<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/WhatsApp-Image-2025-04-25-at-220721-2620557696.jpg" alt="Perusahaan tambang diduga memasuki kawasan HPT tanpa izin dan melakukan penggalian serta pengangkutan bijih nikel. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Perusahaan tambang diduga memasuki kawasan HPT tanpa izin dan melakukan penggalian serta pengangkutan bijih nikel. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polda Maluku Utara (Malut) mengambil langkah cepat dan tegas menindak aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Halmahera Utara. &rdquo;Setelah menerima laporan dari masyarakat, saya langsung memerintahkan tim gabungan untuk turun ke lapangan dan menghentikan praktik tambang ilegal tersebut,&rdquo; kata Kapolda Malut Waris Agono seperti dilansir dari Antara. Kapolda juga meminta jajaran melakukan penertiban di kawasan tambang tanpa izin itu dan menindak tegas para pelaku penambang ilegal. Tim gabungan yang diturunkan terdiri atas personel Sat Brimob, Ditreskrimsus, Ditintelkam Polda Maluku Utara, dan Polres Halmahera Utara. Tim dipimpin l Wadansat Brimob Polda Maluku Utara. Irjen Waris Agono menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Polda Malut dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Khususnya dalam menangani persoalan pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan generasi mendatang. Sementara itu, PT Position diduga melakukan tindak pidana kehutanan dan pertambangan di wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Perusahaan yang bergerak di sektor tambang nikel ini diduga memasuki kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa izin dan melakukan penggalian serta pengangkutan bijih nikel di dalam wilayah izin PT Wana Kencana Mineral (WKM). Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Jumat (25/4). Menurut dia, tindakan PT Position melanggar UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. &rdquo;Tim Engineering PT WKM menemukan adanya bukaan lahan ilegal seluas 7,3 hektare pada 12 Februari 2025. Lokasi tersebut berada dalam area IUP PT WKM yang potensial memiliki cadangan nikel,&rdquo; ujar Yusri. Setelah pertemuan koordinasi antara kedua perusahaan pada 13 Februari, dilakukan inspeksi gabungan pada 16 Februari. Namun, PT Position disebut menarik diri dari kesepakatan inspeksi bersama tersebut. Temuan lanjutan menunjukkan adanya aktivitas pembukaan lahan tanpa izin di area yang memerlukan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). PT WKM telah melaporkan dugaan pelanggaran itu ke Polda Maluku Utara pada 18 Februari. Ditreskrimsus Polda Maluku Utara menindaklanjuti laporan tersebut dengan memasang garis polisi di lokasi yang diduga menjadi tempat tindak pidana. Namun saat tim CERI mengunjungi lokasi pada 21 April, tidak ditemukan lagi portal kayu maupun garis polisi di lokasi kejadian. &rdquo;Portal kayu berserakan dan ditemukan pos keamanan dengan beberapa petugas,&rdquo; ungkap Yusri. Menurut dia, hilangnya garis polisi dan kondisi TKP yang sudah rusak menimbulkan dugaan adanya intervensi terhadap proses penyelidikan. CERI telah melayangkan surat elektronik kepada Kapolda Maluku Utara pada 22 April untuk meminta klarifikasi. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian.

Perusahaan tambang diduga memasuki kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa izin dan melakukan penggalian serta pengangkutan bijih nikel

Polda Malut Bahas Penanganan Tambang Ilegal dan Lingkungan, Perusahaan Tambang Diduga Lakukan Penggalian tanpa Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Sulastri-Irwan-berjilbab-motif-bunga-tengah-red-Casis-yang-Sempat-Gagal-Ikut-Pendidikan-Akhirnya-Dinyatakan-Lolos.jpg" alt="Sulastri Irwan calon siswa bintara yang sempat gagal ikut pendidikan di Polda Malut, akhirnya dinyatakan lolos. Abdul Fatah/Antara" width="100%">
<figcaption>Sulastri Irwan calon siswa bintara yang sempat gagal ikut pendidikan di Polda Malut, akhirnya dinyatakan lolos. Abdul Fatah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut) meloloskan seorang calon siswa (casis) Bintara Polri Gelombang ll 2022 bernama Sulastri Irwan untuk mengikuti pendidikan. Yang bersangkutan sempat tidak lolos karena faktor usia.  ”Ada berbagai pertimbangan dan diskusi Polda Malut dengan Mabes Polri dan perlu disampaikan ke publik, untuk casis Sulastri dan Rahima, kami nyatakan lulus,” kata Kaolda Malut Irjen Pol Midi Siswoko seperti dilansir dari Antara di Ternate, Senin (14/11).  Hal tersebut disampaikan Irjen Pol Midi Siswoko di Mapolda Malut yang dihadiri para peserta serta keluarga Sulastri. Menurut dia, hal itu bukan kesalahan anggota atau panitia, melainkan kesalahan pimpinan. Oleh karena itu, selaku Kapolda Malut menyampaikan permintaan maaf kepada Sulastri dan keluarga besarnya.  ”Kapolri sering mengingatkan bahwa ikan busuk dari kepalanya, bukan dari ekornya. Untuk itu, sekali lagi dengan tulus dan ikhlas saya menyampaikan permintaan maaf,” ujar Midi.  Selain Sulastri Irwan yang merupakan anak petani asal Kabupaten Kepulauan Sula, Polda Malut juga meloloskan peserta peringkat keempat bernama Rohimah Melani Hanafi. Mereka akan mengikuti pendidikan Polwan pada Februari 2023.  ”Kedua casis dinyatakan lolos sehingga mulai sekarang harus menjaga kesehatan. Kalau perlu, setiap hari dicek kesehatan. Yang pasti saya ucapkan selamat kepada keduanya yang dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan,” kata Kapolda Midi Siswoko.  Sulastri Irwan menyampaikan banyak terima kasih kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Malut yang sudah memberikan kesempatan untuk menjadi polwan.  ”Saya Sulastri Iwan dan keluarga besar menyampaikan terima kasih kepada Kapolri dan Kapolda Malut atas kesempatan menjadi anggota Bakomsus Kesehatan, sekali lagi kami sampaikan terima kasih,” ujar Sulastri.  Begitu pula, Rohimah Melani Hanafi, casis bintara menempati peringkat keempat yang semula menggantikan Sulastri. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolri dan Kapolda atas kesempatan tersebut.  ”Terima kasih karena telah mengakomodasi kami untuk menambah satu kuota pada 2023,” ucap Rohimah.  Secara terpisah, Bahtiar Husni, penasihat hukum Sulastri Irwan juga menyampaikan permintaan maaf dan terima kasih kepada Kapolri dan Kapolda yang telah mengambil keputusan yang bijak.  Hasil kelulusan Sulastri tertuang dalam surat undangan Nomor: B/1393/XI/KEP./2022/Ro-SDM klarifikasi biasa. Hal itu berdasar Surat Kapolri Nomor: R/1372/VII/DIK.2.1/2022/SSDM tanggal 1 Juli 2022 perihal pengiriman kuota untuk mengikuti pendidikan pembentukan dan alokasi tempat, Diktuk Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022 dan Gelombang I Tahun Anggaran 2023.

Polda Malut Loloskan Casis Bintara yang Sempat Gagal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Polda-Malut-Tahan-Empat-Anggota-Polres-Halmahera-Utara-yang-Diduga-Aniaya-Mahasiswa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah reputasi Polri yang sedang dipertaruhkan akibat kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat serta tragedi Stadion Kanjuruhan, sebuah kejadian yang mencoreng institusi kepolisian kembali terjadi.  Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Maluku Utara (Malut) menahan empat oknum anggota Polres Halmahera Utara (Halut) karena diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa Universitas Halmahera (Uniera) bernama Yulius Yatu alias Ongen, dikutip dari ANTARA.  "Empat anggota Samapta Polres Halmahera Utara, diduga terbukti melanggar kode etik Polri, kini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolres," kata Kabid Humas Polda Malut Kombes Pol Michael Irwan Thamsil di Ternate, Jumat.  Penahanan terhadap empat oknum anggota Polres Halut itu karena diduga menganiaya mahasiswa bernama Yulius Yatu karena tersinggung atas postingan korban di medsos, sehingga korban diseret di rumahnya dan disuruh meminta maaf kepada anjing.  Sebelumnya Bidang Propam Polda Maluku Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap empat oknum dan sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Halut dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-3) Subbid Paminal, telah dilakukan gelar perkara terkait dengan aduan korban penganiayaan atas nama Yulius Yatu alias Ongen.  Dari hasil gelar perkara oknum anggota terbukti melanggar, pelanggaran kode etik Profesi Polri. dan saat ini ditangani Subbidwabprof Bidang Propam.  Michael Irwan Thamsil menyatakan, empat oknum anggota Polres Halut telah ditahan pada Kamis (6/10) kemarin karena terbukti melanggar Kode Etik Polri.  Sebelumnya, pada Senin (3/10), sejumlah massa yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (Gamhas) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Malut.  Kedatangan massa di depan kantor Ditreskrimum Polda Malut sekitar pukul 14.00 WIT dengan membawa spanduk meminta proses empat oknum anggota polisi yang menganiaya seorang mahasiswa Uniera.  Aksi massa di depan Kantor Ditreskrimum Polda Malut ini terkait salah rekannya bernama Yulius Atu alias Ongen diduga dianiaya oleh sejumlah oknum anggota Polres Halmahera Utara pada 20 September 2022 lalu.  Salah seorang Koordinator Massa, Rustam meminta Kapolda Malut untuk segera mengusut tindakan yang terjadi di Halmahera Utara dengan menetapkan empat oknum anggota polisi sebagai tersangka.  Dalam aksi massa itu, Kasubdit l Ditreskrimum Polda Malut Kompol M.Arinta Fauzi keluar dan bertemu massa aksi dan berjanji akan menuntaskan kasus tersebut.

4 Polisi Aniaya Mahasiswa, Diseret Disuruh Minta Maaf Kepada Anjing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-tahan-dicabuli-terus-na-akhirnya-ngadu-ke-ayah-kandungnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pencabulan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pencabulan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus pencabulan anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Halmahera Tengah dengan inisial AG, diambil alih Kepolisian Daerah (Poda) Maluku Utara (Malut). Pengambil alihan kasus ini dilakukan, usai penyidik Dit Reskrimum bersama dengan Penyidik Sat Reskrim Polres Halmahera Utara melakukan gelar perkara terhadap kasus ini pada hari Rabu (30/6) kemarin.  "Dari hasil gelar perkara, kasus ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dan penanganan kasus diambilalih oleh Dit Reskrimum Polda Malut terhitung hari ini," kata Kabid Humas Polda Malut Kombes Pol Adip Rojikan di Ternate, Kamis (1/7) dikutip dari Antara.  Dari data yang diterima terdapat dua laporan Polisi, yakni LP/115/V/2021/PMU/Polres Halut/SPKT dan LP/116/V//2021/PMU/Polres Halut/SPKT pada 10 Mei 2021, dengan terlapor inisial AG yang diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur terhadap JJL yang merupakan anak angkat dari istri terlapor, serta diduga telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap LL yang merupakan adik kandung istri terlapor.  Menindaklanjuti laporan tersebut, kata Adip, penyidik Polres Halmahera Utara sudah melakukan upaya penegakan hukum dengan memanggil dan melakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi dan terlapor.  "Tentunya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan sebanyak delapan orang saksi dan satu orang terlapor dalam kasus ini," kata Adip.  Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik dalam kasus LP/115/V/2021/PMU/Polres Halut/SPKT, kasus dugaan pencabulan terjadi pada tanggal 02 Mei 2021 bertempat di Pantai Gerebong Desa Bori, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara.  Sementara itu untuk kasus LP/116/V//2021/PMU/Polres Halut/SPKT, terjadi pada tahun 2020 tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2020 yang berlokasi di Pantai Gerebong Desa Bori, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara.  "Tempat kejadian sama-sama di Pantai Gerebong tetapi waktu kejadian berbeda, dimana salah satunya dilakukan pada tahun 2020," ujarnya.  Kabid Humas menyebut bahwa Polda Malut tidak akan mentolerir terhadap tindak kejahatan, baik itu yang dilakukan masyarakat maupun aparat penegak hukum akan ditindak tegas.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/06/2021/oknum-polisi-diduga-setubuhi-anak-di-bawah-umur-di-kantor-polsek/">Oknum Polisi Diduga Setubuhi Anak di Bawah Umur di Kantor Polsek</a>  "Apabila oknum tersebut terbukti bersalah dan melanggar hukum, kami akan tindak tegas melalui peradilan umum dan Kode etik profesi Polri dengan ancaman yang terberat," katanya.  Olehnya itu, dirinya meminta kasus ini diserahkan kepada penyidik dan Polda Malut akan bersikap terbuka dan transparan kepada publik terkait dengan perkembangan dalam penanganan kasus tersebut.

Polda Maluku Utara Ambil Alih Kasus Pencabulan yang Libatkan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201009-WA0063-1.jpg" alt="Sedikitnya 14 korban luka akibat kegiatan unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law pada Kamis (8/10) yang berakhir ricuh. Abdul Fatah/Antara" width="100%">
<figcaption>Sedikitnya 14 korban luka akibat kegiatan unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law pada Kamis (8/10) yang berakhir ricuh. Abdul Fatah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Biddokkes Polda Maluku Utara (Malut) mencatat sedikitnya 14 korban luka akibat unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada Kamis (8/10) yang berakhir ricuh.  ”Ke-14 korban tersebut terdiri atas delapan mahasiswa, satu orang wartawan, dan lima anggota Polri,” kata Kabidhumas Polda Malut AKBP Adip Rodjikan seperti dilansir dari Antara di Ternate, Jumat (9/10).  Menurut dia, sebanyak 12 orang mengalami luka akibat terkena lemparan batu, satu orang terkena gas air mata karena memiliki riwayat penyakit asma, dan satu orang lemas karena terlambat makan. Para korban akibat demo tersebut sudah ditangani Biddokes Polda Maluku Utara dan sudah dipulangkan sejak Kamis (8/10) selesai dilakukan pemeriksaan dan perawatan.  ”Ini merupakan kesiapsiagaan personel Biddokkes Polda Malut dalam menangani korban luka akibat demo. Semua korban bisa ditangani dengan baik dan cepat sehingga para korban bisa segera mendapat perawatan dan sudah dipulangkan ke rumah masing-masing,” ujar Adip.  Sementara itu, Polda Malut mengamankan sebanyak 28 demonstran yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR. Mereka yang diamankan saat unjuk rasa Kamis (8/10) itu, dari berbagai titik di Kota Ternate.  ”Dalam kegiatan pengamanan itu, polisi mengamankan 28 peserta unjuk rasa yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut peran dari masing-masing orang apakah perusakan fasilitas umum, provokator atau pelemparan kepada anggota Polri yang sedang melaksanakan pengamanan. Ke-28 orang termasuk seorang perempuan tersebut diamankan di Polres Ternate,” kata Adip.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=y6jzZwVs2LA&ab_channel=jawapostvofficial

Sebanyak 14 Korban Luka akibat Demo Tolak UU Cipta Kerja di Ternate

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG-20200617-WA0009-01-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang warga Kepulauan Sula, Maluku Utara, berinisial IS mengunggah candaan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang berbunyi, 'Ada tiga polisi jujur di Indonesia, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hoegeng'. Akibat unggaham tersebut, IS sempat dibawa ke Polres Kepulauan Sula untuk dimintai keterangan.  Kejadian ini sempat menjadi sorotan warganet. Kendati demikiam, Polri memastikan tidak ada proses hukum apapun kepada IS.  "Tidak ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Tidak ada kasus," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Jumat (19/6).  Argo menyampaikan, Polda Maluku Utara sudah menegur langsung anggota Polres Sula akibat penjemputan IS. Selain itu, Polda Maluku Utara juga meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk lebih teliti mengamati informasi yang beredar di masyarakat, terutama yang beredar di media sosial.  Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengatakan, IS hanya dipanggil dan diminta klarifikasi terkait unggahannya tersebut. Argo juga menjelaskan bahwa anggota reserse yang membawa IS ke Polres Sula diduga melakukan hal itu karena mengira unggahan IS adalah bentuk protes atau ketidaksenangannya terhadap polisi.  "Penafsiran anggota reserse ini seolah-olah ada sesuatu antara dia dan institusi kemudian dipanggil dan diklarifikasi," pungkas Argo.

Jemput Pengunggah Lelucon Gus Dur, Anggota Polres Sula Dapat Teguran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Pasangan-bukan-suami-istri-kena-razia1.jpg" alt="Polda Maluku Utara mengamankan tujuh pasangan bukan suami istri saat razia di Kota Ternate. Abdul Fatah/Antara" width="100%">
<figcaption>Polda Maluku Utara mengamankan tujuh pasangan bukan suami istri saat razia di Kota Ternate. Abdul Fatah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tujuh pasangan bukan suami istri terjaring razia di hotel dan penginapan di Kota Ternate. Mereka diamankan Tim Operasi Pekat I Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut).  Kabid Humas Polda Malut AKBP Adip Rojikan seperti dilansir dari Antara mengatakan, patroli dan razia di penginapan itu dilaksanakan menghadapi Ramadan. Dua pasangan diamankan di penginapan Lemon Inn, berinisial SN dan HH serta MS dan SHB. Satu pasangan diamankan di penginapan Mandiri IV berinisial RL dan AI, satu pasangan di Wisma D'Boss berinisial AS dan EN, satu pasangan di penginapan Aranis berinisial MSR dan SA, dua pasangan di Hotel Forum berinisial SH dan Y serta AK dan RL.  Dalam pelaksanaan patroli dan razia itu, Tim Ops Pekat I Polda Malut juga mengamankan dua pemuda yang sedang mengonsumsi minuman keras di kamar Hotel Forum, Kelurahan Gamalama, yakni RS dan FD. ”Selanjutnya, tujuh pasangan bukan pasangan suami istri dan 2 pemuda itu, dibawa ke Posko Ops Pekat untuk didata dan diberikan pembinaan,” ujar Adip.  Adip menjelaskan, pasangan bukan pasangan suami istri dan dua pemuda yang mengonsumsi minuman keras yang beragama Islam langsung diserahkan ke Tim TGRM Polda Malut di Masjid Soa. Mereka dibina secara agama. Sedangkan untuk yang Nasrani diberikan pembinaan di posko digital Ops Pekat I 2020 Polda Malut.  Adip menyampaikan, kegiatan Operasi Pekat I 2020 Polda Malut dilaksanakan dalam rangka meminimalisir gangguan kambtibmas. ”Polda gencar melaksanakan Operasi Pekat I 2020 menjelang Ramadan. Diharapkan dengan operasi ini dapat meminimalisir gangguan kambtibmas, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman dan tenteram.” ujar Adip.  Dia menambahkan, kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan sampai masyarakat di Malut benar-benar terbebas dari penyakit masyarakat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yNnCfdqZVKA  https://www.youtube.com/watch?v=0SinELPXYC8  https://www.youtube.com/watch?v=HhZjge6lJ78

Tujuh Pasangan Bukan Suami Istri Terjaring Razia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/otak-teror-bom-ini-sebut-anggota-dpr-sebagai-tuhan-jadi-jadian_m_215551.jpeg" alt="Terdakwa aksi terorisme bom Thamrin sekaligus Pimpinan JAD Aman Abdurrahman saat hadir dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan." width="100%">
<figcaption>Terdakwa aksi terorisme bom Thamrin sekaligus Pimpinan JAD Aman Abdurrahman saat hadir dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi wanita (Polwan) Bripda Nesti Ode Samili (NOS) diduga terlibat dalam jaringan teroris. Dari hasil pemeriksaan diketahui dia sudah lama aktif dalam jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bekasi.  "Hasil pemeriksaan terpaparnya sudah begitu dalam, itu dilihat dari medsos. Ditandai dengan yang bersangkutan aktif terafiliasi dengan JAD. Ini jelas ada kaitan dengan saudara Abuzi, jaringan teroris yang kita amankan dua minggu lalu di Bekasi," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Mabes Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (9/10).  Namun, Asep belum menjelaskan apakah Bripda Nesti sudah ikut serta dalam aksi teror. Sejauh ini informasi tersebut masih didalami. Begitu pula dengan kemungkinan Bripda Nesti membocorkan informasi kepolisian kepada kelompok JAD.  "Saat ini masih kita dalami yang jelas yang bersangkutan ini aktif membangun hubungan dengan JAD," jelasnya.  Lebih lanjut, Asep mengatakan, status Bripda Nesti saat ini masih sebagai anggota polisi. Proses pemeriksaan secara internal oleh Densus 88 Antiteror masih berlangsung. Sidang kode etik akan dijalani. Namun, sudah direkomendasikan untuk diberhentikan dari Korps Bhayangkara.  "Ada dua hal paralel yang pertama tentang bagaimana kewajiban dia (Bripda Nesti) yang statusnya masih Polwan, lalu, yang kedua teman-teman Densus dalami keterlibatan dia," pungkasnya.  Sebelumnya, penyebaran paham radikalisme ditengarai sudah menggerogoti institusi Polri. Salah satu anggotanya Bripda Nesti, diduga terpapar dalam paham radikal Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Oleh karena itu, yang bersangkutan tengah dilakukan pemeriksaan intensif.  “Sementara ini dia diduga terpapar kepada paham-paham radikalisme dari ISIS, tetapi masih didalami,” ujar Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (3/10).  Nesti yang masih berusia 23 tahun itu diketahui merupakan Polwan yang ditugaskan di Satuan Logistik Polda Maluku Utara. Jam kerjanya rutin dari pagi sampai dengan sore hari.  Asep juga mengatakan, Nesti sudah dua kali ditangkap dalam kasus radikalisme. Pertama dia ditangkap di Surabaya sekitar bulan Mei, selanjutnya diamankan kembali di Solo belum lama ini. Dia diduga terlibat dalam jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Wawan Wicaksono yang ditangkap di Salatiga, Jawa Tengah.

Sudah Dua Kali Ditangkap, Bripda Nesti Lama Aktif di Jaringan JAD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Frans-Barung-Mangera.jpg" alt="Frans Barung Mangera (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Frans Barung Mangera (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Jawa Timur mengamankan seorang polwan berinisial NOS asal Polda Maluku Utara, Minggu (26/5). Langkah ini diambil atas permintaan langsung dari satuan asal polwan tersebut.  "Kami mengamankan atas permintaan Polda Maluku Utara. Kenapa diamankan, apakah terpapar radikal, disersi? Apakah dia bolos, apakah lain sebagainya? Itu nanti Maluku Utara yang jawab," ujar Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera saat dihubungi JawaPos.com, Senin (27/5).  Frans mengatakan, publik banyak mendapat informasi keliru atas peristiwa ini. Salah satunya yakni terkait kabar NOS diamankan karena terpapar radikalisme. Polda Jawa Timur sendiri enggan membenarkan hal ini, karena itu kewenangan Polda Maluku Utara.  Kesalahan informasi lain yaitu tentang jumlah polwan yang diamankan. Banyak tersiar kabar bahwa ada dua polwan yang diamankan, Padahal hanya satu. Sedangkan nama satu lagi merupakan nama palsu, dengan orang yang sama.  "Dua itu namanya. Tapi (satunya itu) nama palsunya yang dipakai," tegas Frans.  Frans menceritakan, penangkapan terjadi pada Minggu (26/5) sekira pukul 12.00 WIB di bandara Juanda Surabaya. Rencananya sore ini, NOS akan dijemput oleh Polda Maluku Utara untuk ditindaklanjuti perkaranya.  "Dari Maluku Utara sekarang ini jam 3 (15.00 WIB, Red) dia ngambil," jelasnya.  Dihubungi terpisah, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Suroto membantah bahwa anggotanya diamankan karena terpapar radikalisme. Namun, polwan itu diamankan karena pergi keluar daerah tanpa izin.  "Pergi keluar daerah tanpa izin aja. Kami tidak pernah mengatakan seperti itu (terpapar radikalisme)," tutupnya.

Bukan Terpapar Radikalisme, Polwan Diamankan karena Keluar Tanpa Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Capture_2019-04-29-19-21-19.png" alt="Polisi Halmahera Mogok Kerja" width="100%">
<figcaption>Polisi Halmahera Mogok Kerja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan personel kepolisian di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, berunjuk rasa di halaman Mapolres Halsel kemarin (29/4). Mereka memprotes kecilnya honor untuk pengamanan Pemilu 2019. Padahal, tahapan pemilu molor dari jadwal semula.  Informasi yang dihimpun Malut Post, kemarahan polisi berawal dari obrolan di grup WhatsApp (WAG) komunitas polisi Halsel Sabtu (27/4) sekitar pukul 20.00 WIT. Dalam WAG tersebut, para anggota saling menanyakan besaran honor pengamanan yang dinilai berbeda dari kabupaten/kota lain. Molornya tahapan pemilu juga tak membuat besaran honor mereka ditambah. Pembahasan soal honor itu bocor hingga ke telinga Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Polres Halsel AKP Roy Simangungsong.  Roy lantas menghubungi salah seorang anggota dan memerintahnya menghapus chat soal honor itu. Alasannya, pucuk pimpinan polres marah. Namun, perintah Roy tak digubris. Sekitar pukul 22.00, salah seorang anggota WAG dipanggil untuk menghadap Kapolres AKBP Agung Setyo Wahyudi. Dalam pertemuan itu, Kapolres disebut membanting buku DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) polres di hadapan anggotanya. Dia juga mengancam memutasikan antarprovinsi anggota yang menanyakan soal pengelolaan anggaran pengamanan.  Bukannya keder, para anggota polisi yang rata-rata merupakan bintara itu malah melawan. Mereka kompak absen dalam apel gelar pasukan persiapan pengamanan pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halsel Minggu (28/4). Alhasil, yang mengamankan pleno hanya Kapolres, Kabagops, dan beberapa perwira lain.  Pembangkangan itu berlanjut hingga Senin (29/4). Saat apel gelar pasukan di mapolres yang melibatkan instansi lain seperti TNI dan satpol PP, para bintara tersebut justru datang melakukan orasi. Sembari berdemonstrasi, mereka mempertanyakan honor pengamanan pemilu dan ancaman Kapolres memutasi mereka.  Dalam salah satu video yang viral di media sosial, Kapolres mengakui ancaman tersebut keluar lantaran dirinya dikuasai emosi. "Tapi, tidak ada niat sama sekali untuk melakukan mutasi," katanya dari atas podium sebelum meninggalkan lapangan upacara karena terus diteriaki anak buahnya.  Para bintara polisi juga mendesak Roy dicopot. Sebab, dia dinilai paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran di polres. Mereka lantas membandingkannya dengan anggota dari kabupaten lain.  Di Polres Halbar (Halmahera Barat, Red), PAM (pengamanan, Red) dalam Kota Jailolo dapat honor total Rp 1,8 juta.  "Di Polres Halsel dalam Kota Labuha cuma dapat Rp 275 ribu. Bahkan, di Kecamatan Pulau Makian hanya Rp 700 ribu, di Obi hanya Rp 800 ribu. Begitu pula di Mandioli hanya Rp 350 ribu. Sementara kami PAM dari 13 April sampai 26 April. Jadi, pasti ada pemotongan," ungkap seorang anggota dalam demo tersebut.  Demonstrasi para bintara itu membuat apel gelar pasukan batal. Anggota polisi melanjutkan aksinya dengan membakar ban bekas. Mereka kemudian menyerbu masuk mapolres dan menyegel ruang Kabagops.  Wakapolda Malut Kombespol Lukas Akbar A. yang bertolak ke Halsel setelah mendapat informasi demonstrasi baru tiba pukul 18.20 WIT. Dia didampingi Direktur Ditreskrimsus Karo Ops dan Kabid Propam. Tim tersebut langsung melakukan tatap muka dengan pimpinan dan seluruh anggota polres.  Di hadapan bawahannya dan awak media, Lukas mengungkapkan, anggaran pengamanan untuk Halsel sebenarnya paling besar bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. "Saya tidak tahu DIPA-nya soal angka pasti, yang pasti Polres Halsel dapat paling besar karena jumlah TPS-nya terbanyak," ungkapnya. Halsel memang wilayah terbesar di Maluku Utara. Halsel memiliki 30 kecamatan, 249 desa, dan 730 TPS.  Sementara itu, Kapolres dan Wakapolres Halsel yang hendak diwawancarai seusai pertemuan sama-sama tutup mulut. Kapolres tak bersedia mengatakan apa pun dan langsung berlalu. "Nantilah, kalau Pak Kapolres sudah rapat khusus dengan Pak Wakapolda barulah diwawancarai," kata Wakapolres kepada Malut Post. Sedangkan Kabagops sudah tak terlihat sejak didemo anggotanya.  Sementara itu, Kapolda Maluku Utara Brigjen Suroto yang diwawancarai di Ternate mengatakan bahwa masalah di Polres Halsel hanya miskomunikasi. Jenderal bintang satu itu menjelaskan, tak ada pemotongan anggaran pengamanan seperti yang dicurigai para anggota <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/29/04/2019/protes-honorarium-pengamanan-polisi-mogok-apel-gelar-pasukan/">Polres Halsel</a>. Anggaran yang tersedia, kata dia, sangat mungkin tak mencukupi lantaran kesalahan perhitungan masa tahapan pemilu.  "Anggota PAM itu kan ada batas waktunya. Misalnya, (tahap) pemungutan-penghitungan tiga hari, pleno lima hari. Namun kenyataannya, anggota harus mengawal kotak suara sejak tanggal 14 (April). Lalu, tahapan juga molor, mulai TPS sampai PPK. Bahkan, sampai sekarang masih ada PPK yang plenonya belum selesai," ungkapnya.  Kapolda memerinci, tiap anggota yang bertugas pengamanan mendapat honor Rp 171 ribu per hari. Perinciannya, uang saku Rp 53 ribu, uang makan Rp 97 ribu, jasa angkut Rp 12 ribu, dan bekal kesehatan Rp 9 ribu. "Nah, dalam pelaksanaannya, tahapan pemilu molor di luar prediksi. Bahkan, jadwal yang ditetapkan KPU pun bergeser. Ini bukan kemauan kami, tapi memang situasi lapangan." (sam/aby/kai/idr/c10/oni)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Polda maluku utara

Berita Terkini