PN Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiga orang kepala desa nonaktif yang menjadi terdakwa kasus narkoba divonis delapan bulan penjara. Satu kades nonaktif lainnya divonis 16 bulan penjara oleh majelis hakim dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur, Senin (8/11) sore.  Sidang lanjutan pembacaan putusan itu dipimpin ketua majelis hakim I Wayan Gede Rumege, didampingi dua anggota majelis Alfon Sus Nahak dan Sigit Triatmojo. Sidang diikuti jaksa penuntut umum Yuri serta penasihat hukum terdakwa Suyitno Rahman.  ”Keempat terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 127 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 KUHP,” kata juru bicara PN Jember Sigit Triatmojo seperti dilansir dari Antara di Jember.  Tiga kades nonaktif yang divonis delapan bulan penjara, yakni M. Mukib, Kades Wonojati di Kecamatan Jenggawah, kemudian Sugianto (Kades Tamansari di Kecamatan Wuluhan), dan Heri Hariyanto (Kades Glundengan di Kecamatan Wuluhan). Sedangkan kades nonaktif yang divonis 16 bulan penjara Moh. Alwi, Kades Tempurejo di Kecamatan Tempurejo, karena terlibat dalam dua perkara narkoba.  ”Para terdakwa telah terbukti dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika golongan 1, sehingga atas perbuatan para terdakwa dijatuhi pidana penjara 8 bulan untuk masing masing terdakwa dalam dua perkara,” tutur Sigit.  Dari empat terdakwa itu, berkas perkara terdakwa Moh. Alwi menjadi dua berkas (split). Sehingga, yang bersangkutan divonis dalam dua perkara, yakni Nomor 620 dan 621 masing-masing selama delapan bulan penjara.  ”Terdakwa menggelar pesta sabu-sabu di dua tempat yang berbeda dengan kelompok yang berbeda, sesuai hasil para saksi dan barang bukti telah terbukti secara sah menggunakan sabu-sabu. Sehingga terdakwa Moh. Alwi harus menjalani dua putusan selama 16 bulan penjara,” terang Sigit.  Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Suyitno Rahman mengatakan, pihaknya telah menerima vonis yang dibacakan majelis hakim tersebut dan tidak mengajukan banding. ”Setelah dirundingkan dengan klien kami, semuanya menerima putusan majelis hakim dengan putusan delapan bulan penjara dan 16 bulan penjara,” tutur Suyitno.  Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan banding dan begitu juga jaksa penuntut umum, sehingga putusan majelis hakim dinyatakan inkracht atau berkekuatan hukum tetap.  Sebelumnya, JPU menuntut satu tahun penjara terhadap empat kades nonaktif yang menjadi terdakwa kasus narkoba. Sehingga, putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU.

Tiga Kades di Jember Terdakwa Kasus Narkoba Divonis 8 Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/rahmat-tsk-pencabulan.jpg" alt="Dosen Unej RH ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan anak di bawah di Mapolres Jember beberapa pekan lalu. Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Dosen Unej RH ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan anak di bawah di Mapolres Jember beberapa pekan lalu. Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dosen Universitas Jember (Unej) berinisial RH dituntut delapan tahun penjara dalam sidang lanjutan kasus pelecehan anak di bawah umur yang digelar di ruang sidang Candra Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur, Kamis (21/10).  ”Terdakwa dituntut delapan tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Adek Sri Sumiarsih seperti dilansir dari Antara usai persidangan di Jember.  Menurut dia, jaksa berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagai tindak pidana pencabulan berdasar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dalam persidangan. ”Saksi-saksi yang hadir dalam persidangan ikut mendukung pembuktian dari dakwaan JPU bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban,” tutur Adek Sri Sumiarsih.  Dia mengatakan, alasan terdakwa telah melakukan terapi atas tindakannya itu hanya dalih terdakwa. Namun, berdasar fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi, dan barang bukti, perbuatan itu merupakan perbuatan cabul.  Dalam surat dakwaan, terdakwa RH didakwa pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena melakukan pencabulan anak yang dilakukan oleh walinya dan pasal 45 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena korban mengalami stres tingkat sedang.  Sidang lanjutan kasus pencabulan dengan terdakwa dosen FISIP Universitas Jember tersebut digelar secara tertutup. Terdakwa mengikuti persidangan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Jember, sedangkan majelis hakim, jaksa, dan penasehat hukum terdakwa hadir di PN Jember.  Sementara itu, juru bicara PN Jember Sigit Triatmojo mengatakan, agenda sidang kasus pencabulan dengan terdakwa RH memasuki tahap tuntutan yang sudah dibacakan JPU Kejari Jember. ”Selanjutnya adalah agenda pembelaan atau pledoi yang ditunda pada 2 November karena salah satu majelis hakim pekan depan mengajukan cuti,” terang Sigit.  Di tempat terpisah, kuasa hukum terdakwa RH, Freddy Andreas Caesar berharap JPU objektif dalam menuntut kliennya, RH, dan tidak berdasar ketakutan atau opini publik. Sebab, tuntutan wajib berdasar fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.  ”Saya yakin JPU akan independen dan objektif melihat fakta-fakta yang muncul di persidangan,” papar Freddy.

Dosen Unej Dituntut Delapan Tahun Penjara Dalam Kasus Pelecehan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-20-at-14.47.47.jpg" alt="Majelis hakim yang menangani perdana kasus narkoba dengan terdakwa kepala desa di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Jember, Senin (20/9). Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Majelis hakim yang menangani perdana kasus narkoba dengan terdakwa kepala desa di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Jember, Senin (20/9). Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Empat kepala desa (kades) nonaktif yang menjadi terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba menjalani sidang perdana secara virtual. Sidang digelar di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur, Senin (20/9).  Keempat terdakwa kasus narkoba itu, yakni Kades Wonojati, Kecamatan Jenggawah, berinisial MM; Kades Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, berinisial MA; Kades Tamansari, Kecamatan Wuluhan, berinisial ST; dan Kades Glundengan, Kecamatan Wuluhan, berinisial HH.  Sidang dibuka Ketua Majelis Hakim I Wayan Gede Rumega dengan dua anggota majelis yakni Totok Yanuarto dan Alfonsus Hanak yang dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa mengikuti persidangan secara virtual karena keempat kades tersebut berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jember.  ”Terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Jember Yuri A. Putra seperti dilansir dari Antara dalam persidangan di PN Jember.  Setelah JPU selesai membacakan surat dakwaan, sidang ditunda pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa.  Sebelumnya, Jajaran Subdit l Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur menangkap empat orang oknum kepala desa di Kabupaten Jember. Sebab, mereka terlibat kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.  Penangkapan empat kepala desa itu dilakukan Polda Jatim selama dua hari di Jember, yakni pada Rabu (9/6) hingga Kamis (10/6) dengan pelaku ditangkap di rumah masing-masing. Polda Jatim mengamankan barang bukti sebanyak 2,77 gram dari pelaku MA dan sebanyak 1,76 gram dari pelaku MM.

Empat Kades Terdakwa Kasus Narkoba Jalani Sidang Perdana di PN Jember

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pn jember

Berita Terkini