<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/05/serangan-gabungan-as-israel-ke-sejumlah-target-di-iran-dalam-eskalasi-konflik-yang-kembali-memunculkan-isu-intervensi-dan-perubahan-rezim-foto-dw-6rtee.webp" alt="Serangan gabungan AS-Israel ke sejumlah target di Iran dalam eskalasi konflik yang kembali memunculkan isu intervensi dan perubahan rezim. Foto: (DW)" width="100%">
<figcaption>Serangan gabungan AS-Israel ke sejumlah target di Iran dalam eskalasi konflik yang kembali memunculkan isu intervensi dan perubahan rezim. Foto: (DW)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com &mdash; Dalam sejarah hubungan internasional modern, Amerika Serikat (AS) telah lama menjadi aktor sentral dalam operasi perubahan rezim di berbagai belahan dunia.&nbsp;
Intervensi ini&mdash;baik dilakukan secara terbuka melalui kekuatan militer maupun secara terselubung lewat operasi intelijen&mdash;tidak hanya mengubah struktur kekuasaan di negara sasaran, tetapi juga membentuk ulang keseimbangan geopolitik regional selama puluhan tahun.
Praktik tersebut bukan sekadar reaksi spontan terhadap krisis. Sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa perubahan rezim sering menjadi instrumen strategis dalam kebijakan luar negeri Washington untuk memastikan pemerintahan yang sejalan dengan kepentingan keamanan dan ekonominya tetap berkuasa.&nbsp;
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/nasional/2603050087/ungkap-hasil-pertemuan-dengan-presiden-prabowo-ahy-indonesia-siapkan-skenario-terburuk-untuk-hadapi-dampak-eskalasi-di-timur-tengah">Ungkap Hasil Pertemuan dengan Presiden Prabowo, AHY: Indonesia Siapkan Skenario Terburuk untuk Hadapi Dampak Eskalasi di Timur Tengah</a>
Studi tahun 2019 berjudul The Strategic Logic of Covert Regime Change karya Lindsey O&rsquo;Rourke mencatat bahwa sepanjang Perang Dingin (1947&ndash;1989), AS melakukan 72 upaya perubahan rezim di luar negeri, dengan 64 di antaranya melalui operasi rahasia dan tingkat keberhasilan sekitar 40 persen. Angka ini menunjukkan pola sistematis, bukan pengecualian.
Konteks historis tersebut kembali relevan ketika Presiden AS saat ini, Donald Trump, pada awal konflik terbaru dengan Iran secara terbuka menyatakan bahwa Teheran tidak boleh lagi menjadi ancaman nuklir maupun militer konvensional, dan bahwa rezim yang berkuasa perlu disingkirkan.&nbsp;
Meski kemudian Menteri Pertahanan Pete Hegseth menegaskan konflik itu &ldquo;bukan perang perubahan rezim&rdquo;, sejarah panjang intervensi AS membuat pernyataan tersebut sulit dilepaskan dari preseden masa lalu.&nbsp;
Dilansir dari Deutsche Welle (DW), Kamis (5/3/2026), pengalaman Amerika dalam operasi semacam ini merupakan yang paling luas dibandingkan negara mana pun. Dengan latar tersebut, Iran menjadi salah satu contoh awal yang membentuk pola intervensi berikutnya.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/internasional/2603040242/hadapi-tekanan-publik-dan-gelombang-uninstall-openai-revisi-kontrak-dengan-militer-as-untuk-batasi-penyalahgunaan-ai">Hadapi Tekanan Publik dan Gelombang Uninstall, OpenAI Revisi Kontrak dengan Militer AS untuk Batasi Penyalahgunaan AI</a>
Iran (1953&ndash;2026)
Intervensi AS di Iran bermula pada Agustus 1953 ketika Badan Intelijen Pusat (CIA) bersama intelijen Inggris menggulingkan Perdana Menteri terpilih Mohammad Mossadegh, sebuah operasi rahasia yang kemudian diakui dalam dokumen deklasifikasi sebagai pelaksanaan kebijakan luar negeri Washington untuk menghentikan nasionalisasi industri minyak dan mengembalikan kekuasaan Shah Mohammad Reza Pahlavi.&nbsp;
Dukungan terhadap monarki pro-Barat itu memperdalam sentimen anti-Amerika dan menjadi salah satu pemicu Revolusi Islam 1979 yang melahirkan republik teokratis yang berkuasa hingga kini.&nbsp;
Sejak saat itu, hubungan kedua negara diwarnai sanksi ekonomi, ketegangan militer, dan konfrontasi tidak langsung, hingga kembali memanas pada 2026 ketika serangan terbaru AS terhadap target di Iran memunculkan kembali spekulasi mengenai agenda perubahan rezim&mdash;menunjukkan bahwa operasi 1953 bukan sekadar episode sejarah, melainkan awal dari siklus konflik yang berlangsung lebih dari tujuh dekade.
Libya (2011)&nbsp;
Ketika gelombang Arab Spring&mdash;rangkaian pemberontakan rakyat yang mengguncang sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika Utara sejak 2010&mdash;meluas ke Libya pada 2011, AS mendukung oposisi terhadap pemimpin lama Muammar Gaddafi. AS bergabung dalam operasi bersama Prancis dan Inggris di bawah bendera NATO, yang dikenal sebagai Operation Unified Protector.&nbsp;
Dukungan udara ini membantu kelompok pemberontak menguasai Tripoli dan akhirnya menewaskan Gaddafi. Namun, hampir 15 tahun kemudian, Libya tetap terpecah secara politik dan mengalami instabilitas berkepanjangan, menunjukkan betapa sulitnya membangun tatanan baru setelah intervensi militer asing.&nbsp;
Irak (2003)
Invasi yang dipimpin AS untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein dimulai dengan deklarasi optimis Presiden AS ke-43 George W. Bush tentang &ldquo;Mission Accomplished.&rdquo; Namun, periode pendudukan berikutnya gagal menghasilkan perdamaian atau stabilitas.&nbsp;
Institusi negara Irak pasca intervensi AS makin lemah, dan kekosongan kekuasaan memungkinkan kelompok seperti ISIS tumbuh subur, memperluas konflik ke Suriah dan kawasan sekitarnya. Sejarawan AS Joseph Stieb mencatat bahwa ada asumsi keliru bahwa demokrasi liberal akan menguat setelah diktator digulingkan&mdash;sebuah prediksi yang terbukti salah.&nbsp;
Afghanistan (2001&ndash;2021)
Setelah serangan 11 September 2001 di New York dan Washington yang dilakukan jaringan Al-Qaeda yang berbasis di Afghanistan, AS melancarkan Operation Enduring Freedom untuk menggulingkan rezim Taliban yang melindungi kelompok tersebut.&nbsp;
Pemerintahan baru yang didukung Washington kemudian dibentuk, namun perang berkepanjangan, lemahnya institusi negara, dan pengurangan pasukan internasional sejak 2014 membuka ruang bagi Taliban untuk kembali menguat.&nbsp;
Pada 2021, setelah penarikan total pasukan AS, Taliban kembali menguasai Kabul dan menggantikan pemerintahan yang selama dua dekade didukung Barat&mdash;menjadikan intervensi tersebut salah satu operasi perubahan rezim terpanjang namun berakhir dengan kembalinya aktor lama ke tampuk kekuasaan.
Panama (1989)
Saat diktator Manuel Noriega menolak mengakui hasil pemilu yang sah, Presiden George H. W. Bush melancarkan operasi Just Cause pada Desember 1989 untuk mencopotnya dari kekuasaan. Noriega menyerah dua minggu setelah Guillermo Endara dilantik sebagai presiden; operasi ini dilaporkan menelan biaya sekitar USD 331 juta (sekitar Rp 5,59 triliun berdasarkan kurs Rp 16.880 per dolar AS).&nbsp;
Grenada (1983)&nbsp;
Di tengah kekhawatiran akan pengaruh Soviet di Karibia, Presiden AS ke-40 Ronald Reagan memerintahkan invasi setelah pemimpin Prime Minister Maurice Bishop digulingkan dan dibunuh oleh militer dalam konflik internal. Inggris&mdash;sebagai anggota Persemakmuran&mdash;memprotes, namun pemerintahan sementara tetap didirikan dan pemilu diselenggarakan tahun berikutnya.&nbsp;
Republik Dominika (1965)&nbsp;
Dalam upaya menghentikan ancaman perang saudara dan kemungkinan berdirinya pemerintahan sosialis serupa Kuba di dekat perbatasan Amerika Serikat, Presiden AS ke-36&nbsp; Lyndon B. Johnson memerintahkan invasi yang menurut catatan sejarah memastikan pemimpin yang disukai Washington mengambil alih kekuasaan.&nbsp;
Venezuela (2026)&nbsp;
Intervensi AS ke Venezuela ini baru terjadi pada 3 Januari 2026, ketika Presiden Donald Trump memerintahkan penculikan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, untuk diadili di New York atas tuduhan &ldquo;terorisme narkoba.&rdquo;&nbsp;
Hal ini memicu perubahan situasi politik di Caracas, di mana mantan wakilnya Delcy Rodriguez naik menjadi pemimpin sementara, sementara tokoh oposisi Mar&iacute;a Corina Machado menyatakan niatnya kembali dan memimpin transisi menuju demokrasi. Dua bulan kemudian, arah politik Venezuela masih belum jelas.&nbsp;
Sejarah panjang ini memperlihatkan ironi yang sulit diabaikan: di saat Amerika Serikat mengklaim peran sebagai penjaga perdamaian dunia, jejak intervensinya menunjukkan pola penggunaan kekuatan militer untuk membentuk ulang pemerintahan negara lain&mdash;sebuah strategi yang dalam banyak kasus meninggalkan instabilitas berkepanjangan dan konflik baru alih-alih perdamaian yang dijanjikan.

Pengalaman Amerika dalam operasi semacam ini merupakan yang paling luas dibandingkan negara mana pun.

Dari Iran hingga Venezuela: Pola Intervensi Militer AS yang Selalu Memimpin Penggulingan Rezim Negara Lain

pola intervensi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pola intervensi

Berita Terkini

Dari Iran hingga Venezuela: Pola Intervensi Militer AS yang Selalu Memimpin Penggulingan Rezim Negara Lain

Download Aplikasi JawaPos.com