<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/pns-1836388912.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi membuka lowongan kerja melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2024&nbsp; dengan jumlah 4.413 formasi. Adapun gaji yang ditawarkan mencapai Rp 22,4 juta per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lowongan CPNS di Pemprov DKI Jakarta ini sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Nomor Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mengikuti seleksi pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024," bunyi pengumuman tersebut, dikutip Rabu (28/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari total formasi yang ada, sebanyak 740 formasi dibuka untuk jabatan tenaga kesehatan. Sedangkan sisanya, sebanyak 3.673 formasi diisi untuk jabatan teknis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa jabatan yang ditawarkan diantaranya administrator kesehatan ahli pertama, apoteker ahli pertama, bidan ahli pertama, psikolog klinis ahli pertama, analis hukum ahli pertama dan adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif ahli pertama dengan gaji Rp 7 juta-Rp 21,5 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada juga jabatan dokter ahli pertama, perencana ahli pertama, auditor ahli pertama, dan dokter gigi ahli pertama dengan gaji Rp 7 juta - Rp 22,4 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu ada jabatan bidan terampil, nutrisionis terampil, perawat terampil, pranata laboratorium kesehatan terampil, terapis wicara terampil, dan tenaga sanitasi lingkungan terampil dengan gaji Rp 6,8 juta-Rp 19 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi yang berminat, pendaftaran seleksi CPNS 2024 untuk Pemprov DKI Jakarta masih dibuka hingga 6 September 2024. Lebih dulu membuat akun dalam laman resmi BKN, yakni&nbsp;<a href="https://sscasn.bkn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://sscasn.bkn.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1724931857778000&amp;usg=AOvVaw1QZyn0BrZl21U4YE-7XTYU">https://sscasn.bkn.go.id</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun informasi lengkap mengenai formasi yang tersedia, syarat, dan ketentuan dapat diakses melalui laman resmi BKD Provinsi DKI Jakarta di:&nbsp;<a href="https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024&amp;source=gmail&amp;ust=1724931857778000&amp;usg=AOvVaw0YK-4YKGmP_eoQLDf7okrv">https://bkddki.jakarta.go.id/<wbr />pengadaanasn2024</a>.</div>

Dari total formasi yang ada, sebanyak 740 formasi dibuka untuk jabatan tenaga kesehatan. Sedangkan sisanya untuk jabatan teknis.

Pemprov DKI Jakarta Buka Lowongan CPNS 2024, Gajinya Capai Rp 22,4 Juta per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20230215_161746_HDR.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta definitif. (Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta definitif. (Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono&nbsp;menegur keras beberapa aparatur sipil negara (ASN) karena tidak disiplin dalam mengenakan kemeja putih saat pelantikan ratusan pejabat Eselon IV dan Eselon III di lingkungan pemerintah provinsi itu.&nbsp;<br /><br />"Saya dari sini melihat ada ketidakseragaman. Anda tidak disiplin. Saya saja, melantik Anda berkaca dulu," kata&nbsp;Heru&nbsp;saat melantik&nbsp;309 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta​​​​​​​, Selasa (3/10).</p> <div>Para ASN yang tidak mengenakan kemeja putih pada hari pelantikan itu, kata Heru menunjukkan sikap tidak disiplin.</div> <div><br />Sambil menatap ke arah beberapa ASN yang tidak mengenakan kemeja putih saat proses pelantikan, Heru meminta para ASN yang tidak mengenakan kemeja putih untuk mengangkat tangan.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013041234/sambut-perayaan-hut-tni-ke-78-di-monas-pembagian-sembako-hingga-parade-alutsista-telah-disiapkan">Sambut Perayaan HUT TNI Ke-78 di Monas, Pembagian Sembako hingga Parade Alutsista Telah Disiapkan</a></strong></div> <p>"Baru berpakaian saja tidak sesuai dengan aturan. Saya minta BKD&nbsp;(Badan Kepegawaian&nbsp;Daerah) panggil yang tidak pakai baju putih hari ini," ucap Heru.</p> <p>Heru menegaskan jangan sampai ada kejadian serupa saat pelantikan-pelantikan selanjutnya. Heru meminta protokol dapat menyeleksi dan mengeluarkan ASN yang tidak disiplin dan tidak sesuai undangan.</p> <p>Dia juga menegaskan agar mereka dapat mempertahankan dan menjaga kedisiplinan ataupun integritas ASN dalam memberikan pelayanan publik.</p> <div>"Hari ini Anda dilantik menjadi Eselon IV dan Eselon III. Pertahankan kedisiplinan, langsung bekerja untuk masyarakat. Pelayanan publik harus tetap berjalan, sehingga adaptasi di lingkungan baru juga perlu dilakukan segera setelah Anda dilantik," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013041229/pemerintah-arab-saudi-perketat-jemaah-haji-non-kuota">Pemerintah Arab Saudi Perketat Jemaah Haji Non Kuota</a></strong></div> <p>Heru juga mengatakan, para pejabat yang baru dilantik dapat terus menjaga integritas ASN dengan mengutamakan transparansi dan memastikan tidak ada celah untuk praktik korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.</p> <p>Selain itu, Heru juga mengingatkan agar netralitas ASN dapat terus dijaga menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Saya berharap seluruh ASN dapat menjalankan tugasnya dengan optimal dan tanggung jawab terhadap tugasnya dalam melayani masyarakat. Kemudian, ketahui aturan jelang Pemilu, jaga netralitas ASN," ujar Heru.</p> <div>Adapun Pejabat Administrator dan Pengawas yang dilantik, yaitu 292 orang dilantik menjadi Pengawas (Eselon IV) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, delapan orang dilantik menjadi Administrator (Eselon III) di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dan sembilan orang dilantik menjadi Administrator (Eselon III) di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan.</div>

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegur keras beberapa aparatur sipil negara (ASN) karena tidak disiplin.

Heru Budi Ngamuk ke PNS DKI saat Lantik Pejabat Eselon III-IV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Halal-Bihalal-PNS-Pemprov-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="ILUSTRASI PNS: Pemerintah kembali   membuka lowongan CPNS. (Dery Ridwansah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PNS: Pemerintah kembali   membuka lowongan CPNS. (Dery Ridwansah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Wahyu Dinata menilai larangan kepada aparatur sipil negara untuk menyukai, mengomentari, hingga membagikan unggahan dari media sosial calon presiden (capres) tertentu pada masa kampanye dapat menciptakan pemilihan umum yang damai.<br /><br />&ldquo;Kalau&nbsp;<em>like, share, comment</em>&nbsp;itu bisa mengarahkan keberpihakan, saya rasa (aturan ini, red.) sudah betul,&rdquo; ujar Wahyu kepada <em>ANTARA</em> di Jakarta, Selasa (26/9).<br /><br />Wahyu mengatakan bahwa masyarakat bukan hanya menilai netralitas dari keberpihakan sosok yang berinteraksi dengan unggahan capres tertentu, melainkan terdapat kemungkinan masyarakat memandang hal itu sebagai keberpihakan ASN secara keseluruhan.<br /><br />Terlebih, lanjut Wahyu, ASN wajib melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang masing-masing. Ia memandang ketenangan pemilu dapat terganggu apabila ASN berpihak kepada capres tertentu.<br /><br />&ldquo;Jadi, ASN di mana pun harus bersikap netral. Tidak boleh berpihak, terutama mengenai pelayanan mereka,&rdquo; kata Wahyu.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013020347/persib-bandung-umumkan-asisten-pelatih-baru-untuk-bantu-bojan-hodak-penuhi-target-di-liga-1">Persib Bandung Umumkan Asisten Pelatih Baru untuk Bantu Bojan Hodak Penuhi Target di Liga 1</a></strong><br /><br />Secara terpisah, anggota KPU DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan bahwa larangan tersebut merupakan pembatasan yang wajar dalam demokrasi. Ia mencontohkan larangan untuk kampanye di tempat ibadah, serta larangan keterlibatan anak-anak dalam kampanye.<br /><br />Pembatasan-pembatasan itu, kata Dody, bertujuan untuk menciptakan suasana pemilu yang baik, damai, dan bebas. Adapun pemilu bebas yang ia maksud adalah tidak terpengaruhnya pilihan masyarakat oleh pilihan ASN.<br /><br />&ldquo;Supaya para ASN, pemangku kepentingan atau pejabat-pejabat yang punya pengaruh, punya kekuasaan, punya relasi kuasa itu tidak memengaruhi preferensi pilihan dari masyarakat,&rdquo; kata Dody.<br /><br />Dengan demikian, ia mendukung pembatasan-pembatasan yang bertujuan untuk menjaga netralitas ASN.<br /><br />Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang objektif dan akuntabel di DKI Jakarta.<br /><br />Sebagai bentuk upaya memperkuat netralitas ASN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menggelar sosialisasi netralitas ASN di Balai Kota Provinsi DKI, Jakarta Pusat, pada Jumat (25/8).</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013020325/wajah-asli-codeblu-yang-berseteru-dengan-farida-nurhan-terungkap-ternyata-lulusan-s2">Wajah Asli Codeblu yang Berseteru dengan Farida Nurhan Terungkap, Ternyata Lulusan S2</a></strong><br /><br />Aturan ini tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.<br /><br />Salah satu hal yang diatur sebagai bentuk pelanggaran adalah membuat unggahan, komentar, membagikan, menyukai, bergabung dalam grup pemenangan bakal calon presiden/wakil presiden/DPR/DPD/DPRD/gubernur/wakil gubernur/bupati/wakil bupati/wali kota/wakil wali kota.</p>

KPU DKI larangan kepada aparatur sipil negara untuk menyukai, mengomentari, hingga membagikan unggahan dari media sosial capres tertentu.

PNS DKI Dilarang Like, Share dan Comment di  Media Sosial soal Capres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Halal-Bihalal-PNS-Pemprov-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="ILUSTRASI PNS: Pemerintah kembali   membuka lowongan CPNS. (Dery Ridwansah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PNS: Pemerintah kembali   membuka lowongan CPNS. (Dery Ridwansah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani menyatakan bahwa pengawasan PNS yang work from home (WFH) akan dilaksanakan secara ketat. Ia memastikan tak akan ada PNS yang memanfaatkannya untuk mudik.</p> <p>"Gak boleh. Jangankan mudik, pergi ke pasar pun gak boleh," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/8).</p> <p>"Pakai daster kalau ibu-ibu sambil goreng, sambil masak WFH, juga nggak boleh. Jadi memang kerja di rumah. Bukan untuk masak, tapi bekerja di rumah," imbuh Etty.</p> <p>Jika ada pelanggaran yang dilakukan PNS saat melakukan WFH, ia menegaskan bahwa tiap SKPD memiliki aturan yang akan memberikan sanksi terhadap para pelaku. "Kalau melanggar nanti akan di-BAP masing-masing SKPD. Kalau memang terbukti akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkas Etty.</p> <p>Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menguji coba Work From Home (WFH) bagi PNS yang tidak melakukan pelayanan secara langsung selama dua bulan mulai 21 Agustus-21 Oktober 2023. Uji coba WFH ini dilakukan sehubungan dengan isu polusi udara di Jakarta yang santer makin memburuk dan jelang pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta.</p> <p>Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menerangkan, pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.</p> <p>Namun, WFH ini tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.</p> <p>&rdquo;Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (16/8).</p> <p>"Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya,&rdquo; pungkas Sigit.</p>

"Pakai daster kalau ibu-ibu sambil goreng, sambil masak WFH, juga nggak boleh. Jadi memang kerja di rumah. Bukan untuk masak."

BKD DKI Larang PNS Perempuan yang Laksanakan WFH Kenakan Daster dan Sambil Masak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Halal-Bihalal-PNS-Pemprov-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="ILUSTRASI PNS: Pemerintah kembali   membuka lowongan CPNS. (Dery Ridwansah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PNS: Pemerintah kembali   membuka lowongan CPNS. (Dery Ridwansah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani menyatakan bahwa pengawasan PNS yang work from home (WFH) akan dilaksanakan secara ketat. Ia memastikan tak akan ada PNS yang memanfaatkannya untuk mudik.</p> <p>"Gak boleh. Jangankan mudik, pergi ke pasar pun gak boleh," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/8).</p> <p>"Pakai daster kalau ibu-ibu sambil goreng, sambil masak WFH juga nggak boleh. Jadi memang kerja di rumah. Bukan untuk masak, tapi bekerja di rumah," imbuh Etty.</p> <p>Jika ada pelanggaran yang dilakukan PNS saat melakukan WFH, ia menegaskan bahwa tiap SKPD memiliki aturan yang akan memberikan sanksi terhadap para pelaku. "Kalau melanggar nanti akan di-BAP masing-masing SKPD. Kalau memang terbukti akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkas Etty.</p> <p>Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menguji coba Work From Home (WFH) bagi PNS yang tidak melakukan pelayanan secara langsung selama dua bulan mulai 21 Agustus-21 Oktober 2023. Uji coba WFH ini dilakukan sehubungan dengan isu polusi udara di Jakarta yang santer makin memburuk dan jelang pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta.</p> <p>Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menerangkan, pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.</p> <p>Namun, WFH ini tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.</p> <p>&rdquo;Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (16/8).</p> <p>"Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya,&rdquo; pungkas Sigit.</p>

"Nggak boleh. Jangankan mudik, pergi ke pasar pun nggak boleh," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/8).

Pengawasan Ketat PNS yang WFH, BKD DKI: Jangankan Mudik, ke Pasar juga Nggak Boleh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/ASN-JAWA-POS-40824724.jpg" alt="Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas merestui PNS DKI Jakarta untuk <em>hybrid working</em> atau kombinasi pelaksanaan tugas secara kedinasan WFO dan WFH selama persiapan dan pelaksanaan KTT ASEAN. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran No.17/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Tahun 2023 Ke-43. Surat edaran tersebut telah ditandatangani Menteri PANRB di Jakarta, Rabu (16/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"SE ini perlu kami keluarkan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN yang berlangsung pada tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta dengan mendorong pelaksanaan hybrid working atau kombinasi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (WFO) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (WFH),"&nbsp; kata Anas dalam keterangan resmi, Kamis (17/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, surat edaran tersebut dikeluarkan dalam rangka mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang berlangsung pada tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/012654271/hmid-serahkan-ioniq-6-dan-ioniq-5-untuk-asean-summit-ke-43-dan-archipelagic-island-states-summit-2023">HMID Serahkan IONIQ 6 dan IONIQ 5 untuk ASEAN Summit ke-43 dan Archipelagic &amp; Island States Summit 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun hari dan jam kerja yang diberlakukan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah. Anas memastikan, surat edaran tersebut mengimbau agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta untuk dapat melakukan penyesuaian sistem kerja pegawai ASN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan hybrid working PNS DKI Jakarta dilakukan selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023. Adapun ketentuan persentase pembagian Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan baik WFH maupun WFO tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada lampiran surat edaran disebutkan bahwa persentase WFH paling banyak 50 persen dan presentasi WFO sama dengan atau lebih dari 50 persen untuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012672501/346-unit-mobil-listrik-hyundai-jadi-kendaraan-operasional-di-ktt-asean-2023">346 Unit Mobil Listrik Hyundai jadi Kendaraan Operasional di KTT ASEAN 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu untuk layanan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan layanan masyarakat seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, logistik, penanganan bencana, dan lainnya diberlakukan WFO 100 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya meminta PPK agar memastikan Pegawai ASN bekerja sesuai dengan domisili tempat tinggal bagi yang melaksanakan tugas di rumah (WFH)," kata Anas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada surat edaran tersebut juga disebutkan terdapat empat hal yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan penyesuaian sistem kerja tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pertama yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012748157/jakarta-jadi-tuan-rumah-ktt-asean-sejumlah-sekolah-di-dki-akan-terapkan-pjj">Jakarta Jadi Tuan Rumah KTT ASEAN, Sejumlah Sekolah di DKI akan Terapkan PJJ</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi. Ketiga yaitu membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terakhir atau keempat yaitu memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline sesuai dengan standar yang telah ditetapkan," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"SE ini perlu kami keluarkan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN".

Menteri PANRB Restui PNS DKI Jakarta WFH selama Persiapan dan Pelaksanaan KTT ASEAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Halal-Bihalal-PNS-Pemprov-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="ILUSTRASI PNS: Pemerintah kembali   membuka lowongan CPNS. (Dery Ridwansah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PNS: Pemerintah kembali   membuka lowongan CPNS. (Dery Ridwansah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan akan memberlakukan Work From Home (WFH) bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu sehubungan dengan polisi udara di ibu kota yang semakin mengkhawatirkan.</p> <div dir="auto">"Kami tadi membahas Work From Home untuk mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta," ujarnya usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait di Istana Negara, Senin (14/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun WFH yang dimaksudnya adalah dengan mengatur PNS yang dapat melakukan kerja dari rumah dan yang tidak dengan porsi 50&nbsp;persen-50&nbsp;persen atau 40&nbsp;persen-60&nbsp;persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/012682248/regulasi-jalan-tol-bakal-digugat-ke-mk-karena-tarif-terlalu-mahal-itrw-ingatkan-6-hal-ke-pemerintah-dan-bujt">Regulasi Jalan Tol Bakal Digugat ke MK karena Tarif Terlalu Mahal, ITRW Ingatkan 6 Hal ke Pemerintah dan BUJT</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain diterapkan terhadap PNS yang ada di bawah pimpinan Pemprov DKI Jakarta, Heru juga mengatakan bahwa penerapan itu sudah dimintakan agar juga diikuti oleh PNS kementerian lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa lakukan bersama WFH," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012681710/body-check-muid-tak-sesuai-prosedur-angelina-sondakh-anggap-suatu-kemunduran">Body Check MUID Tak Sesuai Prosedur, Angelina Sondakh Anggap Suatu Kemunduran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain melakukan langkah WFH untuk PNS, ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengetatkan kembali aturan pembangunan bangunan agar memenuhi kriteria bangunan hijau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami akan tegaskan dan ketatkan kembali setiap bangunan yang mendapatkan izin high rise building begitu, itu akan kami ketatkan walaupun aturan di DKI sudah ada untuk mereka melakukan green building," pungkas Heru.</div>

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan akan memberlakukan Work From Home (WFH) bagi pegawai negeri sipil (PNS).

Atasi Polusi Udara Jakarta, PNS DKI Akan WFH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/IMG_20220729_180239-3787209473.jpg" alt="Ilustrasi Daihatsu Taruna. Dalam LHKPN, Ngabila Salama, PNS DKI Jakarta, mencatatkan Daihatsu Taruna CX tahun 2000." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Daihatsu Taruna. Dalam LHKPN, Ngabila Salama, PNS DKI Jakarta, mencatatkan Daihatsu Taruna CX tahun 2000.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta, Ngabila Salama, viral usai membeberkan gaji per bulannya di akun media sosial miliknya. Ngabila yang menjabat sebagai Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta itu mengungkap gajinya di media sosial sebesar Rp 34 juta per bulan.</p> <p>Lantaran viral dan heboh, Ngabila Salama diperiksa Inspektorat DKI. Inspektorat mendorong Ngabila untuk memperbarui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHPKN).</p> <p>"Ini kita dorong nanti yang bersangkutan akan perbaikan atas LHKPN-nya dan kita bantu koordinasi dengan KPK," kata Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat kepada wartawan, Kamis (25/5).</p> <p>Seperti diketahui, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), harta kekayaan Ngabila tercatat hanya Rp 73.188.080. Harta itu terlapor per tahun 2022. Secara rinci, harta kekayaan pejabat Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI itu memiliki mobil Daihatsy Taruna CX Tahun 2000 yang tercatat sebagai warisan dengan nilai Rp 40 juta. Kemudian, Ngabila juga tercatat memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 33.188.080.</p> <p>Berdasarkan keterangan Ngabila, Syaefuloh mengatakan bahwa Ngabila mengaku memang ada aset yang belum dilaporkan di LKHPN. Hal itu membuat jumlah harta kekayaannya jomplang dengan pendapatannya.<br /> <br />"Yang paling penting adalah ada itikad baik kalau memang kemarin ada aset yang belum dilaporkan. Saya menyarankan melaporkan apa adanya," ucap Syaefuloh. "Tinggal nanti teman-teman dari KPK menilai apakah ini bisa diterima dengan laporan yang baru. Mudah mudahan bisa diterima," pungkas Syaefuloh.</p> <p>Terlepas dari itu, menarik melihat tunggangan atau mobil Ngabila yang tercatat di LHKPN. Yakni Daihatsu Taruna tipe CX tahun 2000.</p> <p>Daihatsu Taruna merupakan salah satu small SUV yang cukup populer di Indonesia. Mobil ini dianggap sebagai pengganti Daihatsu Feroza yang sempat beken di era 1970 hingga 2000-an. Melansir laman resmi Daihatsu, Taruna pertama kali diproduksi di Indonesia pada 1999. Saat itu, Taruna hadir dengan tipe C-Series. Tipe ini punya ciri khas berupa kapasitas mesin yang mencapai 1.600 cc.</p> <p>Tipe tersebut lantas dibagi lagi menjadi beberapa varian yakni CL, CX, dan CSX. Selepas C-Series, Taruna mulai memproduksi dua tipe yang tak kalah menarik yakni F-Series dan OXXY.</p> <p>Hanya saja, produksi mobil ini diberhentikan pada 2006 silam. Kini, model mobil tersebut digantikan oleh Daihatsu Terios.</p> <p>Interior Daihatsu Taruna tergolong sederhana. Biasanya, interior mobil ini dilengkapi dengan tape, AC, serta kursi berkapasitas 5 sampai 7 penumpang. Khusus untuk C-Series, jumlah kursi hanya lima buah. Namun, bisa ditambah dua kursi di bagian belakang dan hanya cocok penumpang anak-anak dan remaja saja.</p> <p>Semua tipe Daihatsu Taruna memiliki mesin berkapasitas 1.500 cc - 1.600 cc. Pada tipe C-Series, mesin yang dipakai masih berbahan karburator. Menggendong 4 silinder dengan tenaga maksimum 94 horsepower dan torsi 114 Nm. CX adalah varian C-Series tingkat menengah. Varian ini sudah dilengkapi tape dan AC serta velg Alloy. C-Series adalah tipe termurah dengan harga mulai Rp 40 jutaan.</p>

Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta, Ngabila Salama, viral usai membeberkan gaji per bulannya di akun media sosial miliknya.

Mengintip Tunggangan Ngabila Salama PNS DKI Jakarta yang Pamer Gaji Rp 34 Juta per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/IMG_20230502_020932-876047410-1414352439.jpeg" alt="PNS DKI Jakarta Ngabila Salama ramai jadi pembicaraan piblik usai pamer gajinya mencapai Rp 34 juta." width="100%">
<figcaption>PNS DKI Jakarta Ngabila Salama ramai jadi pembicaraan piblik usai pamer gajinya mencapai Rp 34 juta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Inspektorat DKI Jakarta meminta Kepala Seksi Surveilans Epidemiolog dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ngabila Salama yang memamerkan gaji Rp 34 juta per bulan untuk melaporkan harta apa adanya.</p> <p>Ngabila diminta melakukan perbaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai yang dimilikinya.<br /> <br />"Kita dorong nanti yang bersangkutan akan perbaikan atas LHKPN-nya dan kita bantu koordinasi dengan KPK," kata Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).</p> <p>Yang penting, kata dia, ada itikad baik dan melaporkan apa adanya. "Saya sih melihat, begini, yang paling penting adalah ada itikad baik, kalau memang kemarin ada aset yang belum dilaporkan. Saya menyarankan melaporkan apa adanya," katanya.</p> <p>Selanjutnya, penilaian diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tinggal nanti teman-teman dari KPK menilai apakah ini bisa diterima dengan laporan yang baru. Mudah-mudahan bisa diterima," kata dia.<br /> <br />Syaefuloh menyebutkan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terkait harta Ngabila.<br />"Kan masih proses, tentu proses pemeriksaan dapat berkembang. Kita tunggu hasilnya," ujar Syaefuloh seperti dikutip Antara, Kamis (25/5).<br /> <br />Tim Inspektorat DKI, kata Syaefuloh, akan berkoordinasi dengan KPK setelah pemeriksaan Ngabila selesai.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01684928/diviralkan-sang-rt-ruko-yang-makan-bahu-jalan-akhirnya-rata-dengan-tanah-sempat-diwarnai-aksi-penolakan">Diviralkan Sang RT, Ruko yang Makan Bahu Jalan Akhirnya Rata dengan Tanah, Sempat Diwarnai Aksi Penolakan</a></strong><br /> <br />"Kami akan melakukan (koordinasi ke KPK) setelah proses pemeriksaan Inspektorat selesai nanti," kata Syaefuloh.</p> <p>Hari Rabu kemarin, Inspektorat DKI Jakarta memeriksa Ngabila Salama sejak pukul 08.00 WIB setelah yang bersangkutan pamer gaji Rp 34 juta di media sosial (medsos).<br /> <br />Dalam pemanggilan tersebut, Inspektorat DKI mendalami terkait kebenaran dan viralnya pernyataan oknum ASN DKI tersebut setelah memamerkan besaran gajinya di akun <em>Twitter @Ngabila</em> pada 15 Mei 2023.<br /> <br />"Ya tentu yang kita dalami adalah apa benar mengenai ungkapan beliau. Kemudian motifnya kenapa, ya kira-kira begitu lah yang kita dalami," ujar Syaefuloh.</p>

Tim Inspektorat DKI akan berkoordinasi dengan KPK setelah pemeriksaan PNS DKI Jakarta Ngabila Salama yang pamer gaji Rp 34 juta selesai.

Inspektorat Minta Pegawai PNS DKI Ngabila Salama Perbaiki LHKPN, Bakal Diperiksa KPK?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/IMG_20230524_145155-3170976955.jpg" alt="Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat di Blok G Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza" width="100%">
<figcaption>Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat di Blok G Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Inspektorat DKI Jakarta memeriksa Kepala Seksi Surveilans Epidemiolog dan Imunisasi Dinas Kesehatan Ngabila Salama sejak pukul 08.00 WIB setelah yang bersangkutan pamer gaji Rp 34 juta di media sosial.<br /> <br />"Insyaallah hari ini sedang proses tadi dari jam 8.00 WIB di Inspektorat DKI," kata Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu.<br /> <br />Dalam pemanggilan tersebut, Inspektorat DKI akan mendalami terkait kebenaran dan motif viralnya pernyataan oknum ASN DKI tersebut yang memamerkan besaran gajinya di akun <em>Twitter @Ngabila</em> pada 15 Mei 2023.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01684928/diviralkan-sang-rt-ruko-yang-makan-bahu-jalan-akhirnya-rata-dengan-tanah-sempat-diwarnai-aksi-penolakan">Diviralkan Sang RT, Ruko yang Makan Bahu Jalan Akhirnya Rata dengan Tanah, Sempat Diwarnai Aksi Penolakan</a></strong><br /> <br />"Ya tentu yang kita dalami adalah apa benar mengenai ungkapan beliau. Kemudian motifnya kenapa, ya kira-kira begitu lah yang kita dalami," ujar Syaefuloh seperti dikutip Antara, Kamis (25/5).<br /> <br />Diketahui, Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala Seksi Surveilans Epidemiolog dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta Ngabila Salama yang dikutip melalui laman https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#modal-notice pada periodik 2022 hanya Rp73.188.080.<br /> <br />Sementara gaji yang diterima Ngabila sebesar Rp34 juta per bulan. Sehingga, Inspektorat DKI akan mendorong Ngabila untuk melakukan perbaikan atas LHKPN yang dilaporkan.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01684927/rebecca-klopper-ternyata-sempat-ngumpet-di-rumah-fadly-faisal-tapi-diusir-karena-diprotes-warga">Rebecca Klopper Ternyata Sempat Ngumpet di Rumah Fadly Faisal, Tapi Diusir Karena Diprotes Warga</a></strong><br /> <br />"Ya itu salah satu menjadi materi yang ditanyakan oleh tim. Ini kita dorong nanti yang bersangkutan akan perbaikan atas LHKPN nya dan kita bantu koordinasi dengan KPK. Artinya kan kita semua para pejabat memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN itu, dan seluruhnya harus dilaporkan ga boleh ada yang lewat," jelas Syaefuloh.<br /> <br />Terkait sanksi yang akan diberikan oleh Ngabila, Syaefuloh menyebut masih menunggu hasil dari pemeriksaan tim Inspektorat.<br /> <br />"Tentu terkait sanksi nanti kita lihat hasil dari pemeriksaan dari tim. Sekarang tim sedang berlangsung, dan mudah-mudahan saya bisa segera melihat hasilnya untuk kemudian didiskusikan lebih lanjut. Mengenai pengenaan sanksi tentu kita hati-hati sesuai dengan fakta di lapangan," ujar Syaefuloh.</p>

Inspektorat DKI akan mendalami terkait kebenaran dan motif viralnya pernyataan oknum ASN DKI tersebut yang memamerkan besaran gajinya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pns dki jakarta

Berita Terkini