<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/samanhudi-anwar-768698227.png" alt="DUDUK: Saiful Rahman (kanan) menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi DAK di PN Tipikor Surabaya kemarin (3/10)." width="100%">
<figcaption>DUDUK: Saiful Rahman (kanan) menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi DAK di PN Tipikor Surabaya kemarin (3/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Fakta baru terkuak pada lanjutan sidang perkara dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Saiful Rachman kemarin (3/10). Pencairan dana tersebut tidak sesuai dengan memorandum of understanding (MoU) atau kesepakatan. Anggaran itu seharusnya disalurkan tiga termin, tetapi berubah menjadi dua kali. Dalam sidang di PN tipikor tersebut, jaksa menghadirkan enam pegawai dispendik sebagai saksi. &rdquo;Dalam MoU, seharusnya diberikan bertahap tiga kali,&rdquo; ujar Retno, salah seorang saksi. Namun, realitasnya penyaluran dana tidak seperti itu. Dispendik Jatim justru memberikan uang dua kali. Pernyataan itu juga dibenarkan para saksi lain. Sementara itu, Arwana, ketua majelis hakim, sempat kesal kepada keempat saksi. Sebab, mereka mengaku tidak mengetahui peruntukan dana tersebut. &rdquo;Logika saja. Bagian keuangan kok tidak tahu,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Romliyanto, saksi lain, justru sempat mencabut keterangannya ketika diperiksa polisi. Dia merasa tidak pernah memberikan penjelasan sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan jaksa. &rdquo;Apakah saudara pernah mengingatkan kepala dinas agar pelaksanaan proyek dilakukan secara swakelola?&rdquo; tanya jaksa Nur Rachmansyah. Romliyanto berdalih tidak pernah melontarkannya kepada penyidik. Dia hanya mengaku pernah berkomunikasi dengan Saiful agar pelaksanaan proyek apa pun dilakukan sesuai dengan prosedur. &rdquo;Tidak spesifik ke proyek tertentu,&rdquo; ungkapnya. Sebagaimana diketahui, Saiful ditetapkan sebagai terdakwa bersama seorang kepala sekolah bernama Eny R. Mereka diduga terlibat dalam penggunaan DAK senilai Rp 16,2 miliar yang tidak sesuai dengan peruntukan. Akibatnya, terjadi kerugian negara Rp 8,2 miliar.&nbsp;(edi/c14/ris)

Fakta baru terkuak pada lanjutan sidang perkara dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) dengan terdakwa mantan Kadispendik Jatim Saiful.

Sidang Dugaan Korupsi Rp 8,2 M di Dispendik Jatim Diwarnai Saksi Cabut Keterangan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Bangkalan-Abdul-Latif-Amin-Imron-di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-5-2.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Bupati Bangkalan Madura Nonaktif, Abdul Latif Amin Imron,Selasa (22/8) malam. Ra Latif dinilai terbukti terlibat jual beli jabatan dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Bangkalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Abdul Latif Amin Imron) penjara selama 9 tahun, dan pidana denda Rp 300 juta subsider 4 bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim Darwanto membacakan putusan, dikutip dari&nbsp;Radar Surabaya&nbsp;(JawaPos Group) Rabu (23/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya hukuman pidana, Bupati Bangkalan periode 2018-2023 tersebut juga harus membayar uang pengganti senilai Rp 9,7 miliar dalam waktu satu tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya akan disita. Namun apabila tidak memiliki harta untuk dibayarkan, hukumannya akan ditambah 3 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Majelis juga menjatuhkan hukuman tambahan bagi terdakwa, yaitu tidak boleh dipilih menjadi pejabat publik selama 5 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih sebagai pejabat publik selama lima tahun sejak selesai menjalankan pidana," kata Ketua Majelis Hakim, Darwanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vonis majelis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yaitu 12 tahun. Tidak hanya itu, hukuman denda juga berkurang karena tuntutan jaksa KPK adalah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012768825/polisi-sebut-jam-rawan-lawan-arus-di-lokasi-truk-tabrak-motor-lenteng-agung-pagi-dan-sore-hari">Polisi Sebut Jam Rawan Lawan Arus di Lokasi Truk Tabrak Motor Lenteng Agung Pagi dan Sore Hari</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bangkalan nonaktif, Abdul Latif Amin Imron sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab setempat dan dugaan penerimaan gratifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Abdul Latif diduga menerima uang sebesar Rp 5,3 miliar dan menggunakan uang tersebut untuk meningkatkan elektabilitasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih sebagai pejabat publik selama lima tahun sejak selesai menjalankan pidana,"

Terbukti Jual Beli Jabatan dan Terima Gratifikasi, Bupati Bangkalan Nonaktif Divonis 9 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/uang-suap-sahat-3826924086.png" alt="BARANG BUKTI: Jaksa KPK menunjukkan uang hasil suap ijon dana hibah APBD Jatim dalam sidang lanjutan di pengadilan tipikor, Selasa (4/7)." width="100%">
<figcaption>BARANG BUKTI: Jaksa KPK menunjukkan uang hasil suap ijon dana hibah APBD Jatim dalam sidang lanjutan di pengadilan tipikor, Selasa (4/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - ''Iya, pemberian dari anggota dewan, dikasih suami. Saya simpan di rumah, di kardus. Saya memang senang menyimpan tunai.&rsquo;&rsquo; Itulah keterangan Erma Novia Candra Gunawan, istri Kasubbag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD Jatim Zaenal Afif Subeki, yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus suap ijon dana hibah APBD Jatim di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (4/7). Erma dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa, Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak, yang didakwa menerima suap senilai Rp 39,5 miliar. Sebagian uang itu diduga diterima Afif terkait pengurusan dana hibah. Afif berperan sebagai penghubung antara legislatif dan eksekutif. JPU KPK juga menghadirkan eks Pj Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi, anggota DPRD Jatim Agus Wicaksono, dan Gigih Budoyo, staf Sahat. &rsquo;&rsquo;Semua saksi yang dihadirkan menguatkan pembuktian bahwa Sahat telah menerima suap Rp 39,5 miliar untuk pencairan dana hibah,&rdquo; kata jaksa KPK Dame Maria Silaban. Terkait uang tunai senilai lebih dari Rp 1,4 miliar yang ditemukan dari rumah Afif, pihaknya akan merampasnya untuk diserahkan kepada negara. Afif dan istrinya disebut tidak dapat membuktikan uangnya diperoleh sah secara hukum. Sebagaimana diketahui, Sahat didakwa menerima suap yang disebut uang ijon senilai Rp 39,5 miliar dari Abdul Hamid, Kades Jelgung, Sampang, Madura, bersama Imam alias Eeng yang berperan sebagai koordinator lapangan dana hibah pokok pikiran (pokir). Tujuannya, pemberi suap menerima dana hibah lebih besar. Uang ijon yang diterima Sahat itu senilai 25 persen dari dana hibah yang cair.&nbsp;(gas/c12/ris)

Istri Kasubbag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD Jatim Zaenal Afif Subeki mengakui uang suap disimpan di rumahnya. Diletakkan di kardus.

Duit Suap Sahat Tua Simanjuntak Cs Disimpan di Rumah Pejabat Sekretariat DPRD Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/sidang-sahat-45502290.png" alt="HADIR: Sahat Tua P. Simanjuntak (kiri) kembali hadir dalam sidang kasus dugaan suap ijon dana hibah di Pengadilan Tipikor Surabaya Selasa (6/6)." width="100%">
<figcaption>HADIR: Sahat Tua P. Simanjuntak (kiri) kembali hadir dalam sidang kasus dugaan suap ijon dana hibah di Pengadilan Tipikor Surabaya Selasa (6/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Sederet fakta menarik terungkap dalam lanjutan sidang kasus dugaan suap ijon dana hibah APBD Jatim dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak. Yang terbaru adalah soal keunikan nama-nama kelompok masyarakat (pokmas) penerima hibah. Hal itu terungkap dalam lanjutan sidang di PN Tipikor Surabaya, Selasa (6/6). Terungkap sejumlah nama pokmas penerima dana hibah yang cukup unik. Mulai Gagal Paham, Suneo, Setengah Dewa, Kerinduan, hingga Gembel Elite. Sampai-sampai, jaksa KPK Arif Suhermanto sempat mempertanyakan kebenaran nama-nama pokmas itu ke salah seorang saksi, Aryo Dwi Wiratno, PNS Dinas PU Bina Marga Pemprov Jatim yang juga pejabat pembuat komitmen (PPK) program hibah tersebut. &rsquo;&rsquo;Apakah Saudara pernah melakukan pengecekan?&rsquo;&rsquo; kata jaksa Arif. Ditanya soal itu, Aryo menyebut bahwa jumlah pokmas penerima dana hibah dari dewan sangat banyak, mencapai 4.805 kelompok. Masing-masing mendapat alokasi dana Rp 150 juta sampai Rp 200 juta. Beberapa diakui tidak mempunyai kantor setelah ditelusuri. Namun, struktur pengurusnya jelas. &rsquo;&rsquo;Jadi, pokmasnya tidak fiktif,&rsquo;&rsquo; ujar Aryo. Dalam perkembangannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyimpangan dana hibah sebesar Rp 1,3 miliar pada 2021 oleh sebagian pokmas. Pemprov sudah menindaklanjuti dengan meminta pokmas untuk mengembalikan dana hibah itu. &rsquo;&rsquo;Wewenang kami sebatas itu,&rsquo;&rsquo; katanya. Ternyata, yang mengembalikan uang itu bukan pokmas. Melainkan Ilham Wahyudi alias Eeng, terdakwa lain dalam kasus tersebut. &rdquo;Kenapa tidak di-blacklist (masuk daftar hitam, Red)? Ini membuktikan adanya celah dalam proses penyerahan dana hibah,&rsquo;&rsquo; ujar jaksa Arif saat jeda persidangan. Sementara itu, saksi lain, Kepala Dinas PU Bina Marga Pemprov Jatim Edy Tambeng Widjaja, menyebut pihaknya memproses pengajuan proposal dana hibah dari pokmas jika semua syarat terpenuhi. Dia juga mengaku sempat mendapat intervensi dari anggota dewan yang menjadi aspirator. &rsquo;&rsquo;Ya, saya jawab sesuai urutan,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Jaksa KPK juga sempat menanyakan alur penyerahan dana kepada dua saksi lain. Seperti diketahui, kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Sahat. Dia didakwa menerima fee ijon dana hibah sebesar Rp 39,5 miliar dari terdakwa Abdul Hamid, kepala Desa Jelgung, Sampang, bersama Eeng selaku Korlap dana hibah. Fee itu diberikan agar mereka mendapatkan kucuran dana hibah mulai 2021 hingga 2024 dengan nilai total Rp 162,5 miliar dari Sahat.&nbsp;(edi/c7/ris)

Sederet fakta menarik terungkap dalam lanjutan sidang kasus dugaan suap ijon dana hibah APBD Jatim dengan terdakwa Sahat Tua P. Simanjuntak

Ada Nama Gagal Paham, Suneo, hingga Gembel Elite di Penerima Dana Hibah dari Sahat Cs

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/kpk_800x480.jpeg" alt="Ilustrasi KPK. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara tersangka dan barang bukti kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang oleh mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Keduanya adalah mantan Inspektur Wilayah I Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Gusmin Tuarita dan Kabid Hubungan Hukum Pertanahan BPN, Siswidodo.  "Jaksa KPK Roni Yusuf telah melimpahkan berkas perkara Terdakwa Siswidodo dan Terdakwa Gusmin Tuarita ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (4/8).  Ali menyampaikan, penahanan terhadap Siswidodo dan Gusmin Tuarit kini menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor. Keduanya selama proses persidangan akan dititipkan pada Rutan berbeda.  "Tempat penahanan para Terdakwa selama proses persidangan akan dititipkan, terdakwa Siswidodo di Rutan Polda Jawa Timur dan terdakwa Gusmin Tuarita di Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," ujar Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menuturkan, kini Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK masih menunggu penetapan Hakim, untuk menggelar sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan.  "Selanjutnya menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan," ucap Ali.  Saat menjabat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat dan saat menjabat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Timur, Gusmin Tuarita diduga memiliki kewenangan dalam pemberian hak atas tanah.  Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Gusmin bersama-sama dengan Siswidodo diduga menyetujui pemberian Hak Guna Usaha bagi para pemohon dengan membentuk kepanitian khusus yang salah satu tugasnya menerbitkan surat rekomendasi pemberian Hak Guna Usaha kepada kantor pusat BPN RI untuk luasan yang menjadi wewenang Kepala BPN RI.  KPK menduga, dalam kurun waktu 2013-2018, GTU diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah, termasuk pemohon Hak Guna Usaha yang diterima secara langsung dalam bentuk uang tunai dari para pemohon hak atas tanah maupun melalui Siswidodo bertempat di kantor BPN maupun di rumah dinas. serta melalui transfer rekening bank menggunakan nomor rekening pihak lain yang dikuasai Siswidodo.  Penerimaan sejumlah uang tersebut kemudian diduga disetorkan oleh Gusmin Tuarita ke beberapa rekening bank atas nama pribadi miliknya dan anggota keluarga yang jumlahnya sekitar Rp 27 miliar.  KPK menduga ada beberapa setoran uang tunai ke rekening bank Gusmin yang dilakukan oleh Siswidodo atas perintah langsung Gusmin dengan keterangan pada slip setoran dituliskan 'jual beli tanah' yang faktanya jual beli tanah tersebut fiktif. Untuk jumlah setoran uang tunai melalui Siswidodo atas perintah Gusmin sekitar sejumlah Rp 1,6 miliar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/07/2021/kpk-limpahkan-2-tersangka-suap-dan-pencucian-uang-eks-pejabat-bpn/">KPK Limpahkan 2 Tersangka Suap dan Pencucian Uang Eks Pejabat BPN</a>  Selain itu Siswidodo di duga juga telah menerima bagian tersendiri dalam bentuk uang tunai dari para pemohon hak atas tanah yang di kumpulkan melalui salah satu stafnya. Kumpulan uang tersebut digunakan sebagai uang operasional tidak resmi pada Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat.  Sisa dari penggunaan uang operasional tidak resmi tersebut kemudian di bagi berdasarkan prosentase ke beberapa pihak terkait di BPN Provinsi Kalimantan Barat. Para Terdakwa masing-masing akan didakwa melanggar Pasal 12 B Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU TPPU.

Dua Eks Pejabat BPN Akan Segera Jalani Sidang di PN Tipikor Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Dinas PUPR Mojokerto, Zainal Abidin dijatuhkan hukuman empat tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pada Pengadilan Negeri Surabaya. Zainal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima gratifikasi bersama dengan Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021, Mustofa Kamal Pasa.  Selain pidana penjara, Zainal juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 1,2 miliar. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Zainal disita untuk membayar uang pengganti dan jika hartanya tidak mencukupi membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana kurungan 10 bulan penjara.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan putusan tersebut. Ali menyebut, baik jaksa penuntut umum (JPU) dan terdakwa Zainal Abidin menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim.  "Terdakwa dan JPU pikir-pikir," kata Ali dikonfirmasi, Kamis (1/10).  Dalam perkara ini, Zainal Abidin bersama-sama dengan Mustofa Kamal Pasa, selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jumlah gratifikasi yang diterima Mustofa Kamal Pasa senilai Rp 82,3 miliar.  Zainal Abidin terbukti mengatur pemenangan rekanan yang ditunjuk oleh Mustofa Kamal Pasa untuk mengerjakan pekerjaan/proyek di Dinas PUPR Pemkab Mojokerto.  Lantas Zainal juga meminta rekanan atas fee yang diminta Mustofa Kamal Pasa untuk dipenuhi rekanan serta menerima fee proyek dari rekanan. Zainal menerima sekitar Rp 1,12 miliar secara bertahap.  Zainal terbukti melanggar Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.  Putusan hukum terhadap Zainal lebih rendah dari tuntutan JPU KPK. Zainal oleh Jaksa KPK dituntut hukuman pidana penjara lima tahun dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan. Serta dijatuhkan membayar uang pengganti senilai Rp 1,27 miliar subsider 1,5 tahun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4Bcfz5Oztbk

Eks Kadis PUPR Mojokerto Zaenal Abidin Divonis 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Binti-Rochmah.jpg" alt="TERPUKUL: Binti Rochmah setelah mendengarkan pembacaan tuntutan di pengadilan tipikor kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERPUKUL: Binti Rochmah setelah mendengarkan pembacaan tuntutan di pengadilan tipikor kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus korupsi pencairan dana hibah jasmas 2016 mulai memasuki babak krusial. Kemarin (10/3) di Pengadilan Tipikor Surabaya Binti Rochmah dituntut jaksa tiga tahun. Jaksa penuntut umum menganggap mantan anggota DPRD Kota Surabaya itu telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota DPRD saat pencairan dana hibah jasmas 2016.  Binti terlihat berkaca-kaca setelah mendengarkan jaksa membacakan tuntutannya. Dia terlihat mengusap matanya sembari bersalaman dengan hakim dan jaksa. Maklum, dalam sidang tersebut, Binti dituntut tiga tahun penjara. Tuntutan itu sama persis dengan tuntutan Darmawan, terdakwa yang juga wakil ketua DPRD Surabaya.  Dalam sidang kemarin, denda yang dijatuhkan jaksa sama. Yakni, terdakwa harus membayar denda Rp 100 juta. Jika tidak mampu membayar, Binti harus menjalani hukuman kurungan penjara selama enam bulan. ’’Perbuatan terdakwa dilakukan di tengah-tengah keadaan masyarakat yang jauh dari kata sejahtera,’’ ucap Muhammad Fadhil, jaksa penuntut umum Kejari Tanjung Perak Surabaya, kemarin.  Menurut Fadhil, Binti telah merugikan keuangan negara hingga Rp 4,9 miliar. Dia menuturkan, pembuktian itu sesuai dengan fakta sidang. Salah satunya pertemuan antara Binti dan Agus Setiawan Jong, terpidana dalam kasus tersebut.  Dari pertemuan itu, lanjut Fadhil, terdakwa menyepakati kerja sama dengan Jong untuk mengurus pengajuan proposal hibah dari RT/RW di dapil terdakwa. Setelah itu, Jong membentuk tim untuk meyakinkan RT/RW wilayah terdakwa menjadi calon penerima hibah. Untuk meyakinkan RT/RW, Jong mengungkapkan telah bersepakat dengan Binti.  Bukan hanya itu, lanjut Fadhil, proposal calon penerima hibah yang dikoordinasi karyawan Jong diberikan kembali melalui suami Binti. ’’Mereka mengantarkannya ke tempat kerja suami Binti dan rumah Binti,’’ jelas Fadhil.  Nah, karena itu, Binti dianggap mengetahui bahwa proposal tersebut berasal dari Jong. Selain itu, bukti lainnya mengenai adanya dua kali pertemuan di dua rumah makan yang berbeda di Surabaya. Meski begitu, jaksa juga menganggap Binti sopan selama sidang berlangsung.  Sementara itu, Sudiman Sidabukke, penasihat hukum Binti, menganggap tuntutan tersebut terlalu berlebihan dan sangat berat. Terlebih, bagi Sudiman, tidak ada bukti mengenai keterlibatan Binti secara langsung. ’’Mereka tidak pernah membuktikannya dalam sidang. Ya dikatakan ada kaitannya penerimaan proposal, itu hanya di BAP. Sementara dalam fakta sidang tidak ditemukan hal itu,’’ katanya.  Sudiman menambahkan, kliennya juga kaget saat mendengar tuntutan itu. Penyebabnya, selama sidang kliennya tidak pernah merestui bantuan Jong. ’’Jawabannya kan jelas. Itu bukan saya, tapi dari calon penerima hibah. Jadi tidak pernah klien kami memberikan restu,’’ tuturnya.  Dalam sidang terpisah, Darmawan, eks anggota DPRD Kota Surabaya, juga sesenggukan saat membaca pembelaannya. Dia merasa tidak pernah melakukan kesalahan apa pun. Karena itu, dalam pencairan dana hibah tersebut, dia tidak punya kewenangan. ’’Saya juga tidak pernah menerima uang dari Jong,’’ tuturnya.  Bagi Darmawan, pembuktian itu ada dalam fakta sidang. Terutama saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengatakan bahwa dia tidak pernah merugikan negara sama sekali. ’’Saya minta dibebaskan dari segala tuntutan jaksa dan bisa kembali dengan keluarga,’’ ucapnya dengan nada lirih.  Dalam kasus itu, Darmawan dan Binti dituntut jaksa tiga tahun penjara. Mereka dianggap telah menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus pencairan dana hibah jasmas 2016.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KsBxapOUw4o  https://www.youtube.com/watch?v=nWpbGaLBEbk  https://www.youtube.com/watch?v=QBjnUBbcM3I

Dituntut Tiga Tahun karena Korupsi Jasmas, Binti Rochmah Berkaca-kaca

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masa-penahanan-wali-kota-pasuruan-dan-2-tersangka-lain-diperpanjang_m_.jpg" alt="Wali Kota Pasuruan Setiyono, saat akan dimasukkan ke Rutan, Jumat (5/10)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Pasuruan Setiyono, saat akan dimasukkan ke Rutan, Jumat (5/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Pasuruan nonaktif dituntut enam tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (15/4). Jaksa menganggap Setiyono menerima sejumlah fee proyek selama 2016 hingga 2018.  "Terdakwa terbukti menerima sejumlah uang senilai Rp 2,59 miliar," tegas Taufiq Ibnugroho selaku jaksa KPK saat membacakan tuntutan di PN Tipikor Surabaya.  Menurut dia, Setiyono menerima uang dari para asosiasi proyek. Caranya dengan membagikan sejumlah proyek untuk dikerjakan.  Tak hanya hukuman pidana, laki-laki berusia 63 tahun itu juga wajib membayar denda senilai Rp 500 juta. Jika tidak mengganti uang tersebut, dia wajib menggantinya dengan hukuman pidana selama 6 bulan penjara.  Selain itu, Setiyono juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp 2,26 miliar. Apabila tidak menggantinya selama satu bulan, maka harta bendanya akan dirampas. Jika belum mencukupi maka Setiyono wajib mengganti kurungan 1 tahun penjara.  "Terdakwa juga wajib mendapat pidana tamabhan yakni pencabutan hak politik selama 3 tahun," ujar Taufiq.  Sementara itu kuasa hukum Setiyono, Ali Ismail merasa keberatan dengan tuntutan itu. Menurutnya, tuntutan jaksa tidak sesuai dengan fakta persidangan. "Kami akan mengungkapkanya saat pleidoi dua pekan lagi," ucapnya.  Sebagai informasi, kasus tersebut terungkap ketika Setiyono terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dalam kasus itu KPK menjerat tiga tersangka lainnya. Satu di antaranya sudah divonis, yakni Muhamad Baqir, selaku kontraktor.

Wali Kota Pasuruan Nonaktif Dituntut 6 Tahun oleh Jaksa KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sidang-perdana-rendra-didakwa-terima-dana-senilai-rp-75-miliar_m_.jpg" alt="Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna (rompi oranye) saat menjalani sidang perdana kasus suap dan gratifikasi di PN Tipikor Surabaya, Kamis (28/2)." width="100%">
<figcaption>Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna (rompi oranye) saat menjalani sidang perdana kasus suap dan gratifikasi di PN Tipikor Surabaya, Kamis (28/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna menjalani sidang perdananya, Kamis (28/2). Dia didakwa menerima uang suap senilai Rp 7,5 miliar. Dana sebesar itu diduga dinikmati dari sejumlah proyek pengadaan buku dan alat peraga, serta pembangunan di Kabupaten Malang selama 2010 hingga 2014. Pria asal Pamekasan itu menerima uang sebagai ganti pinjaman dana pemenangan di periode pertama. Caranya, dengan menggandeng sejumlah kontraktor untuk meminjamkan dana sebesar Rp 29 miliar. Sebagai gantinya, terdakwa menjanjikan usai pemenangannya menjadi bupati. Dia akan memberikan sejumlah proyek pengerjaan. Hasilnya, memang dalam periode itu Rendra memenangkannya. "Terdakwa menerima sejumlah uang dari Ali Murtopo dan Ubadillah yang masing masing merupakan penyedia barang dan jasa," ujar Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Joko Hermawan saat persidangan di PN Tipikor Surabaya. Menurut Joko, Rendra mengumpulkan tim suksesnya, yakni Eryk Armando Talla untuk membicarakan pengumpulan dana kampanye. Setelah menjadi Bupati, Rendra memberikan sejumlah proyek. Setiap proyek pengerjaan di Kabupaten Malang mempunyai tiga klasifikasi fee. Yakni, pengerjaan proyek pengairan, Dinas pekerjaan umum, dan Dinas Pendidikan. "Ali memberikan dana Rp 3,026 miliar. Sedangkan Ubadillah memberikan fee Rp 3,6 Miliar," tambah Joko. Uang tersebut mengalir ke Rendra, melalui Eryk. Selain itu, Rendra juga menggunakan uang tersebut untuk biaya renovasi rumah anaknya, yakni Kresna Tittolam P. "Terdakwa kami dakwa dengan dua pasal yakni 12 huruf b dan Pasal 11 undang-undang pemberantasan korupsi," terang jaksa lembaga antirasuah itu. Sementara, kuasa hukum Rendra, Imam Muslich dan Darmadji menyatakan tidak mengajukan eksespi. Mereka ingin fokus pada pembuktian pada dakwaan dan saksi. "Kami ingin langsung pembuktian saja. Apa benar dakwaan jaksa seperti keterangan saksi nantinya," ujar Imam. Sebagai informasi, Rendra ditangkap setelah KPK menemukan sejumlah bukti adanya praktik suap dan gratifikasi di Kabupaten Malang. Pria berusia 56 tahun itu terjerat kasus pencalonan di periode 2010-2014. Dalam praktiknya, aliran itu ditemukan KPK pada 2010-2013.

Sidang Perdana, Rendra Didakwa Terima Dana Senilai Rp 7,5 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/guru-besar-unair-sebut-tiga-terdakwa-tetap-melawan-hukum_m_.jpg" alt="Guru Besar Unair Prof Nur Basuki Minarno (kemeja putih) menerangkan keahliannya di bidang tindak pidana korupsi dalam sidang suap Bupati Mojokerto nonaktif di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>Guru Besar Unair Prof Nur Basuki Minarno (kemeja putih) menerangkan keahliannya di bidang tindak pidana korupsi dalam sidang suap Bupati Mojokerto nonaktif di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Tiga&nbsp;terdakwa penyuap Bupati Mojokerto nonaktif Mustofa Kamal Pasa (MKP) tidak bisa lepas dari perbuatan melawan hukum. Hal itu disebutkan oleh ahli Tindak Pidana Korupsi Universitas Airlangga (Unair) Prof Nur Basuki Minarno dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (27/2). Menurut Nur, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum. Sebab dalam kasus tersebut, Onggo Wijoyo, selaku Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi (Protelindo) ikut menyerahkan sejumlah uang ke lainnya. Tujuannya, mempercepat adanya pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR). &rdquo;Sebetulnya, itu dilaporkan ke aparat penegak hukum. Itu untuk menghapus perbuatan melawan hukumnya. Kalau seperti kejadian tersebut tidak bisa, tetap ada unsur pemberian sejumlah uang,&rdquo; ucapnya saat dimintai pendapat di pengadilan. Lantaran&nbsp;ada pemberian, meskipun tidak sesuai dengan kehendaknya, tapi maksud pemberian itu ditujukan ke pejabat melalui orang lain. &rdquo;Pasal yang diterapkan sesuai dengan pasal 13,&rdquo; tambah Nur. Dia juga mengatakan dalam hal itu, kendati ada unsur pemaksaan, seharusnya terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut. Sebab, adanya unsur pemaksaan tidak menghilangkan atau menghapuskan unsur perbuatan melawan hukum dari terdakwa. &rdquo;Tidak bisa. Tapi minimal hakim bisa menilai dan mempertimbangkan, adanya unsur pemaksaan, apabila hal itu ditemukan. Tujuannya, untuk meringankan perbuatan melawan hukumnya,&rdquo; jelas&nbsp; Guru Besar Unair tersebut. Sementara itu, kuasa hukum Onggo Wijoyo, Sigit Darmawan mengatakan, selama pengurusan izin itu sebenarnya hal yang diperlukan telah lengkap. Namun, ada sejumlah permintaan uang lebih dari pihak pejabat negara melalui pihak lain. &rdquo;Ini yang ingin kami buka. Bahwa pemberian uang ke MKP, itu bukan berasal dari keinginan Onggo, melainkan dari Pemda Mojokerto untuk meminta uang,&rdquo; jelasnya. Dalam sidang tersebut, yang mengajukan ahli hanya Onggo. Sedangkan dua terdakwa lainnya, yakni Achmad Suhawi dan Ahmad Subhan tidak mengajukan saksi apapun. Keduanya adalah selaku makelar yang ikut membantu pengurusan izin. Mereka merupakan pihak dari PT Protelindo yang memberikan suap sebesar Rp 3 miliar juta ke MKP. Namun, uang yang diterima MKP hanya senilai Rp 550 juta. Tujuan penyuapan itu untuk mengurus surat izin pendirian 11 tower milik perusahaan Protelindo di kabupaten Mojokerto.

Guru Besar Unair Sebut Tiga Terdakwa Tetap Melawan Hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pn tipikor surabaya

Berita Terkini