<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/6720bfe0-5ba1-4e5e-b0da-47f239456f5b.jpg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly. Muhammad Zulfikar/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly. Muhammad Zulfikar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dikabarkan akan segera disahkan dalam rapat Paripurna DPR RI, Selasa (6/12) besok. Namun, sejumlah elemen masyarakat sipil melakukan penolakan terhadap RKUHP yang akan disahkan menjadi Undang-Undang.  Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan, semua lapisan masyarakat yang tidak sepakat dengan pengesahan RKUHP dipersilahkan untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Yasonna, KUHP yang ada saat ini merupakan produk Belanda yang sudah tidak relevan diterapkan di Indonesia.  “Kalau ada perbedaan pendapat sendiri, nanti kalau sudah disahkan, gugat di MK! Itu mekanisme konstitusional,” kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).  Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan, RKUHP sudah dibahas dengan teliti dan mendapatkan masukan dari publik. Bahkan, RKUHP juga sudah disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri.  “Ini udah dibahas dan udah disosialisasikan ke seluruh penjuru Tanah Air, seluruh stakeholder," ucap Yasonna.  Yasonna menilai wajar, jika masih ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan revisi KUHP tersebut. Yasonna mengutarakan, seharusnya publik malu sampai saat ini Indonesia memakai hukum Belanda.  "Sudah lebih 63 tahun, malu kita sebagai bangsa memakai hukum Belanda," pungkas Yasonna. <h3>Berbuat Zina dan Kumpul Kebo Bisa Dipidana</h3> Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dikabarkan akan disahkan dalam rapat Paripurna DPR RI, yang akan digelar pada Selasa (6/12) beaok. Rencana pengesahan itu tetap dilakukan di tengah penolakan terhadap RKUHP.  RKUHP terbaru per 30 November 2022, tetap mengatur terkait perzinaan. Hal tertuang di dalam Pasal 411. Seseorang yang melakukan perbuatan zina bisa dijatuhkan sankai pidana paling lama satu tahun.  "Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," sebagaimana tertuang dalam Pasal 411 Ayat (1) dikutip JawaPos.com, Senin (5/12).  Pasal terkait perzinaan itu hanya dapat berlaku apabila adanya aduan. Berdasarkan Pasal 411 Ayat (2) pengadu hanya bisa dilakukan oleh pihak keluarga inti, dalam hal ini suami atau istri bagi orang yang telah nikah dan orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan.  "Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai," tulis Pasal 411 Ayat (4).  Sementara itu, RKUHP juga mengatur terkait kumpul kebo. Hal tertuang di dalam Pasal 412. "Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi Pasal 412 Ayat (1).  Peraturan ini juga hanya bisa dijerat apabila adanya aduan dari pihak keluarga inti. Dalam hal ini, suami atau istri bagi orang yang telah nikah dan orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan.  Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan, semua lapisan masyarakat yang tidak sepakat dengan pengesahan RKUHP dipersilahkan untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Yasonna, KUHP yang ada saat ini merupakan produk Belanda yang sudah tidak relevan diterapkan di Indonesia.  “Kalau ada perbedaan pendapat sendiri, nanti kalau sudah disahkan, gugat di MK! Itu mekanisme konstitusional,” ucap Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).  Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan, RKUHP sudah dibahas dengan teliti dan mendapatkan masukan dari publik. Bahkan, RKUHP juga sudah disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri.  “Ini udah dibahas dan udah disosialisasikan ke seluruh penjuru Tanah Air, seluruh stakeholder," ujar Yasonna.  Yasonna menilai wajar, jika masih ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan revisi KUHP tersebut. Yasonna mengutarakan, seharusnya publik malu sampai saat ini Indonesia memakai hukum Belanda.  "Sudah lebih 63 tahun, malu kita sebagai bangsa memakai hukum Belanda," pungkas Yasonna.

RKUHP Segera Disahkan, Yasonna Sarankan Gugat ke MK Jika Tak Setuju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/JKT2_AKSI-TOLAK-RKUHP_MIFTAHULHAYAT-06.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries memastikan, penyusunan RKUHP telah berdasarkan langkah partisipatif dan demokratis. Dia menegaskan, penyusunan RKUHP juga telah mendengar aspirasi publik.  "Tidak benar jika dikatakan bahwa penyelesaian pembahasan RKUHP tidak partisipatif dan bermakna, sebab cukup banyak masukan dan aspirasi masyarakat sipil yang sudah diakomodosi perumus RKUHP “ kata Albert dalam keterangannya, Minggu (27/11).  Dia lantas mencontohkan terkait penghapusan kata 'dapat' dalam penjatuhan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif kemudian reformulasi pasal penodaan agama yang telah disesuaikan dengan konvensi hak sipil dan politik (ICCPR). Serta pencabutan pasal 27 ayat 1 dan 3 serta pasal 28 ayat 2 UU ITE dari ketentuan sektoralnya.  “Bukankah itu adalah masukan dan aspirasi masyarakat sipil dan para aktifis," tegas Albert.  Albert mengharapkan, tidak seharusnya mengartikan partisipasi yang bermakna (meaningful participation) dalam penyusunan UU sebagai penerimaan penuh atas seluruh masukan/usulan yang diberikan, apalagi memaksakan pendapat yang sesungguhnya bukan merupakan ciri berdemokrasi.  “Penyesuaian sanksi pidana atas tindak pidana pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Bab Tindak Pidana Khusus di RKUHP sudah dihitung dan diukur secara objektif berdasarkan modified delphi method dan hanya mengambil core crimes dari UU Sektoralnya,“ tegas Albert.  Albert pun menegaskan, terkair tindak pidana pengembangan atau penyebaran komunisme, marxisme-leninisme kan sudah ada sejak dahulu dalam UU No. 27 tahun 1999 tentang Perubahan KUHP berkaitan dengan kejahatan keamanan negara. Pasal-pasal tersebut tidak pernah dibatalkan oleh MK dan memiliki pengecualian bagi yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan.  Selanjutnya, pasal 218 RKUHP tentang penyerangan harkat dan martabat diri Presiden/wapres dan juga Pasal 240 RKUHP tentang Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara (sudah dimerger dengan Pasal 347 RKUHP, semuanya sudah diberikan uraian penjelasan yang cukup untuk dapat membedakan mana kritik dan delik (penghinaan).  “Sama sekali tidak membatasi kebebasan berekspresi dan berdemokrasi, serta mengadopsi ketentuan pasal 6 huruf d UU No 40 tahun 1999 tentang Pers yaitu kritik, saran, koreksi yang berkaitan dengan kepentingan umum,“ pungkasnya.

Penyusunan RKUHP Diklaim Telah Partisipatif dan Jamin Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/setengah-anggota-dpr-tak-lapor-lhkpn-bamsoet-lagi-sibuk-urus-pemilu_m_.jpg" alt="Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, saat ini anggota DPR tengah disibukkan dengan urusan pemilu serentak 2019, sehingga tidak ada waktu untuk melaporkan LHKPN." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, saat ini anggota DPR tengah disibukkan dengan urusan pemilu serentak 2019, sehingga tidak ada waktu untuk melaporkan LHKPN.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus menjadi polemik. Karena ada pasal-pasal yang dinilai bermasalah. Bahkan mahasiswa juga terus melakukan unjuk rasa guna menentang RKUHP ini disahkan.  Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengakui masih adanya kelemahan dari RKUHP tersebut. Sehingga dia menilai wajar adanya penolakan yang dilakukan kelompok masyarakat sipil, akademisi, hingga mahasiswa.  "Selayaknya sebagai legislasi RKUHP mungkin juga mengandung berbagai kelemahan," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet kepada wartawan, Selasa (24/9).  Bamsoet berujar, masyarakat juga bisa melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) apabila nantinya KUHP telah resmi disahkan oleh DPR di dalam rapat paripurna. Karena lewat uji materi itu bisa diputuskan, pasal-pasal yang dibuat DPR tepat atau malah merugikan.  "Karena kesadaran kita semua bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dan kelemahan yang kami lakukan dalam menyusun RUU KUHP hanya bisa diselesaikan melalui berbagai pintu, di antaranya melalui MK," katanya.  Bamsoet mengatakan, RKUHP ini sebenarnya juga untuk ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab beberapa kali Presiden Jokowi menginginkan aturan dan perundang-undangan yang tidak berbelit-belit. Termasuk juga penyederhanaan sistem.  "Kami hanya ingin menjawab keinginan Pak Presiden bahwa undang-undang seharusnya simpel," ungkapnya.  Dengan perundang-undangan yang tidak berbelit-belit tersebut adalah jawaban RKUHP itu disusun oleh para anggota dewan. Nantinya ‎produk hukum yang baru tersebut akan menggantikan yang lama.  "Untuk itu, RKUHP ini adalah jawabannya sebagai buku induk UU hukum pidana, maka nanti akan ada beberapa UU yang bisa kita hapuskan, semua menginduk pada KUHP. Sehingga ke depan UU kita lebih simpel dan cepat dalam pengambilan keputusan," pungkasnya.

Bamsoet: Masyarakat Bisa Uji Materi di MK Jika RKUHP Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rkuhp-dianggap-kpk-melawan-pemerintah-begini-respon-wiranto_m_218715.jpeg" alt="Menko Polhukam Wiranto, saat menggelar konferensi pers Rapat Kordinasi Terbatas (rakortas) dengan tim panitia kerja (panja) RKUHP dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/6)" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Wiranto, saat menggelar konferensi pers Rapat Kordinasi Terbatas (rakortas) dengan tim panitia kerja (panja) RKUHP dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/6)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) masih terus bergulir. Dimasukannya tindak pidana khusus (tipidsus) ke dalam RKUHP menjadi polemik, hingga berujung opini tidak sedap. Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Wiranto menolak anggapan jika polemik RKUHP dianggap sebagai ajang konflik antara pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Opini tersebut dianggap tak beralasan. "Dengan demikian adanya satu opini yang berkembang bahwa kasus ini antara KPK melawan pemerintah, itu sama sekali tidak ada," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (7/6). Wiranto menuturkan, jika dalam proses penyusunannya terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah dan KPK disebut wajar. Sebab proses tersebut lumrah ditemui hingga RKUHP dinyatakan selesai. "Hanya katanya RKUHP belum final masih dalam proses. Kalau sana sini masih ada perbedaan (itu wajar), saat ini kita menyatukan pendapat dalam mengatasi perbedaan itu," imbuhnya. Lebih lanjut Wiranto menegaskan akan terus menggodok delik tipidsus di dalam KUHP. Usai Idul Fitri diperkirakan akan kembali digelar pertemuan terkait pihak-pihak terkait. Sementara itu anggota panitia kerja (panja) pemerintah, Arsul Sani mempersilahkan KPK memberikan masukan terkait isi pasal yang diinginkan. Hal itu berguna agar RKUHP ini dapat segera diselesaikan. "Kita mempersilahkan teman-teman KPK memberikan masukan untuk memastikan bahwa kalau itu (tipidsus) masuk (RKUHP) itu tetap tidak melemahkan KPK dalam melakukan tugas pemberantasan korupsi," pungkas Arsul.

RKUHP Dianggap KPK Melawan Pemerintah, Begini Respon Wiranto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pasal-tipidsus-rkuhp-dinilai-belum-matang_m_218712.jpeg" alt="Menko Polhukam Wiranto, saat menggelar konferensi pers Rapat Kordinasi Terbatas (rakortas) dengan tim panitia kerja (panja) RKUHP dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/6)" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Wiranto, saat menggelar konferensi pers Rapat Kordinasi Terbatas (rakortas) dengan tim panitia kerja (panja) RKUHP dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/6)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Wiranto menggelar Rapat Kordinasi Terbatas (rakortas) dengan tim panitia kerja (panja) RKUHP dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam rapat ini membahas polemik dimasukannya tindak pidana kusus (tipidsus) ke dalam RKUHP. Ditemui seusai memimpin rapat, Wiranto menuturkan bahwa ditemukan pasal-pasal yang masih perlu dimatangkan. Namun hal itu disebut wajar karena RKUHP ini masih dalam tahap pembahasan. "Memang dalam pertemuan tadi ada ditemukan pasal-pasal yang masih perlu dimatangkan, namanya kan masih belum sempurna jadi dibicarakan. Apakah itu sanksi atau yang menyangkut delik-delik tindak pidana khusus yang masuk ke dalam RKUHP," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (7/6). Guna mematangkan pasal RKUHP ini, Wiranto mengatakan akan kembali menggelar pertemuan serupa dengan pihak-pihak terkait termasuk KPK. Namun belum diketahui pasti kapan pertemuan itu akan dilangsungkan. "Itu kan dibicarakan lebih lanjut mana-mana yang belum sesuai, maka kami sepakat akan ada pertemuan selanjutnya untuk mematangkan ini," lanjutnya. Sementara itu Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief mengatakan, salah satu pasal yang dianggap belum matang yakni pasal 729. Menurutnya sampai saat ini belum ada titik temu terkait pasal tersebut. "(Pasal 729) Habis lebaran dibicarakan. Belum (ada titik temu) nanti akan dibicarakan," kata Laode. Di sisi lain anggota panja RKUHP Arsul Sani, menegaskan belum adanya kesepakatan terkait pasal 729 dan 723 bukan mengartikan KPK menolak pasal tersebut. KPK hanya meminta pasal tersebut dianalisa kembali dan dibuat seproporsional mungkin. "Bukan keberatan pasal 729 tetapi disampaikan KPK bahwa ini kayaknya pasalnya harus dianalisis dengan pasal yang lain (seperti pasal) 723 dan lain sebagainya," pungkas Arsul.

Pasal Tipidsus RKUHP Dinilai Belum Matang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wiranto-pemerintah-tidak-mungkin-lemahkan-kpk-masa-saya-bohong_m_218613.jpeg" alt="Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan menolak untuk disahkannya Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KPK beralasan ada pasal-pasal yang memperlemah lembaga antirasuah ini sendiri. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Wiranto</a> mengatakan saat ini masih diperlukan koordinasi dengan KPK. Karena pemerintah dan juga pihak lain tidak ingin melemahkan KPK. "Makanya itu dikoordinasikan dahulu, jangan sampai salah penilaian. Semangat berantas korupsi kita setuju, Presiden dan Wapres setuju berantas korupsi. Enggak mungkin pemerintah punya niatan dan upaya cara &lrm;untuk melemahkan KPK," ujar Wiranto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/5). &lrm;Wiranto mengaku tidak ada aturan yang saling bersinggungan dalam Rancangan KUHP dengan UU KPK dan UU Tipikor. Sebab hal itu masuk dalam hukum bersifat khusus (lex specialis) yang mengesampingkan hukum bersifat umum (lex generalis). "Lex specialis dan generalis itu enggak tumpang tindih. Tidak ada niat upaya melawan korupsi," tegasnya. Oleh sebab itu Wiranto meminta kepada semua pihak jangan beranggapan pemerintah ingin memperlemah KPK. Sebab Presiden Jokowi sudah sepakat mendukung pemberantasan korupsi. Bahkan semakin ditingkatkan pemberantasannya. "Mudah-mudahan tidak ada lagi tuduhan kekhawatiran kecurigaan bahwa ada upaya melemahkan KPK dalam RKUHP. Itu enggak ada. Saya bicara tidak main-main. Masa saya bohong," pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief menyebut terdapat sejumlah persoalan yang dianggap berisiko bagi lembaga antirasuah ataupun pemberantasan korupsi ke depan, jika tindak pidana korupsi masuk ke dalam KUHP. Pertama, tentang kewenangan kelembagaan KPK karena Undang-Undang KPK menentukan bahwa mandat KPK itu adalah memberantas korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Sementara itu, kata Syarief, di dalam RKUHP diwacanakan ada aturan-aturan baru yang diadopsi dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Misalnya korupsi di sektor swasta. Akan tetapi, dengan masuk ke dalam KUHP itu, apakah nanti KPK berwenang untuk menyelidik, menyidik, dan menuntut korupsi di sektor swasta, padahal di negara-negara lain itu korupsi, baik publik maupun swasta, itu menjadi salah satu kewenangan dari Malaysia Anti-Corruption Commission (Malaysia) maupun Corrupt Practices Investigation Bureau (Singapura). Kemudian terjadi perbedaan jarak atau disparitas ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi dengan pasal-pasal yang ada di dalam Rancangan KUHP. Karena Rancangan KUHP tidak mengatur tindak pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Padahal, ini penting karena denda itu biasanya terlalu sedikit kalau selama ini mendapatkan pengembalian aset itu dapat dengan uang pengganti, tetapi di dalam RKUHP tidak dikenali Selanjutnya, di dalam RKUHP mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat tindak pidana korupsi. Padahal, kalau di UU Tipikor sekarang dianggap sama saja melakukan percobaan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Persoalan lainnya, kata dia, beberapa tindak pidana korupsi dari UU Tipikor dimasukkan ke dalam Bab Tindak Pidana Umum Rancangan KUHP. Karena kalau masuk tindak pidana umum, berarti relevansi KPK sebagai lembaga khusus itu kan jadi dipertanyakan lagi. Jadi, bisa akan menimbulkan kendala hukum yang menurut saya akan lebih susah untuk diselesaikan.

Wiranto: Pemerintah Tidak Mungkin Lemahkan KPK, Masa Saya Bohong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pp-muhammadiyah-polri-dan-kejagung-belum-maksimal-berantas-korupsi_m_218593.jpeg" alt="Ilustrasi: Polisi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Polisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Manager Nasution menilai Polri dan Kejasaan Agung (Kejagung) belum mampu memberantas korupsi di Indonesia. Oleh karena itu menurutnya, jika pembahasan Tipikor masuk ke dalam RKUHP, Manager menilai akan timbul masalah baru dalam upaya pemberantasan korupsi. "Kalau dia masuk ke dalam RKUHP maka kehilangan lex spesialis (tindak pidana khusus). Sampai sekarang, kita masih meyakini lembaga kepolisian dan kejaksaan belum seutuhnya kita andalkan membahas korupsi," kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/181238/rkuhp" target="_blank">Manager </a>di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/6). Manager menjelaskan, dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bentuk khusus terhadap masalah korupsi di Indonesia. Sebab, pada 2018 ini sudah banyak kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. "Suasana indeks korupsi kita kan masih masif, bulan Ramadan ini saja KPK masih ada OTT," tuturnya. Mantan Komisiner Komnas HAM ini menganggap jika aturan Tipikor masuk ke dalam RKUHP, maka unsur tidak pidana khususnya menjadi hal biasa. Karena Polri dan Kejagung mempunyai kewenangan penuh untuk turun membersihkan pelaku korupsi. "Kalau bisa diandalkan ngapain kita buat UU Tipikor, kita buat lembaga KPK. Karena itu kita bikin lembaga khusus yang menangani Tipikor," urainya. Oleh karena itu, Manager meminta Presiden dan DPR untuk tidak memasukan aturan Tipikor ke dalam RKUHP. "Kalau dia masuk ke KUHP maka kehilangan lex spesialis," tukasnya.

PP Muhammadiyah: Polri dan Kejagung Belum Maksimal Berantas Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tolak-rkuhp-kpk-bakal-temui-presiden-jokowi_m_218558.jpeg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah memakai peci)) saat melakukan RDP di Gedung DPR" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah memakai peci)) saat melakukan RDP di Gedung DPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) terus menolak Rancanan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibahas di DPR. KPK beranggapan ada pasal-pasal yang melemahkan lembaganya. Ketua KPK, <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Agus Rahardjo </a>mengatakan dalam waktu dekat dirinya bakal menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait sikap penolakannya terhadap Rancangan KUHP. "Masih dalam posisi itu (menolak), nantinya kalau diizinkan akan berkomunikasi dengan Bapak Presiden," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/6). Menurut Agus, memang belum terjadwal adanya pertemuan tersebut. Tapi memang KPK ingin sekali bertemu dengan Presiden Jokowi karena dalam membuat UU ada kesepakatan dari DPR dan pemerintah. "Ya pembuat UU itu kan presiden dengan DPR," katanya. Namun demikian, Agus mengaku belum mengetahui apakah nantinya Presiden Jokowi bakal setuju penolakan Rancangan KUHP tersebut. "Ya belum tentu nanti akan kita jelaskan," pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief menyebut, terdapat sejumlah persoalan yang dianggap berisiko bagi lembaga antirasuah ataupun pemberantasan korupsi ke depan, jika tindak pidana korupsi masuk ke dalam KUHP. Pertama, tentang kewenangan kelembagaan KPK karena Undang-Undang KPK menentukan bahwa mandat KPK itu adalah memberantas korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Sementara itu, kata Syarief, di dalam RKUHP diwacanakan ada aturan-aturan baru yang diadopsi dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Misalnya korupsi di sektor swasta. Akan tetapi, dengan masuk ke dalam KUHP itu, apakah nanti KPK berwenang untuk menyelidik, menyidik, dan menuntut korupsi di sektor swasta, padahal di negara-negara lain itu korupsi, baik publik maupun swasta, itu menjadi salah satu kewenangan dari Malaysia Anti-Corruption Commission (Malaysia) maupun Corrupt Practices Investigation Bureau (Singapura). Kemudian terjadi perbedaan jarak atau disparitas ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi dengan pasal-pasal yang ada di dalam Rancangan KUHP. Karena Rancangan KUHP tidak mengatur tindak pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Padahal, ini penting karena denda itu biasanya terlalu sedikit kalau selama ini mendapatkan pengembalian aset itu dapat dengan uang pengganti, tetapi di dalam RKUHP tidak dikenali. Selanjutnya, di dalam RKUHP mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat tindak pidana korupsi. Padahal, kalau di UU Tipikor sekarang dianggap sama saja melakukan percobaan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Persoalan lainnya, kata dia, beberapa tindak pidana korupsi dari UU Tipikor dimasukkan ke dalam bab Tindak Pidana Umum Rancangan KUHP. Karena kalau masuk tindak pidana umum, berarti relevansi KPK sebagai lembaga khusus itu justru dipertanyakan. Sehingga bisa menimbulkan kendala hukum yang dinilai akan lebih susah untuk diselesaikan.

Tolak RKUHP, KPK Bakal Temui Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dinilai-tidak-rasional-hukuman-di-rkuhp-sebagian-diubah_m_218365.jpeg" alt="Ketua Tim RKUHP Prof. Enny Nurbaningsih dan Prof Harkristuti Harkrisnowo saat menggelar konferensi pers Rabu (6/6)" width="100%">
<figcaption>Ketua Tim RKUHP Prof. Enny Nurbaningsih dan Prof Harkristuti Harkrisnowo saat menggelar konferensi pers Rabu (6/6)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terus dikebut oleh pemerintah. Dalam perjalannya terjadi beberapa penolakan dari sejumlah pihak. Penolakan datang disebabkan karena ada beberapa sanksi berubah. Anggota Panitia Kerja (panja) RKUHP Pemerintah,<a href="https://www.jawapos.com/tag/181238/rkuhp" target="_blank"> Harkristuti Harkrisnowo </a>mengatakan, adanya perubahan sanksi disebabkan setelah dilakukan pendalaman ada beberapa penjatuhan sanksi yang dinilai tidak relevan dengan kasus pidananya. "Tim kami mempergunakan satu sistem yang kami kembangkan sendiri, ketika kami melakukan penelaahan terhadap sanksi-sanksi kita mendapati sanksi yang kami anggap tidak rasional dan proposional," ujar Tuti di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementrian Hukum dan HAM (Kementerian), Jalan Rasuna Said, Jakarta Pusat, Rabu (6/6). Tuti menuturkan adanya ketidakrasional sanksi dapat terlihat di pasal 2 dan 3 Undang-undang (UU) Tipikor. Disitu disebutkan sanksi minimal 4 tahun penjara bagi non-pejabat, sedangkan bagi pejabat atau pegawai negeri hanya 1 tahun. "Pasal dua ditujukan untuk setiap orang artinya dia bukan pejabat negara, kita mendapati bukan pejabat sanksi minimal 4 tahun, tapi kalau dia PNS, pejabat, itu kok 1 tahun? Kami anggap tidak rasional," terangnya. Tuti berpendapat seharusnya pejabat mendapatkan hukuman lebih berat atau minimal sebanding non-pejabat. Karena pejabat telah melakukan sumpah integritas saat dilantik sebagai pegawai negeri. Pandangan publik terkait hukuman mati bagi koruptor dihilangkan dalam RKUHP juga dimentahkan oleh Tuti. Wanita bergelar profesor itu menegaskan hukuman mati tercantum dalam pasal 2 ayat (2) RKUHP. "Dalam pasal 2 ayat 2 dirumuskan bahwa tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yaitu korupsi apabila dia melanggar tertentu akan dijatuhkan pidana mati, ayat itu tidak dihapuskan dari UU korupsi. Yang dihapuskan dan diganti KUHP hanya pasal 2 ayat 1," lanjut Tuti. Lebih jauh Tuti menduga adanya pandangan dihapuskannya hukuman mati dikarena kurangnya pemahaman terhadap RKUHP yang akan diberlakukan pemerintah. "(Pandangan hukuman mati dihapus) karena kekurangan pemahaman jadi dianggap kami memghilangkan sanksi pidana mati dalam UU korupsi," pungkasnya.

Dinilai Tidak Rasional, Hukuman Di RKUHP Sebagian Diubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rkuhp-jadi-polemik-muladi-baca-secara-utuh-jangan-sporadis_m_218307.jpeg" alt="Ketua Tim RKUHP Prof. Enny Nurbaningsih dan Prof Muladi saat menggelar konferensi pers Rabu (6/6)" width="100%">
<figcaption>Ketua Tim RKUHP Prof. Enny Nurbaningsih dan Prof Muladi saat menggelar konferensi pers Rabu (6/6)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dimasukannya pidana khusus ke dalam Revisi Kitab Undang-undang Pidana (RKUHP) masih menjadi polemik. Banyak anggapan dengan langkah tersebut akan melemahkan institusi penegak hukum khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Badan Narkotika Nasional (BNN). Anggota panitia kerja (panja) RKUHP, <a href="https://www.jawapos.com/tag/181238/rkuhp" target="_blank">Muladi </a>menolak anggapan adanya RKUHP akan melemahkan kinerja KPK. Sebab Undang-undang (UU) sektoral tetap berlaku. Rektor Universitas Diponegoro (Undip) itu mengatakan RKUHP dapat berjalan bersama dengan UU sektoral. Sebab RKUHP sendiri berada di ranah hukum materil sedangkan UU sektoral di ranah hukum formil. "Apa dimasukannya (pidana khusus) ke KUHP akan menghancurkan KPK, tidak. Tetap berlaku UU yang dari luar," ujar Muladi di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kememkumham) Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/6). RKUHP ini dianggapnya sebagai sistem kesatuan untuk menghubungkan dengan UU sektoral. Namun keduanya memiliki corecrime sama. "Jadi corecrime di KUHP itu untuk menunjukan sistem suatu kesatuan dan itu pengait untuk menghubungkan Undang-undang yang ada di luar KUHP," lanjut Muladi. Lebih jauh Muladi meminta agar masyarakat maupun KPK membaca isi RKUHP ini secara utuh untuk menghindari kesalahpahaman. Mantan Menteri Kehakiman itu menduga terjadi polemik sekarang karena RKUHP tidak dilihat secara kesatuan. "Kalau membaca RKUP ini yang utuh, jangan seporadis, dibuka halaman sekian 'oh ini nggak benar', nggak bisa seperti itu harus dibaca secara kesatuan," tegasnya. Sementara itu Anggota Panja RKUHP, Eddy OS juga menegaskan serupa bahwa tidak ada unsur pelemahan KPK di dalam RKUHP. Sebab tidak ada satupun pasal dari UU Tipikor saat ini yang dihilangkan. "Sekali lagi tidak ada satu pasal pun yang dicabut atau dihilangkan dari Undang-undang KPK yang existing," pungkasnya.

RKUHP Jadi Polemik, Muladi: Baca Secara Utuh Jangan Sporadis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polemik rkuhp

Berita Terkini