<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1664440012171.jpg" alt="Ilustrasi tahanan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tahanan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setiap pelaku tindak pidana yang mendekam di penjara mendapat perlakuan sama. Mereka sama-sama meringkuk di penjara. Sembari proses hukumnya berlanjut ke pengadilan, "kemerdekaannya" dibungkam.  Akan tetapi, jika tahanan itu seorang perempuan dan sedang hamil, tentu dia mendapat hak khusus. Kondisi itu sangat menjadi perhatian dari jajaran Polresta Balikpapan.  RW, 20, seorang tahanan perempuan di Polresta Balikpapan. Dia baru saja diringkus 11 Januari 2023 karena menjadi kurir peredaran sabu-sabu. Saat ditangkap jajaran Reskrim Narkoba Polresta Balikpapan di pinggir jalan kawasan Jalan Proklamasi Km 2,5, Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, kondisi RW ternyata sedang hamil.  Atas kondisi itu, Kasatresnarkoba Polresta Balikpapan Kompol Roganda mengklaim memberikan perlakukan khusus, terutama untuk kesehatan ibu dan jabang bayi. “Beberapa hari lalu sudah diperiksa tim medis. Hasilnya dalam kondisi sehat,” kata Kompol Roganda saat dikutip dari Kaltim Post, Senin (23/1).  Roganda menuturkan, pihaknya sudah menyiapkan tim kesehatan untuk tahanan yang baru saja masuk sel. Sebelum tahanan masuk sel, kesehatannya diperiksa. Jika ditemukan dalam kondisi hamil, tentu tahanan itu mendapat perlakuan khusus. Begitu juga RW yang setiap hari diperiksa kondisinya oleh tim kesehatan tersebut “Kami pastikan kesehatannya, itu yang utama. Walaupun berstatus tersangka namun dia juga ada hak sebagai ibu,” jelas perwira menengah satu melati itu.  Adapun RW saat ditangkap pada Rabu malam (11/1) sedang membawa tiga paket sabu-sabu. Modusnya membawa sabu-sabu, yaitu cukup melempar barang haram tersebut ke suatu tempat sebagaimana instruksi orang yang menyuruhnya berinisial D. Dengan cara kerja itu dia dijanjikan mendapat upah Rp 400 ribu. Sayangnya, pekerjaan yang dilakoni RW tidak diketahui suaminya. "Alasannya butuh uang," tandas Roganda.  Kini RW terpaksa mendekam di penjara yang bisa saja sampai melahirkan bayi yang dikandungnya.

Hamil, Tahanan Ini Mendapat Perlakuan Khusus dari Polresta Balikpapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/warga-deliserdang-kepergok-curi-motor_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Tahanan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Tahanan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga bocah ingusan terlibat pencurian kendaraan bermotor. Mereka diamankan anggota Satreskrim Polresta Balikpapan. Satu di antaranya masih SD. Mereka masing-masing berinisial Z,9, R,12, dan A,13. Barang bukti dua unit motor diamankan petugas.  “Modusnya mereka mengambil kendaraan roda dua yang sedang terparkir dengan kunci yang masih tergantung atau tertinggal di motor,” jelas Wakil Kapolresta Balikpapan AKBP Sebpril Sesa, Selasa (13/4), dikurip dari Kaltim Pos (Jawa Pos Group).  Setidaknya ada dua tempat kejadian perkara (TKP) yang telah disatroni oleh pelaku. Yakni di kawasan Monpera dan area parkir Masjid Baitul Aman Polresta Balikpapan pada Minggu, (11/4) lalu.  Saat itu, sekira pukul 17.00 Wita para pelaku melihat satu unit sepeda motor yang terparkir di area masjid dengan kunci yang masih tergantung. Karena ada kesempatan, mereka pun langsung membawa kabur motor tersebut.  Belakangan diketahui milik seorang remaja yang mendaftar calon polisi di Kantor Polresta Balikpapan.  “Mungkin dia buru-buru sehingga lupa mencabut kunci motornya. Saat pulang, ia tidak melihat motornya dan melapor ke Polresta Balikpapan,” urainya. Setelah dilakukan penyelidikan, Senin (12/4) para pelaku berhasil diamankan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/13/04/2021/viral-ngaku-pemulung-tapi-preteli-onderdil-mobil-di-monas/">Viral, Ngaku Pemulung tapi Preteli Onderdil Mobil di Monas</a>  “Pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Balikpapan untuk pengembangan. Dari pengakuannya, mereka melakukan karena melihat kunci yang masih tergantung di motor. Tidak ada yang menyuruh mereka,” jelasnya.  Dalam proses penyelesaian kasus ini, terang Sebpril, ditempuh melalui diversi karena pelaku masih di bawah umur. “Para orangtua agar mengontrol atau meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anaknya. Masyarakat juga berhati-hati lagi. Jangan meninggalkan kunci di motor,” imbaunya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7BjKnWBfudI

Tiga Bocah Ingusan Terlibat Curanmor, Satu Masih Murid SD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PSX_20201011_211036.jpg" alt="Pasukan Brimob bersiaga di Silang Monas, Jakarta, Minggu (11/10/20). Pasukan TNI Polri tetap di siagakan untuk mengantisipasi pasca demo rusuh tolak Omnibus Law beberapa waktu lalu. FOTO FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Pasukan Brimob bersiaga di Silang Monas, Jakarta, Minggu (11/10/20). Pasukan TNI Polri tetap di siagakan untuk mengantisipasi pasca demo rusuh tolak Omnibus Law beberapa waktu lalu. FOTO FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure><h3>Kasus Tewasnya Herman, Polda Kaltim Usut Keterlibatan Pihak Lain</h3> JawaPos.com – Kasus kekerasan terhadap tahanan harus dihentikan. Caranya bisa dimulai dengan memperbaiki kurikulum pendidikan polisi. Tidak boleh lagi ada kasus penyiksaan hingga tewas seperti yang dialami Herman, warga Balikpapan.  Hal itu disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik.  Menurut dia, sudah saatnya dilakukan perubahan kurikulum kepolisian. <a href="https://www.jawapos.com/tag/komnas-ham/">Komnas HAM</a>, lanjut dia, sudah membicarakan masalah tersebut dengan Polri. Sebab, Polri juga meminta saran dari Komnas HAM.  ’’Kami sepakat untuk merevisi lagi kurikulum pelatihannya,’’ ungkap Damanik. ’’Komnas HAM juga diminta untuk (masuk) sampai di sekolah kepolisian. Akpol, SPN-nya. Sejak dini mereka dikasih tahu standar hak asasi,’’ lanjutnya. Dengan bekal pelatihan itu, para polisi diharapkan tidak sembarangan ketika bertugas.  Menurut Damanik, pemahaman itu tidak hanya penting bagi aparat kepolisian. Personel TNI juga harus diberi tahu. Sebab, mereka juga punya polisi militer. Demikian pula petugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Dengan begitu, target menghilangkan praktik kekerasan dan penyiksaan terhadap tahanan, apalagi sampai meninggal, benar-benar hilang.  Komnas HAM, lanjut Damanik, terus mendorong agar kasus-kasus dugaan penyiksaan terhadap tahanan diproses hukum. Tidak berhenti di mekanisme internal kepolisian. Apalagi, Selasa lalu (9/2), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad <a href="https://www.jawapos.com/tag/mahfud-md/">Mahfud MD</a> menyatakan akan berusaha meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia. Khususnya melalui ratifikasi protokol opsional konvensi internasional menentang penyiksaan atau OPCAT. ’’Menko sangat concern dengan itu, pembenahan <a href="https://www.jawapos.com/tag/tahanan-tewas/">ruang tahanan</a> istilah kami,’’ terang Damanik. Hal itu penting lantaran Komnas HAM menilai tidak ada toleransi untuk penyiksaan.  Dalam waktu dekat, Damanik akan berbicara langsung di hadapan para pimpinan Polri. Dia mengaku sudah mendapat lampu hijau dari Polri untuk mengisi salah satu sesi dalam rapat pimpinan TNI-Polri. ’’Saya akan angkat isu bahwa kepolisian kita perlu betul-betul memperhatikan proses penanganan tahanan,’’ ujarnya. Diharapkan, mereka paham dan mengerti bahwa tidak boleh ada lagi kekerasan, apalagi penyiksaan tahanan.  Damanik tak menampik, organisasi-organisasi yang concern mengawal isu HAM sering mendapat laporan. Demikian pula Komnas HAM. Karena itu, dia ingin ada perubahan. Supaya tidak ada lagi Herman-Herman berikutnya. ’’Polri juga mengakui. Jadi, mereka juga sebenarnya pusing bagaimana mengatasi persoalan-persoalan di bawah,’’ imbuhnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/02/2021/tahanan-polresta-balikpapan-tewas-enam-polisi-tersangka/">Tahanan Polresta Balikpapan Tewas, Enam Polisi Tersangka</a>  Sementara itu, pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) <a href="https://www.jawapos.com/tag/bambang-rukminto/">Bambang Rukminto</a> menjelaskan, arogansi oknum-oknum anggota kepolisian muncul karena ketidakpahaman pada aturan hukum dan SOP. Akibatnya, mereka berpikir seolah kebal hukum sebagai penegak hukum. ’’Padahal, tidak ada yang kebal hukum,’’ tuturnya.  Dia menuturkan, polisi seharusnya paham bahwa tersangka, bahkan terpidana, memiliki hak-hak yang dilindungi undang-undang. ’’Inilah yang perlu dipahami,’’ terangnya kepada Jawa Pos kemarin.  Di bidang pengawasan juga terdapat kelemahan. Selama ini, dalam memperlakukan tersangka pelanggaran hukum, tidak ada pengawasan yang ketat. Bila dilihat dalam kasus meninggalnya Ustad Maaher, seharusnya bagian Pusdokkes Polri memastikan bahwa seseorang yang diperiksa dan ditahan benar-benar sehat. Sebelum dilakukan tindakan paksa semacam itu. ’’Ini peran <a href="https://www.jawapos.com/tag/pusdokkes-polri/">Pusdokkes Polri</a> yang utama,’’ jelasnya.  Di sisi lain, Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono menyebutkan, pemeriksaan terhadap oknum anggota kepolisian yang melanggar aturan akan dilakukan dengan transparan. Semua yang terlibat telah diberi sanksi. Baik sanksi pidana maupun kode etik. ’’Semua pasti diproses. Di Solok satu tersangka dan lima lain kode etik. Lalu, di Balikpapan, semua tersangka,’’ tegasnya.  Mabes Polri dan Polda Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengusut kasus penganiayaan yang menewaskan Herman, warga Balikpapan. Setelah menetapkan enam anggota Polresta Balikpapan sebagai tersangka, polisi kini mengusut dugaan keterlibatan pihak lain. Sebab, ada kemungkinan pelaku penganiayaan bukan hanya enam polisi tersebut.  ’’Pengembangan masih berjalan,” kata Kabidhumas <a href="https://www.jawapos.com/tag/polda-kaltim/">Polda Kaltim</a> Kombespol Ade Yaya Suryana seperti ditulis Kaltim Post. Pemeriksaan lanjutan tetap dilakukan tim penyidik Ditreskrimum dan Bid Propam Polda Kaltim. Mereka juga yang menetapkan tersangka pada enam polisi itu. Yakni, RH, KKA, AGS, GSR, ASR, dan RSS. Enam orang tersebut bertugas di regu yang sama. Ada satu orang berpangkat inspektur satu (iptu). Lima lainnya berpangkat ajun inspektur hingga brigadir.  Ade menegaskan, pengusutan akan berjalan transparan. Apalagi, Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak telah menginstruksikan agar kasus tersebut diselidiki secara mendalam. ’’Sejak kejadian korban tewas, enam oknum polisi tadi langsung dicopot, dimutasi, dan diperiksa,” tegas Ade. Apakah ada indikasi calon tersangka lain? ’’Sementara masih enam orang itu. Karena dalam proses pemeriksaan, saksi, alat bukti, dan lainnya wajib saling berkaitan,” imbuhnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Y5xpuHNebE8

Komnas HAM: Ubah Pendidikan Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/borgol-1.jpg" alt="Ilustrasi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Enam anggota Polresta Balikpapan ditetapkan sebagai tersangka kemarin. Mereka diduga menganiaya seorang tahanan hingga tewas.  Kasus memprihatinkan tersebut berawal pada 2 Desember 2020 malam. Waktu itu Herman (nama tahanan yang tewas) sedang berada di rumahnya di kawasan Jalan Borobudur, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Lalu, tiga polisi datang. ’’Herman disangka mencuri dua unit handphone,’’ ujar Fathul Huda Wiyashadi, pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda yang mengadukan kasus tersebut ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/polda-kaltim/">Polda Kaltim</a>. Tiga polisi itu lalu menggelandang Herman ke Polresta Balikpapan. ’’Adik korban namanya Dini menitipkan baju dan berpesan agar kakaknya diperlakukan baik-baik. Petugas pun mengiyakan,’’ ujarnya sebagaimana dilansir Kaltim Post.  Esoknya Dini mendapatkan kabar melalui telepon bahwa Herman meninggal. Dini diminta datang ke polresta. Sesampai di sana, sudah ada istri Herman dan saudaranya yang lain. Polisi memberi tahu bahwa jenazah Herman berada di RS Bhayangkara Polda Kaltim. Sebelum meninggal, Herman disebut bolak-balik meminta izin ke kamar kecil. Dia sempat buang air dan muntah berkali-kali. Herman disebut meninggal di RS itu.  Dari video yang diperlihatkan keluarga saat kafan jenazah dibuka, terlihat kedua tangan Herman bersedekap. Namun, telapak tangan dan jarinya lunglai menghadap ke bawah. Bagian rusuknya kelihatan menonjol. ’’Ada luka lebam dari paha sampai jari kaki. Juga di bagian punggung banyak luka gores,’’ tutur Fathul. Semula, keluarga tidak berbuat apa-apa. Mereka hanya menunggu laporan perkembangan dari polisi. Namun, Sabtu lalu (6/2) tidak ada perkembangan apa pun. Karena itu, keluarga Herman akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polda Kaltim.  Penjelasan Mabes Polri  Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono menerangkan, korban tewas merupakan tersangka pencurian dengan pemberatan bernama Herman bin Sanudin alias Tokek. Korban ditangkap awal Desember 2020. "Setelah ditangkap, kemudian ditahan di Polresta Balikpapan," paparnya.  Yang menangkap adalah Unit Opsnal Polresta Balikpapan. Unit tersebut dipimpin Iptu RH. ’’Dalam prosesnya, diduga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan tersangka meninggal,’’ ujarnya. Kasus tersebut kini ditangani Propam Polda Kaltim dan di-back up Propam Mabes Polri. Iptu RH dan enam anggotanya dimutasi ke Yanma Polda Kaltim. ’’Kita pindah untuk memudahkan pemeriksaan,’’ terangnya. Tujuh saksi dan enam oknum anggota Polresta Balikpapan diperiksa. Hasilnya, enam anggota Polresta Balikpapan ditetapkan sebagai tersangka. ’’Keenamnya dikenai pidana dan kode etik,’’ kata Argo. Dia menegaskan, Polri akan transparan dalam kasus tersebut. Enam tersangka telah dicopot. ’’Saat ini kasus itu ditangani penyidik dari Polda Kaltim,’’ terangnya dalam konferensi pers kemarin.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/08/2019/polda-kaltim-ungkap-dua-kasus-tambang-ilegal/">Polda Kaltim Ungkap Dua Kasus Tambang Ilegal</a>  Ketegasan serupa disampaikan Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak. Dia menyatakan tidak akan menoleransi pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Baik pelanggaran pidana, disiplin, maupun kode etik. ’’Pasti ditindak tegas. Saat ini pemeriksaan sedang berjalan,’’ tegasnya.  Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam aksi penyiksaan tahanan oleh oknum polisi yang berujung kematian.  Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti mengatakan, selain Herman, selama tiga bulan terakhir terdapat delapan kasus tewasnya tahanan polisi. Selain karena penyiksaan seperti Herman, ada <a href="https://www.jawapos.com/tag/tahanan-tewas/">tahanan yang tewas</a> akibat kekerasan sesama tahanan, masalah kesehatan, sampai bunuh diri. ’’Ini dampak dari semangat pemidanaan yang tidak diimbangi transparansi dan akuntabilitas,’’ jelasnya.  Dalam kasus tewasnya Herman, Fatia menyebut kepolisian, khususnya Polresta Balikpapan, justru membuat narasi yang terkesan menghindar dari tanggung jawab. Narasi yang dimaksud adalah pernyataan Kasatreskrim Polresta Balikpapan bahwa ayah korban ikhlas dan tidak akan menuntut pihak mana pun. ’’Narasi seperti itu kerap muncul dalam kasus-kasus penyiksaan,’’ ujar Fatia.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ihUqIJdaqbY

Tahanan Polresta Balikpapan Tewas, Enam Polisi Tersangka