<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/30/WhatsApp-Image-2026-01-30-at-073332-2650134064.jpeg" alt="Kapolresta Sleman Kombes Edy Setyanto Erning Wibowo. (Polresta Sleman)." width="100%">
<figcaption>Kapolresta Sleman Kombes Edy Setyanto Erning Wibowo. (Polresta Sleman).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengambil langkah tegas atas kegaduhan dalam penanganan kasus Hogi Minaya. Berdasar hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), Polda Yogya memutuskan untuk menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Edy Setyanto Erning Wibowo. Keputusan itu diumumkan oleh Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko pada Jumat pagi (30/1). Dia menyampaikan bahwa ADTT dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Yogya pada Senin lalu (26/1). Trunoyudo menyampaikan bahwa ADTT dilaksanakan atas penanganan perkara pencurian dengan kekerasan (curas) dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 26 April 2025. Menurut dia, dalam audit tersebut ditemukan dugaan lemahnya pengawasan pimpinan, sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan. Tidak hanya itu, penyidikan tersebut berdampak pada menurunnya citra Polri di masyarakat. Trunoyudo mengungkapkan, hasil sementara ADTT telah digelar dan dalam gelar tersebut diputuskan bahwa Kombes Edy Setyanto dinonaktifkan dari jabatannya untuk sementara. &rdquo;Seluruh peserta (gelar ADTT) sepakat merekomendasikan penonaktifan kapolresta Sleman untuk sementara waktu hingga pemeriksaan lanjutan selesai dilaksanakan,&rdquo; ungkap Trunoyudo kepada awak media. Lebih lanjut, Trunoyudo menegaskan bahwa langkah penonaktifan kapolresta Sleman tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas institusi. Dia menegaskan, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan. &rdquo;Penonaktifan sementara ini dilakukan semata-mata untuk menjamin objektivitas pemeriksaan lanjutan serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan,&rdquo; terang dia. Sebagai tindak lanjut rekomendasi ADTT tersebut, Polda Yogya merencanakan pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) yang akan dipimpin langsung oleh kapolda Yogya hari ini pada pukul 10.00 WIB. Agenda tersebut dilaksanakan di ruang rapat Kapolda Yogya. Sebelumnya, Komisi III DPR mencecar Kombes Edy Setyanto pada Rabu (28/1). Mereka heran lantaran Polresta Sleman menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka karena mengejar pelaku penjambretan istrinya hingga menyebabkan penjambret mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia. &nbsp;

Berdasar hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), Polda Yogya memutuskan untuk menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Edy Setyanto Erning

Polda Jogja Nonaktifkan Sementara Kapolresta Sleman Kombes Edy Setyanto Erning Wibowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/03/IMG_20250902_182026-449058603.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jogjakarta Komisaris Besar Polisi Ihsan. (Luqman Hakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jogjakarta Komisaris Besar Polisi Ihsan. (Luqman Hakim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Daerah Istimewa Jogjakarta memeriksa 10 orang saksi terkait kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Amikom Jogjakarta Rheza Sendy Pratama usai aksi demo di sekitar Mapolda Jogjakarta, Minggu (31/8). Kepala Bidang Humas Polda Jogjakarta Kombespol Ihsan dalam keterangan tertulis menyebutkan, sejak Senin (1/9), Propam telah meminta keterangan delapan orang saksi. &rdquo;Selasa (2/9), terdapat dua saksi yang juga telah dimintai keterangan. Sehingga total ada 10 saksi yang telah dimintai keterangan,&rdquo; ujar Ihsan seperti dilansir dari Antara. Menurut Ihsan, penyelidikan internal itu merupakan bentuk komitmen Polda Jogjakarta menindaklanjuti peristiwa yang menewaskan Rheza. Polda Jogjakarta bakal menangani peristiwa itu secara profesional, prosedural, dan transparan. Propam Polda Jogjakarta masih terus melakukan pendalaman dan akan memanggil saksi-saksi lain yang diperlukan. &rdquo;Proses penyelidikan ini masih akan terus berlanjut, tentunya, dan kami akan menyampaikan setiap update perkembangan pada masyarakat,&rdquo; ungkap Ihsan. Sebelumnya, Forum BEM se-Jogjakarta melalui akun Instagram resminya menuliskan bahwa Rheza sempat mengikuti aksi unjuk rasa di Jogjakarta pada Minggu (31/8). Selain itu, sebuah video yang merekam diduga sosok Rheza mengendarai motor saat aksi di sekitar Mapolda Jogjakarta pun beredar di media sosial. Ketua BEM Amikom Jogjakarta Alvito Afriansyah meyakini bahwa sosok dalam rekaman itu adalah Rheza mengacu jenis motor yang ditunggangi serta keterangan rekan sekelasnya. &rdquo;Betul, itu adalah korban yang kita lihat di video, bahwa korban tertinggal pada saat aparat melemparkan gas air mata, dan mungkin insiden itu terjadi saat itu. (Indikasi) dari motor, dan itu kami dapatkan informasinya dari teman sekelas yang memvalidasi bahwa itu memang betul Saudara Rheza,&rdquo; tandas Alvito. Di sisi lain, pihak Amikom Jogjakarta menyatakan bakal menelusuri lebih jauh ihwal kematian Rheza. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Amikom Jogjakarta Ahmad Fauzi mengatakan, masih mengumpulkan informasi dari rumah sakit maupun rekan-rekan almarhum, serta berharap kepolisian memberikan penjelasan lengkap mengenai peristiwa yang terjadi.

Polda Jogjakarta periksa 10 orang saksi terkait kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Amikom Jogja Rheza Sendy Pratama usai aksi demo

Propam Polda Jogjakarta Periksa 10 Saksi Terkait Kematian Mahasiswa Amikom

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/IMG_20250901_031800-1786166554.jpg" alt="Kapolda Jogjakarta Irjen Pol Anggoro Sukartono melayat di rumah duka almarhum Rheza Sendy Pratama di Sendangadi, Mlati, Sleman, Minggu (31/8) malam. (Polda Jogja/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jogjakarta Irjen Pol Anggoro Sukartono melayat di rumah duka almarhum Rheza Sendy Pratama di Sendangadi, Mlati, Sleman, Minggu (31/8) malam. (Polda Jogja/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kapolda Daerah Istimewa Jogjakarta Irjen Pol Anggoro Sukartono menyatakan siap menggelar penyelidikan hingga penyidikan kematian mahasiswa Universitas Amikom Jogjakarta Rheza Sendy Pratama, apabila pihak keluarga menghendaki. &rdquo;Apabila keluarga akan mempertanyakan sampai kepada proses hukum dari meninggalnya, kami siapkan semua proses itu, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan,&rdquo; kata Anggoro seperti dilansir dari Antara usai melayat ke rumah duka almarhum di Sendangadi, Mlati, Sleman, Mingg (31/8) malam. Dia mengatakan pihak keluarga memilih ikhlas menerima kepergian almarhum dan menolak opsi ekshumasi yang ditawarkan kepolisian. Kendati demikian, jalur hukum tetap terbuka apabila di kemudian hari keluarga menghendaki adanya penyelidikan lebih lanjut. &rdquo;Kalau nanti pihak keluarga di kemudian hari berubah pikiran dan ingin mempertanyakan proses hukum terhadap meninggalnya saudara Rheza, kami siap untuk melakukan penyidikan,&rdquo; tandas jenderal polisi bintang dua itu. Anggoro juga meminta masyarakat yang memiliki informasi maupun saksi terkait peristiwa yang dialami Rheza agar menyampaikannya kepada kepolisian. &rdquo;Sementara ini, yang kami lihat hanya dari media. Kami coba lihat berita-berita media sosial apakah benar korban yang diperlakukan seperti itu. Ini penting, jadi kalau masyarakat memang menemukan, sampaikan ke saya supaya saya mudah melakukan penyelidikan nanti,&rdquo; tutur Anggoro Sukartono. Sebelumnya, Forum BEM se-Jogjakarta melalui akun Instagram resmi menuliskan bahwa Rheza sempat mengikuti aksi unjuk rasa di Jogjakarta pada Minggu (31/8). Selain itu, sebuah video yang merekam diduga sosok Rheza mengendarai motor saat aksi di sekitar Mapolda Jogjakarta pun beredar di media sosial. Ketua BEM Amikom Jogjakarta Alvito Afriansyah meyakini bahwa sosok dalam rekaman itu adalah Rheza mengacu jenis motor yang ditunggangi serta keterangan rekan sekelasnya. &rdquo;Betul, itu adalah korban yang kita lihat di video, bahwa korban tertinggal pada saat aparat melemparkan gas air mata, dan mungkin insiden itu terjadi saat itu. (Indikasi) dari motor, dan itu kami dapatkan informasinya dari teman sekelas yang memvalidasi bahwa itu memang betul Saudara Rheza,&rdquo; terang Alvito. Pihak Amikom Jogjakarta menyatakan bakal menelusuri lebih jauh ihwal kematian Rheza. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Amikom Jogjakarta Ahmad Fauzi mengatakan, masih mengumpulkan informasi dari rumah sakit maupun rekan-rekan almarhum, serta berharap kepolisian memberikan penjelasan lengkap mengenai peristiwa yang terjadi. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Jogjakarta Komisaris Besar Ihsan menuturkan telah terjadi penyerangan di depan Markas Polda Jogjakarta pada Sabtu (30/8) malam hingga Minggu (31/8) pagi oleh sekelompok massa. Aksi dimulai sekitar pukul 21.40 WIB ketika sekitar 50 orang tak dikenal mendatangi Mapolda sambil berteriak dan melempari petugas dengan batu, petasan, serta bom molotov. Massa juga berusaha merusak kawat duri yang digunakan sebagai pagar sementara. Situasi semakin memanas setelah warga dari sisi timur Mapolda merasa terganggu dan ikut terlibat hingga terjadi saling lempar batu. Jumlah massa pun bertambah hingga sekitar 500 orang berhadapan dengan sekitar 200 warga. Mulai pukul 01.30 sampai 06.00 WIB, petugas terus berusaha menghalau kelompok perusuh yang melakukan penyerangan menggunakan petasan, molotov, batu, bahkan senjata tajam. Pada pukul 06.00 WIB massa perusuh akhirnya dapat dibubarkan personel TNI dan Polri. Ihsan menyebut, dari insiden itu polisi mengamankan puluhan orang, termasuk pelajar SMP dan SMA/SMK, serta menyita barang bukti berupa senjata tajam dan dua bom molotov. Enam orang mengalami luka-luka, terdiri atas lima dari kelompok massa dan satu personel pengamanan.

Polda Jogjakarta menyatakan siap gelar penyelidikan hingga penyidikan kematian mahasiswa Universitas Amikom Jogjakarta Rheza Sendy Pratama

Polda Jogjakarta Siap Proses Hukum Kematian Mahasiswa Amikom Jogja Rheza Sendy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/IMG_20250814_122334-1279547470.jpg" alt="Enam dari tujuh tersangka kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon&nbsp; di Mapolda DIY, Sleman, DI Jogjakarta. (Luqman Hakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Enam dari tujuh tersangka kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon&nbsp; di Mapolda DIY, Sleman, DI Jogjakarta. (Luqman Hakim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta menyerahkan enam dari tujuh orang tersangka kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Tupon Hadi Suwarno alias Mbah Tupon ke Kejaksaan Tinggi Jogjakarta. Kepala Bidang Humas Polda DI Jogjakarta Komisaris Besar Polisi Ihsan mengatakan, penyerahan tersangka beserta barang bukti menandai masuknya perkara ke tahap II. Selanjutnya menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. &rdquo;Penyidik Ditreskrimum Polda DI Jogjakarta telah menyerahkan enam tersangka berikut barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi DIY pada 12 Agustus 2025. Ini bentuk komitmen kami untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan kami akan terus mengawal proses hukumnya,&rdquo; tandas Ihsan. Ihsan menyebut satu tersangka lainnya belum diserahkan ke kejaksaan karena berkas perkaranya belum dinyatakan lengkap atau P-21. Polda berkomitmen terhadap perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya dalam hal kepemilikan tanah yang sah secara hukum dengan memberantas praktik mafia tanah. Ihsan pun mengimbau masyarakat mewaspadai berbagai modus penipuan atau penggelapan tanah serta tidak ragu melapor ke polisi jika menemukan indikasi praktik mafia tanah di wilayahnya. Kasus tersebut berawal dari laporan yang dibuat pada 14 April 2025, dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui modus pecah bidang terhadap objek Sertifikat Hak Milik (SHM) milik korban. Mbah Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, menjadi korban penggelapan sertifikat tanah, setelah sertifikat tanah miliknya seluas 1.655 meter persegi diketahui beralih nama menjadi milik orang lain dan dijadikan agunan kredit Rp 1,5 miliar di sebuah lembaga keuangan tanpa sepengetahuannya. Dalam kasus itu, penyidik Polda DIY menetapkan tujuh tersangka berinisial BR, Tk, VW, Ty, MA, IF, dan AH yang diduga berperan dalam menguasai tanah korban secara melawan hukum. Para tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, dan pasal 266 KUHP tentang keterangan palsu dalam akta otentik. Mereka juga dijerat dengan pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman pidananya bervariasi, mulai dari empat hingga tujuh tahun penjara untuk tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan, serta maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp 10 miliar untuk pencucian uang.

Polda Jogjakarta serahkan enam dari tujuh orang tersangka kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon ke Kejaksaan tinggi Jogjakarta

Polda Jogjakarta Serahkan Enam Tersangka Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon ke Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/IMG_20250806_231046-588843824.jpg" alt="Para tersangka kasus judi online yang tertangkap di Bantul bulan lalu. (Luqman Hakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Para tersangka kasus judi online yang tertangkap di Bantul bulan lalu. (Luqman Hakim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Jogjakarta menegaskan akan menindak seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas judi daring atau online. Termasuk pemain, operator, pemodal, hingga bandar. &rdquo;Siapa pun yang terlibat dalam aktivitas judi akan kami tindak. Mulai dari pemain, operator, pemodal, hingga bandar dan pihak-pihak yang mempromosikan. Tidak ada toleransi untuk perjudian dalam bentuk apa pun,&rdquo; ujar Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jogjakarta AKBP Slamet Riyanto seperti dilansir dari Antara. Hal itu ditegaskan Slamet untuk meluruskan informasi yang berkembang di media sosial terkait penangkapan lima orang pelaku judi daring yang disebut telah mengelabui situs judi itu. Proses penindakan terhadap kasus tersebut berawal dari laporan warga yang mencurigai aktivitas ilegal di lingkungan mereka. &rdquo;Informasi awal berasal dari warga yang melihat dan mendengar bahwa ada aktivitas mencurigakan dari para pelaku. Informasi tersebut dikembangkan oleh kami yang bekerja sama dengan intelijen, kemudian kami tindaklanjuti secara profesional,&rdquo; ujar AKBP Slamet. Dari hasil pemeriksaan, lima orang ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan, terdiri atas empat operator dan satu koordinator berinisial RDS. Mereka menjalankan praktik judi daring dengan cara mengumpulkan dan memanfaatkan situs-situs yang menawarkan promosi untuk pengguna baru. &rdquo;Para pelaku merupakan pemain judi online dengan modus memainkan akun-akun dan memanfaatkan promo untuk menambah deposit,&rdquo; tegas Slamet. Saat ini kasus tersebut telah masuk ke tahap penyidikan sebagai bentuk komitmen Polda Jogjakarta melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk perjudian dan tindak pidana online. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti keterlibatan bandar atau jaringan yang lebih besar, dia memastikan seluruhnya bakal diproses hukum secara tegas dan transparan. Sementara itu, Kabidhumas Polda Jogjakarta Kombespol Ihsan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi adanya praktik perjudian di wilayah Jogjakarta. &rdquo;Keberhasilan pengungkapan kasus ini juga bagian dari peran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas judi online tersebut,&rdquo; ujar Kombes Ihsan. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam semua aktivitas judi online karena merupakan kejahatan dan mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian. &rdquo;Judi online adalah kejahatan. Kami ajak masyarakat untuk bersama-sama melaporkan jika ada aktivitas perjudian di wilayahnya,&rdquo; tutur Ihsan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, lima orang pelaku judi daring ditangkap saat penggerebekan di sebuah rumah kontrakan di wilayah Banguntapan, Kabupaten Bantul. Mereka disebutkan terdiri atas satu koordinator berinisial RDS dan empat operator masing-masing berinisial NF, EN, DA, dan PA. Para pelaku diketahui menjalankan puluhan akun baru setiap hari untuk mendapatkan bonus promosi dari situs judi daring, dengan dukungan empat komputer dan sejumlah kartu ponsel yang digunakan secara bergantian. Para tersangka dijerat dengan pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan/atau pasal 303 KUHP jo pasal 55 dan/atau pasal 56 KUHP. Mereka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.

Polda Jogjakarta tegaskan akan menindak seluruh pihak yang terlibat dalam judi online, termasuk pemain, operator, pemodal, hingga bandar

Polda Jogjakarta Tegaskan Semua Pihak Terlibat Judi Online Bakal Ditindak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/5-JUDI-ONLINE-JPC-3500736466.jpg" alt="Ilustrasi judi online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi judi online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Penangkapan lima pemain judi online (judol) di Bantul, Jogjakarta menuai sorotan tajam dari publik. Bukan hanya netizen, akademisi hingga selebritas turut mempertanyakan kenapa bandarnya tak ikut diseret? Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mendesak agar polisi turut menangkap para bandar judi online, bukan hanya para pemain. Pemberantasan judi online sudah sama mendesaknya dengan pemberantasan korupsi. "Kalau Presiden Prabowo itu punya asta cita, salah satunya memburu koruptor sampai ke Antartika karena bagian dari penegakan hukum, anti korupsi begitu," ujar Adib kepada JawaPos.com, Senin (4/8). "Harusnya memburu bandar judi ini menjadi urgensi yang sangat mendesak juga. Dan ini harus diterjemahkan menjadi skala prioritas utama bagi penegakkan hukum, terutama institusi kepolisian," tegas dia. Adib menyoroti bahwa dampak judi online sangat besar, terutama pada masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Dia menyebut perputaran uang dalam bisnis ilegal ini mencapai triliunan rupiah. "Sudah diperkuatkan dengan data-data negara-negara yang terpapar judi itu, Indonesia salah satu terbesar. Maka dari itu saya katakan, skala prioritas negara ini bukan hanya pengusutan korupsi, tapi judi ini luar biasa," tegas Adib. <h3>Asumsi Masyarakat Ada yang Membekingi Judol Tidak Bisa Disalahkan</h3> Adib mengingatkan, jika aparat tak serius menindak judi online, masyarakat bisa berpikir liar. Apalagi, kecurigaan masyarakat telah terbukti dengan adanya sejumlah tersangka yang ditetapkan berasal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), yang ikut membekingi situs Judi Online.&nbsp; Menurut dia, ketidaktegasan ini bisa merusak citra Polri secara permanen. Apalagi teknologi pemblokiran situs seharusnya bukan hal sulit bagi negara sebesar Indonesia. "Selanjutnya masyarakat berasumsi lagi, Oh ini karena dibackup oleh oknum-oknum yang ada di institusi negara, terutama polisi. Ya wajar masyarakat berasumsi seperti itu karena penindakkannya memang masyarakat melihat tebang pilih begitu," terang Adib. Adib menyarankan agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberdayakan personel yang memiliki rekam jejak baik dan berintegritas. Di antaranya para eks pegawai KPK.&nbsp;Jika hal ini tidak segera dilakukan, asumsi publik yang liar bisa menjadi kebenaran sosial. "Kapolri itu kan punya tim yang dulu dari KPK itu, ada Novel Baswedan CS. Kasih ke mereka tuh. Orang-orang yang masih punya integritas tinggi. Memburu mafia tanah, memburu koruptor, memburu bandar judi online," tutur Adib. <h3>Kunto Aji Ikut Bersikap: Yang Dirugikan Bandar, Yang Lapor Siapa?</h3> Sorotan terhadap penindakan judi online juga datang dari kalangan artis. Penyanyi Kunto Aji menyampaikan sindiran lewat akun Threads miliknya. &ldquo;Cuma nanya, ini kan yang dirugiin bandar ya? Yang lapor siapa?&rdquo; tulis Kunto Aji, dikutip Senin (4/8). Komentar tersebut mendapat banyak dukungan dari netizen yang mempertanyakan logika hukum dalam kasus ini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016389083/teriak-ada-bom-di-pesawat-lion-air-pria-asal-pematang-siantar-resmi-jadi-tersangka">Teriak Ada Bom di Pesawat Lion Air, Pria Asal Pematang Siantar Resmi Jadi Tersangka</a> &ldquo;Kalau dilihat mereka bermain judol dan mengelabui sistem judol. Ya yang mana bandar judolnya yang lebih salah secara hukum. Harusnya yang ditangkap bandarnya, bukan pemainnya,&rdquo; tulis akun @ariefs*****. &ldquo;Ini semacam polisi menangkap pengedar narkoba palsu,&rdquo; sindir @susanto*****. Meski begitu, Kunto Aji tetap mengimbau masyarakat untuk tidak tergoda bermain judi online. &ldquo;Stop main judi aja sih kalau kataku, uang panas juga hasilnya,&rdquo; ujar dia. <h3>Kronologi Penggerebekan Komplotan Pemain Judi Online Yang Rugikan Bandar di Bantul Jogja</h3> Dikutip dari Radar Jogja (JawaPos Group), Polda Daerah Istimewa Jogjakarta meringkus lima pelaku judi online yang sedang mengoperasikan kejahatannya di sebuah rumah kontrakan di daerah Banguntapan, Bantul, Kamis (31/7). Penggerebekan itu merupakan tindak lanjut laporan dari masyarakat pada Kamis (10/7). Tim gabungan dari Ditintelkam dan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DI Jogjakarta pun langsung melakukan penelusuran.&nbsp;Petugas kemudian melacak lokasi pelaku hingga mengerucut di sebuah rumah kontrakan di Banguntapan. Di sana, lima pelaku langsung dibekuk. Dari lokasi, polisi menyita barang bukti berupa lima unit handphone, empat komputer, satu plastik berisi SIM card bekas, dan bukti cetak dari aktivitas perjudian.&nbsp;Kelima tersangka adalah RDS, 32; EN, 31; DA, 22; NF, 25; dan PA&nbsp; 24. RDS disebut sebagai otak utama dan penyedia sarana serta modal. "RDS selaku penyedia sarana, modal dan menggaji pemain," jelas Kasubdit V Cyber Ditreskrimsus Polda DI Jogjakarta AKBP Slamet Riyanto. <h3>Produksi 40 Akun Judi Per Hari</h3> Setiap komputer digunakan untuk membuat 10 akun per hari. Dengan empat komputer, mereka mampu menghasilkan 40 akun baru setiap harinya. "Modusnya seperti itu, dia cari promosinya," tambah Slamet. Tak hanya akun, puluhan hingga ratusan nomor baru digunakan tanpa identitas untuk mengelabui sistem IP address.&nbsp;&ldquo;Kalau untung dia withdraw, kalau kalah buka akun baru,&rdquo; tambah Kompol Ardiansyah Rolindo Saputra dari Subdit V Ditreskrimsus. <h3>Gaji dan Omzet Fantastis</h3> Kelompok ini disebut sudah beroperasi lebih dari satu tahun. Omzet mereka mencapai Rp 50 juta per bulan, sementara para pemain digaji Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per minggu. Kelima pelaku kini dijerat pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 2 UU ITE dan/atau pasal 303 KUHP jo pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP. Mereka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp 10 miliar.

Penangkapan lima pemain judi online di Bantul, Jogjakarta, memicu kritik publik terkait penegakan hukum yang dianggap tebang pilih

Polda Jogjakarta Tangkap Lima Pemain Judi Online di Bantul, Publik Pertanyakan Kenapa Bandar Tak Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/19/IMG_20250718_205434-2442479622.jpg" alt="Direktur Lalu Lintas Polda DI Jogjakarta Kombespol Yuswanto Ardi. (Luqman Hakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Direktur Lalu Lintas Polda DI Jogjakarta Kombespol Yuswanto Ardi. (Luqman Hakim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta menggandeng Kepolisian Daerah Riau mengusut dugaan pemalsuan pelat nomor dinas AB 23 yang terpasang pada mobil di Pekanbaru, Riau. &rdquo;Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Riau untuk melakukan penyelidikan. Kita masih menunggu hasil dari Polda Riau,&rdquo; kata Direktur Lalu Lintas Polda DI Jogjakarta Kombespol Yuswanto Ardi seperti dilansir dari Antara. Sebelumnya, kasus itu mencuat setelah video mobil berpelat dinas AB 23 yang melaju di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, viral di media sosial. Mobil itu terekam menyalakan lampu hazard dan membuka jalan bagi ambulans sehingga menuai pertanyaan publik tentang keabsahan pelatnya. Berdasar hasil pengecekan melalui sistem electronic registration and identification (ERIC), kata Yuswanto, pelat nomor dinas AB 23 yang sah tercatat digunakan pada mobil Toyota Innova milik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DI Jogjakarta. Oleh karena itu, kata Yuswanto Ardi, pelat yang menempel pada mobil di Pekanbaru itu dapat dipastikan palsu. &rdquo;Dari data ERIC, pelat dinas AB 23 yang sah terdaftar untuk mobil Innova milik Dinas PUP-ESDM DI Jogjakarta,&rdquo; ungkap Yuswanto. Menurut dia, tindakan tersebut tergolong pemalsuan dokumen, bukan sekadar pelanggaran lalu lintas, yang dapat dijerat dengan pasal 263 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara. &rdquo;Jadi kalau pemalsuan pelat nomor itu pasal pidana bukan tilang,&rdquo; tandas Yuswanto Ardi. Yuswanto mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menggunakan pelat nomor yang tidak sesuai dengan STNK kendaraan. &rdquo;Sudah kami sampaikan ke masyarakat, jangan sampai menggunakan pelat nomor yang tidak sesuai dengan apa yang tertera pada STNK karena hal itu termasuk tindak pidana pemalsuan,&rdquo; terang Yuswanto Ardi. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya (Koordinator Humas) IKP Dinas Kominfo DI Jogjakarta Ditya Nanaryo Aji mengonfirmasi bahwa Kepala Dinas PUPESDM DI Jogjakarta Anna Rina Herbranti tidak pernah menggunakan kendaraan mobil seperti yang terlihat di dalam video tersebut. &rdquo;Sudah saya konfirmasi ke Kepala Dinas PUP-ESDM DIY langsung kepada Bu Anna. Beliau bilang tidak pernah menggunakan kendaraan seperti yang ada di dalam konten itu,&rdquo; ujar Ditya.

Polda Jogjakarta gandeng Kepolisian Daerah Riau mengusut dugaan pemalsuan pelat nomor dinas AB 23 yang terpasang pada mobil di Pekanbaru

Polda Jogjakarta-Riau Usut Dugaan Pelat Dinas Palsu AB 23 di Pekanbaru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/IMG_20250618_112539-280802994.jpg" alt="Kapolda DI Jogjakarta Inspektur Jenderal Anggoro Sukartono. (Luqman Hakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolda DI Jogjakarta Inspektur Jenderal Anggoro Sukartono. (Luqman Hakim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Istimewa Jogjakarta (Polda Jogjakarta) telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon, 68, warga Pedukuhan Ngentak, Kalurahan Bangunjiwo, Bantul, D.I. Jogjakarta. Kapolda DIY Inspektur Jenderal Anggoro Sukartono menyebutkan, tiga dari tujuh tersangka, yakni BB, TR, dan FT, mulai menjalani penahanan hari ini (18/6). &rdquo;Kasus Mbah Tupon hari ini dilakukan penahanan terhadap tiga tersangka, dan beberapa tersangka yang dipanggil akan datang hari ini. Perkembangannya akan terus dilaporkan,&rdquo; ujar Anggoro Sukartono seperti dilansir dari Antara. Menurut Anggoro, penahanan terhadap tiga tersangka tersebut atas pertimbangan penyidik untuk mempercepat pemeriksaan dan menuntaskan perkara sesuai dengan harapan masyarakat. &rdquo;Menurut penilaian penyidik, diperlukan penahanan untuk mempercepat proses supaya pemeriksaannya bisa diselesaikan sesuai dengan harapan masyarakat,&rdquo; ucap Anggoro Sukartono. Ketujuh tersangka, lanjut dia, merupakan bagian dari Laporan Polisi Nomor 248 Tahun 2025 yang dilayangkan Heri Setiawan. Mereka diduga terlibat dalam rangkaian upaya pengambilalihan hak atas tanah milik Mbah Tupon secara melawan hukum. &rdquo;Saya belum tahu ya perannya apa nih yang tiga ini, tetapi semuanya terlibat dalam kasus,&rdquo; ujar Kapolda Anggoro Sukartono. Selain tiga tersangka yang ditahan, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua tersangka lain berinisial T dan ID yang telah dipanggil kembali hari ini (18/6). Sementara itu, satu tersangka lain masih belum terkonfirmasi kehadirannya. &rdquo;Dilakukan panggilan kedua untuk dilakukan pemeriksaan terhadap T, ID, dengan satu lagi belum terkonfirmasi, jadi yang hari ini akan rencana datang itu T dengan ID. Saya sudah kasih surat panggilan,&rdquo; tandas Anggoro Sukartono. Sebelumnya, Polda Jogjakarta meningkatkan status dugaan mafia tanah yang menimpa Tupon Hadi Suwarno alias Mbah Tupon ke tingkat penyidikan. Dalam penanganan kasus itu, polisi menggunakan tiga pasal, yakni pasal 372 KUHP tentang penggelapan, 378 KUHP tentang penipuan, dan 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Mbah Tupon, warga Pedukuhan Ngentak, Bangunjiwo, diduga menjadi korban penggelapan sertifikat tanah setelah sertifikat tanah miliknya seluas 1.655 meter persegi diketahui beralih nama menjadi milik orang lain dan dijadikan agunan kredit sebesar Rp 1,5 miliar di sebuah lembaga keuangan tanpa sepengetahuannya. Keluarga Mbah Tupon hingga kini menunggu pengembalian hak dan keadilan atas sertifikat tanah yang mereka anggap telah disalahgunakan pihak yang dipercayai. Kasus tanah tersebut kemudian dilaporkan keluarga Mbah Tupon ke Polda Jogjakarta.

Polda Jogjakarta tetapkan tujuh tersangka kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon, warga Kabupaten Bantul

Polda Jogjakarta Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/IMG_20250317_161013-1312322139.jpg" alt="Ilustrasi kemacetan di Sleman. (Hendra Nurdiyansyah/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kemacetan di Sleman. (Hendra Nurdiyansyah/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Jogjakarta telah menyiapkan skema pengaturan lalu lintas mengantisipasi 6.000.000 pemudik yang bakal masuk Jogjakarta saat Lebaran. Wakil Kepala Polda DI Jogjakarta Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Adi Vivid Agustiadi Bachtiar memperkirakan jumlah pemudik Lebaran lebih rendah ketimbang pada Tahun Baru 2025. &rdquo;Kalau dibandingkan dengan tahun baru kemarin, saat itu prediksinya mencapai 9 juta. Untuk Lebaran tahun ini, sekitar 6 juta orang,&rdquo; ujar Adi Vivid Agustiadi Bachtiar seperti dilansir dari Antara. Dari segi kepadatan, kata dia, pada tahun baru memang lebih padat karena tidak ada yang keluar, sedangkan saat Lebaran ada masyarakat Jogjakarta yang mungkin mudik ke luar daerah. Meski demikian, potensi kepadatan arus lalu lintas tetap menjadi perhatian utama karena dari 6.000.000 orang diperkirakan ada 1,5 juta kendaraan memasuki wilayah Jogjakarta. Brigjen Pol Adi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan pengaturan lalu lintas, termasuk saat pembukaan fungsional jalan tol Jogja-Solo hingga Exit Tol Tamanmartani, Kalasan, Sleman. &rdquo;Kami dan jajaran sudah siap, termasuk pembukaan pintu tol secara fungsional. Tentu nanti akan disesuaikan dengan situasi di lapangan,&rdquo; terang Adi Vivid Agustiadi Bachtiar. Untuk memantau pergerakan kendaraan, Polda Jogjakarta telah memasang tiga titik pemantauan CCTV untuk kendaraan yang masuk serta satu titik untuk kendaraan yang keluar. Data dari pemantauan itu, lanjut dia, akan dikombinasikan untuk pengambilan keputusan terkait dengan rekayasa lalu lintas. Direktur Lalu Lintas Polda DI Jogjakarta Kombespol Yuswanto Ardi menambahkan bahwa rekayasa lalu lintas secara dinamis sesuai dengan kepadatan di titik-titik krusial. Prediksi 1,5 juta kendaraan masuk ke Jogjakarta tersebut tidak akan bersamaan, tetapi berlangsung secara bertahap. &rdquo;Pemerintah juga menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) sehingga masa libur lebih panjang dan masyarakat memiliki fleksibilitas dalam menentukan perjalanan,&rdquo; ungkap Yuswanto. Menurut dia, Tol Jogja-Solo hingga Exit Tol Tamanmartani akan mulai dibuka secara fungsional pada 24 Maret 2025. Namun, pengguna jalan perlu memperhatikan bahwa tol fungsional ini belum memiliki kelengkapan secara memadai. &rdquo;Fungsional artinya hanya bisa dilewati, tetapi masih ada beberapa fasilitas yang belum lengkap. Tol ini juga hanya akan dibuka pada siang hari karena penerangannya terbatas,&rdquo; jelas Yuswanto. Selain itu, dia mengimbau pemudik mempertimbangkan jalur alternatif karena kapasitas jalan di Exit Tamanmartani jauh lebih kecil daripada jalan tol. &rdquo;Exit tol ini akan mengarah ke Jalan LPMP, yang merupakan jalan kabupaten dengan kapasitas berbeda jauh dari jalan tol. Ini bisa menyebabkan kepadatan. Kami sarankan bagi yang tidak perlu keluar di Tamanmartani untuk memilih Exit Tol Prambanan,&rdquo; ujar Yuswanto.

Polda Jogjakarta telah menyiapkan skema pengaturan lalu lintas mengantisipasi 6.000.000 pemudik yang bakal masuk Jogja saat udik Lebaran

Polda Jogjakarta Siapkan Skema Antisipasi Pergerakan 6 Juta Pemudik Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/09/IMG-20230808-WA0103-118482701-1212076651.jpg" alt="Tersangka Waliyin saat rekonstruksi pembunuhan terhadap Redho Tri Agustian." width="100%">
<figcaption>Tersangka Waliyin saat rekonstruksi pembunuhan terhadap Redho Tri Agustian.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polda D.I. Jogjakarta telah menggelar rekonstruksi pembunuhan disertai mutilasi terhadap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Redho Tri Agustian, 21, pada Selasa (8/8). Dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Grup), rekonstruksi tersebut digelar di kos yang dihuni tersangka Waliyin di Padukuhan Krapyak, Triharjo, Sleman. Kepolisian menghadirkan dua tersangka yaitu Waliyin, 28, dan Ridduan, 38. Kegiatan rekonstruksi itu memakan waktu hingga dua jam yaitu sejak pukul 10.00-12.00, dipimpin Direskrimum Polda D.I. Jogjakarta Kombespol FX Endriadi. Berikut fakta-fakta yang diperoleh dari rekonstruksi pembunuhan terhadap mahasiswa UMY Redho Tri Agustian. <ol> <li> Kedua tersangka memperagakan 49 adegan</li> </ol> Waliyin dan Ridduan, dua tersangka pembunuhan Redho Tri Agustian memeragakan 49 adegan saat rekonstruksi. Adegan dimulai dari menjemput korban dari kosnya, kemudian korban diajak masuk ke kos untuk dibunuh, hingga membuang potongan tubuh korban. <ol start="2"> <li> Semua tindak kejahatan menggunakan motor</li> </ol> Dalam rekonstruksi kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap korban Redho Tri Agustian, terungkap bahwa Waliyin dan Ridduan melakukan semua tindak kejahatan menggunakan motor. Mulai dari menjemput korban sampai membuang potongan-potongan tubuh. <ol start="3"> <li> Waliyin sempat mampir ke angkringan </li> </ol> Saat rekonstruksi juga terungkap bahwa Waliyin sempat pergi makan ke angkringan. Dia kemudian dihubungi agar segera ke kos untuk membantu menggotong jenazah Redho Tri Agustian. <ol start="4"> <li> Rekonstruksi dilakukan di satu tempat</li> </ol> Kegiatan rekonstruksi rencananya dilakukan di tiga lokasi sesuai dengan apa yang terjadi saat kejadian. Namun karena suatu hal, akhirnya diputuskan rekonstruksi di satu tempat yaitu Padukuhan Krapyak, Triharjo. <ol start="5"> <li> Kematian Redho akibat tindak kekerasan</li> </ol> Dari rekonstruksi tersebut, terlihat bahwa kematian Redho Tri Agustian akibat tindak kekerasan dari dua tersangka yaitu Waliyin dan Ridduan. <ol start="6"> <li> Menarik perhatian warga</li> </ol> Kegiatan rekonstruksi tersebut menarik perhatian warga sekitar. Mereka memenuhi lokasi rekonstruksi karena ingin mengetahui bagaimana terjadinya pembunuhan disertai mutilasi terhadap Redho Tri Agustian.

Polda D.I. Jogjakarta telah menggelar rekonstruksi pembunuhan disertai mutilasi terhadap mahasiswa UMY Redho Tri Agustian

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polda jogjakarta

Berita Terkini