<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/IMG_20250708_120533-1754629303.jpg" alt="Oknum anggota Polrestabes Semarang Aipda Robig Zaenudin, terdakwa kasus dugaan penembakan yang menewaskan siswa SMKN 4 Semarang menjalani sidang di PN Semarang, Selasa (8/7). (I.C. Senjaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Oknum anggota Polrestabes Semarang Aipda Robig Zaenudin, terdakwa kasus dugaan penembakan yang menewaskan siswa SMKN 4 Semarang menjalani sidang di PN Semarang, Selasa (8/7). (I.C. Senjaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Oknum anggota Polrestabes Semarang Aipda Robig Zaenudin, terdakwa kasus dugaan penembakan yang menewaskan siswa SMKN 4 Semarang berinisial GRO, dituntut 15 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Sateno dalam sidang di Pengadilan Negeri Semarang, juga menuntut terdakwa membayar denda Rp 200 juta. Jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama enam bulan. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Mira Sendangsari itu menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 80 ayat 3 dan 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jaksa menyebut terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan luka. Peristiwa penembakan itu bermula ketika terdakwa berpapasan dengan sekelompok pengendara motor yang saling berkejaran sambil membawa senjata tajam di Jalan Candi Penataran Raya, Kota Semarang, pada 23 November 2024. Salah satu kendaraan yang saling berkejaran tersebut berjalan terlalu ke kanan hingga memepet motor terdakwa yang melintas dari arah berlawanan. Terdakwa kemudian mengambil senjata api sambil memerintahkan rombongan pengendara motor untuk berhenti. Terdakwa menembakkan satu tembakan peringatan dan tiga tembakan yang mengarah ke tiga motor yang melaju ke arahnya. Dari tiga tembakan tersebut, satu tembakan mengenai bagian panggul (pangkal paha) korban GRO, sementara satu tembakan lain melukai dua korban berinisial S dan A di bagian dada dan tangan kiri. Menurut jaksa, terdakwa sebagai anggota Polri seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. Selain itu, perbuatan terdakwa mengakibatkan kematian dan luka. &rdquo;Pertimbangan yang meringankan tidak ada,&rdquo; ujar jaksa. Atas tuntutan tersebut, hakim memberi kesempatan terdakwa untuk menyampaikan pembelaan pada sidang yang akan datang.

Oknum anggota Polrestabes Semarang Aipda RZ, terdakwa kasus penembakan yang menewaskan siswa SMKN 4 Semarang dituntut 15 tahun penjara

Polisi Penembak Mati Pelajar di Semarang Dituntut 15 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/diari-3020670003-1194106878.jpg" alt="Diary Aulia Risma Lestari (radarmagelang.id)" width="100%">
<figcaption>Diary Aulia Risma Lestari (radarmagelang.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Perjalanan Kasus kematian mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Aulia Risma Lestari, memasuki babak baru. Hari ini, Selasa (20/5), dugaan kasus bullying yang berujung pada kematian Aulia Risma Lestari itu akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang untuk disidangkan. Dikutip dari Antara&nbsp;dan laman resmi&nbsp;Universitas&nbsp;Diponegoro, Juru Bicara PN Semarang Haruno Patriadi memastikan pelimpahan berkas perkara tersebut. &ldquo;Ada tiga berkas (perkara) yang dilimpahkan ke pengadilan,&rdquo; terang Haruno, Selasa (20/5). Semua berkas perkara yang dilimpahkan ke PN Semarang merupakan milik tiga terdakwa dalam kasus tersebut. Tiga terdakwa dalam kasus tersebut adalah Kepala Prodi Anestesiologi FK Undip Semarang Taufik Eko Nugroho, Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip Semarang Sri Maryani, dan dokter senior dalam program PPDS Undip Semarang Zara Yupita Azra. Haruno menjelaskan, Ketua PN Semarang akan menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara tersebut serta menjadwalkan persidangannya. Sebelumnya, mahasiswi PPDS Undip Semarang Aulia Risma Lestari dilaporkan tewas pada 12 Agustus 2024 dan dimakamkan pada 27 Agustus 2024 di Tegal. Tindakan bunuh diri yang dilakukan Aulia diduga merupakan dampak bullying yang ia alami selama belajar di PPDS Undip Semarang. Kasus tersebut ditangani oleh Polda Jawa Tengah, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang. Kejari Kota Semarang kemudian menahan tiga tersangka yang sebelumnya tidak ditahan selama penyidikan di kepolisian. Kajari Kota Semarang Candra Saptaji menyebutkan bahwa penuntut umum memiliki alasan baik subjektif maupun objektif dalam menahan para tersangka. Para tersangka dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, atau Pasal 335 KUHP tentang pemaksaan. Alasan penuntut umum menahan para tersangka, karena dikhawatirkan mereka akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Para tersangka diancam hukuman pidana di atas lima tahun dalam kasus kematian Aulia Risma Lestari. &nbsp;

Hari ini, Selasa (20/5), dugaan kasus bullying yang berujung pada kematian Aulia Risma Lestari itu akan dilimpahkan ke PN Semarang.

Kasus Kematian Mahasiswi PPDS Anestesi Undip Semarang dr Aulia Risma Lestari Dilimpahkan ke Pengadilan Hari Ini, Sidangkan 3 Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/22_ada-2505624839.jpg" alt="DUKUNGAN SIMBOLIS: Para hakim PN Jogjakarta mengenakan pita putih sebagai simbol solidaritas untuk kolega yang mengikuti aksi. (SUMBER UNTUK JAWA POS RADAR JOGJA)" width="100%">
<figcaption>DUKUNGAN SIMBOLIS: Para hakim PN Jogjakarta mengenakan pita putih sebagai simbol solidaritas untuk kolega yang mengikuti aksi. (SUMBER UNTUK JAWA POS RADAR JOGJA)</figcaption>
</figure> Hampir semua hakim di PN Surabaya berpartisipasi dalam aksi solidaritas, tapi sebagian sidang tetap berjalan. Para hakim PN Jogjakarta dan PN Semarang Kelas IA Khusus tidak ikut aksi dan memilih mendukung secara simbolis dan doa. LUGAS W., Surabaya -AGUNG D.P., Kota Jogja -IDA F., Semarang-FAHMI, Serang --- PEKAN lalu, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menyidangkan hingga 267 perkara dalam sehari. Tapi, kemarin (7/10) turun drastis: cuma 9 perkara saja. Jadilah suasana terasa lengang, yang dominan malah kicau burung di aviari di tengah halaman pengadilan. Hampir semua hakim di PN Surabaya mengosongkan jadwal sidang pekan ini untuk berpartisipasi dalam aksi solidaritas hakim Indonesia terkait hak keuangan dan fasilitas hakim. Sejak pekan lalu, perkara yang semestinya disidangkan pada 7&ndash;11 Oktober ditunda pekan depan. Pemandangan yang sama terjadi juga di banyak kota lain. Di PN Serang, Banten, di antaranya. Di Serang, meski jadwal sidang ditunda pekan depan, layanan kepada masyarakat tetap berjalan. &rsquo;&rsquo;Sesuai petunjuk pimpinan bahwa pelayanan di PN Serang tetap berjalan sebagaimana mestinya,&rdquo; kata Juru Bicara PN Serang Mochammad Ichwanudin kepada Radar Banten. Dia menambahkan, aksi cuti bersama hakim di PN Serang telah melalui prosedur. &rsquo;&rsquo;Prosedurnya menggunakan hak cuti dengan persetujuan pimpinan pengadilan masing-masing,&rdquo; ujarnya. Di Surabaya, sebagian para pencari keadilan tidak datang ke pengadilan karena sudah tahu persidangan pekan ini ditunda. Namun, tetap saja ada yang kecele. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/36_hakim_2-1327285527.jpg" alt="KEADILAN TERTUNDA: Aksi cuti hakim berdampak pada berkurangnya sidang di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (7/10). (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KEADILAN TERTUNDA: Aksi cuti hakim berdampak pada berkurangnya sidang di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (7/10). (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Salah satunya Indah yang datang ke pengadilan dengan maksud menyaksikan sidang vonis pidana menantunya dalam kasus judi online. Dia datang sejak pukul 13.00. Namun, hingga pengadilan ditutup pukul 16.00, tidak ada tanda-tanda menantunya akan disidangkan secara online. Ruang sidang kosong, tidak ada jaksa penuntut umum maupun hakim. &rsquo;&rsquo;Istrinya di rumah ingin tahu kabarnya divonis berapa, jadwal sidangnya kabarnya hari ini (kemarin, Red). Tidak tahu saya kalau ditunda,&rsquo;&rsquo; ungkap Indah kepada Jawa Pos. Meski begitu, tidak semua sidang ditunda. Kamarul Hidayat, seorang pengacara, mengaku bahwa perkara perdatanya tetap disidangkan. &rsquo;&rsquo;Ketua majelisnya tidak ada, tetapi bisa diganti hakim lain. Sidang hanya untuk penjadwalan pemeriksaan setempat saja,&rsquo;&rsquo; kata Kamarul. Humas Pengadilan Negeri Surabaya Alex Adam Faisal mengatakan, dari 70 hakim yang berdinas di pengadilan tersebut, hampir semua berpartisipasi dalam aksi solidaritas. &rsquo;&rsquo;Dukungan tersebut ditunjukkan dengan banyak hakim-hakim yang menunda persidangan,&rsquo;&rsquo; ujar Alex. Sebagian hakim mengambil cuti tahunan. Sebagian lain yang tidak cuti mengosongkan jadwal sidang selama pekan ini. Alex menegaskan, tidak semua sidang ditiadakan dan layanan lain juga tetap normal. &rsquo;&rsquo;Perkara yang jangka waktunya terbatas seperti praperadilan, gugatan sederhana, hubungan industrial, dan pidana yang masa penahanan terdakwa akan habis tetap disidangkan,&rdquo; tuturnya. Simbol Pita Putih Para hakim di PN Jogjakarta batal melakukan aksi cuti massal. Sebagai gantinya, mereka memilih mengenakan pita putih sebagai simbol dukungan. Hakim Juru Bicara/Humas PN Jogjakarta Heri Kurniawan mengatakan, sebelumnya memang para hakim merencanakan cuti massal. Namun, adanya kabar bahwa tuntutan para hakim segera terwujud menjadikan rencana cuti massal di PN Jogjakarta dibatalkan. &rsquo;&rsquo;Menurut berita, pimpinan akhirnya memberikan arahan agar untuk sementara jangan dulu mengikuti instruksi yang ditetapkan di pusat,&rsquo;&rsquo; ujar Heri saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jogja kemarin (7/10). Mendorong secara Moril Seperti para kolega mereka di PN Jogjakarta, para hakim PN Semarang Kelas I A Khusus, Jawa Tengah, juga tidak ikut aksi cuti bersama. Pelayanan kepada masyarakat berupa persidangan dan penerimaan berkas perkara pun tetap berjalan seperti biasa. Pihaknya, kata Juru Bicara PN Semarang Haruno Patriadi, menghargai sikap rekan-rekan hakim lainnya yang memilih cuti bersama. Pihaknya juga tak akan menutup jalan seandainya ada hakim yang berniat turut aksi. Para hakim PN Semarang, lanjutnya, mendoakan dan mendorong secara moril saja. Seperti yang dilakukan seusai apel kemarin pagi. Seluruh hakim karier dan ad hoc yang berjumlah sekitar 50 orang melakukan doa bersama mendukung rekan hakim yang cuti bersama memperjuangkan gaji dan tunjangan. &rsquo;&rsquo;Mudah-mudahan aspirasi yang disampaikan kawan-kawan ini dapat diterima oleh pemerintah,&rsquo;&rsquo; tambah Haruno. (*/bas/c17/ttg)

Para hakim PN Jogjakarta dan PN Semarang Kelas IA Khusus tidak ikut aksi solidaritas dan memilih mendukung secara simbolis dan doa.

Ketika Pengadilan Ditinggal Para Hakim Ikut Aksi Solidaritas, Ada Mertua Kecele Datang Mengira Sidang Vonis Menantu Dihelat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/IMG_20230606_163430-189344825.jpg" alt="Hakim Ketua Heriyenti memimpin sidang gugatan 19 pengusaha pemilik ruko mencabut gugatan terhadap Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu di PN Semarang, Selasa (6/6)." width="100%">
<figcaption>Hakim Ketua Heriyenti memimpin sidang gugatan 19 pengusaha pemilik ruko mencabut gugatan terhadap Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu di PN Semarang, Selasa (6/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak 19 pengusaha pemilik ruko Shopping Center Johar di kompleks Pasar Johar Semarang, mencabut gugatan terhadap Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu. Itu dilakukan saat sidang pertama gugatan perbuatan melawan hukum tersebut. Pencabutan disampaikan kuasa hukum 19 pengusaha dalam sidang di PN Semarang, Selasa (6/6), usai Hakim Ketua Heriyenti memeriksa kelengkapan surat kuasa pada penggugat. Permintaan pencabutan gugatan tersebut langsung dikabulkan hakim ketua karena Wali Kota Semarang sebagai tergugat tidak hadir dan belum sempat memberikan jawaban atas gugatan itu. Kuasa hukum 19 pemilik ruko Shopping Center Johar, Bambang Sutarto mengatakan, pencabutan itu karena ada data yang belum lengkap. Dia menyebutkan terdapat 24 sertifikat yang diajukan perpanjangan hak guna bangunan (HGB) di atas HPL milik Pemkot Semarang itu. &rdquo;Dicabut dahulu, tetapi nanti dimasukkan gugatan lagi,&rdquo; kata Bambang seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, gugatan tersebut dilayangkan 19 pengusaha pemilik ruko di Shopping Center Johar yang telah habis sertifikat HGB-nya. &rdquo;Saat akan mengajukan perpanjangan HGB, ditolak pemkot dan BPN,&rdquo; ujar Bambang. Dia menuturkan, pengajuan perpanjangan HGB&nbsp;sejak setahun lalu. &rdquo;Sudah dimediasi DPRD, namun tidak ada titik temu,&rdquo; tutur Bambang. Menurut dia, tidak ada alasan jelas yang disampaikan Wali Kota Semarang atas penolakan perpanjangan tersebut. Selain itu, tidak ada surat resmi dari kedua instansi tersebut tentang penolakan perpanjangan HGB.

Sebanyak 19 pengusaha pemilik ruko Shopping Center Johar di Pasar Johar, cabut gugatan terhadap Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu

19 Pengusaha Cabut Gugatan Terhadap Wali Kota Semarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/IMG_20230427_150538-3377294665.jpg" alt="Juru Bicara PN Semarang Aris Bawono Langgeng" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara PN Semarang Aris Bawono Langgeng</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Negeri (PN) Semarang menerima permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana. Permohonan itu dari 292 bakal calon legislator (caleg) yang akan bertarung dalam Pemilu 2024. Juru bicara PN Semarang Aris Bawono Langgeng mengaku tidak tahu secara detail asal partai politik dari 292 bakal caleg yang mengajukan surat keterangan itu. &rdquo;Di berkas hanya nama, tidak disebutkan asal partai,&rdquo; kata Aris Bawono Langgeng seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, permohonan surat keterangan tersebut diajukan masing-masing bakal caleg. Jadi pengajuan itu tidak secara kolektif. Dari 292 surat permohonan yang masuk tersebut, menurut dia, tidak ada satu pun yang tercatat sebagai mantan terpidana maupun sedang dicabut hak pilihnya berdasar penelusuran dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Semarang. Sebelumnya, pendaftaran calon legislator yang akan maju dalam Pemilu Legislatif 2024 mulai dibuka 1 hingga 14 Mei. Ketua KPU Kota Semarang Henry Cassandra Gultom mengatakan, 18 partai yang lolos pemilu diperbolehkan mendaftarkan calon legislator sesuai jumlah kursi legislatif di daerahnya. Dia menjelaskan, di Kota Semarang terdapat 50 kursi DPRD. Selain surat keterangan belum pernah dipidana, para bakal caleg tersebut juga diwajibkan untuk membuat surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

Pengadilan Negeri Semarang terima permohonan surat keterangan tak pernah dipidana dari 292 bakal caleg yang akan bertarung pada Pemilu 2024

PN Semarang Terima Permohonan Bebas Pidana dari 292 Bakal Caleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221214_1401381.jpg" alt="Rina Wulandari, istri anggota TNI AD korban percobaan pembunuhan di Kota Semarang usai menjadi saksi dalam sidang perkara tersebut di PN Semarang, Rabu (14/12). I. C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Rina Wulandari, istri anggota TNI AD korban percobaan pembunuhan di Kota Semarang usai menjadi saksi dalam sidang perkara tersebut di PN Semarang, Rabu (14/12). I. C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rina Wulandari, 34, istri anggota TNI AD, korban percobaan pembunuhan di Kota Semarang, menjadi saksi dalam sidang perkara tersebut di Pengadilan Negeri Semarang, Rabu (14/12). Rina mendapat pengawalan LPSK dan TNI.  Dua anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan dua anggota TNI membantu istri almarhum Kopda Muslimin tersebut sebelum dan sesudah memberi kesaksian dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Yogi Arsono. Rina yang masih dalam pemulihan usai dua kali ditembak di bagian perut itu, menjalani sidang dengan duduk di atas kursi roda.  Rina dimintai keterangan sebagai saksi korban untuk empat terdakwa, yakni Sugiono alias Babi warga Kabupaten Demak, Ponco Aji Nugroho warga Semarang, Supriyono alias Sirun warga Semarang, dan Agus Santoso alias Gondrong warga Kabupaten Magetan. Dalam kesaksiannya, Rina mengaku tidak tahu keempat terdakwa merupakan pembunuh bayaran suruhan suaminya.  Dia juga mengaku baru mengetahui hal tersebut sekitar dua bulan setelah kejadian pada 18 Juli 2022. ”Diberi tahu oleh Ibu Pangdam kalau pelakunya sudah tertangkap, yang mau membunuh suami saya sendiri,” kata Rina seperti dilansir dari Antara.  Rina mengatakan, tidak memiliki permasalahan rumah tangga dengan almarhum suaminya itu yang diduga menjadi motif percobaan pembunuhan. Meski demikian, dia mengakui, suaminya pernah tertangkap basah selingkuh pada delapan tahun lalu dan sudah mendapat sanksi dari kesatuannya.  Ditemui usai persidangan, kuasa hukum keempat terdakwa, Aryas Adi Suyanto menilai keterangan yang disampaikan saksi korban belum maksimal karena kondisi kesehatan yang bersangkutan. Korban tidak mengenal keempat terdakwa, namun pernah mengetahui salah satu pelaku, yakni Agus Santoso bertemu dengan suaminya di rumah.  Dia mengatakan, kesaksian Rina Wulandari dinilai cukup dengan melihat kondisi saksi korban yang masih harus menjalani perawatan kesehatan.  Sebelumnya, upaya pembunuhan terhadap Rina Wulandari dilakukan keempat terdakwa pada 18 Juli di depan rumah korban di Jalan Cemara III, Banyumanik, Kota Semarang. Dalam tindak pidana tersebut, terdakwa Sugiono sebagai eksekutor yang bertugas menembak korban melepaskan dua tembakan ke bagian perut Rina Wulandari.  Para pelaku yang mendapat perintah dari Muslimin melalui komunikasi telepon seluler sempat diperintah menembak bagian kepala, setelah tembakan pertama hanya mengenai perut. Dari eksekusi percobaan pembunuhan itu, para pelaku memperoleh upah Rp 120 juta.

Rina Wulandari Bersaksi di Pengadilan Dikawal LPSK dan TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221206_143744.jpg" alt="Empat terdakwa percobaan pembunuhan istri anggota TNI menjalani sidang secara daring di PN Semarang, Selasa (6/12). I.C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Empat terdakwa percobaan pembunuhan istri anggota TNI menjalani sidang secara daring di PN Semarang, Selasa (6/12). I.C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Empat eksekutor percobaan pembunuhan terhadap Rina Wulandari, 34, istri anggota TNI AD di Semarang, mulai diadili di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.  Jaksa Penuntut Umum Gilang Prama Jasa dalam sidang mengatakan, keempat terdakwa merupakan suruhan dari suami korban, yakni almarhum Kopda Muslimin. Keempat eksekutor percobaan pembunuhan tersebut masing-masing Sugiono alias Babi warga Kabupaten Demak, Ponco Aji Nugroho warga Semarang, Supriyono alias Sirun warga Semarang, dan Agus Santoso alias Gondrong warga Kabupaten Magetan.  Dalam dakwaannya, jaksa menjelaskan, percobaan pembunuhan itu berawal dari permintaan Kopda Muslimin terhadap para terdakwa untuk menghabisi istrinya. Muslimin mengaku sudah tidak betah bersama istrinya dan memberi tawaran untuk membunuh dengan upah Rp 120 juta.  ”Tawaran tersebut kemudian disanggupi terdakwa Agus Santoso dan Sugiono,” kata Gilang dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Yogi Arsono tersebut.  Untuk melancarkan aksinya, terdakwa Agus Santoso kemudian membeli sepucuk pistol beserta enam peluru dengan harga Rp 3 juta. Upaya pembunuhan terhadap Rina Wulandari dilakukan keempat terdakwa pada 18 Juli di depan rumah korban di Jalan Cemara III, Banyumanik, Kota Semarang.  Dalam tindak pidana tersebut, terdakwa Sugiono sebagai eksekutor yang bertugas menembak korban melepaskan dua tembakan ke bagian perut Rina Wulandari. Para pelaku yang mendapat perintah langsung dari Muslimin melalui komunikasi telepon seluler sempat diperintah menembak bagian kepala, setelah tembakan pertama hanya mengenai perut.  Dari eksekusi percobaan pembunuhan itu, kata Gilang, para pelaku masing-masing Sugiono, Ponco Aji Nugroho, dan Supriyono memperoleh bagian Rp 24 juta, sedangkan terdakwa Agus Santoso memperoleh Rp 30 juta.  Perbuatan para terdakwa dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Atas dakwaan tersebut, keempat terdakwa yang menjalani sidang secara daring tidak akan mengajukan tanggapan dan meminta sidang dilanjutkan dengan pembuktian.

Empat Pembunuh Bayaran Istri TNI di Semarang Mulai Diadili

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/20221011_114206.jpg" alt="Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap 10 satpam RS Kariadi Semarang yang menganiaya hingga tewas seorang terduga pencuri dalam sidang di PN Semarang, Selasa (11/10). I.C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap 10 satpam RS Kariadi Semarang yang menganiaya hingga tewas seorang terduga pencuri dalam sidang di PN Semarang, Selasa (11/10). I.C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sepuluh anggota Satuan Pengamanan (Satpam) Rumah Sakit Kariadi Semarang, Jawa Tengah, diadili dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang terduga pelaku pencurian. Hingga saat ini, korban belum diketahui identitasnya.  Jaksa penuntut umum Meta Permatasari dalam sidang di Pengadilan Negeri Semarang mengatakan, peristiwa penganiayaan tersebut bermula ketika petugas keamanan mendapat laporan dari salah satu keluarga pasien tentang keberadaan pelaku pencurian telepon seluler pada 27 Juli.  Keluarga pasien tersebut menangkap dan menyerahkan korban kepada petugas keamanan untuk diproses lebih lanjut.  Korban yang merupakan terduga pelaku pencurian itu kemudian dibawa ke pos jaga keamanan untuk dimintai keterangan. ”Dalam pemeriksaan tersebut tangan korban diborgol sambil diinterogasi,” kata JPU Meta Permatasri dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Setyo Yoga Siswantoro.  Saat diinterogasi, lanjut dia, korban ditampar, ditendang, bahkan disulut dengan rokok. Korban kemudian terjatuh saat diinterogasi sebelum akhirnya dibawa ke IGD RS Kariadi.  Dokter jaga IGD menyatakan korban sudah dalam kondisi meninggal saat dibawa ke IGD.  Kesepuluh terdakwa yang diadili dalam sidang yang digelar secara hibrida tersebut masing-masing Apilistyan Nurcahyo, Eko Widiyanto, Rifan Agus Riyanto, Gigih Setiawan, Andreas Widarno, Wisnu Firmansyah, Andi Kurniawan, Andari Laksono, Ahmad Rifai, dan Yuda Adiyat.  Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan, korban tewas akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala berdasar hasil visum dokter. Akibat perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.  Atas dakwaan tersebut, terdakwa maupun kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan dan minta sidang dilanjutkan dengan pembuktian.

Sepuluh Satpam RS Kariadi Diadili karena Tewaskan Terduga Pencuri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Hakim-Agung-Sudrajat-Dimyati-Di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-5.jpg" alt="Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (kiri) mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (kiri) mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hakim Agung Sudrajad Dimyati ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Dia menyerahkan diri ke KPK kemarin (23/9).  Dia disangka sebagai penerima suap yang total jumlahnya SGD 205.000 (sekitar Rp 2,1 miliar) dan Rp 50 juta dari pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno.  Total ada sepuluh tersangka dalam perkara yang diawali operasi tangkap tangan pada Rabu (21/9) dan Kamis (22/9) itu. Delapan di antaranya sudah ditahan KPK. Termasuk Dimyati dan dua pengacara tersebut. Sementara itu, dua orang lain dari pihak swasta, yakni Ivan Dwi Kusuma dan Heryanto Tanaka, masih buron. Keduanya merupakan debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, perkara itu bermula dari laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas KSP Intidana di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Gugatan itu diajukan Ivan dan Heryanto. Yosep dan Eko menjadi kuasa hukumnya.  Karena tidak puas dengan putusan di pengadilan tingkat pertama, Ivan dan Heryanto mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Semarang. Namun, putusan di tingkat PT itu juga tak memuaskan keduanya. ”Sehingga keduanya memutuskan untuk mengajukan upaya hukum kasasi di MA,” katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Hakim-Agung-Sudrajad-1-Fedrik-Tarigan-.jpg" alt="Sudrajad Dimyati (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Sudrajad Dimyati (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Sudrajad Dimyati (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Sebagai kuasa hukum, Yosep dan Eko melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan MA yang dianggap mampu menjadi penghubung dengan majelis hakim. Dengan begitu, putusan atas gugatan yang mereka ajukan bisa dikondisikan sesuai dengan keinginan.  Alex menyatakan, pegawai MA yang kemudian bersepakat dan bersedia menuruti kemauan tersebut adalah Desy Yustria, pegawai negeri sipil (PNS) pada Kepaniteraan MA. Desy lantas mengajak rekannya, Muhajir Habibie, dan seorang panitera pengganti MA, Elly Tri Pangestu.  Menurut KPK, Desy merupakan representasi dari Dimyati dan beberapa pihak di MA. Perannya pun cukup sentral. Dari Desy-lah KPK mendapatkan barang bukti uang SGD 205.000 yang bersumber dari Ivan dan Heryanto.  ”Dengan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP (Yosep) dan ES (Eko) pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP ID (Intidana) pailit,” ungkap Alex dalam konferensi pers di gedung KPK kemarin (23/9).  KPK mengendus uang SGD 205.000 dari Yosep dan Eko rencananya dibagi-bagi ke sejumlah pihak. Dimyati mendapat jatah Rp 800 juta, Desy Rp 250 juta, Muhajir Rp 850 juta, dan Elly Rp 100 juta. ”SD (Dimyati) penerimaannya melalui ETP (Elly, Red),” kata Alex.  KPK menetapkan enam tersangka sebagai penerima suap. Yakni, Dimyati, Desy, Elly, Muhajir, Nurmanto Akmal (PNS MA), dan Absari (PNS MA). Mereka dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b juncto Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, empat tersangka lainnya disangka sebagai pemberi suap. Yakni, Yosep, Eko, Ivan, dan Heryanto. Keempatnya disangka Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Ketua Kamar Pengawasan MA Zahrul Rabain mengapresiasi penanganan kasus dugaan suap yang dilakukan KPK. Dia menganggap terbongkarnya kasus dugaan suap itu sejalan dengan visi MA dalam meningkatkan kredibilitas aparatur peradilan. ”Kami mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan KPK,” ujarnya.  MA bakal mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap hakim agung dan PNS yang terlibat dalam kasus tersebut agar dapat menghadapi pemeriksaan di KPK dengan baik. Hal itu pun diatur dalam ketentuan perundang-undangan. ”Jika aparatur pengadilan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, MA akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara,” terangnya.  Sebelum menjadi tersangka di KPK, Dimyati juga pernah tersandung isu lobi toilet di DPR pada 2013. Saat itu Dimyati yang tengah menjalani fit and proper test seleksi hakim agung diisukan melobi anggota Fraksi PKB Bachrudin Nasori.  Terkait dengan hal tersebut, anggota Komisi Yudisial (KY) sekaligus Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan Binziad Kadafi menyebut isu toilet waktu itu sempat ditangani KY. Berdasar hasil pemeriksaan, KY menyebut Dimyati klir.  ”Sudah ada putusan rapat pleno dari KY. Yang bersangkutan dinyatakan klir atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku di kejadian tersebut (isu toilet),” kata Binziad.  Dari Semarang, Jawa Tengah, pantauan Jawa Pos Radar Semarang, Law Firm Yosep Parera di Semarang Indah, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, kemarin tampak sepi. Muhammad Amal Lutfiansyah, advokat yang tergabung di firma hukum itu, mengatakan bahwa saat ini pihaknya bersikap kooperatif untuk mengikuti proses hukum. Dia juga menginformasikan, sesuai dengan amanat Yosep Parera, kantor tetap dioperasikan untuk memberikan pelayanan kepada klien.  ”Kami belum bisa berkomentar dan statemen apa pun. Biarkan proses mengalir dan berjalan. Kita hargai segala macam tindakan yang sudah dilakukan,” ujarnya kemarin.  Mengenai perkara kepailitan itu, Humas Pengadilan Negeri Semarang Kukuh Subyakto mengatakan saat ini dalam upaya peninjauan kembali. ”Berkasnya sudah dikirim ke MA,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Kasus Suap Penanganan Perkara, Hakim Agung Dijatah Rp 800 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/20220629_093321.jpg" alt="Juru sita PN Semarang didampingi petugas kepolisian membacakan penetapan eksekusi pengosongan sembilan rumah dinas Polri di Jalan Erlangga Tengah, Kota Semarang, Rabu (29/6). I.C.Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Juru sita PN Semarang didampingi petugas kepolisian membacakan penetapan eksekusi pengosongan sembilan rumah dinas Polri di Jalan Erlangga Tengah, Kota Semarang, Rabu (29/6). I.C.Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah, mengeksekusi sembilan rumah dinas Polri di Jalan Erlangga Tengah, Kota Semarang, Rabu (29/6).  Pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap sembilan rumah dinas tersebut diawali dengan pembacaan surat penetapan Ketua PN Semarang tentang permohonan eksekusi oleh Juru Sita PN Semarang Tony Rachardiyanto. Penetapan eksekusi yang merupakan permohonan dari Kapolda Jawa Tengah itu telah berkekuatan hukum tetap.  Pelaksanaan eksekusi pengosongan itu hanya dihadiri perwakilan dari Polda Jawa Tengah, tanpa dihadiri para penghuni rumah. Seluruh rumah dinas yang dieksekusi itu telah dalam keadaan kosong karena ditinggal penghuninya.  Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Tengah Kombespol Imran Amir menjelaskan, upaya hukum terhadap pengosongan rumah dinas tersebut telah berkekuatan hukum tetap.  ”Kami sudah mengajukan gugatan permohonan eksekusi ke PN Semarang sejak 2018,” tutur Imran.  Menurut dia, upaya persuasif sudah dilakukan untuk meminta para penghuni rumah dinas itu untuk meninggalkan tempat. Para penghuni yang menempati rumah dinas tersebut sudah bukan merupakan anggota Polri aktif.  Imran menambahkan, rumah dinas itu akan diperuntukkan bagi anggota yang belum memiliki tempat tinggal.

PN Semarang Mengeksekusi Sembilan Rumah Dinas Polri di Semarang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pn semarang

Berita Terkini