<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/22_ada-2505624839.jpg" alt="DUKUNGAN SIMBOLIS: Para hakim PN Jogjakarta mengenakan pita putih sebagai simbol solidaritas untuk kolega yang mengikuti aksi. (SUMBER UNTUK JAWA POS RADAR JOGJA)" width="100%">
<figcaption>DUKUNGAN SIMBOLIS: Para hakim PN Jogjakarta mengenakan pita putih sebagai simbol solidaritas untuk kolega yang mengikuti aksi. (SUMBER UNTUK JAWA POS RADAR JOGJA)</figcaption>
</figure> Hampir semua hakim di PN Surabaya berpartisipasi dalam aksi solidaritas, tapi sebagian sidang tetap berjalan. Para hakim PN Jogjakarta dan PN Semarang Kelas IA Khusus tidak ikut aksi dan memilih mendukung secara simbolis dan doa. LUGAS W., Surabaya -AGUNG D.P., Kota Jogja -IDA F., Semarang-FAHMI, Serang --- PEKAN lalu, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menyidangkan hingga 267 perkara dalam sehari. Tapi, kemarin (7/10) turun drastis: cuma 9 perkara saja. Jadilah suasana terasa lengang, yang dominan malah kicau burung di aviari di tengah halaman pengadilan. Hampir semua hakim di PN Surabaya mengosongkan jadwal sidang pekan ini untuk berpartisipasi dalam aksi solidaritas hakim Indonesia terkait hak keuangan dan fasilitas hakim. Sejak pekan lalu, perkara yang semestinya disidangkan pada 7&ndash;11 Oktober ditunda pekan depan. Pemandangan yang sama terjadi juga di banyak kota lain. Di PN Serang, Banten, di antaranya. Di Serang, meski jadwal sidang ditunda pekan depan, layanan kepada masyarakat tetap berjalan. &rsquo;&rsquo;Sesuai petunjuk pimpinan bahwa pelayanan di PN Serang tetap berjalan sebagaimana mestinya,&rdquo; kata Juru Bicara PN Serang Mochammad Ichwanudin kepada Radar Banten. Dia menambahkan, aksi cuti bersama hakim di PN Serang telah melalui prosedur. &rsquo;&rsquo;Prosedurnya menggunakan hak cuti dengan persetujuan pimpinan pengadilan masing-masing,&rdquo; ujarnya. Di Surabaya, sebagian para pencari keadilan tidak datang ke pengadilan karena sudah tahu persidangan pekan ini ditunda. Namun, tetap saja ada yang kecele. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/36_hakim_2-1327285527.jpg" alt="KEADILAN TERTUNDA: Aksi cuti hakim berdampak pada berkurangnya sidang di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (7/10). (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KEADILAN TERTUNDA: Aksi cuti hakim berdampak pada berkurangnya sidang di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (7/10). (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Salah satunya Indah yang datang ke pengadilan dengan maksud menyaksikan sidang vonis pidana menantunya dalam kasus judi online. Dia datang sejak pukul 13.00. Namun, hingga pengadilan ditutup pukul 16.00, tidak ada tanda-tanda menantunya akan disidangkan secara online. Ruang sidang kosong, tidak ada jaksa penuntut umum maupun hakim. &rsquo;&rsquo;Istrinya di rumah ingin tahu kabarnya divonis berapa, jadwal sidangnya kabarnya hari ini (kemarin, Red). Tidak tahu saya kalau ditunda,&rsquo;&rsquo; ungkap Indah kepada Jawa Pos. Meski begitu, tidak semua sidang ditunda. Kamarul Hidayat, seorang pengacara, mengaku bahwa perkara perdatanya tetap disidangkan. &rsquo;&rsquo;Ketua majelisnya tidak ada, tetapi bisa diganti hakim lain. Sidang hanya untuk penjadwalan pemeriksaan setempat saja,&rsquo;&rsquo; kata Kamarul. Humas Pengadilan Negeri Surabaya Alex Adam Faisal mengatakan, dari 70 hakim yang berdinas di pengadilan tersebut, hampir semua berpartisipasi dalam aksi solidaritas. &rsquo;&rsquo;Dukungan tersebut ditunjukkan dengan banyak hakim-hakim yang menunda persidangan,&rsquo;&rsquo; ujar Alex. Sebagian hakim mengambil cuti tahunan. Sebagian lain yang tidak cuti mengosongkan jadwal sidang selama pekan ini. Alex menegaskan, tidak semua sidang ditiadakan dan layanan lain juga tetap normal. &rsquo;&rsquo;Perkara yang jangka waktunya terbatas seperti praperadilan, gugatan sederhana, hubungan industrial, dan pidana yang masa penahanan terdakwa akan habis tetap disidangkan,&rdquo; tuturnya. Simbol Pita Putih Para hakim di PN Jogjakarta batal melakukan aksi cuti massal. Sebagai gantinya, mereka memilih mengenakan pita putih sebagai simbol dukungan. Hakim Juru Bicara/Humas PN Jogjakarta Heri Kurniawan mengatakan, sebelumnya memang para hakim merencanakan cuti massal. Namun, adanya kabar bahwa tuntutan para hakim segera terwujud menjadikan rencana cuti massal di PN Jogjakarta dibatalkan. &rsquo;&rsquo;Menurut berita, pimpinan akhirnya memberikan arahan agar untuk sementara jangan dulu mengikuti instruksi yang ditetapkan di pusat,&rsquo;&rsquo; ujar Heri saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jogja kemarin (7/10). Mendorong secara Moril Seperti para kolega mereka di PN Jogjakarta, para hakim PN Semarang Kelas I A Khusus, Jawa Tengah, juga tidak ikut aksi cuti bersama. Pelayanan kepada masyarakat berupa persidangan dan penerimaan berkas perkara pun tetap berjalan seperti biasa. Pihaknya, kata Juru Bicara PN Semarang Haruno Patriadi, menghargai sikap rekan-rekan hakim lainnya yang memilih cuti bersama. Pihaknya juga tak akan menutup jalan seandainya ada hakim yang berniat turut aksi. Para hakim PN Semarang, lanjutnya, mendoakan dan mendorong secara moril saja. Seperti yang dilakukan seusai apel kemarin pagi. Seluruh hakim karier dan ad hoc yang berjumlah sekitar 50 orang melakukan doa bersama mendukung rekan hakim yang cuti bersama memperjuangkan gaji dan tunjangan. &rsquo;&rsquo;Mudah-mudahan aspirasi yang disampaikan kawan-kawan ini dapat diterima oleh pemerintah,&rsquo;&rsquo; tambah Haruno. (*/bas/c17/ttg)

Para hakim PN Jogjakarta dan PN Semarang Kelas IA Khusus tidak ikut aksi solidaritas dan memilih mendukung secara simbolis dan doa.

Ketika Pengadilan Ditinggal Para Hakim Ikut Aksi Solidaritas, Ada Mertua Kecele Datang Mengira Sidang Vonis Menantu Dihelat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230228_170120.jpg" alt="Mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti saat mendengarkan pembacaan vonis hukumannya saat sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jogjakarta, Selasa (28/2). Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti saat mendengarkan pembacaan vonis hukumannya saat sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jogjakarta, Selasa (28/2). Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti divonis hukuman penjara tujuh tahun dalam kasus suap terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton dan Hotel Iki Wae/Aston Malioboro.  Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim M. Djauhar Setyadi saat sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jogjakarta, Selasa (28/2).  ”Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haryadi Suyuti dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan pidana denda sebesar 300 juta rupiah dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan,” kata Djauhar seperti dilansir dari Antara.  Djauhar menyatakan, Haryadi bersalah secara meyakinkan dan sah melakukan tindak pidana korupsi menerima sejumlah barang dan uang demi memuluskan penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton dan Hotel Iki Wae/Aston Malioboro dalam kurun waktu antara 2019-2022.  Dalam perkara penerbitan IMB Royal Kedhaton, Haryadi dianggap terbukti telah menerima hadiah dari Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Oon Nusihono, lewat Direktur Utama PT Java Orient Property Dandan Jaya Kartika.  ”Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan,” ucap Djauhar.  Haryadi juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti senilai Rp 165 juta. Apabila tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita dan dilelang.  ”Kalau terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama dua tahun,” ujar Djauhar Setyadi.  Selain hukuman penjara dan pidana denda, Haryadi juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidananya.  Perbuatan Haryadi dinilai memenuhi unsur dakwaan pasal 12 huruf a jo pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.  Vonis kepada mantan Wali Kota Jogjakarta itu lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya yakni selama 6,5 tahun penjara. Djauhar menuturkan barang bukti kasus yang menjerat Haryadi tersebut dikembalikan ke JPU untuk sidang terdakwa lain atas nama Nurwidihartana dan Triyanto Budi Yuwono.  Haryadi Suyiti melalui penasihat hukumnya yang hadir secara daring maupun jaksa KPK sama-sama belum berencana menempuh upaya hukum lain atas vonis tersebut dengan menyatakan pikir-pikir.

Mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti Divonis Tujuh Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221108_171418.jpg" alt="Sejumlah orang protes saat akhir sidang putusan kasus klitih atau aksi kejahatan jalanan di PN Jogjakarta, Selasa (8/11). Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah orang protes saat akhir sidang putusan kasus klitih atau aksi kejahatan jalanan di PN Jogjakarta, Selasa (8/11). Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jogjakarta memvonis tiga terdakwa kasus klitih atau aksi kejahatan jalanan yang menewaskan seorang pelajar di Jalan Gedongkuning, Kota Jogjakarta, dengan hukuman enam hingga 10 tahun penjara.  Ketiga terdakwa pelaku kejahatan jalanan itu Ryan Nanda Syahputra, 19, divonis sepuluh tahun penjara. Sedangkan Fernandito Aldrian Saputra, 18, dan Muhammad Musyaffa Affandi, 21, yang masing-masing divonis enam tahun penjara.  ”Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian,” kata Ketua Majelis Hakim Suparman seperti dilansir dari Antara saat sidang putusan di PN Jogjakarta, Selasa (8/11).  Ketiga terdakwa dianggap bersalah dan memenuhi unsur pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.  ”Oleh karena para terdakwa dijatuhi dipidana, haruslah dihukum dan membayar biaya perkara,” ujar Suparman.  Menurut Suparman, hal yang memberatkan vonis tiga terdakwa itu ialah karena perbuatan mereka telah meresahkan masyarakat dan dianggap mencoreng nama Jogjkarta sebagai kota wisata yang aman. ”Berbelit-belit saat memberikan keterangan di persidangan,” tambah dia.  Sesaat setelah pembacaan putusan tersebut, beberapa orang yang mengaku dari pihak keluarga terdakwa spontan berteriak histeris dan menangis. Suasana bertambah ricuh ketika sejumlah orang masuk ke ruang sidang sembari melontarkan protes kepada majelis hakim atas putusan tersebut.  Mengingat sidang belum selesai, Suparman meminta hadirin sidang untuk tenang dan mengatakan para terdakwa masih bisa mengajukan banding. ”Dengarkan dulu, perkara ini masih putusan tingkat pertama, masih ada upaya hukum bagi terdakwa atau jaksa masih bisa banding,” ucap Suparman.  Sementara itu, kuasa hukum salah satu terdakwa, Taufiqurrahman, menyatakan pihaknya akan menempuh upaya banding karena bukti terkait putusan dinilai lemah. ”Baik sebagai penasihat hukum baik secara pribadi saya menyatakan banding,” ujar Taufiqurrahman.

Tiga Terdakwa Klitih di Jogjakarta Divonis 6 Hingga 10 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Mantan-Walikota-Yogyakarta-Haryadi-Suyuti-Fedrik-Tarigan-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis hakim Pengadilan Negeri Jogjakarta memvonis Direktur Utama PT Java Orient Properti (JOP) Dandan Jaya Kartika, terdakwa penyuap mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti, dengan hukuman penjara 2 tahun dan 6 bulan.  ”Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dengan denda sekitar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti kurungan selama 4 bulan,” kata Hakim Ketua M. Djauhar Setyadi seperti dilansir dari Antara saat sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jogjakarta, Senin (7/11).  Terdakwa Dandan dinyatakan terbukti secara bersama-sama dengan Vice President Real Estate PT Summarecon Agung (SA) Tbk. Oon Nusihono melakukan penyuapan kepada mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti. Oon Nusihono sebelumnya telah divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta terkait dengan suap perizinan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton.  Dandan dinyatakan terbukti penuhi unsur pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Menurut Djauhar, ada dua hal yang memberatkan vonis tersebut. Dandan dinilai tidak mendukung pencegahan tindak korupsi. Selain itu, Dandan bekerja sama dengan terdakwa lain melakukan suap.  Vonis yang dijatuhkan kepada Dandan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya menuntut 2 tahun penjara. Atas vonis tersebut terdakwa Dandan Jaya Kartika yang mengikuti persidangan secara daring menyatakan pikir-pikir selama 7 hari ke depan.  Meski lebih tinggi dari tuntutan, kuasa hukum Dandan, Layung Purnomo, menyebut keputusan tersebut adalah prerogatif dari majelis hakim dan harus dihargai. ”Soal sikap hukum apa yang akan diambil, kami menunggu dari klien kami dalam masa 7 hari pikir-pikir,” kata Layung.  Sementara itu, JPU KPK Andri Lesmana mengapresiasi sikap majelis hakim PN Jogjakarta yang mengambil alih seluruh isi tuntutan dalam putusannya. ”Kami apresiasi dengan keputusan majelis hakim karena apa pun yang kami bacakan di surat tuntutan diambil alih seluruhnya dalam keputusannya,” ujar Andri.

Dirut PT JOP Divonis 2,5 Tahun Penjara Terkait Suap Haryadi Suyuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221031_171156.jpg" alt="Vice President Real Estate PT Summarecon Agung (SA) Tbk Oon Nusihono. Reno Esnir/Antara" width="100%">
<figcaption>Vice President Real Estate PT Summarecon Agung (SA) Tbk Oon Nusihono. Reno Esnir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jogjakarta memvonis Oon Nusihono dengan hukuman penjara tiga tahun dan denda Rp 200 juta. Vice President Real Estate PT Summarecon Agung (SA) Tbk itu didakwa sebagai penyuap mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti.  ”Menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun dan denda sejumlah Rp 200 juta subsider pidana kurungan empat bulan,” kata Ketua Majelis Hakim M. Djauhar Setyadi seperti dilansir dari Antara di Pengadilan Negeri (PN) Jogjakarta, Senin (31/10).  Djauhar menyatakan, terdakwa bersalah secara meyakinkan dan sah melakukan tindak pidana korupsi terkait perizinan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton dengan menyuap mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti. ”Secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar Djauhar Setyadi.  Perbuatan Oon dinilai memenuhi unsur dakwaan pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Menurut Djauhar, hal yang memberatkan vonis tersebut, yakni Oon dinilai tidak mendukung pencegahan tindak korupsi dan memberikan keterangan yang berbelit-belit selama persidangan. Sementara itu, hal yang meringankan adalah Oon masih memiliki tanggungan keluarga.  Vonis yang dijatuhkan kepada Oon itu sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Djauhar memastikan barang bukti kasus yang menjerat Oon tersebut dikembalikan ke JPU untuk sidang terdakwa lain atas nama Dandan Jaya Kartika, Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP).  Oon Nusihono dan penasihat hukumnya belum berencana menempuh upaya hukum lain atas vonis tersebut. ”Kami akan pikir-pikir dulu Yang Mulia,” ujar Oon.  Sebelumnya, KPK menjelaskan bahwa pada 2019, Oon melalui Dandan Jaya Kartika selaku Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP), anak perusahaan PT SA mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan Apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro. Rencana pembangunan itu bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 75/KEP/2017 dan Peraturan Wali Kota Jogjakarta Nomor 53 Tahun 2017 karena masuk kawasan cagar budaya.  Oon didakwa melakukan berbagai upaya suap agar IMB Apartemen Royal Kedhaton tetap bisa terbit. Oon didakwa memberikan suap berupa satu unit sepeda elektrik, uang 20.450 dolar AS, Rp 20 juta atau sekitar jumlah itu, satu unit mobil Volkswagen Scirocco 2.000 CC hitam tahun 2010 untuk mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti.  Berbagai pemberian itu, baik yang diterima secara langsung maupun melalui Triyanto Budi Yuwono selaku sekretaris pribadi dan orang kepercayaan Haryadi. Selain kepada Haryadi, Oon didakwa memberikan uang sebesar 6.808 dolar AS kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemkot Jogjakarta Nurwidihartana dengan maksud agar penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton dipercepat.

Penyuap Mantan Wali Kota Jogjakarta Divonis Tiga Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/eks-Wali-Kota-Yogyakarta-Haryadi-Suyuti-Jadi-Tersangka-KPK-Fedrik-Tarigan-1-3.jpg" alt="KPK menetapkan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, Jumat (3/6/2022). Dalam Operasi tangkap tangan ini KPK juga menangkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan P" width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, Jumat (3/6/2022). Dalam Operasi tangkap tangan ini KPK juga menangkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan P</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengadilan Negeri Jogjakarta segera mengadili tersangka penyuap Haryadi Suyuti (HS) terkait kasus dugaan suap perizinan pembangunan apartemen, Oon Nusihono (ON) pada 22 Agustus.  ”Nanti sidangnya tanggal 22 (Agustus) ini,” kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Jogjakarta Heri Kurniawan saat dikonfirmasi di Jogjakarta, Senin (15/8).  Berkas perkara Oon, kata Heri, telah dilimpahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada PN Jogjakarta pada 11 Agustus. PN Jogjakarta, telah menunjuk dan menetapkan tim majelis hakim tindak pidana korupsi yang bakal menangani perkara tersebut.  Pada pekan depan, menurut dia, Vice President Real Estate PT Summarecon Agung (SA) Tbk itu bakal menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Selain Oon, KPK telah menetapkan tiga tersangka lain sebagai penerima suap, yaitu  mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jogjakarta Nurwidhihartana, dan Triyanto Budi Yuwono sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi.  ”Ketiganya saat ini masih dalam penyidikan di KPK. Ini (berkas) pertama, yang lain belum. Kalau lihat ini satu kesatuan dan locus juga kemungkinan semua (berkas perkara) limpah ke sini,” kata Heri Kurniawan.  Sebelumnya, dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa pada 2019 tersangka Oon, melalui Dandan Jaya Kartika selaku Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP), anak perusahaan PT SA, mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro. Pembangunan apartemen tersebut masuk dalam wilayah cagar budaya di Pemkot Jogjakarta.  Permohonan izin berlanjut pada 2021, Oon dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta membuat kesepakatan dengan Haryadi yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Jogjakarta periode 2017-2022. KPK menduga ada kesepakatan antara Oon dan Haryadi, di antaranya Haryadi berkomitmen akan selalu mengawal permohonan IMB tersebut dengan memerintahkan Kadis PUPR agar segera menerbitkan IMB yang dilengkapi dengan pemberian sejumlah uang selama pengurusan izin berlangsung.  Selama penerbitan IMB itu, KPK menduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar Rp 50 juta dari Oon untuk Haryadi melalui tersangka Triyanto dan untuk tersangka Nurwidhihartana. Pada 2022, IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit.  Selanjutnya, Oon datang ke Jogjakarta untuk menemui Haryadi di rumah dinas jabatan wali kota dan menyerahkan uang sekitar 27.258 dolar AS yang dikemas dalam goodie bag melalui Triyanto sebagai orang kepercayaan Haryadi. Sebagian uang tersebut juga diberikan untuk Nurwidhihartana. Dalam pengembangan kasus itu, KPK juga telah menetapkan Dandan Jaya Kartika sebagai tersangka.

PN Jogjakarta Segera Adili Tersangka Penyuap Haryadi Suyuti

PN Jogjakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PN Jogjakarta