<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/JKT_Manahan-Sitompul-Diperiksa-MKMK_MIFTAHUL-HAYAT-04-3126572367-609728344.jpeg" alt="Mantan Hakim MK Manahan MP Sitompul. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Hakim MK Manahan MP Sitompul. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik 31 Duta besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI sore ini (24/3). Pelantikan akan digelar di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, para duta besar akan mewakili Indonesia di berbagai negara di kawasan strategis di dunia. "Termasuk di beberapa organisasi Internasional," ujarnya. Pelantikan Duta Besar, kata Yusuf, merupakan bagian dari komitmen Pemerintah untuk terus memperkuat dan meningkatkan hubungan diplomatik. "Serta kerja sama Indonesia dengan negara-negara sahabat di berbagai belahan dunia," jelasnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari 31 nama tersebut, ada sejumlah tokoh yang cukup familiar. Di antaranya politisi PDIP Junimart Girsang yang akan menjadi Duta Besar untuk Republik Italia. Merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, dan sejunlah organiasi. Lalu ada nama mantan Hakim MK Manahan Sitompul sebagai Duta Besar untuk Bosnia dan Herzegovina, dan mantan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan. Berikut nama 31 Dubes yang akan dilantik: <ol> <li>Penny Dewi Herasati sebagai Duta Besar untuk Hungaria;</li> <li>Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan;</li> <li>Dicky Komar sebagai Duta Besar untuk Republik Lebanon;</li> <li>Agus Priyono sebagai Duta Besar untuk Republik Suriname, merangkap Republik Kooperatif Guyana;</li> <li>Andreano Erwin sebagai Duta Besar untuk Republik Serbia, merangkap Montenegro;</li> <li>Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo sebagai Duta Besar untuk Republik Finlandia, merangkap Republik Estonia;</li> <li>Yayan Ganda Hayat Mulyana sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Swedia, merangkap Republik Latvia;</li> <li>Fikry Cassidy sebagai Duta Besar untuk Bolivarian Venezuela, merangkap Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent dan The Grenadines, dan Republik Trinidad dan Tobago;</li> <li>Hendra Halim sebagai Duta Besar untuk Republik Panama, merangkap Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua;</li> <li>Tyas baskoro Her Witjaksono Adji sebagai Duta Besar untuk Republik Kenya, merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Urganda, United Nation Environtmental Programme (UNEP), dan United Nation Human Settlement Programme (UN-HABITAT);</li> <li>Mirza Nurhidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Namibia, merangkap Republik Angola;</li> <li>Ardian Wicaksono sebagai Duta Besar untuk Republik Senegal, merangkap Republik Cabo Verde, Repuiblik Gambia, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai gading, dan Republik Sierra Leone;</li> <li>Siti Nugraha Mauludiah sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lithuania;</li> <li>Junimart Girsang sebagai Duta Besar untuk Republik Italia, merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agriculture Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT);</li> <li>Cecep Herawan sebagai Duta Besar untuk Republik Korea;</li> <li>Agung Cahaya Sumirat sebagai Duta Besar untuk Republik Kamerun, merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah;</li> <li>Chandra Warsenanto Sukotjo sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Pakistan;</li> <li>Listiana Operananta sebagai Duta Besar untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara;</li> <li>Manahan M. P. Sitompul sebagai Duta Besar untuk Bosnia dan Herzegovina;</li> <li>Rolliansyah Soemirat sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan;</li> <li>Kartika Candra Negara sebagai Duta Besar untuk Republik Mozambique merangkap Republik Malawi;</li> <li>Bambang Suharto sebagai Duta Besar untuk Republik Federal Nigeria merangkap Republik Benin, Republik Burkina Faso, Republik Ghana, Republik Kongo, Republik Liberia, Republik Niger, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, Republik Togo, dan ECOWAS;</li> <li>Muhsin Syihab sebagai Duta Besar untuk Kanada merangkap International Civil Aviation Organization (ICAO);</li> <li>Simon Djatmoko Irwantoro Soekarno sebagai Duta Besar untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika;</li> <li>Susi Marleny Bachsin sebagai Duta Besar untuk Republik Portugal;</li> <li>Marsekal TNI (Purn.) Yuyu Sutisna sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania;</li> <li>Arief Hidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Zimbabwe, merangkap Republik Zambia;</li> <li>Didik Eko Pujianto sebagai Duta Besar untuk Republik Irak;</li> <li>Rina Prihtyasmiarsi sebagai Duta Besar untuk Republik Ceko;</li> <li>Vedi Kurnia Buana sebagai Duta Besar untuk Republik Chile;</li> <li>Faizal Chery Sidharta sebagai Duta Besar untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia, merangkap Republik Djibouti, Negara Eritrea, dan African Union.</li> </ol>

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik 31 Duta besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI sore ini (24/3).

Prabowo Lantik 31 Dubes Hari Ini, Ada Mantan Hakim MK Manahan MP Sitompul dan Politisi PDIP Junimart Girsang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/Screenshot-1939-1290679049.png" alt="Politisi PDIP Ferdinand Hutahaean tetap melanjutkan laporannya terkait kasus &lsquo;bajingan tolol&rsquo;, setelah sebelumnya berniat mencabut laporannya." width="100%">
<figcaption>Politisi PDIP Ferdinand Hutahaean tetap melanjutkan laporannya terkait kasus &lsquo;bajingan tolol&rsquo;, setelah sebelumnya berniat mencabut laporannya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pelapor dari PDIP Ferdinand Hutahaean akhirnya lebih memilih melanjutkan laporannya soal kasus Rocky Gerung &lsquo;bajingan tolol&rsquo;. Melalui media sosial X (dulu Twitter), ia menyampaikan bahwa ia memenuhi panggilan polisi setelah menerima surat panggilan dari Dirkrimum Polri untuk di-BAP pada Selasa (31/10). &ldquo;Saat ini saya akan menjalani BAP seiring naiknya status perkara ke Penyidikan di Dittipidum Bareskrim Polri,&rdquo; kata Ferdinand Hutahaean melalui media sosial X pada Selasa (31/10). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013206534/begini-profil-rocky-gerung-yang-tersandung-kasus-umpatan-bajingan-tolol-ke-jokowi">Begini Profil Rocky Gerung yang Tersandung Kasus Umpatan 'Bajingan Tolol' ke Jokowi</a> Sebelumnya, melalui media sosial yang sama, Ferdinand Hutahaean menyampaikan kerisauannya, apakah sebaiknya dirinya melanjutkan atau mencabut saja laporannya terhadap Rocky Gerung. Politisi PDIP itu sempat berpikir untuk mencabut laporannya dan tidak menindak lanjutinya lagi, dan merenung, apakah Rocky Gerung salah atau memang benar. Ia berpikir untuk mencabut laporannya, ketika situasi politik dan manuver politik keluarga Jokowi sedang diterpa isu dinasti politik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013206509/polri-segera-lakukan-gelar-perkara-untuk-tentukan-nasib-rocky-gerung-di-kasus-bajingan-tolol">Polri Segera Lakukan Gelar Perkara untuk Tentukan Nasib Rocky Gerung di Kasus 'Bajingan Tolol'</a> Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean acap kali mengkritisi isu perihal masa jabatan presiden 3 periode, dan dinasti politik melalui postingan akun media sosial X. Ia mengatakan, dinasti politik adalah ancaman bagi demokrasi dan kelangsungan bangsa, dan yang menyetujui dinasti politik adalah pihak-pihak yang akan menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Ketika Ferdinand Hutahaean hendak memantapkan hati untuk tidak melanjutkan laporannya, cuitannya di media sosial X justru menuai berbagai komentar dari warganet. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013206972/soal-umpatan-bajingan-tolol-ferdinand-hutahaean-politikus-pdip-rocky-gerung-salah-atau-memang-benar-ya">Soal Umpatan 'Bajingan Tolol', Ferdinand Hutahaean Politikus PDIP: Rocky Gerung Salah atau Memang Benar Ya?</a> &ldquo;Anda berpihak pd kesalahan apa kebenaran di luar urusan Capres? Menghina Presiden.. siapapun yg jadi Presidennya benar apa salah?&rdquo; kata akun media sosial X @Yattie2023. &ldquo;Lah kok nggak konsisten. Kan beda cerita lah,&rdquo; komentar akun X @Adjisoerachmat2. &ldquo;Kalau itu kaitannya politik dicabut bang. Kalau kaitannya dengan adab lanjut,&rdquo;&nbsp; kata akun X @bimazza1. &ldquo;Anda kena imbasnya. Anda akan dicap sebagai manusia plin plan yang tidak punya pendirian,&rdquo; komentar akun X @Bunga_JyKesmua. Kemudian, atas berbagai bertimbangan seperti demi menghindari persepsi macam-macam, politisi PDIP itu akhirnya mengambil keputusan untuk tetap melanjutkan laporannya. &ldquo;Supaya tidak menimbulkan persepsi macam2, dan demi tegaknya hukum, maka saya mengambil keputusan untuk tetap melanjutkan proses hukum terhadap Sdr Rocky Gerung,&rdquo; pungkas Ferdinand. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013206502/buntut-kasus-bajingan-tolol-rocky-gerung-sering-diteror-hingga-persekusi">Buntut Kasus 'Bajingan Tolol', Rocky Gerung Sering Diteror hingga Persekusi</a> Lantas cuitannya itu mendapat banyak komentar positif dan pujian dari pengikutnya di media sosial X.

Demi menghindari persepsi macam-macam, politisi PDIP itu akhirnya mengambil keputusan untuk tetap melanjutkan laporannya.

Politisi PDIP Ferdinand Memilih Melanjutkan Laporannya Soal Kasus ‘Bajingan Tolol’, Ini Alasanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kasus-mobil-caleg-terbakar-labfor-semarang-dilibatkan_m_.jpg" alt="DIBAKAR: Kondisi mobil milik Caleg PDI Perjuangan yang dibakar." width="100%">
<figcaption>DIBAKAR: Kondisi mobil milik Caleg PDI Perjuangan yang dibakar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Polda Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) meminta laboratorium forensik (labfor) <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/22/02/2019/tol-solo-jogja-dibangun-melayang-berikut-rencananya" target="_blank">Polda Semarang</a> untuk menyelidiki kasus terbakarnya mobil milik Caleg PDI Perjuangan Kabupaten Sleman. Hingga Jumat (22/2) sore belum bisa dipastikan apakah peristiwa itu memang dibakar atau karena ada hal lainnya. "Kami belum bisa menyimpulkan itu dibakar atau tidak. Bisa saja korslet atau memang dibakar. Makanya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/22/02/2019/tol-solo-jogja-dibangun-melayang-berikut-rencananya" target="_blank">labfor Semarang kami panggil</a>, kami masih menunggu hasil dari labfor Semarang," kata Kabid Humas Polda DIJ, AKBP Yuliyanto saat dihubungi Jumat (22/2). Dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) memang ditemukan ada botol bekas air mineral yang diduga berisi minyak tanah. Namun masih belum bisa dipastikan. "Kandungannya memang benar <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/22/02/2019/tol-solo-jogja-dibangun-melayang-berikut-rencananya" target="_blank">minyak tanah</a> atau bukan, belum bisa dipastikan," katanya. Dikatakan Yuliyanto, mengenai modus dalam peristiwa ini apakah sama dengan rentetan kejadian terbakarnya kendaraan di Semarang, Jawa Tengah, tak bisa dipastikannya. Ia hanya mengatakan, faktanya kejadian ini dialami di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/22/02/2019/tol-solo-jogja-dibangun-melayang-berikut-rencananya" target="_blank">wilayah DIJ.</a> "Faktanya kejadiannya di DIJ, belum tahu apakah ada hubungannya dengan yang ada di Semarang atau tidak," katanya. Sebelumnya peristiwa terbakarnya mobil merek Toyota Rush itu terjadi pada Jumat (22/2) sekitar pukul 01.30 WIB. Korban atas nama Supriyoko, Caleg DPRD<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/22/02/2019/tol-solo-jogja-dibangun-melayang-berikut-rencananya" target="_blank"> Kabupaten Sleman</a> dari PDI Perjuangan yang tinggal di Dusun Bantulan, Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Supriyoko mengatakan, petugas kepolisian telah mendatangi lokasi kejadian terkait kasus ini. Ia juga melaporkannya ke <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/22/02/2019/tol-solo-jogja-dibangun-melayang-berikut-rencananya" target="_blank">Polres Sleman</a>. "Sampai kini saya juga belum tahu pelakunya itu siapa," katanya. Dikatakan pula, secara pribadi sebelumnya juga tidak mempunyai masalah dengan orang atau pihak lain. "Sebelumnya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/22/02/2019/tol-solo-jogja-dibangun-melayang-berikut-rencananya" target="_blank">tidak ada teror </a>atau apapun," ucapnya.

Kasus Mobil Caleg Terbakar, Labfor Semarang Dilibatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/politisi-pdip-sebut-anies-yang-ajari-warga-berkegiatan-di-pantai-maju_m_.jpg" alt="Food street Pantai Maju di Pulau Reklamasi" width="100%">
<figcaption>Food street Pantai Maju di Pulau Reklamasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Food street yang telah dibuka di Pantai Maju, Jakarta Utara, mulai ramai dikunjungi masyarakat. Namun karena izin usaha belum jelas, maka hal tersebut disesalkan oleh DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Pantas Nainggolan menegaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengakui bahwa penggunaan kawasan tersebut belum berizin. "Makanya sangat aneh, di pulau reklamasi yang belum diakui keberadaannya karena belum ada di tata ruang tiba-tiba gubernur melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu," tegas Pantas saat dihubungi, Selasa (29/1). Sehingga, Pantas melihat seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sudah seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, saat ini bukan barang baru jika aturan tata ruang masih belum ada. "Jadi, harusnya Pak Gubernur tidak mengajari orang, tidak mengajari masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan di kawasan ilegal," ungkap politikus PDIP ini. Pantas pun melihat, Anies seharusnya menunjukkan diri&nbsp;sebagai sang pemberi kewenangan. Jika kegiatan ilegal masih beroperasi, maka hal tersebut harusnya dihentikan dan diberi sanksi. "Kalau saya tangkap ya ini semua juga menjadi ilegal. Kan ini persoalan kewenangan gubernur, harus tegas dong," ucapnya. Pantas merujuk, peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan jalur jalan sehat dan sepeda santai (jalasena) di kawasan Pantai Maju yang dilakukan Anies pada akhir tahun lalu. Ia menilai hal itulah yang membuat kawasan food street&nbsp;mulai beroperasi.

Politikus PDIP Sebut Anies yang Ajari Warga Berkegiatan di Pantai Maju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dapat-pesan-khusus-dari-mega-kapitra-batal-laporkan-sby-ke-polda-riau_m_.jpg" alt="Politisi PDIP Kapitra Ampera mendatangi Mapolda Riau bukan untuk melaporkan SBY, melainkan terkait perusakan baliho miliknya." width="100%">
<figcaption>Politisi PDIP Kapitra Ampera mendatangi Mapolda Riau bukan untuk melaporkan SBY, melainkan terkait perusakan baliho miliknya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Politisi PDIP Kapitra Ampera&nbsp;batal melaporkan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Polda Riau. Alasannya, Kapitra dapat pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri&nbsp;agar menghargai SBY sebagai mantan kepala negara. "Harusnya saya melaporkan SBY terkait pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE terhadap partai. Tapi ketua saya (Megawati, Red) mengatakan, harus menghormati SBY secara proposional karena beliau merupakan mantan kepala negara," kata Kapitra saat mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, Minggu siang (16/12). Soal tudingan PDIP yang telah&nbsp;merusak atribut Demokrat, Kapitra menyatakan bahwa permasalahan itu akan dibahas secara internal terlebih dahulu. "Makanya saya undur dulu sampai rapat di partai, Selasa mendatang (18/12).&nbsp;Sebab harus dirapatkan di DPP. Tapi saya sudah siap melaporkannya, ini mencemarkan nama baik partai," ucapnya. Meski gagal melapor ke polisi, Kapitra tetap meminta agar SBY tidak melakukan drama dengan merasa terzalimi dan selalu minta dikasihani. "Anda (SBY, Red) sebagai (mantan) kepala negara coba bijak. Laporkan kepada polisi, penegak hukum. Laporkan kepada Bawaslu dan sebagainya. Sehingga ini tidak menjadi konflik, hingga tidak kehilangan kesantunan," sebutnya. Sementara itu, kedatangan Kapitra ke Mapolda Riau adalah untuk melaporkan dugaan perusakan baliho miliknya di Jalan Diponegoro. Kapitra diketahui mengajukan diri sebagai caleg PDIP. "Sekarang saya melaporkan baliho saya yang dirusak. Satu baliho yang diletakkan di Jalan Diponegoro. Diacak-acak pos satpam saya, sehingga dia cari kayu dan dirusak," katanya.

Dapat Pesan Khusus dari Mega, Kapitra Batal Laporkan SBY ke Polda Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mau-dilaporkan-kapitra-ke-polisi-sby-saya-tidak-pernah-nuduh-pdip_m_.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat berada di Pekanbaru, Minggu (16/12)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat berada di Pekanbaru, Minggu (16/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Politisi PDIP Kapitra Ampera akan melaporkan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Polda Riau. Laporan itu terkait tudingan yang menyebutkan bila kader PDIP adalah dalang dalam perusakan atribut Demokrat di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau. Menanggapi pernyataan Kapitra tersebut, SBY menegaskan bahwa ia tak pernah menuding partai politik manapun. Ia hanya menyebutkan bahwa pihaknya memiliki bukti kuat dan sudah mengetahui dalang di baliknya. "Silakan (laporkan ke polisi). Saya tadi malam juga mendengar. Ingat, saya tidak pernah menuduh PDIP di balik apa yang dilakukan kemarin (perusakan atribut Demokrat). Tidak pernah," tegas Ketua Umum Partai Demokrat tersebut usai sarapan di salah satu kedai kopi ternama di Pekanbaru, Minggu pagi (16/12). Partai Demokrat&nbsp;memang memiliki bukti kuat terkait perusakan tersebut. Bukti itu diyakini bisa membuka jalan bagi pihak kepolisian untuk menemukan dalang perusakan atribut Demokrat. "Insya Allah akan membuka jalan bagi kepolisian untuk membuka siapa-siapa di belakang aksi perusakan itu," sebutnya. SBY juga menantang pihak kepolisian apakah bisa menuntaskan kasus perusakan ini. "Justru sekarang, saya partai Demokrat sungguh berharap kepolisian bisa menangani secara serius dan tuntas. Rakyat menunggu, kami menunggu," imbuhnya. Di masa kepemimpinannya selama 2 periode, SBY menilai kepolisian hebat dalam penuntasan perkara. Banyak perkara hukum yang diselesaikan dengan cepat, tepat dan tuntas. "Kali ini rakyat menunggu, saya menunggu apakah bisa dilakukan lagi. Silakan. Saya ingin juga kebenaran juga segera terwujud untuk keadilan," pungkasnya. Sebelumnya, Kapitra berencana akan melaporkan SBY ke Polda Riau atas dugaan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap partai PDI-P, Minggu (16/12). Kapitra menyebut bahwa SBY menuding PDIP yang telah merusaknya. Padahal pihak kepolisian belum memastikan hal itu. Sementara itu, SBY dan Presiden Joko Widodo diketahui bertandang ke Pekanbaru pada hari yang sama, Jumat (14/12). Hanya saja mereka tak bertemu. Kemudian berlanjut hari Sabtu (15/12), SBY mendapatkan laporan dari anggotanya bahwa atribut partai Demokrat berupa bendera, baliho dan ucapan selamat datang yang ditujukan kepada SBY dan Ani Yudhoyono dirusak, disobek, dan dibuang ke dalam parit. Dari insiden perusakan ini, seorang pria berinisial HS yang diduga sebagai pelaku sudah diamankan oleh Polresta Pekanbaru. Dalam video penangkapan HS yang direkam pihak Demokrat dan telah beredar di sosial media, HS mengaku telah disuruh oleh seseorang dari PDIP. Kapitra lantas meradang. Pada Sabtu malam (15/12), ia menyatakan akan melaporkan SBY ke Polda Riau.

Mau Dilaporkan Kapitra ke Polisi, SBY: Saya Tidak Pernah Nuduh PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/brutal-dua-anak-korban-nangis-histeris-saat-ayahnya-dikeroyok_m_221811.jpeg" alt="Korban pengeroyokan yang diduga dilakukan Herman Herry saat datang ke Polres Jakarta Selatan." width="100%">
<figcaption>Korban pengeroyokan yang diduga dilakukan Herman Herry saat datang ke Polres Jakarta Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Suami istri Ronny Yuniarto dan Iris Ayuningtias mengaku menjadi korban tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh legislator PDI Perjuangan Herman Herry. Aksi brutal itu parahnya dilakukan di depan dua anak korban yang masih kecil. Kuasa hukum korban, Febby Sagita mengatakan saat kejadian tersebut, dua anak korban menangis histeris melihat orangtuanya dipukuli. Tindak kekerasan itu, diakui Febby telah menyisakan luka traumatik bagi anak-anak. "Putra putri korban tidak mendapat kekerasan, tapi mereka melihat langsung kejadian tersebut dan nangis histeris.&nbsp;Sekarang memang belum kelihatan dampaknya,&nbsp;tapi dikemudian hari akan jadi sesuatu buat mereka," ujar Febby di Polres Jakarta Selatan, Kamis (21/6). Guna memulihkan kondisi psikis anak-anak itu, kuasa hukum berencana untuk menemui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dari pengalamannya menangani kasus serupa diharapkan dapat memberikan jalan keluar kepada keluarga korban. "Kami akan konsultasi ke KPAI, pihak keluarga juga sudah menyarankan untuk bertemu psikiater, untuk mengetahui seberapa besar trauma yang diderita anak korban.&nbsp;Sehingga kami bisa tahu kemana arah terapinya," terang Febby. Sementara itu, keadaan histeris juga turut dibenarkan oleh Iris Ayunungtias. Menurutnya, bukan hanya anak-anaknya yang menjerit-jerit, namun asisten rumah tangganya pun ikut menangis. "(Saya pada waktu itu) bukan nangis lagi, apalagi saya ngeliat anak-anak saya. Pembantu saya aja nangis. Bayangin anak-anak nangis jerit-jerit, dia melihat dari dalam mobil (orangtuanya dikeroyok)," tambah Iris. Sedangkan sesaat setelah kejadian berlangsung, Ronny yang kala itu baru saja dipukuli ketika menemui anaknya kondisinya sangat memprihatinkan. Kedua anaknya terlihat sangat ketakutan. Hal itu, lanjut Febby yang sangat menyanyat hati Ronny. Bahkan ia harus berusaha menjelaskan situasi yang terjadi agar dua buah hatinya tak mengalami trauma kepanjangan. "Setelah kejadian saya harus menghampiri anak-anak. Saya merenung diam, saya harus jelasin satu-satu mukanya sedih sekali. Dia ngeliat orang tuanya diinjak-injak, dipukuli tapi saya harus menberitahukan kenapa, ada apa, ya begitu beratnya, itu berat sekali buat saya ngeliat sosok anak luar biasa berat," pungkas Ronny. Saat ini kondisi dua buah hatinya disebut berangsur membaik. Trauma perlahan hilang. Ronny dan keluarga terus memicu semangat anak-anaknya agar bisa melupakan kejadian brutal tersebut. Sementara itu, Politikus PDIP Herman Hery belum bersuara tentang peristiwa pemukulan yang diduga dilakukannya bersama ajudan kepada seorang pengemudi mobil di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu (10/6) lalu. Menurut Petrus Selestinus yang merupakan Kuasa Hukum Herman Herry, kliennya saat ini sedang berada di Amerika Serikat. "Posis Dia [Herman] berada di luar negeri sebelum hari raya Idul Fitri," katanya, Kamis (21/6). Namun, Petrus tidak merinci secara pasti tanggal kepergian kliennya ke Amerika Serikat. Idul Fitri jatuh pada 15 Juni 2018. Kata Petrus, Herman tidak berada di lokasi saat kejadian penganiayaan terjadi. Namun, Petrus enggan berkomentar soal informasi yang menyebut pelaku penganiayaan terhadap Ronny Yuniarto adalah adik Herman Hery.&nbsp;Ia hanya meminta Ronny tidak mengaitkan Herman secara sepihak dalam peristiwa penganiayaan tersebut. "Harusnya dia (Ronny) persoalkan orang itu, jangan dia persoalkan Herman Hery," ujar Petrus. Usai menganiaya, Ronny menyebut Herman dan ajudannya meninggalkan lokasi kejadian. Ronny beserta istrinya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Laporan itu tercatat pada tanda bukti lapor nomor: LP/1076/VI/2018/RJS tanggal 11 Juni 2018. Ronny yang menjadi korban melaporkan tindak pidana pengeroyokan dengan dugaan pelanggaran pasal 170 KUHP.

Brutal, Dua Anak Korban Nangis Histeris Saat Ayahnya Dikeroyok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wantimpres-jokowi-desak-polisi-tuntaskan-kasus-persekusi-di-cfd_m_208704.jpeg" alt="Anggota Wantimpres Sidarto berharap aparat kepolisian segera mentuntaskan kasus persekusi di CFD." width="100%">
<figcaption>Anggota Wantimpres Sidarto berharap aparat kepolisian segera mentuntaskan kasus persekusi di CFD.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto mengatakan, perbedaan pendapat dalam alam demokrasi haram hukumnya direspons dengan kekerasan. Pasalnya, hal itu bersebrangan dengan prinsip etika demokrasi dan juga hukum positif.&nbsp; &ldquo;Para Founding Fathers bangsa ini&nbsp;sadar bahwa sejak awal Indonesia dibentuk sebagai bangsa majemuk. Karena itu diharapkan bisa menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kita wajib merawat toleransi dan tenggang rasa. Karena itu adalah Sunatullah," kata Sidarto saat ditemui di kantornya, Jalan Veteran I, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/4). Pernyataan Sidarto itu merespons persoalan yang terjadi dalam ajang Car Free Day (CFD) Minggu (29/4), beberapa orang yang mengenakan kaos bertuliskan hashtag #DiaSibukKerja diduga diintimidasi oleh massa #2019GantiPresiden yang jumlahnya jauh lebih banyak. Karena itu Sidarto berharap, suasana politik yang semakin memanas menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 mendatang bisa diredam. Sebab, perdebatan yang tak disikapi dengan bijak bisa merusak moral anak bangsa. Sidarto juga berharap semua pihak bisa saling sabar dan menghormati, sekaligus memberikan kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk menyelesaikan tugasnya hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2019 nanti. "Saya berharap Polri bisa meIakukan lidik terhadap pelaku tindak pidana persekusi tersebut demi tegaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.&nbsp;

Wantimpres Jokowi Desak Polisi Tuntaskan Kasus Persekusi di CFD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hak-imunitas-dpr-hidup-kembali-anak-buah-megawati-bilang-begini_m_187519.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali membuat kebijakan yang menjadi sorotan. Sebab, parlemen telah sepakat akan menghidupkan kembali hak imunitas DPR melalui revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Kondisi ini lantas menjadi polemik baru karena dinilai akan melindungi dan menghambat proses hukum yang menjerat para legislator. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) juga pernah membatalkan regulasi ini pada tahun 2015 silam. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu mengatakan, pihaknya memastikan bahwa regulasi yang akan disahkan nantinya tidak akan menghambat proses hukum para anggota dewan yang tengah terjerat pidana. Apalagi, kata Masinton, regulasi tersebut juga mengatur pengecualian para anggota dewan yang berhak mendapatkan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/22/169956/terbentur-hak-imunitas-polisi-hentikan-kasus-viktor-laiskodat" target="_blank">hak imunitas</a>. Salah satunya ialah&nbsp;tidak bertentangan dengan tindak pidana khusus (tipidsus). "Nggak juga (menghambat), kan terhadap tipidsus seperti korupsi, teroris. Narkotika kan tidak berlaku. Itu kan mengatur mekanismenya aja, tetap melalui izin presiden," kata Masinton di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/2). Kendati demikian, Masinton mengungkapkan, pihaknya juga akan merekomendasikan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk membuat regulasi tentang batasan waktu mengenai keputusan perizinan. Hal ini diperuntukkan agar meminimalisasi penyelewengan para anggota dewan yang ingin mengulur waktu proses hukum. "Itu kan baru bunyi di UU aja, nanti ada peraturan di MKD yang menyesuaikan itu," pungkasnya. Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pada pasal 245 mengenai hak imunitas anggota DPR pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi yang tercantum pada surat putusan Nomor 76/PUU XII/2014 pada 2015 silam. Semula, lembaga yang dinahkodai oleh Arief Hidayat itu tegas menolak regulasi tersebut yang menyebut bahwa permintaan keterangan penyidikan harus melalui persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan (<a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/08/173424/mkd-bakal-periksa-hilman-mattauch-soal-pelanggaran-etik-setya-novanto" target="_blank">MKD</a>). Alasannya, regulasi itu rawan potensi konflik kepentingan. Untuk meminimalisasi konflik kepentingan itu, akhirnya MK menyetujui untuk mengubah regulasi itu dengan melakukan permintaan keterangan penyidikan hanya melalui presiden.

Hak Imunitas DPR Hidup Kembali, Anak Buah Megawati Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gempa-politisi-pdip-kocar-kacir-megawati-cuek_m_183355.jpeg" alt="Gempa Bumi" width="100%">
<figcaption>Gempa Bumi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada pengunjung HUT ke-71 Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Teater Taman Ismail Marzuki (TIM) mendadak dibuat panik. Para pengunjung di lantai dua yang sudah duduk rapi di balkon atas panik dan berlarian kocar-kacir, sebab lantai dua &lrm;teater tersebut mengalami goncangan cukup parah akibat gempa bumi. Para politisi PDIP lari ketakutan sebab mereka masih trauma dengan musibah runtuhnya selasar Gedung Bursa Efek Jakarta yang memakan banyak korban luka. "Goyangnya parah, wong jelas-jelas goyang," ujar Poli&lrm;tikus PDIP Arya Bima di lokasi, Selasa, (23/1). Politikus PDIP lain Eva Kusuma Sundari juga lari keluar dari teater lantai dua tersebut. Dia berusaha cepat-cepat keluar dari ruangan acara. Suasana di dalam ruangan juga mendadak penuh kepanikan. Peserta yang hadir juga awak media mendadak berteriak karena getaran hebat akibat gempa tersebut. Namun ada kejadian yang unik. Ketika gempa tersebut terjadi, terlihat para kader PDIP lari tunggang-langgang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri seakan tidak sadar bahwa sedang terjadi gempa. Dia cuek saja dan tampak asyik melihat-lihat tanaman yang dipamerkan di lantai dasar. Berdasarkan pantauan, Megawati ditemani dengan putrinya Puan Maharani. Mereka juga bersama para petugas partai berlogo kepala banteng ini. Sekadar informasi terjadi gempa dengan kekuatan 6.4 skala richter pada pukul 13.34.50. Gempa tersebut berpusat di Lebak, Banten.

Gempa, Politisi PDIP Kocar-kacir, Megawati Cuek

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#politisi pdip

Berita Terkini