<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/politik_estetika.jpg" alt="ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>Dunia maya heboh saat ada pemberitaan seorang seniman bernama Yayak Yatmaka ditangkap polisi bersama enam puluhan warga Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Sontak hastag ”Bebaskan Yayak dan Warga Wadas” berkumandang di status-status media sosial. Saat itu ratusan aparat keamanan telah menyerbu Desa Wadas yang beberapa hari terakhir ini menjadi isu berita nasional. Warga Wadas yang menolak tanahnya dialihfungsikan menjadi proyek strategis nasional melawan. Beberapa hari kemudian mereka dibebaskan.  ---  PENANGKAPAN seniman yang menyatu dengan perlawanan warga yang menolak tanahnya diambil negara sejatinya sering terjadi di era Orde Baru. Era yang tercatat sebagai masa kegelapan bagi gerakan prodemokrasi dan seniman. Seniman kerap menyuarakan ekspresi seninya berdasar kegelisahan. Suaranya melalui karya seni dianggap sebagai senjata yang berbahaya.  Yayak Yatmaka adalah satu dari sekian seniman yang memutuskan berada di tengah-tengah warga yang terpinggirkan dan tertindas di masa Orde Baru. Ia bahkan sempat eksodus ke Jerman saat dikejar-kejar aparat militer gara-gara membuat ilustrasi ”Tanah untuk Rakyat”. Setelah Orde Baru tumbang barulah ia kembali ke Indonesia. Keputusannya masih sama, tetap berada di tengah-tengah rakyat, terutama anak-anak terpinggirkan yang disebutnya sebagai anak merdeka.  Selain Yayak, ada Moelyono yang kemudian dikenal dengan ”seni rupa penyadaran”-nya. Ia adalah seniman yang dikenal suka blusukan dari desa ke desa, dari satu kantong kemiskinan ke kantong kemiskinan lainnya. Juga blusukan ke rumah-rumah bedeng buruh pabrik. Ia meyakini bahwa seniman seharusnya berada di tengah rakyat. Seniman harus menyerap kegelisahan rakyat. Tak hanya di situ, ia juga meyakini bahwa memberdayakan rakyat miskin melalui kesenian adalah keharusan. Bagi Moelyono, seni haruslah berguna untuk perubahan sosial. Kegiatannya kemudian selalu diawasi aparat kemanan di masa Orde Baru.  Ada pula Semsar Siahaan. Seniman yang mulai dikenal di akhir tahun 1970-an ini termasuk seniman yang menjadikan karya seninya sebagai suara rakyat. Goenawan Mohamad dalam Catatan Pinggir 7 menuliskan sosok Semsar sebagai seniman yang harus mengutarakan bahwa terjadi ketidakadilan sosial dalam berbagai karya seninya. Saat terjadi pemberedelan majalah Tempo, Editor, dan Detik di era Soeharto itu, ia mengalami kecacatan permanen. Ia melakukan perlawanan sewaktu terjadi aksi unjuk rasa di Jakarta. Kakinya pincang akibat tulang keringnya patah karena dipukuli tentara.  Seniman-seniman itu tentu saja adalah contoh dari sekian banyak seniman yang mengabdikan dirinya tidak hanya untuk pasar, tapi juga untuk menyuarakan kegelisahan rakyat. Tidak jarang sikap seniman seperti ini selalu distigmatisasi sebagai ”PKI”. Partai komunis yang sudah lama mati, tapi masih dijadikan sebagai senjata ampuh untuk mematikan gerakan-gerakan sosial, termasuk yang dilakukan seniman.  Taring Padi, gerakan kolektif seniman kerakyatan dari Jogjakarta, adalah contohnya. Sikap berkeseniannya sering dimirip-miripkan dengan Lekra yang dulu didekat-dekatkan juga dengan PKI. Sikap inilah yang kemudian merangsang komunitas-komunitas seni lain untuk memiliki sikap berada di tengah-tengah rakyat yang tertindas dan terpinggirkan dengan segala risikonya.  Solidaritas  Dalam pengantar pameran Kepada Tanah (2022), Felix Dass menuliskan kalimat ”kita bisa apa” berulang-ulang. Ada kegeraman yang luar biasa dirasakan saat terjadi peristiwa penyerobotan tanah oleh negara atas nama pembangunan. Berkali-kali diserobot, berkali-kali dilawan, dan berkali-kali pula dikalahkan. Politik citra yang seakan-akan populis justru tidak populis. Hal yang sama dilakukan juga saat ada proyek Kedungombo di era Orde Baru, yaitu sebagai proyek kepentingan nasional.  ”Kita bisa apa” merepresentasikan ketidakberdayaan yang oleh seniman-seniman dalam pameran Kepada Tanah ini dilawan. Sikap submisif ini dipandang berbahaya. Oleh Felix Dass dituliskan ”mungkin hari ini Wadas yang melawan, tapi besok yang melawan bisa jadi adalah desamu, kampung kotamu, tempatmu hidup”. Kalimat ini meluncur sebagai tanda kesadaran bahwa harus ada yang menyuarakan. Seniman dipandang sebagai sosok yang bisa menyuarakan hal mengenai kesadaran sosial.  Politik Estetika  Saat seniman bersolidaritas pada warga Wadas maupun pada peristiwa yang melibatkan konflik agraria antara rakyat dan negara, Jacques Ranciere (2001) telah lama berbicara tentang emansipasi dan kesetaraan. Hal ini disebutnya sebagai politik estetika. Politik estetika dimaknai sebagai menghitung yang tak dihitung. Saat tatanan sosial hanya berlaku bagi yang tampak dan bisa dihitung (dalam konteks konsensus), Ranciere justru berpandangan berbeda. Baginya, yang tidak tampak (terpinggirkan) dan tidak bisa dihitung (terkalahkan) juga memiliki daya. Keberadaan mereka tetap harus diperhitungkan.  Akibatnya terjadi perubahan dalam pengalaman seni. Politik estetika tidak lagi mengalami pengalaman seni berdasar pesan moral seperti dalam dongeng berdasar benar dan salah. Yang diterapkan dalam politik estetika ini adalah hubungan antara akal budi dan nalar.  Dalam gagasan Ranciere, pengalaman kesetaraan dialami justru karena dirinya merasa tidak disetarakan. Upaya untuk mencapai kesetaraan ini bisa dicapai dalam politik estetika. Hal ini berarti kebebasan yang ditawarkan dalam politik estetika mampu menyediakan ruang bagi yang sebelumnya tidak terdengar karena ditekan tatanan sosial (hasil dari konsensus) untuk akhirnya disuarakan melalui seni.  Keinginan untuk setara kemudian mendorong orang untuk berpartisipasi dan bersolidaritas. Untuk kesetaraan pada subjek yang diwakili, ketidakpedulian berkenaan dengan gaya visual, maupun karya yang seolah-olah harus dimaknai, politik estetika menghancurkan sistem tersebut. Karya yang estetis sekaligus politis adalah karya seni yang menjunjung kesetaraan yang berhasil mendobrak tatanan sosial. Inilah sebenarnya yang disebut sebagai anarkisme. Nalar dipakai sebagai alat penyadaran. Sayangnya, istilah tersebut kemudian dipeyorasikan sebagai kekacauan sosial, perusakan, dan selalu menentang ketertiban. (*)  <hr />  OBED BIMA WICANDRA, Dosen DKV UK Petra. Kini sedang studi doktoral di Kajian Budaya (Kajian Seni dan Masyarakat) Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta.

Politik Estetika dan Solidaritas untuk Wadas

Politik Estetika

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Politik Estetika

Berita Terkini

Politik Estetika dan Solidaritas untuk Wadas

Download Aplikasi JawaPos.com