<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rt:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/yCJ4r1s3HUl4h5SjdHJ5OCbbCTAO5zEa3RR254bY-3127167336.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan DPR RI 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan DPR RI 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penyelesaian polemik royalti lagu. Menurutnya, sistem royalti yang adil dan transparan merupakan bagian dari perlindungan hak kekayaan intelektual yang tidak boleh diabaikan. &ldquo;Royalti lagu adalah bentuk penghargaan terhadap karya. Negara harus hadir memastikan bahwa hak para pencipta, musisi, dan pelaku industri kreatif lainnya terlindungi dengan baik,&rdquo; kata Puan kepada wartawan, Selasa (26/8). Ia menegaskan, regulasi yang jelas dan mudah dipahami sangat dibutuhkan, baik oleh pelaku industri musik maupun pengguna karya. Sistem yang tidak transparan, lanjut Puan, justru bisa menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan. &ldquo;Tujuan utama kita adalah menciptakan ekosistem musik yang sehat. Itu hanya bisa tercapai jika ada kejelasan aturan, sistem distribusi yang akuntabel, serta pelibatan semua pihak terkait,&rdquo; ujarnya. Polemik royalti musik sebelumnya sempat menimbulkan kegaduhan, terutama terkait kewajiban pembayaran oleh pelaku UMKM hingga isu pesta pernikahan yang dianggap harus membayar royalti.&nbsp; Puan menegaskan komitmen DPR untuk mengawal regulasi turunan agar selaras dengan semangat perlindungan dan pengembangan industri kreatif nasional. &ldquo;Aturan yang disusun nantinya harus memberikan kepastian hukum tanpa memberatkan masyarakat luas, termasuk pemilik kafe, penyelenggara acara, dan pengguna musik lainnya, sehingga semua pihak dapat merasa terlindungi dan tidak dirugikan,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, DPR menggelar rapat konsultasi pada Kamis (21/8) untuk membahas polemik royalti lagu. Rapat yang berlangsung di Komisi XIII DPR itu diikuti Kementerian Hukum, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), lembaga manajemen kolektif (LMK), serta perwakilan Vibrasi Suara Indonesia (VISI) dan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI). Hasil rapat menyepakati perlunya revisi Undang-Undang Hak Cipta dan audit menyeluruh terhadap tata kelola royalti untuk menjamin transparansi. DPR juga mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir memutar atau menyanyikan lagu.&nbsp; </div> </div> </div> </div>

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penyelesaian polemik royalti lagu.

Puan Tegaskan Aturan Royalti Harus Beri Kepastian Hukum, Tak Rugikan Semua Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/18/Lifetime-Tribute-To-Chrisye-Concert_Imam-Husein-18-3337635002.jpg" alt="Vokalis grup musik Noah Ariel tampil pada Lifetime Tribute To Chrisye Concert di Istora Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2024).(Imam Husein/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Vokalis grup musik Noah Ariel tampil pada Lifetime Tribute To Chrisye Concert di Istora Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2024).(Imam Husein/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus pemberian royalti hak cipta lagu menjadi atensi parlemen. Perwakilan musisi, Lembaga Manajamenen Kolektif (LMK), Kementerian Hukum, dan beberapa pihak terkait duduk bersama di rapat konsultasi yang membahas menejemen royalti dan perlindungan karya cipta maupun hak cipta bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (21/8). Polemik ini diharapkan dapat ditengahi dengan undang-undang hak cipta yang tengah digodog.&nbsp;Wakil Ketua Umum Vibrasi Suara Indonesia (VISI) Nazril Irham atau Ariel mengeluhkan bagaimana penyanyi tidak leluasa untuk tampil. Dia menyebut kasus Agnes Monica yang harus menjalani sidang melawan pencipta lagunya berkaitan dengan performing rights. Setelah itu, ada deklarasi serupa oleh beberapa pihak. "Sehingga beban untuk membayarkan performing rights itu ada di penyanyi," katanya.&nbsp; Dia beranggapan bahwa yang harusnya membayarkan performing rights adalah penyelenggara. Namun, Ariel menyebut tidak ada kejelasan sehingga sering terjadi perdebatan antara penyanyi dan pencipta lagi. "Sampai tadi pagi (kemarin pagi, Red) yang membawakan lagu Tabola Bale, Merlin Claudia, disomasi Rp 5 juta," tuturnya.&nbsp; Pada kesempatan itu, keluhan terkait royalti juga diutarakan Satrio Yudi Wahono atau yang dikenal sebagai Piyu Padi. Dia menyoroti ketimpangan dalam sistem pengumpulan royalti di Indonesia, yakni adanya ketidakadilan dalam sistem royalti, terutama bagi para pencipta lagu. Menurutnya, meskipun pencipta lagu telah mencabut kuasanya terhadap lembaga manajemen kolektif (LMK), royalti atas karya mereka tetap dipungut dan diserahkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). "Contohnya Ari Lasso yang sudah mencabut haknya, tapi WAMI tetap memungut royalti atas lagu-lagunya. Ini sangat tidak adil," ujar Piyu. Dia juga menyoroti sistem pengumpulan royalti yang dilakukan setelah konser berlangsung. Berdasarkan regulasi saat ini, royalti dipungut sebesar dua persen dari hasil penjualan tiket konser. Piyu menilai sistem ini membuat pencipta lagu turut menanggung risiko penyelenggaraan acara, berbeda dengan pihak lain seperti artis, vendor, hingga OB yang sudah dibayar sesegera mungkin. "Tapi pencipta lagu malah dibayar setelah konser dan harus menunggu bahkan sampai 6 bulan," tuturnya.&nbsp; Piyu bersama komunitas AKSI menuntut agar lisensi penggunaan lagu diberikan sebelum konser digelar. Dia mencontohkan praktik di luar negeri di mana seluruh perizinan, termasuk pembayaran royalti kepada pencipta lagu, diselesaikan sebelum artis naik ke atas panggung. Lebih lanjut, Piyu mengkritik penggunaan sistem extended collective license dan blanket license yang dinilainya tidak transparan. Dia menilai sistem tersebut rentan terhadap manipulasi karena tidak didasarkan pada data penggunaan lagu secara riil, seperti daftar lagu yang dimainkan. "Di era digital seperti sekarang, mestinya data penggunaan lagu bisa dikumpulkan secara akurat," ujarnya. Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej pada kesempatan yang sama menyebut LMK Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dapat dicabut izinnya jika tidak mengunggah data pencipta, pemegang hak cipta, atau pemerintah terkait ke pusat data lagu. "Apabila dalam jangka waktu kurang lebih dari 1 tahun sejak mendapatkan izin operasional LMK tidak melaksanakan hal tersebut, maka izin operasional dapat dicabut," ujar Eddy. Dia menyampaikan dasar hukum pengelolaan royalti lagu dan musik mengacu pada beberapa regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Yakni undang-undang nomor 8 tahun 2014 tentang hak cipta, kemudian peraturan pemerintah 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta, lagu dan atau musik. Ada juga peraturan Menteri Hukum nomor 27 tahun 2025 tentang peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta, lagu dan atau musik.&nbsp; Dalam hal penarikan royalti, pemerintah akan mengerahkan dukungan tambahan. "Penarikan royalti dibantu oleh tenaga ahli dan dibantu oleh perwakilan LMKN di daerah provinsi," bebernya. Terkait tantangan pengelolaan royalti, Eddy mengidentifikasi tiga permasalahan utama, yakni regulasi, teknis-operasional, dan ekonomi-sosial. Terkait dengan besaran tarif royalti, pemerintah memberikan perhatian terhadap UMKM. Sehingga ada keringanan tarif. "Ini mendorong UMKM untuk menyusun perdomaan tentang besar tarif royalti untuk UMKM sebagai implementasi ketentuan dalam pasal 11 PP 56 tahun 2021," ujarnya.&nbsp; Dia juga mengeluhkan kesadaran masyarakat yang rendah dalam pembayaran royalti. Ini diakuinya menjadi hambatan dalam penerapan pembayaran royalti. "Selain itu, nilai royalti belum optimal dibandingkan dengan potensi ekonomi hak ciptanya. Solusinya adalah sosialisasi dan edukasi masif oleh seluruh pemangku kepentingan," katanya.&nbsp; Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turun tangan. Polemik soal royalti ini diselesaikan dengan adanya undang-undang hak cipta. Dia minta agar selama dua bulan ini seluruh pihak yang terlibat konsentrasi dalam pembahasan undang-undang ini.&nbsp; Dia juga mengusulkan agar hanya ada satu organisasi LMK. Menurutnya, sekarang ini terlalu banyak lembaga yang mengurusi menjemen pencipta, penyanyi, maupun pemusik. Tujuannya agar tidak terjadi kebingungan siapa yang mengurusi soal hak cipta ini. "Tapi ini baru menjadi usulan yag akan dirumuskan oleh tim perumus," katanya.&nbsp; Dasco juga meminta adanya audit di LMKN. Selama ini pembayaran royalti menjadi polemik. Baik terkait besaran maupun bagaimana pengelolaan pembagiannya.&nbsp; "Jangan sampai rakyat tidak bisa dengar musik lagi," ujarnya. Dia juga mengatakan sudah berkoordinasi dengan kepolisian terkait pemberian izin konser. Jika penyelenggara tidak membayar terkait royalti hak cipta maka izin tidak bisa dikeluarkan. "Mari kita atur bersama dalam undang-undang," bebernya.

Polemik royalti hak cipta lagu di Indonesia diharapkan selesai dengan undang-undang baru, setelah musisi mengeluhkan ketidakadilan/

DPR Dengar Keluhan Ariel hingga Piyu, Polemik Royalti Hak Cipta Diharapkan selesai dengan UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/velodiva-2442941997.jpg" alt="Vedy Eriyanto, bos Velodiva. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Vedy Eriyanto, bos Velodiva. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kekisruhan soal royalti yang terjadi sejak beberapa tahun belakangan membuat sejumlah musisi, event organizer, hingga para pengguna lagu dan musik komersial ikut terkena dampaknya. Sejumlah musisi dan pencipta lagu kebingungan bagaimana sebuah royalti dihitung dan dibagikan kepada para pemilik hak cipta. Salah satunya dialami penyanyi sekaligus pencipta lagu Ari Lasso. Dia bingung bagaimana angka royalti yang diperolehnya bisa dihasilkan karena tidak ada data berapa kali lagu ciptaannya diputar, kapan, dan dimana saja. Pihak event organizer dan sejumlah tempat usaha yang memanfaatkan lagu menjerit. Mereka khawatir bakal dianggap melakukan pelanggaran hak cipta ketika menggunakan lagu, sebagaimana sempat dialami bos Mie Gacoan yang diseret ke ranah hukum gara-gara dianggap melakukan pelanggaran hak cipta. Akar permasalahan sengkarut royalti karena tidak adanya data secara komprehensif dan real time yang dapat memonitor penggunaan lagu untuk kepentingan komersial. Alhasil, tudingan negatif hingga kecurigaan muncul dari sejumlah pihak. Mulai dari pemilik hak cipta, hingga para pengguna lagu yang bayar royalti namun mereka tidak yakin akan sampai dengan baik kepada para pemilik hak cipta. Di tengah sengkarut permasalahan soal royalti, Velodiva, sebuah platform teknologi streaming musik komersial berbasis digital hadir dengan sebuah terobosan penting. Melalui platform ini, akan dapat terdeteksi dimana saja sebuah lagu diputar di seluruh wilayah Indonesia. Platform ini bukan hanya dapat menyajikan data penggunaan musik secara real time lengkap dengan lokasi dan perangkat yang digunakan saat mengakses musik, tapi juga dapat memberikan estimasi nilai royalti atas sebuah lagu dengan menghitung berdasarkan data penggunaan sebuah lagu di seluruh wilayah Indonesia. Dengan platform Velodiva, para pemilik hak cipta bisa memantau secara langsung jumlah penggunaan lagu atas karya-karyamya, lengkap dengan nilai royalti yang didapat. Dengan demikian, mereka tidak perlu khawatir lagi royalti yang didapat tidak sampai. "Dengan platform ini, kasus yang terjadi pada Ari Lasso tidak akan terulang lagi. Ari Lasso merasa lagunya banyak diputar, WAMI tidak bisa sebutkan angka detail jumlah penggunaan lagu dan dimana saja lagu Ari Lasso diputar. Akibatnya, pembagian royalti dengan sistem perkiraan. Tapi di sini kelihatan semua datanya," kata Vedy Eriyanto selaku bos Velodiva, di bilangan Senayan, Jakarta, Selasa (19/8) Velodiva telah resmi menjadi mitra teknologi LMKN sejak awal tahun 2025. Jika LMKN menggunakan platform ini secara maksimal, Vedy memastikan sengkarut soal royalti tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Menurut dia, pihaknya sudah punya pengalaman di bidang teknologi penyedia layanan dan Digital Service Provider. Dia pun memastikan Velodiva akan dapat bekerja dengan baik untuk mendeteksi semua lagu yang digunakan baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, India, dan lain-lain. Jika masih ada yang meragukannya atau pihak pemerintah ingin tahu secara detail bagaimana platform Velodiva dapat dijalankan, dia mengaku siap untuk melakukan presentasi secara langsung. Vedy Eriyanto bahkan siap memaparkan teknologi buatannya yang merupakan karya anak bangsa kepada Presiden Prabowo Subianto dan pihak kementerian terkait. "Dengan selesainya pembangunan semua platform pengelolaan royalti digital ini, kami sangat berharap bisa diberi kesempatan untuk melakukan audiensi dan presentasi langsung kepada Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto," tuturnya. "Kami yakin ini adalah solusi yang sedang dicari oleh negara, karena teknologi ini bisa menjadi jawaban atas berbagai persoalan royalti yang masih marak terjadi. Dan yang paling penting, semua teknologi ini dikembangkan sepenuhnya oleh anak bangsa, tanpa campur tangan asing," imbuhnya.

Platform Velodiva hadir untuk memecahkan masalah royalti musik dengan data real time dan transparansi bagi pemilik hak cipta.

LMKN Sulit Hadirkan Data Pengguna Lagu secara Real Time, Bos Velodiva: Kami Punya Platformnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/15/20240715_183757-2300053311.jpg" alt="Praktisi hukum Deolipa Yumara di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024). (Muhammad&nbsp;Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Praktisi hukum Deolipa Yumara di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024). (Muhammad&nbsp;Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik royalti musik yang tengah mencuat ke publik menuai sorotan berbagai pihak. Praktisi hukum Deolipa Yumara, mendesak agar Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) segera diaudit untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana royalti. Menurut Deolipa, LMKN yang berstatus lembaga non-struktural di bawah Kementerian Hukum pada praktiknya bertindak sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengelola royalti musik. "Mereka ini non-struktural, tapi diberikan hak secara institusi untuk melakukan kolektif, kolektif terhadap royalti musik. Ciptaan lagu maupun musik kan mereka diberikan hak untuk mengkolektif. Mereka adalah wakil dari negara. Karena diatur secara undang-undang," kata Deolipa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (19/8). Ia menilai, sistem pengelolaan royalti yang dijalankan LMKN masih jauh dari kata ideal. Banyak musisi dan pencipta lagu mengeluhkan minimnya royalti yang mereka terima, meski penarikan dari berbagai sektor hiburan cukup besar.&nbsp; "Akhirnya ada teriakan-teriakan dari pencipta lagu yang katanya cuma terima pembayaran kecil, cuma Rp 700 ribu selama setahun, ada yang Rp 200 ribu. Nah, sementara LMKN ini menagih kepada hampir semua usaha-usaha entertain," jelasnya. Deolipa menyinggung perkara kasus Mie Gacoan dengan LMKN, di mana tagihan dalam satu tahun mencapai Rp 2,4 miliar. Menurutnya, transparansi soal pengelolaan dana menjadi pertanyaan besar. "Pertanyaannya, uangnya ke mana? Publik berhak tahu. Makanya saya minta supaya ini diaudit. Sama seperti Ari Lasso juga minta LMKN diaudit," tegasnya. Deolipa juga menyoroti lemahnya regulasi, pengawasan, hingga praktik penagihan di lapangan. Ia menyebut LMKN kerap hanya menyasar target tertentu, sementara distribusi hasil penarikan royalti ke musisi tidak sebanding.&nbsp; "Atau kalau kita anggap semua target penagihannya itu berjalan baik, tentunya ada uang besar yang kemudian menjadi gelap. Karena pembayaran royaltinya kepada pencipta lagu kecil. Jadi itu tadi, makanya kita anggap lemah semua," urainya. Ia bahkan menganalogikan LMKN sebagai tukang tagih yang bisa mengancam pidana pelaku usaha yang enggan membayar royalti. Karena itu, ia menyesalkan posisi LMKN yang non-struktural karena justru menimbulkan kerancuan dalam pengelolaan royalti.&nbsp; "Ini karena dibikin non-struktural dan bikin abu-abu. Jadi enggak tegas, kan? Kalau struktural jelas. Kalau non-struktural kan abu-abu. Bisa ke sono, ke sini, ke sono. Sehingga bisa terbang ke mana-mana. Dibiarkan saja begitu," jelasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/016440747/ari-lasso-galang-dukungan-untuk-audit-wami-transparansi-royalti-jadi-sorotan">Ari Lasso Galang Dukungan untuk Audit WAMI, Transparansi Royalti jadi Sorotan</a> Sebagai solusi jangka panjang, ia pun mendorong pemerintah dan DPR menyusun regulasi baru yang lebih rinci agar persoalan distribusi royalti tidak berulang.&nbsp;"Jadi, ini perlu adanya undang-undang baru. Konkretnya. Karena undang-undang lama ternyata tidak bisa meng-cover apa-apa yang menjadi kepentingan para pihak, ya, di dunia penciptaan lagu dan di dunia royalti," pungkasnya.

Praktisi hukum mendesak audit LMKN untuk transparansi pengelolaan royalti musik yang dikeluhkan banyak musisi.

Soroti Polemik Royalti Musik, Praktisi Hukum Dorong Audit LMKN Sebagai Bentuk Transparansi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/FotoJet-11-3-1204000568.jpg" alt="ILUSTRASI. Polemik royalti musik masih terus bergulir. DPR setuju audit LMK dan LMKN. (Freepik/EyeEm)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Polemik royalti musik masih terus bergulir. DPR setuju audit LMK dan LMKN. (Freepik/EyeEm)</figcaption>
</figure> Jakarta - Pembayaran royalti musik belakangan menjadi perbincangan tidak hanya oleh masyarakat umum tapi juga para musisi. Kekisruhan ini mendapatkan atensi dari legislatif. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Iman Sukri mendukung langkah Menteri Hukum dan HAM (Menkum) Supratman Andi Agtas yang meminta dilakukan audit terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Menurutnya audit ini penting untuk memastikan tata kelola pengumpulan dan penyaluran royalti berjalan transparan dan akuntabel. Dia menekankan bahwa hak para pencipta, pemilik, dan pelaku musik harus dilindungi secara penuh tanpa adanya penyimpangan. "Pembayaran royalti kepada pemilik dan pencipta karya musik harus dilakukan secara transparan. Tidak boleh ada penyimpangan, karena ini menyangkut hak hidup para seniman," katanya kemarin. Iman menyatakan musik merupakan salah satu sektor industri kreatif yang berkontribusi besar bagi perekonomian nasional. Karena itu, pengelolaan royalti harus dikelola dengan prinsip keadilan, profesionalisme, dan keterbukaan. "Negara hadir untuk memastikan bahwa setiap rupiah royalti sampai kepada pihak yang berhak. Audit ini harus menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola LMKN dan LMK kedepan," terang Iman. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menegaskan, persoalan pembayaran royalti musik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sudah saatnya pemerintah turun tangan menyelesaikan sengkarut royalti musik. "Semua masalah itu akan terungkap jika dilakukan audit. Apakah pembayaran royalti sudah berjalan sesuai dengan aturan atau ada penyimpangan? Itu yang kita tunggu," ucapnya. Legislator asal Dapil Jawa Timur VII itu menyatakan, jika nanti ditemukan penyimpangan atau kesalahan, maka pemerintah dan penegak hukum harus menindak tegas. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.

DPR RI setuju dilakukan audit terhadap LMKN dan LMK untuk memastikan transparansi pembayaran royalti musik demi perlindungan hak seniman.

DPR Setuju Audit LMKN dan LMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/umkm-royalti-4098411303.jpg" alt="Paparan: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) melaksanakan konferensi pers di kawasan Depok, Jawa Barat, belum lama ini. (Febry Ferdian/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Paparan: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) melaksanakan konferensi pers di kawasan Depok, Jawa Barat, belum lama ini. (Febry Ferdian/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&ndash; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan penerapan royalti tidak akan membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah juga memastikan kegiatan nonkomersial tidak dikenakan royalti, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) agar pemungutan royalti berjalan transparan dan akuntabel. "Saya titip pesan ke mereka semua (LMKN), satu, jangan membebani dulu UMKM. Ciptakan sistem yang lebih rasional," papar Supratman di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, belum lama ini. Lebih lanjut pada kesempatan lainnya, dia menjelaskan, LMKN sebagai lembaga yang mengelola dan mendistribusikan royalti akan berada di bawah pengawasan ketat pemerintah untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. "Khusus royalti, ini lagi mau kami kumpulkan LMKN dan LMK-nya. Kami akan minta supaya akan ada audit, baik LMK-nya maupun LMKN-nya," ujar Supratman.&nbsp; &nbsp; Audit tersebut kata dia, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menentukan sistem pemungutan royalti yang paling tepat.&nbsp; "api yang saya mau tegaskan bahwa satu, tidak boleh membebani UMKM terutama. Itu yang paling penting," tegas Supratman. Dia menegaskan, pungutan royalti hanya diberlakukan untuk kegiatan komersial yang menggunakan karya cipta guna memperoleh keuntungan, seperti pemutaran musik di hotel, restoran, atau pusat perbelanjaan. Sementara itu, kegiatan sosial, pendidikan, budaya, dan keagamaan yang tidak bersifat mencari keuntungan dikecualikan dari kewajiban royalti. Pemerintah juga sedang menyiapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, termasuk pelaporan berkala LMKN dalam audit distribusi royalti. Langkah ini diambil untuk memastikan para pencipta lagu, musisi, dan pemegang hak cipta benar-benar menerima hak ekonominya secara adil, tanpa memberatkan pelaku usaha. Sementara itu, salah satu pemilik warung kopi di kawasan Kota Depok, Sidharta mengaku cukup bernapas lega dengan adanya kepastian UMKM tidak akan dipungut royalti. Hal itu lantaran, kondisi ekonomi yang lesu. Pendapatan juga relatif merosot beberapa bulan ini.&nbsp; "Kalau ada kepastian itu tentunya bagus. Saat ini kan ekonomi lesu. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM yang untuk operasionalnya saja harus berpikir lebih. Jadi, jangan membebani lagi dengan aturan yang malah merugikan UMKM, " sebut dia.&nbsp; Kemenkum berencana melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami dengan jelas siapa saja yang wajib membayar royalti, siapa yang tidak, dan bagaimana mekanisme distribusinya.

Menteri Hukum Supratman Agtas memastikan royalti tidak membebani UMKM dan kegiatan nonkomersial bebas dari pungutan.

Menkum Jamin Royalti Tak akan Persulit UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/Hq2QTr9ul4AA3KuPFrkbiewnbOYCP3UQsBYkrYaj-1-150275484.jpg" alt="Suasana kafe Walking Drums Depok. (Google Maps)" width="100%">
<figcaption>Suasana kafe Walking Drums Depok. (Google Maps)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belakangan heboh di Tanah Air soal kewajiban bayar royalti bagi kafe, restoran, atau tempat aktivitas bisnis. Aturan ini sebenarnya sudah lama berjalan sejak adanya UU Nomor 28 tentang Hak Cipta. Akan tetapi, penerapannya selama ini belum terlalu efektif, alias tidak dipatuhi oleh para pengusaha. Banyak pengusaha mulai membuka mata setelah Direktur Mie Gacoan Bali, I Gusti Ayu Sasih Ira, ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan pelanggaran hak cipta. Sejak saat itu, para pemilik usaha mulai merasa bahwa pelanggaran hak cipta bisa melahirkan konsekuensi serius. Sayangnya para pemilik usaha bukannya berusaha patuh mengikuti aturan soal royalti. Mereka justru berusaha menyiasati agar tidak ditarik royalti oleh LMKN. Misalnya, mereka berinisiatif memutar suara alam, suara burung, yang diyakini tidak mengandung hal cipta. Akan tetapi, LMKN tegas menyatakan bahwa musik instrumental memperdengarkan suara burung, suara air, atau sejenisnya juga memiliki hak cipta. Di tengah kebingungan itu, muncul usulan lain agar para pengusaha sebaiknya memutar murottal atau ayat Alquran saja supaya tidak terkena hak cipta. Salah satu usulan itu digaungkan oleh akun Instagram @aresdimahdi. "Kalau tempat komersil putar musik bayar royalti, pertanda kalian harus mulai putar murottal biar kalian juga dapat royalti berupa pahala," demikian keterangan dalam unggahan akun Instagram tersebut. Namun perlu diingat bahwa ada murottal yang memiliki hak cipta karena suara atau karya mereka dipatenkan. Banyak juga murottal yang gratis alias bebas menggunakannya tanpa harus khawatir dengan hak cipta atau pembayaran royalti.&nbsp; Pertanyaannya kemudian, bolehkah di dalam Islam memutar murottal di tempat usaha komersil? Jawabannya adalah sangat boleh. Namun apakah mengandung konsekuensi berdosa bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Alquran dari murottal?&nbsp; Berdasarkan kajian dilakukan NU dalam Muktamar NU ke-26, sebagaimana dilansir dari NU Online, Kamis (7/8), dinyatakan bahwa Alquran yang didengar dari kaset atau sejenisnya dihukumi sebagai Alquran Jamadat (benda-benda mati). Oleh sebab itu, murottal dari kaset tidak dihukumi sebagai Alquran. Dengan demikian, maka ayat-ayat Alquran yang muncul dari pengeras suara dari rekaman di kaset atau sejenisnya boleh didengarkan oleh umat Islam dan boleh juga tidak mendengarkannya.&nbsp; Salah satu yang menjadi rujukan dari kajian tersebut adalah pada Kitab Al Fatawa Asy-Syariyah karya Hasanain Makhluf. Berikut redaksinya: وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ إِنْ سَمِعَ آيَةَ السَّجْدَةِ مِنَ الطَّيْرِ كَالْبَبْغَاءِ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ السَّجْدَةُ فِي الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ &nbsp;لِأَنَّهَا لَيْسَتْ قِرَآءَةً بَلْ مُحَاكَةً لِعَدَمِ التَّمْيِـيْزِ Artinya: "Hanafiyah menjelaskan, jika seseoarng mendengar ayat sajadah dari burung seperti beo, menurut pendapat yang terpilih, dia tidak wajib sujud karena bukan bacaan yang sebenarnya, namun sekedar kicauan yang tidak dimengerti".

Temukan hukum memutar murattal di tempat usaha menurut Islam, serta hikmah dan keutamaan yang bisa didapatkan.

Usai Heboh soal Royalti, Muncul Usulan Kafe Putar Murottal, Bagaimana Hukumnya Menurut Islam?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/63137781-aa82-435c-ba52-06b4ce0c0c9b-3287719749.jpg" alt="Charly Van Houten akan memberikan hadiah kepada kafe dan resto yang memutar lagu karyanya, baik yang dibawakannya sendiri atau penyanyi lain. (Instagram @charly_setiaku)" width="100%">
<figcaption>Charly Van Houten akan memberikan hadiah kepada kafe dan resto yang memutar lagu karyanya, baik yang dibawakannya sendiri atau penyanyi lain. (Instagram @charly_setiaku)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Polemik kewajiban membayar royalti yang memutar musik di restoran dan kafe terus memanas. Hal tersebut mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Sejumlah resto dan kafe memilih 'mengheningkan' suasana. Mewakili pelaku usaha, humas Asosiasi Pengusaha, Kafe, dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jatim Haka Wallesa turut berkomentar. Ia mengaku, kondisi ini cukup membingungkan bagi pengelola restoran dan kafe. Kondisi ekonomi yang belum stabil membuat pengelola merasa cukup keberatan. "Kondisi kami cukup terhimpit kena sana sini," jelasnya, Selasa (5/8). Padahal, selama ini pemilik resto dan kafe biasanya sudah mengalokasikan biaya untuk berlangganan layanan streaming musik digital. Artinya, mereka tak serta merta menggunakan layanan gratisan. Lucunya lagi, kewajiban pembayaran royalti berlaku tak hanya untuk lagu-lagu dengan musik dan lirik yang biasanya dinyanyikan para penyanyi. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menegaskan, memutar musik instrumental yang hanya menampilkan suara burung, gemericik air, dan sejenisnya tanpa ada lirik lagu pun dikenakan kewajiban membayar royalti dan bakal ditagih oleh LMKN. Sejak persoalan royalti ini mencuat, sikap para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya terbelah. Bahkan di kalangan musisi sendiri, ada yang pro, ada juga yang kontra. Charly Van Houtten adalah salah satu musisi yang memilih membebaskan penyanyi siapapun untuk menggunakan lagunya tanpa harus minta izin dan tanpa bayar royalti. "Daripada pada mumet, saya Charly VHT membebaskan seluruh teman teman penyanyi di seluruh Indonesia maupun penyanyi dunia dan akhirat, bebas menyanyikan seluruh karya laguku di panggung maupun di tongkrongan tidak wajib bayar royalti. Salam damai," ujar Charly dalam unggahannya di Instagram beberapa waktu lalu. Kini, menyusul statement LMKN yang mewajibkan resto dan kafe membayar royalti lagu yang diputar, Charly kembali memberikan pendapatnya lewat kiriman di Instagram @charly_setiaku, Kamis (7/8). "Saya Charly Vanhoutten mengimbau jika saya sedang berada di suatu tempat cafe, restoran atau tempat tempat lainnya ada yang memutarkan lagu saya dan musisi, penyanyi/band yang membawakan karya lagu saya, akan saya kasih hadiah (uang tunai atau berupa merchandise) sebagai tanda terimakasih. Salam musik Indonesia". &nbsp; Unggahan Charly inipun menuai&nbsp;ribuan komentar&nbsp;dari warganet, dan disukai lebih dari 19 ribu akun hanya dalam dua jam pertama sejak diunggah. "Lagunya sejuta umat dan semua generasi suka.. Gak akan bosen-bosen denger lagunya dan kalo lg di cafe malah nyaman bgtt pasti kalo dener lagu-lagunya..." tulis @selvi**** "Duluuur, kalau sy manggung sy mau bawakan karya dulur boleh?" tulis @lucy_anima**** meminta izin. "Masyaallah, inilah karya yang bermanfaat buat orang lain, good job @charly_setiaku" tulis @daengku***** "Istimewaa, lagu gak boleh diputar di cafe dll.. para pencipta lagu dan penyanyi yg gila royalty, suruh nyanyi di kamar mandi sendiri-sendiri aja, gak usah di publik jadi gak ada yg tau klo ada lagu" tulis @febe******

Polemik kewajiban royalti musik di restoran dan kafe memicu pro dan kontra. Pelaku usaha mengeluh, sementara musisi punya pandangan berbeda.

Bebaskan Penyanyi Bawakan Lagunya Tanpa Bayar Royalti, kini Charly Van Houtten Beri Hadiah Kafe dan Resto yang Memutar Karyanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/01/FotoJet-2025-06-01T171245704-3248490399.jpg" alt="Ilustrasi nongkrong di kafe. (Pexels/Photo by Helena Lopes)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi nongkrong di kafe. (Pexels/Photo by Helena Lopes)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Polemik kewajiban membayar royalti saat memainkan musik di restoran dan kafe terus memanas. Hal tersebut mendapat tanggapan beragam. Humas Asosiasi Pengusaha, Kafe, dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jatim Haka Wallesa turut berkomentar. Ia mengaku, kondisi ini cukup membingungkan bagi pengelola restoran dan kafe. Kondisi ekonomi yang belum stabil membuat pengelola merasa cukup keberatan. "Kondisi kami cukup terhimpit kena sana sini," jelasnya. Padahal, selama ini pemilik kafe dan restoran biasanya sudah mengalokasikan biaya untuk berlangganan layanan streaming musik digital. Artinya, mereka tak serta merta menggunakan layanan gratisan. Sementara polemik berjalan, para pengelola memutuskan memberhentikan permainan musik. Bukan hanya musik, tapi juga instrumen suara aliran air, atau kicauan burung pun dihentikan. "Infonya yang begitu juga sudah diwacanakan bayar royalti. Jadi sekarang background suara kami isinya anak pengunjung rewel atau suara alat masak," ucapnya kemudian terkekeh. Padahal, penggunaan musik selama ini menjadi cara membangun ambience dan kenyamanan bagi pengunjung. Harapannya, pengunjung lebih rileks sembari menikmati santapan. Haka juga menyoroti penyaluran royalti. Apakah benar pembayaran royalti nanti sampai ke musisi asli. "Apalagi kalau memainkan musik luar negeri, nah ini benar sampai tidak?" ucapnya. Dia berharap pemerintah bisa memberikan ketegasan terkait polemik ini. Tentunya, mempertimbangkan seluruh pihak. "Karena di pelaku FnB sekarang rasanya seperti semua aspek dicari-cari ruang untuk menarik uang lagi, sedangkan kami sudah bayar pajak, memenuhi kewajiban gaji UMR untuk pegawai," jelasnya. Bagaimana dengan warung kopi yang memainkan musik lewat akun YouTube. Apakah kebijakan tersebut juga teraplikasi untuk mereka. "Nah ini mereka bayar pajak saja belum tentu, apalagi diminta royalti, jadi kami harap ada keadilan jugalah," tegasnya.&nbsp;

Polemik kewajiban royalti musik di restoran memicu protes dari pengelola akibat beban ekonomi yang berat.

Musik di Kafe Dihentikan Akibat Royalti, Pengusaha Restoran Beri Tanggapan

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:re:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/Badai-PSI-3784527062.jpeg" alt="Wasekjen DPP PSI, Doa Dibadai Hollo atau yang dikenal dengan panggilan Badai Kerispatih," width="100%">
<figcaption>Wasekjen DPP PSI, Doa Dibadai Hollo atau yang dikenal dengan panggilan Badai Kerispatih,</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pencipta lagu sekaligus musisi Doadibadai Hollo atau akrab disapa Badai menanggapi keterangan yang disampaikan penyanyi Sammy Simorangkir di hadapan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), saat menjadi saksi dalam sidang uji materi atas pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sammy Simorangkir ketika itu merasa tidak mendapat perlindungan hukum atas lagu yang berhasil dipopulerkannya bersama Kerispatih. Pasalnya, Sammy mengaku diminta bayar uang Rp 5 juta untuk setiap lagu jika mau membawakannya di panggung komersial. Badai menyayangkan keterangan yang disampaikan Sammy Simorangkir. Karena suami Viviane dianggap tidak pernah membayar uang tersebut meski menggunakan lagu-lagu ciptaannya. "Kalau dibilang diminta Rp 5 juta, itu pernyataan lisan atas permintaan manajemen kami pada saat itu. Sekarang saya tanya, yang bersangkutan pernah bayar nggak ke manajemen kami dulu?," kata Badai di bilangan Jakarta Selatan, Senin (28/7). Menurut Badai, Sammy Simorangkir dilarang menyanyikan lagu-lagu ciptaannya kecuali membayar Rp 5 juta per lagu usai keluar dari Kerispatih murni ketentuan dari manajemen, bukan atas keinginannya secara pribadi selaku pencipta lagu. Badai mengklaim dirinya secara pribadi tidak pernah memiliki ketentuan khusus soal nilai pembayaran terkait penggunaan lagu-lagu ciptaannya bersama Sammy Simorangkir.&nbsp; &nbsp; &ldquo;Saya enggak pernah ganggu Sammy, nggak pernah nagih. Dia nyanyi di mana-mana saya nggak pusing," katanya. Menurut Badai, justru royalti yang dimintanya terhadap Kerispatih dan Sammy Simorangkir ketika akan menyanyikan lagu-lagu ciptaannya dalam bentuk persentase. Dia meminta sebesar 10 persen, namun Kerispatih menyanggupinya 5 persen. Sedangkan Sammy Simorangkir disebut menolak untuk melakukan pembayaran royalti terhadap dirinya. </div> </div> </div> </div>

Badai menyayangkan keterangan yang disampaikan Sammy Simorangkir. Karena suami Viviane dianggap tidak pernah membayar uang tersebut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polemik royalti

Berita Terkini