<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Pegawai-KPK-Laporkan-Indrianto-Seno-Adji-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar" width="100%">
<figcaption>Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengaku bingung dengan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memecat 51 pegawainya. Sebab itu yang tidak diinginkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Adapun pemecatan terhadap 51 pegawai KPK tersebut lantaran tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN).  "Baru kemarin mengapresiasi sikap dan arahan Pak Jokowi soal polemik TWK KPK yang juga sejalan dengan putusan MK, namun putusan dari BKN dan lain-lain malah berbeda," ujar Jansen kepada wartawan, Rabu (26/5).  Jansen menambahkan mencari 51 orang tersebut bukanlah perkara mudah. Sebab mereka orang-orang yang tidak perlu diragukan lagi integritasnya.  "Melahirkan penyidik handal berintegritas itu tak gampang. Jangan malah disia-siakan," tegasnya.  Sebelumnya, pimpinan KPK mengabaikan perintah Presiden Jokowi, terkait nasib 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya sebanyak 51 pegawai KPK tetap dipecat dan 24 pegawai lainnya akan menjalani tes ulang.  Padahal Presiden Jokowi memerintahkan TWK tersebut tidak menjadi tolok ukur peralihan status pegawai menjadi ASN.  "Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.  Alex menyampaikan, hal ini setelah Pimpinan KPK mendengar hasil penilaian tim asesor terkait 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK. Menurutnya, 51 pegawai itu tidak lagi bisa dilakukan pembinaan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/26/05/2021/51-pegawai-kpk-dipecat-dpr-bakal-cecar-ke-firli-cs/">51 Pegawai KPK Dipecat, DPR Bakal Cecar ke Firli Cs</a>  Sementara itu, terhadap 24 orang pegawai lainnya akan kembali mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara, serta wawasan kebangsaan. Selain itu mereka juga diwajibkan menandatangani kesediaan, untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan setelah selesai pendidikan, pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara.

51 Pegawai KPK Dipecat, Politikus Demokrat Bingung Jokowi Diabaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Katie-hill-Faye-Sadou-AP.jpg" alt="LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 2: Katie Hill, at TheWrap" width="100%">
<figcaption>LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 2: Katie Hill, at TheWrap</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Karir politikus Demokrat Katie Hill berakhir prematur. Anggota Dewan Perwakilan AS itu mengundurkan diri setelah tersandung kasus perselingkuhan. Dia menuduh sang suami melakukan kampanye negatif untuk merusak hidupnya dan orang terdekatnya.  Hill mengunggah surat pengunduran dirinya lewat akun Twitter pada Minggu (27/10). Menurut dia, langkah tersebut harus segera dilakukan sebelum semua karyawannya terkena dampak. ’’Ini adalah hal terberat yang harus saya lakukan. Saya percaya ini keputusan terbaik untuk konstituen, komunitas, dan negara,’’ ungkap perempuan 32 tahun itu.  Hill didera isu tak sedap setelah foto tak senonohnya diunggah sebuah situs pekan lalu. Foto tersebut disertai cerita hubungan romantis bersama staf kampanyenya, Morgan Desjardins. Hill mengaku menjalani hubungan itu.  ’’Saya meminta maaf atas orang-orang yang terluka karena ini. Saya tahu saya bukan orang sempurna,’’ ucapnya seperti dilansir Agence France-Presse.  Kini, Hill sedang melalui proses perceraian dengan suaminya. Sang suami menuduh Hill berubah sejak menjadi anggota kongres. Rumornya, Hill beralih menjalin hubungan dengan staf kampanye lainnya, Graham Kelly, yang kini masuk staf kongres.  Soal kabar itu, Hill langsung membantah. Dia menegaskan bahwa satu-satunya hubungan serong yang dijalin adalah bersama dengan Desjardins. Dia berjanji menuntut pihak yang menyebarkan foto serta kabar tersebut meski sudah mengundurkan diri.  ’’Saya tahu kita akan hidup dengan ketakutan selama saya masih di kongres,’’ imbuh Hill.  Pekan lalu, Komite Etika Dewan Perwakilan mengumumkan penyelidikan terhadap Hill atas dugaan main serong dengan staf kongres. Hubungan seksual dengan karyawan kongres dilarang keras.  Di sisi lain, Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi memastikan telah menerima surat pengunduran diri Hill. Dia menyayangkan kepergian politikus perempuan tersebut. ’’Dia sudah memberikan banyak kontribusi sebagai pemimpin anak-anak baru,’’ ujar Pelosi kepada CNN.  Hill seharusnya punya prospek menjadi tokoh utama di Demokrat. Perempuan itu baru saja dilantik Januari lalu. Meski terhitung anak bawang, dia sudah memegang jabatan penting seperti wakil kepala Komite Pengawas dan Reformasi Dewan Perwakilan AS.

Politikus Demokrat Tumbang lantaran Affair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Ardi-Demokrat.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekertaris Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ardi Mbalembo mengancam keluar dari koalisi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiga Uno. Ancaman itu keluar karena politikus partai berlambang bintang mercy ini tidak bisa masuk ke dalam arena debat Pilpres 2019.  "Lebih baik kita keluar dari koalisi, gua Ardi Mbalembo, kita keluar dari koalisi," teriak Ardi di depan lobby Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4).  Padahal Ardi mengaku membawa surat undangan untuk dapat masuk ke arena debat dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden. Namun karena panitia tidak memberikan gelang akses masuk, dia pun kemudian marah sambil berteriak di lobby Hotel Sultan.  Tak lama kemudian, Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menemui Ardi yang tengah naik pitam. Ferdinand kemudian langsung berbisik sambil memeluk Ardi dihadapan awak media.  Ferdinand kemudian menampik pernyataan Ardi yang mengancam akan keluar dari Koalisi Adil dan Makmur Prabowo-Sandi. Dia menyebut yang menentukan kehendak koalisi adalah putusan DPP Partai Demokrat.  "Yang menentukan partai pimpinan bukan kader, yang menentukan arah politik ketua umum dan majelis tinggi partai. Kalau ada bicara itu hanya reaksi sesaat, reaksi kecil," ucap Ferdinand.  Oleh karena itu, Ferdinand memastikan partai yang dikomandoi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini tetap mendukung paslon 02 Prabowo-Sandi.  "Itu reaksi emosional sesaat saja, enggak perlu dipermasalahkan. Kita tetap mendukung Pak Prabowo dan Pak Sandi," tegas Ferdinand.  Setelah keributan sempat terjadi sesaat di lobby Hotel Sultan, kemudian Ketua Djsi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat pun menemui Ardi. Pada akhirnya, Ardi bisa masuk ke ruang debat pamungkas Pilpres 2019.  &nbsp;

Tak Dizinkan Panitia Masuk Ruang Debat, Orang Demokrat Ancam Keluar Koalisi 02

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/soal-foto-viral-andi-arief-berikut-penjelasan-lengkap-kpu-kulon-progo_m_.jpg" alt="Ketua KPUD Kulon Progo, Mutia berfoto bersama polisi yang mengawal kontainer berisi surat suara." width="100%">
<figcaption>Ketua KPUD Kulon Progo, Mutia berfoto bersama polisi yang mengawal kontainer berisi surat suara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) akhirnya buka suara terkait foto kontainer beraksara asing dengan logo KPU yang membawa <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/06/03/2019/soal-temuan-10-wna-masuk-dpt-di-jogja-ini-tanggapan-tim-prabowo" target="_blank">surat suara</a> baru-baru ini. Hal itu dilakukan setelah foto tersebut viral lantaran diunggah oleh politikus dari Partai Demokrat, Andi Arief. "Itu kan surat suara datang dikawal dari percetakan di Solo ke Wates. KPU Kulon Progo menerima di gudang KPU. Surat suara dari DPR RI sejumlah 341.591 terbagi dalam 684 boks," kata Ketua KPU <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/06/03/2019/soal-temuan-10-wna-masuk-dpt-di-jogja-ini-tanggapan-tim-prabowo" target="_blank">Kabupaten Kulon Progo</a>, Ibah Mutiah saat dihubungi Senin (11/3). Surat suara itu datang pada Jumat (8/3) sore sekitar pukul 17.00 WIB. Dibawa menggunakan kontainer yang bertulisan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/06/03/2019/soal-temuan-10-wna-masuk-dpt-di-jogja-ini-tanggapan-tim-prabowo" target="_blank">aksara bahasa asing</a>. "Itu Jepang bukan China. Yang membuat viral tulisannya itu," katanya. Setelah sampai di gudang KPU yang berada di dekat Stasiun Wates, Kabupaten Kulon Progo, kemudian difoto. Sebagai bukti bahwa surat suara itu<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/06/03/2019/soal-temuan-10-wna-masuk-dpt-di-jogja-ini-tanggapan-tim-prabowo" target="_blank"> masih tersegel.</a> "Surat suara masih tersegel, petugas Polres minta difoto untuk barang bukti. Difoto baru kemudian kami turunkan," katanya. Selanjutnya surat suara ini akan disortir dan dilipat. Namun masih menunggu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) karena masih rapat pleno Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Bimtek kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS). "Kalau PPK sudah siap nanti akan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/06/03/2019/soal-temuan-10-wna-masuk-dpt-di-jogja-ini-tanggapan-tim-prabowo" target="_blank">kami sortir dan lipat</a>," ucapnya. Sebelumnya, Andi Arief dalam akun Twitter mengunggah foto <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/06/03/2019/soal-temuan-10-wna-masuk-dpt-di-jogja-ini-tanggapan-tim-prabowo" target="_blank">kontainer beraksara Jepang</a>. Dia meminta agar dibantu untuk dikonfirmasikan kepada KPU. “Ini sudah dilaporkan ke KPU melalui seorang wartawan. KPU meminta membantu mencari data tentang ini, kapan dan dimana. Tugas KPU dan kita semua mencari kebenaran,” cuit akun @AndiArief_. Cuitan Andi Arief memang kerap menyita perhatian. Sebelumnya, dia sempat menghebohkan dengan menyebut ada 7 kontainer yang berisi 7 juta surat suara telah tercoblos. Padahal, saat itu KPU belum <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/06/03/2019/soal-temuan-10-wna-masuk-dpt-di-jogja-ini-tanggapan-tim-prabowo" target="_blank">mencetak surat suara</a>. Akibatnya, Andi Arief di-bully oleh netizen karena menyebarkan kabar bohong.

Soal Foto Viral Andi Arief, Berikut Penjelasan Lengkap KPU Kulon Progo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68046_87221_AGUS-HERMANTO.jpg" alt="Agus Hermanto" width="100%">
<figcaption>Agus Hermanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yakin Aksi Bela Islam III yang berlangsung pada Jumat (2/11) berlangsung sangat tertib. Apalagi, sudah ada kesepakatan antara Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kepolisian dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI bahwa aksi tersebut merupakan aksi super damai. &quot;Kami mandang unjuk rasa besok jauh lebih tertib dan bagus. Kemarin tertib tapi ada yang katakan kemarin damai sekarang super damai. Ini pasti jauh lebih baik dari kemarin,&quot; ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12). Agus berharap agar apa yang menjadi tujuan Aksi Bela Islam III tersebut dipenuhi. Yakni, agar Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera ditahan usai menjadi tersangka karena diduga menistakan agama Islam. &quot;Mudah-mudahan goalnya dicapai. Sehingga nggak ada rentetan lagi. Dan ada aksi yang lebih besar. Karena ini sudah sangat besar,&quot; tegas politikus Partai Demokrat itu. Apalagi, perkara Ahok telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung. Dia berharap agar prosesnya lebih cepat. &quot;Sehingga apa yang diharapkan masyarakat mayoritas bisa terakomodasi. Putusan hukum pasti sesuai apa yang dilaksanakan. Sehingga putusan lebih cepat akan berdampak lebih baik. Misal Pilkada,&quot; pungkas anak buah Susilo Bambang Yudhoyono itu. (dna/JPG)

Anak Buah SBY Yakin Aksi Bela Islam III Lebih Tertib