<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/POLTAK-PARTOGI-NAINGGOLAN-1785953208.png" alt="POLTAK PARTOGI NAINGGOLAN" width="100%">
<figcaption>POLTAK PARTOGI NAINGGOLAN</figcaption>
</figure> MENGUATNYA&nbsp;keinginan pemerintah untuk melakukan amandemen UU Nomor 34/2004 tentang TNI dan memasukkannya dalam Prolegnas 2023&ndash;2024 meningkatkan kekhawatiran masyarakat sipil atas prospek demokrasi. Sebab, hal itu meningkatkan ancaman represi. Mengingat pemerintah membutuhkan peran tentara untuk mendukung pengamanan pembangunan infrastruktur demi menggenjot pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dalam sisa masa kepresidenan Jokowi yang tinggal setahun. Sementara itu, tentara tak bisa bersikap pasif untuk menghadapi kerusuhan yang pecah di Rempang, dan mengamankan pembebasan lahan di zona tambahan IKN untuk pembangunan bandara VVIP IKN. Akibat tekanan kebutuhan pemilik modal dan mengejar waktu, pemerintah perlu menerjunkan militer. Diundangnya tentara oleh pemerintah sipil, dan tergodanya mereka untuk intervensi, saat mereka butuh ruang untuk melepaskan energi yang besar karena kapasitasnya yang meningkat di luar perencanaan, bermuara pada ekspansi peran mereka, tanpa limitasi tegas, di ranah sipil. Operasi Militer Selain Perang dijadikan solusi dan justifikasi peran barunya, yang membutuhkan fleksibilitas besar, tanpa dibuatnya dulu persepsi ancaman lewat Strategic Defense Review. Usulan amandemen UU TNI sudah disampaikan ke DPR agar tentara mendapat legitimasi atas berbagai tugas baru yang berlebihan dan bahkan mengada-ada, seperti mengawal warga RI di mancanegara, menjalankan tugas diplomasi, dan menjadi penegak hukum. Padahal, ancaman perang masa depan tidak butuh pasukan besar. Sebab, yang akan berlangsung adalah cyber war, yang butuh SDM cerdas dan menguasai teknologi tinggi. Ditoleransinya tentara masuk menjadi ASN di 14 kementerian atau lembaga negara dalam revisi UU ASN Pasal 19, untuk jabatan non-manajerial, baik untuk jabatan pelaksana maupun non pelaksana yang disahkan 3 Oktober 2023, memperlihatkan animo berdwifungsi TNI lebih besar lagi. Sebelumnya, dalam UU TNI lama, pengaturan karier TNI lebih restriktif, tidak bisa begitu saja untuk dua jenis jabatan itu. Juga, ada persyaratan pensiun dini (pasal 47: 1), jika mau berkarier di ranah sipil. Artinya, ia bukan tentara lagi dan tidak boleh punya status rangkap, sehingga dapat fokus dan profesional. Sebaliknya, jika diperbolehkan seperti di UU ASN yang baru, selain menunjukkan lemah dan tersubordinasinya posisi sipil, institusi kementerian dan lembaga negara akan terperangkap dalam kontestasi dan konflik kepentingan sipil-militer. Hal itu akan menciptakan kondisi birokrasi negara yang tidak kondusif dan menghambat terbangunnya meritokrasi yang diimpikan sebelumnya. Semua permintaan TNI tampak absurd, karena akan membuat tentara menjadi warga yang super atau sangat istimewa jika dibandingkan aparat dan profesi lain di negara ini. Selain itu, tentara rawan masuk dalam pelanggaran hukum karena tidak dilatih untuk tugas-tugas itu. Sedangkan aturan pelibatan belum dibuat setelah reformasi sektor keamanan 1998. Peran baru akan membawa tentara terlibat secara luas dalam praktik racketeering untuk pribadi dan korporasi. Sehingga militer akan kembali terlibat dan mempunyai bisnis, yang membuatnya keluar dari tugas pokok. Batalkan Amandemen Ancaman kembalinya otoriterisme, bukan sekadar kemunduran demokrasi, muncul akibat tekanan kekuatan adidaya penerap kapitalisme negara dan neoliberalisme, akibat kontestasi kekuatan global dalam memperebutkan sumber daya dan pasar. Kontrol atas kekuatan militer lokal (nasional) merupakan alat suksesnya. Otoriterisme pun kembali lewat berbagai desakan amandemen UU Cipta Kerja, ITE, dengan ujaran kebencian sebagai instrumen untuk menjerat lawan-lawan politik, dengan kriminalisasi dan, terutama, desakan amandemen UU TNI. Mekanisme pembuatan UU yang anti-demokrasi lewat Omnibus Law, dengan absennya Naskah Akademik, serta mengambil jalur cepat dan pembahasan tertutup. Kekuatan masyarakat sipil harus mewaspadai itu, apalagi di tengah kohabitasi politik dengan &rsquo;&rsquo;koalisi senyap&rsquo;&rsquo; di parlemen dan politisi sibuk mau kampanye pileg dan pilpres. Pertemuan kepentingan militer yang perlu perluasan peran dan rezim yang butuh dukungan untuk menjalankan pemerintahan yang pro-kapitalisme negara dan neoliberalisme membutuhkan peran militer yang luas dan kuat, sehingga akan tercipta tata kelola pemerintahan yang represif, dan sudah pasti otoriter. Di Rusia, Turki, dan Iran, tindakan represif rezim yang didukung militer terus dilakukan terhadap kaum oposan, termasuk kalangan perempuan yang berontak karena masalah sepele: pemaksaan hijab! Di Indonesia, jika tidak dikoreksi dan dicegah, tentara akan terjerumus kembali dalam aksi represi akibat legitimasi negara yang didukung pemerintah dan parlemen. Padahal, melimpahnya SDM TNI harus diatasi dengan memperbaiki analisis beban kerja, perekrutan, dan promosi. Praktik KKN dan mismanajemen seharusnya dikoreksi, bukan diteruskan dengan menawarkan peran militer yang meluas. Dengan pilihan pada demokrasi, seharusnya supremasi sipil bukan dimaknai negatif, yang mengancam posisi strategis militer, tetapi membuat militer profesional dan terhormat. Keberadaan mantan aktivis masyarakat sipil di pemerintahan ternyata tidak membantu dalam mendudukkan hubungan sipil-militer secara benar. Ada pandangan dan kesimpulan yang sesat bahwa militer Indonesia telah tuntas direformasi dan dijamin taat pada keputusan politik sipil. Yang sedang terjadi tidak demikian. Karena militer rawan kembali berdwifungsi akibat menjalarnya penyakit psikologis, the Stocholm syndrome, ke mana-mana. Supremasi sipil subjektif, bukan objektif, yang terbentuk sejak 2004 di era Megawati kian menguat. Hal itu diperburuk kontestasi kepentingan oligarki di kabinet Jokowi. Sementara, untuk melawan tekanan pemilik modal global dari dua ideologi kapitalisme yang berbeda, solusi ekonomi politik kapitalisme harus digunakan, dengan menyadarkan Presiden Jokowi bahwa ekspansi militer di ranah sipil akan membuat tidak nyaman investor dan pebisnis!&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;POLTAK PARTOGI NAINGGOLAN,&nbsp;Peneliti tata kelola dan konflik BRIN

Keinginan pemerintah melakukan amandemen UU Nomor 34/2004 tentang TNI dan memasukkannya dalam Prolegnas 2023–2024 meningkatkan kekhawatiran.

Ancaman Kembalinya Rezim Otoriter

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/POLTAK-PARTOGI-NAINGGOLAN-1785953208.png" alt="POLTAK PARTOGI NAINGGOLAN" width="100%">
<figcaption>POLTAK PARTOGI NAINGGOLAN</figcaption>
</figure> AKSI&nbsp;&rsquo;&rsquo;penyerbuan&rsquo;&rsquo; pimpinan Puspom TNI ke KPK pada Jumat, 28 Juli 2023 menimbulkan kehebohan. Padahal, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi dan Koorsmin Letkol Afri terjadi pada Selasa, 25 Juli 2023, tiga hari sebelumnya, di restoran dekat Mabes TNI, bersama pihak swasta penyuapnya. Kehebohan baru muncul setelah pimpinan Puspom TNI mendatangi KPK dengan seragam lapangan sehingga menarik perhatian awak media. Aksi orang-orang berseragam itu seperti menyerbu institusi sipil yang tengah mendapat sorotan akibat pemberantasan korupsi di tanah air yang melemah belakangan. Jika kedatangan pimpinan penegak hukum militer tidak menarik perhatian media, publik tidak akan dihebohkan dengan berita OTT yang sudah berlalu, dengan jumlah sitaan uang &rsquo;&rsquo;hanya&rsquo;&rsquo; Rp 999,7 juta. Sementara, kasus yang melibatkan petinggi TNI berbintang tiga dengan kerugian negara lebih besar pernah terjadi di Bakamla pada 2016. Apa sesungguhnya yang membuat heboh sehingga Presiden Jokowi ingin merevisi peran TNI di ranah sipil? Kekeliruan Perspektif Perbedaan yurisdiksi, kewenangan wilayah hukum, dalam penanganannya, adalah persoalan utama. Pihak Puspom TNI masih berpatokan pada UU No 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan tentu, UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang masih dipertahankan, karena memberikan rasa aman bagi jajarannya dalam pelanggaran hukum pidana umum. Sedangkan KPK, dengan kewenangan istimewa yang sudah dipereteli, hanya berusaha menjalankan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keributan soal yurisdiksi itu, selain berlatar belakang konflik kepentingan, juga terjadi akibat kultur arogansi yang belum sirna di institusi yang telah diberi legitimasi negara dalam penggunaan kekerasan saat diperlukan. Hingga sekarang, TNI resistan dengan reformasi sektor keamanan dalam penanganan prajurit yang melanggar pidana umum. Terhadap ini, TNI tidak ingin mereka diproses ke peradilan umum dengan pengenaan ketentuan KUHP. Debat yurisdiksi secara sederhana akan berakhir, tanpa perlu debat kusir, jika saja pemahaman tersebut dapat diterima. Pimpinan otoritas sipil yang berwenang pun tidak menjadi ketakutan, sehingga harus cepat-cepat minta maaf, walaupun posisinya sudah benar. Mereka yang paham demokrasi, hubungan sipil-militer, dan reformasi sektor keamanan, sejak awal sangat mengerti bahwa peradilan militer hanya untuk pelanggaran disiplin. Arogansi yang sulit dihapus atau dikoreksi dalam institusi militer berwujud kultur kekerasan, yang keliru dipertahankan, ketika institusi ingin disegani. Sedangkan nama baik institusi dapat diperoleh dengan menjaga jiwa korsa secara benar, tanpa sebentar-sebentar harus pamer kekuatan demi l&rsquo;esprit du corps, yang sering dimaknakan sebatas seragam. Sifat tidak percaya diri masih menyelimuti pihak yang belum dapat meninggalkan kultur kekerasan di institusi militer. Mereka lupa, di era perang 4.0, kapasitas otak, bukan otot, lebih berperan. Aksi unjuk kekuatan tidak perlu digelar kontinu, mengingat ini hanya langkah paradoks untuk menutupi kelemahan. Jika terus dilakukan, ia akan menjadi preseden bagi pihak lain untuk melawan penegakan hukum yang dilakukan KPK. Rekomendasi Apa yang dilakukan pimpinan KPK sudah benar. Firli Bahuri telah berkoordinasi dengan Danpuspom TNI sebelum melakukan OTT. Permintaan maaf tidak perlu dilakukan KPK karena TNI bukan superbodi, melainkan harus tunduk pada hukum universal. Semua warga negara berkedudukan setara di depan hukum. OTT dengan barang bukti besar akan gagal jika sudah bocor sebelumnya. Penyerbuan kantor KPK oleh aparat militer mempermalukan citra Indonesia di dunia internasional. Solusi koordinasi yang disarankan Presiden Jokowi hanya bertujuan meredam kegaduhan dan ketegangan. Sebab, penegakan hukum tidak bisa menggunakan pandangan subjektif yang dipegang TNI dengan justifikasinya. Yang harus dilakukan sekarang adalah melanjutkan reformasi sektor keamanan, dengan amandemen UU Peradilan Militer. Dalam perspektif demokrasi, tidak ada seorang pun yang boleh berdiri di atas hukum. Kasus &rsquo;&rsquo;penyerbuan&rsquo;&rsquo; aparat militer ke KPK, institusi negara yang masih dibutuhkan untuk membangun Indonesia yang berintegritas, tidak boleh diperlihatkan lagi. Jika tidak, ia akan membawa negara kian menuju kemunduran akibat berkembangnya praktik demokrasi tanpa kesetaraan dan kebebasan (illiberal democracy). OTT tidak salah, dan apalagi, KPK tidak boleh dibubarkan, selama tindak pencegahan, yang harus dilaksanakan berbagai institusi negara melalui inspektorat jenderalnya masing-masing, belum bekerja efektif. Adalah absurd, TNI ingin diperbolehkan menguasai posisi sipil, namun tidak mau dihadapkan ke peradilan umum saat melakukan pelanggaran.&nbsp;(*) <hr /> *) POLTAK PARTOGI NAINGGOLAN, Peneliti tata kelola dan konflik BRIN

Aksi ’’penyerbuan’’ pimpinan Puspom TNI ke KPK pada Jumat, 28 Juli 2023 menimbulkan kehebohan. Kehebohan baru muncul setelah pimpinan Puspom

Militer dan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/POLTAK-PARTOGI-NAINGGOLAN-1785953208.png" alt="POLTAK PARTOGI NAINGGOLAN" width="100%">
<figcaption>POLTAK PARTOGI NAINGGOLAN</figcaption>
</figure> RENCANA&nbsp;15 pasal yang akan diamandemen, cukup untuk membawa TNI kembali berdwifungsi, keluar dari kontrol supremasi sipil, sebagai parameter sistem politik demokratis. Catatan Babinkum membuktikan usulan amandemen telah ada sejak tahun 2010. Ini artinya, cuma 6 tahun dari UU No 34/2004 yang mereformasi dirinya, TNI ingin kembali berdwifungsi. Persoalannya bukan kebanyakan prajurit, namun ketidakinginan tunduk di bawah supremasi sipil. Posisi Polri yang langsung di bawah presiden, bukan kementerian, juga dijadikan alasan. Seharusnya kesalahan Polri yang dikoreksi. Sebab, eksistensi TNI di bawah Kemenhan merupakan cerminan supremasi sipil. Naif atau Nafsu? Amandemen Pasal 7 UU TNI, dengan menambah sederet operasi militer selain perang (OMSP), adalah janggal. Karena TNI ingin mendukung pembangunan nasional dan tugas pemda, menanggulangi narkoba, mengamankan tamu asing dan WNI di mancanegara, serta melakukan diplomasi militer dengan menyediakan pasal karet di ayat 19. Usulan perubahan tupoksi bukan hal sepele, karena akan menimbulkan masalah dan komplikasi baru. Pengembangan fungsi teritorial akan menerjunkan lagi TNI ke banyak bisnis racketeering, jual jasa keamanan dan percaloan. Maraknya pemekaran wilayah tidak harus diikuti pendirian Kodam dan Kodim baru yang berimplikasi luas. Juga, yurisdiksi TNI terbatas, tidak berlaku di negeri lain seperti diinginkan pasal 9 dan 10. Selama ini, kecuali dengan coast guard, mana mau kapal asing yang melanggar menyelesaikannya dengan AL? Lalu, fungsi diplomasi adalah taktik tidak permanen, sehingga tidak perlu menggeser peran diplomat Kemenlu. Sementara itu, penanggulangan narkoba akan menjerumuskan TNI dalam perang melawan kartel seperti di Panama, Kolombia, Haiti, dan Meksiko, yang membawa kekacauan. Formulasi tugas baru &rsquo;&rsquo;memberi dukungan&rsquo;&rsquo; bermakna aktif, karena bukan lagi berdasar permintaan. Daftar panjang di perubahan pasal 47 untuk OMSP akan membawa TNI berdwifungsi ria, sehingga banyaknya prajurit non-job hanya alasan untuk pintu masuk amandemen. Juga, keinginan untuk bisa meminta langsung belanja militer dengan Menkeu (pasal 66 dan 67), tidak di bawah koordinasi Kemenhan, akan menciptakan inefisiensi dan bad governance. Sebab, kontrol demokrasi institusi sipil melemah. Mengapa Sekarang? Kalangan masyarakat sipil banyak yang terkejut, namun penulis tidak. Sebab, dalam seminar di Bangkok bersama DCAF (Democratic Control for Armed Forces) tahun 2016, bersama Letjen Agus Widjojo gubernur Lemhannas yang pro supremasi sipil, bersama Andi Wijayanto yang kini menggantikannya, penulis sudah mengingatkan itu. Reformasi sektor keamanan belum selesai lantaran beberapa agenda belum diselesaikan, terutama UU Peradilan Militer dan UU Pelibatan Tentara. Pasal 65 membolehkan prajurit pelanggar pidana tidak dibawa ke peradilan umum. Buat pendukung dwifungsi, ini saat yang tepat untuk amandemen UU TNI yang telah membatasi ruang gerak mereka. DPR dengan koalisi besar 2019&ndash;2024 sedang senyap, jika tidak ingin dikatakan tidur, tanpa back-up institusi riset yang bisa memberi alarming. Saat kritis menjelang pemilu legislatif dan presiden adalah peluang untuk mentransaksikan dukungan dengan para caleg dan capres. Ini akan memperburuk kondisi democratic backsliding (Bermeo, 2016), democratic decline dan democratic deficit (Rice, 2015), democratic regression (Aspinall and Warburton, 2013), serta illiberal democracy (Diamond, 2015). Disadari atau tidak, bersama perkembangan kontraproduktif lainnya, pemerintahan Jokowi kedua ini membawa Indonesia menuju otokrasi. Sudah tidak relevan membicarakan konsolidasi demokratis. Namun, Indonesia bisa terhindar dari otokrasi jika TNI hanya menjadi alat pertahanan, yang menjadikannya profesional, bukan sebagai profiteers atau praetorians. Orang berseragam dan bersenjata, dengan monopoli penggunaan kekerasan yang diberikan negara, tidak boleh berpolitik. Cukup itu menjadi catatan sejarah, jangan dipraktikkan kembali dalam politik sehari-hari. Mau ke mana Indonesia? Meniru Sudan kah, yang chaos akibat pertarungan militer? Ataukah menuju konsolidasi demokratis? Pembuatan postur dengan strategic defence review yang objektif harus dibuat. Persepsi hybrid war dalam perang 4.0, seperti di Ukraina, tidak butuh kekuatan besar. Karakter perang siber dan kecerdasan buatan (AI) akan menggantikan peran dominan prajurit. Komponen cadangan yang besar, yang dapat disalahgunakan penguasa otokrat seperti Hitler, tidak diperlukan. Revisi hanya boleh untuk perpanjangan usia pension. Sehingga kalau sudah jadi menteri, jangan bilang &rsquo;&rsquo;saya sebagai prajurit&rsquo;&rsquo; lagi untuk meredam pengkritiknya. Revisi pun harus melalui mekanisme deliberasi normal, dan bukan omnibus law. Yang harus didorong adalah sipilisasi di Kemenhan, BIN, BNPB, BSSN, dan lain-lain. Militer bukanlah makhluk super. Menhan eks militer pun bisa melakukan blunder di Shangri-La Dialogue dan beli alutsista bekas. Titik balik harus dicegah dengan tetap menjaga relasi sipil-militer dalam koridor kontrol demokrasi. Sejarah mengingatkan, saat Hatta mau rasionalisasi tentara, mereka ditentang pimpinan militer. Terhitung dua kali militer mengarahkan moncong meriam ke istana. Di era reformasi, TNI resisten terhadap Gus Dur yang berkonflik dengan wakilnya. Duet kekuatan ultranasionalis, PDIP dan TNI, telah mendorong pengerahan tentara dan tank ke Monas. Publik harus waspada terhadap upaya TNI merangkak keluar barak. Kudeta militer di Turki dan Thailand, serta merajalelanya junta Myanmar, adalah bukti empiris terkini.&nbsp;(*) <hr /> *) POLTAK PARTOGI NAINGGOLAN,&nbsp;Poltak Partogi Nainggolan (Peneliti Tata Kelola dan Konflik BRIN)

Rencana 15 pasal yang akan diamandemen, cukup untuk membawa TNI kembali berdwifungsi, keluar dari kontrol supremasi sipil.

Revisi UU TNI dan Kemunduran Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/POLTAK-PARTOGI-NAINGGOLAN-1785953208.png" alt="POLTAK PARTOGI NAINGGOLAN" width="100%">
<figcaption>POLTAK PARTOGI NAINGGOLAN</figcaption>
</figure> PERKEMBANGAN&nbsp;situasi di Papua makin mengundang perhatian publik. Tidak hanya karena aksi penyanderaan pilot Susi Air asal Selandia Baru. Namun juga aktivitas kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang kian agresif dan meminta lebih banyak korban tidak berdosa. Aparat keamanan dari Polri dan TNI, bahkan dari satuan-satuan khusus seperti Raider Kostrad dan Sandi Yudha Kopassus, rawan menjadi korban serangan bersenjata kelompok separatis. Perkembangan situasi ini menimbulkan pertanyaan: apakah kemampuan KKB meningkat? Atau aparat keamanan yang kinerjanya di lapangan terus mengalami kemerosotan dan di bawah standar? Sementara latihan mereka begitu hebat, dengan tingkat kesulitan dan risiko tinggi, terutama untuk bisa lolos perekrutan dan mendaatkan kualifikasi satuan khusus. Banyak yang bisa dievaluasi terkait kinerja mereka dalam merespons konflik skala rendah, yang berurusan dengan sipil nonkombatan, terutama orang tua, perempuan, dan anak-anak. Kebocoran Informasi Muncul keheranan mengapa pasukan TNI yang dilengkapi alutsista memadai dalam melakukan pengintaian rutin sering menjadi korban KKB? Kasus terjadi tidak sekali, tetapi berulang. Ini di luar serbuan mereka yang mengklaim dirinya sebagai kelompok separatis Orang Asli Papua, yang dilancarkan ke pos-pos TNI yang menjaga fasilitas publik seperti puskesmas, menara telekomunikasi, dan objek vital lain di wilayah pedalaman. Secara realistis, kapasitas dan kecakapan KKB sendiri dalam melancarkan perang generasi keempat dengan mengandalkan teknologi siber belum canggih dan sehebat TNI. Ketika tiba-tiba terjadi aksi penghadangan atau serangan dadakan di lapangan, tanpa sebelumnya dapat diantisipasi aparat keamanan, bisa dipastikan telah terjadi kebocoran informasi. Ini bisa diperhatikan ketika Kepala Binda Papua Brigjen TNI Putu Dani Nugraha Karya pada 25 April 2021 memimpin pengintaian di Beoga, Puncak Jaya, lalu menjadi sasaran empuk penembak runduk KKB dan tewas seketika. Dugaan terjadinya kebocoran informasi sangat kuat karena sistem informasi TNI sudah tidak aman lagi dan rawan disadap musuh, pihak separatis Papua. Ini beralasan karena kasus penghadangan berulang, termasuk ke satuan tempur yang bertugas melakukan pencarian dan penyisiran ke wilayah operasi KKB dan lokasi penyembunyian pilot Susi Air yang disandera, yang berpindah-pindah. Langkah awal yang diperlukan adalah melakukan koreksi atas kebocoran sistem informasi di seluruh polda dan kodam di kelima provinsi Papua. Baik di markas komando tempat penyusunan strategi maupun terhadap model dan praktik komunikasi yang telah dijalankan. Investigasi internal lewat intelijen masing-masing institusi harus dilaksanakan untuk memastikan sumber kebocoran rencana dan gelar operasi yang telah terjadi selama ini. Koreksi Kebijakan Muncul pertanyaan lain menyusul kegagalan aparat keamanan mengeliminasi kekuatan KKB, termasuk yang di hutan-hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau. Padahal, pasukan elite TNI memiliki unit perang khusus untuk matra itu. Kalaupun memiliki kesulitan dalam menguasai medan, bukankah perangkat nirawak (drone) dan kecerdasan buatan (AI) bisa digunakan, selain dapat mengurangi risiko korban? Ke mana perangkat perang generasi keempat ini? Bukankah di awal kampanye Pilpres 2014 Presiden Jokowi menjanjikan pemakaian perangkat perang modern ini di wilayah-wilayah yang sulit diawasi? Harus dievaluasi, sudahkah tepat pengerahan satuan dalam jumlah besar, terutama teritorial, untuk mengejar KKB? Juga dipertanyakan, apakah untuk mengejar gerilyawan KKB, bersandar pada operasi satuan raider? Ke mana itu unit counter-insurgency Kopassus, yang para komandannya dilatih di Amerika Serikat (AS)? Bukankah untuk mengatasi perang gerilya dan konflik skala rendah, Indonesia ahlinya, mengingat pengalaman dalam perang kemerdekaan dan mengatasi berbagai konflik daerah? Vietnam yang menggelar perang gerilya dan menaklukkan adikuasa AS pun belajar perang gerilya dari buku yang ditulis Jenderal A.H. Nasution. Sungguh aneh tentu, Indonesia yang melahirkan doktrin perang gerilya tidak berdaya menghalau gerilyawan KKB di hutan dan pegunungan, yang dulu menjadi basis perlawanan Indonesia melawan Belanda. Sementara hutan Papua yang masih perawan di dasawarsa 1960 sudah dirambah pasukan Benny Moerdani dan Sintong Panjaitan. Mengapa juga terdapat kecenderungan korban di pihak aparat semakin besar, sedangkan KKB kian nihil, sebagaimana yang terjadi dalam serangan penghadangan KKB terhadap TNI pada 15 April 2023? Akibatnya, 5 tewas, 4 hilang, dibawa lari ke hutan oleh KKB dan sisanya mengalami luka-luka atau dalam kondisi selamat. Perkembangan geopolitik global akan membawa implikasi bagi situasi di Papua. Running text CNN pada 27 April 2023, yang mengungkap bahwa Presiden Biden mau ke PNG, cukup mengejutkan, mengenai relevansinya dengan kepentingan AS. Terlebih lagi debat panas yang cukup panjang, yang telah berlangsung di sidang Majelis Tinggi Inggris, yang menyerukan PBB untuk segera melakukan intervensi politik. Setuju atau tidak, ini menunjukkan sukses diplomasi internasional kelompok separatis Papua untuk menyudutkan Indonesia. Sebaliknya, sejalan dengan perkembangan geopolitik internasional yang kian berpihak kepadanya, KKB akan makin aktif di panggung internasional dengan gelar kombinasi strategi diplomasi dan aksi terbaru mereka di lapangan. Pemerintah, khususnya para diplomat Kemenlu, seharusnya dapat membaca perkembangan yang telah dan akan terjadi, dan jangan bersikap pasif terus. Sebab, pertaruhannya akan kian besar terhadap masa depan Papua.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;POLTAK PARTOGI NAINGGOLAN,&nbsp;Peneliti tata kelola dan konflik di BRIN

Perkembangan situasi di Papua makin mengundang perhatian publik. Tidak hanya karena aksi penyanderaan pilot Susi Air asal Selandia Baru.

Respons Aparat terhadap KKB