<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/pabrik-motor-393974924.jpg" alt="ILUSTRASI. Para pekerja pabrik TDI sedang melakukan perakitan (assembling) motor listrik di pabrik Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/9)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Para pekerja pabrik TDI sedang melakukan perakitan (assembling) motor listrik di pabrik Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/9).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Buruknya kondisi udara DKI Jakarta akibat polusi, telah menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi. Peralihan penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik, dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan polusi udara.</p> <p>PT Terang Dunia Internusa (United Bike) selaku produsen sepeda dan kendaraan roda dua listrik terbesar di Indonesia berkomitmen&nbsp;mendukung pemerintah dan inisiatif pribadi masyarakat untuk menekan polusi udara melalui penggunaan kendaraan listrik. Presiden Direktur Terang Dunia Internusa Stephen Mulyadi mengatakan, pihaknya terus berupaya mengembangkan dan membangun motor listrik ramah lingkungan sebagai alternatif motor berbasis <em>internal combustion engine</em> (ICE).</p> <p>Upaya itu dilakukan oleh United Bike sembari berinvestasi dalam aspek riset dan pengembangan, pemasaran, serta infrastruktur.&nbsp;"Kami memiliki visi merevolusi industri transportasi dengan menyediakan kendaraan roda dua baik listrik maupun pedal ramah lingkungan, efisien, dan terjangkau kepada dunia," jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/10).</p> <p>Di produk sepeda listrik (e-vehicle dan e-series), emiten bursa dengan kode <em>ticker</em> BIKE itu memiliki produk yang meliputi E-MTB, E-Gravel, E-Moped, City, dan Folding. Selanjutnya, untuk sepeda motor listrik (EV-motorcycles), United Bike memiliki produk seperti MX-1200, T-1800, TX-1800, dan TX-3000.</p> <p>Mulyadi mengatakan, United E-Motor memiliki kualitas, kinerja, dan keterjangkauan yang lebih baik dari produk sejenis. Alhasil, produk-produk motor listrik perseroan menawarkan proposisi nilai yang lebih baik.</p> <p>Dia menjelaskan bahwa sebagian besar komponen yang digunakan oleh United E-Motor berasal dari domestik. Oleh karena itu, biaya material yang dikeluarkan lebih rendah dan ketersediaan yang lebih terjamin sejalan dengan jaringan kemitraan perseroan.</p> <p>TDI memiliki empat tipe motor listrik yakni MX-1200, T-1800, TX-1800, dan TX-3000. Produk-produk tersebut memiliki sederet keunggulan dibandingkan dengan produk setipe mulai dari TKDN di atas 40 persen, jarak tempuh maksimal yang lebih jauh, hingga garansi baterai yang mencapai 3 tahun.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/united-emotor-1405229191.jpg" alt="TDI berencana menambah fasilitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar motor listrik, Kamis (21/9). Saat ini, TDI Plant yang berlokasi di Citeureup baru mampu memproduksi 250 ribu motor listrik." width="100%">
<figcaption>TDI berencana menambah fasilitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar motor listrik, Kamis (21/9). Saat ini, TDI Plant yang berlokasi di Citeureup baru mampu memproduksi 250 ribu motor listrik.</figcaption>
</figure> <p><strong>Kualitas udara memburuk</strong></p> <p>Sebagai informasi, data terbaru dari laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menyebutkan kualitas udara di DKI Jakarta menembus angka 196 pada Minggu (1/10). Level kualitas udara tersebut membuat DKI Jakarta menempati posisi terburuk dibandingkan dengan beberapa kota besar lain di Jawa seperti Bandung, Semarang, Solo, Malang, dan Jogjakarta.</p> <p>Buruknya kualitas udara DKI Jakarta telah menjadi perhatian utama pemerintah. Sejumlah langkah dan kebijakan pun disiapkan oleh pemerintah untuk menekan polusi udara di DKI Jakarta. Salah satunya dengan mengidentifikasikan sumber dari polusi tersebut.</p> <p class="class-paragraph">Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam Rapat Terbatas Kabinet di Istana Negara, memaparkan bahwa sektor transportasi merupakan pengguna bahan bakar paling besar di Jakarta.</p> <p>Berdasarkan data yang dihimpun oleh KLHK, sektor transportasi berkontribusi sebesar 44 persen dari penggunaan bahan bakar di Jakarta, diikuti industri energi 31 persen, lalu manufaktur industri 10 persen, sektor perumahan 14 persen, dan komersial 1 persen.</p> <p>Sementara itu, dari sisi penghasil emisi karbon monoksida (CO), kontribusi terbesar berasal dari sektor transportasi sebesar 96,36 persen atau 28.317 ton per tahun, disusul pembangkit listrik 1,76 persen atau 5.252 ton per tahun dan industri 1,25&nbsp;persen mencapai 3.738 ton per tahun.</p> <p><strong>Sepeda motor polutan terbesar</strong></p> <p>Sepeda motor merupakan penghasil beban pencemaran per penumpang paling tinggi dibanding mobil pribadi bensin, mobil pribadi solar, mobil penumpang, dan bus. "Penyebab utama pencemaran kualitas udara [di DKI Jakarta] adalah kendaraan bermotor," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, dalam rapat tersebut.</p> <p>Tingginya porsi beban pencemaran dari sepeda motor berbahan bakar fosil di DKI Jakarta tersebut selaras dengan besarnya jumlah moda transportasi tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah sepeda motor di DKI Jakarta pada 2022 mencapai 17,30 juta unit, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 16,71 juta unit.</p> <p>Total jumlah sepeda motor tersebut memiliki porsi lebih dari 75 persen dari total kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Untuk itu, peralihan pengunaan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil ke kendaraan berbahan bakar listrik menjadi penting untuk dilakukan.</p> <p>Climate Transparency menyatakan elektrifikasi sektor transportasi dengan pangsa energi terbarukan yang tinggi di sektor ketenagalistrikan diperlukan untuk mengurangi emisi. Dengan demikian, angkutan penumpang dan barang perlu didekarbonisasi agar tetap berada dalam batas kenaikan suhu 1,5 derajat celcius yang disepakati dalam Paris Agreement.</p> <p>Apalagi berdasarkan riset internal dari PT PLN (Persero), emisi karbon 1 liter BBM setara dengan 2,4 kilogram (kg) CO2e, sedangkan 1,2 kWh listrik emisinya setara 1,02 kg CO2e. Sebagai gambaran, 1 liter bahan bakar minyak (BBM) setara dengan 1,2 kilowatt hour (kWh) listrik.</p> <p>Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun mengamini pentingnya peran kendaraan listrik untuk menekan produksi polusi di Indonesia. Dia pun mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik.</p> <p>"Kami mengajak masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik. Kalau penggunaannya menjadi masif, diharapkan dapat menurunkan polusi yang terjadi di kota-kota besar," ujar Budi.</p>

Upaya itu dilakukan oleh United Bike sembari berinvestasi dalam aspek riset dan pengembangan, pemasaran, serta infrastruktur.

Sepeda Motor Listrik jadi Solusi Tekan Polusi DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/Mist-Generator-PLN-2051797847.jpeg" alt="Mist generator yang dipakai tersebut memiliki kapasitas spraying 10 liter per menit. Dengan daya tampung 300 liter, mist generator yang digunakan PLN mampu beroperasi 24 jam." width="100%">
<figcaption>Mist generator yang dipakai tersebut memiliki kapasitas spraying 10 liter per menit. Dengan daya tampung 300 liter, mist generator yang digunakan PLN mampu beroperasi 24 jam.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - PT PLN (Persero) memasang&nbsp;<em>mist generator</em>&nbsp;(alat semburan air) di kantor pusatnya di Jakarta, yang dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mendukung upaya pemerintah menekan polusi udara. EVP Komunikasi Korporat dan TJSL Gregorius Adi Trianto menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan PLN untuk bisa menjaga kinerja operasional perusahaan lebih ramah lingkungan.<br /><br />Mulai dari penerapan teknologi tinggi yang mampu menekan emisi di sektor pembangkitan, penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas dan operasional, serta efisiensi energi di lingkungan kerja. "Kami mendukung segala upaya pemerintah dalam membuat udara Jakarta yang lebih baik. Berbagai langkah strategis telah kami lakukan dari sisi operasional. Kami juga memasang&nbsp;<em>mist generator</em>&nbsp;buatan BRIN di lantai 16 Kantor Pusat PLN untuk bisa mengurangi polusi udara," kata Gregorius, Senin (4/9).<br /><br />PLN menginformasikan khusus untuk&nbsp;<em>mist generator</em>&nbsp;yang dipakai tersebut memiliki kapasitas&nbsp;<em>spraying</em>&nbsp;10 liter per menit. Dengan daya tampung 300 liter,&nbsp;<em>mist generator</em>&nbsp;yang digunakan PLN mampu beroperasi 24 jam dan bisa mengurangi polusi dengan signifikan.<br /><br />Alat itu tidak hanya akan dipasang di Kantor Pusat PLN, tetapi juga kantor PLN lainnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. "Kolaborasi antara pemerintah dan PLN ini mencerminkan upaya konkret dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan polusi udara. Hasil dari upaya ini akan memberi peluang untuk mendapatkan data yang akurat serta mengembangkan solusi lingkungan bersih dan sehat," ujar Gregorius.<br /><br />Sebelumnya,&nbsp;<em>mist generator</em>&nbsp;tersebut telah dilakukan uji coba. Perekayasa Ahli Utama Riset BMKG Tri Handoko Seto mengatakan. hasilnya alat itu dapat mengurangi konsentrasi PM 2,5 secara lokal.</p> <p>Penggunaan&nbsp;<em>mist generator</em>&nbsp;tersebut juga lebih cepat dan efisien dalam menurunkan kadar PM 2,5 dibandingkan dengan penggunaan&nbsp;<em>water spray-nozzle fire&nbsp;</em>yang memerlukan lebih banyak air dan tenaga/pompa.<br /><br />"Hasil uji coba menunjukkan bahwa&nbsp;<em>mist generator</em>&nbsp;efektif untuk menurunkan konsentrasi polutan dari angka kisaran 100 turun menjadi kisaran 50," ungkap Tri. Tri mengatakan, keunggulan&nbsp;<em>mist generator</em>&nbsp;ialah mampu menghasilkan semburan air dengan ukuran yang halus untuk mengikat polutan agar meluruh ke permukaan tanah.</p>

"Kami mendukung segala upaya pemerintah dalam membuat udara Jakarta yang lebih baik," kata Gregorius Adi Trianto.

Kurangi Polusi Udara, PLN Pasang Mist Generator Buatan BRIN

<p style="font-weight: 400;"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/Polusi-Udara-Dery-Ridwansah-1-650775370.jpg" alt="Polusi udara dilihat dari ketinggian gedung di Kawasan Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Polusi udara dilihat dari ketinggian gedung di Kawasan Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2023).</figcaption>
</figure> </p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pada 29 Agustus 2023, University of Chicago's Energy Policy Institute mengeluarkan hasil penelitian Air Quality Life Index (AQLI) study untuk India dan sekitarnya. Hasilnya, polusi ternyata berdampak pada usia harapan hidup warga India.</p> <p style="font-weight: 400;">Penelitian AQLI ini, kata Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Prof Tjandra Yoga Aditama, menganalisa dampak polusi pada usia harapan hidup (<em>life expectancy</em>) di sana dengan menggunakan data tahun 2021. Di mana pada tahun itu, kadar rata-rata tahunan (<em>yearly average</em>) PM2.5 di New Delhi adalah 126.5 g/m3.</p> <p style="font-weight: 400;">Artinya, lebih besar 25 kali dari batas rekomendasi WHO yang 5 g/m3. "Angka bahan partikulat juga tercatat tinggi di New Delhi pada tahun 2021 itu," ungkapnya dalam keterangannya,&nbsp;Jumat (1/9).</p> <p style="font-weight: 400;">Tingginya kadar polusi udara 2021 itu ternyata memberi dampak penurunan rentang usia (<em>lifespan</em>) penduduk New Delhi. Angkanya pun cukup mencengangkan, yakni lebih pendek 11,9 tahun, jika menggunakan batas aman menurut WHO.</p> <p style="font-weight: 400;">Sementara, analisa lain dengan menggunakan data standar polusi nasional India, maka penduduk New Delhi dapat kehilangan usia harapan hidup selama 8,5 tahun. "Penelitian ini juga menyajikan kesimpulan bahwa polusi bahan partikulat merupakan risiko terbesar yang mengancam kesehatan di India, bahkan melebihi dampak penyakit kardiovaskuler dan malnutrisi maternal dalam hal penurunan angka usia harapan hidup," jelas Direktur Pascasarjana Universitas YARSI tersebut.</p> <p style="font-weight: 400;">Secara rata-rata, maka penduduk India kehilangan 5,3 tahun usia harapan hidupnya akibat polusi partikel. Sementara, angka kehilangan usia harapan hidup akibat penyakit kardiovaskuler adalah 4,5 tahun dan akibat malnutrisi maternal dan bayi adalah 1,8 tahun</p> <p style="font-weight: 400;">Hasil penelitian ini turut menunjukkan bahwa sekitar 67,4 persen penduduk India hidup dalam lingkungan polusi udara yang melebihi standar kualitas udara yang ditetapkan pemerintah setempat. Yaitu sebesar 40 &mu;g/m3.</p> <p style="font-weight: 400;">"Laporan penelitian ini juga menunjukkan bahwa di kawasan Asia Selatan partikel polusi meningkat 9,7 persen pada kurun waktu 2013 sampai 2021. Di India peningkatan kadar PM2,5 adalah 9,5 persen, di Pakistan 8,8 persen dan di Bangladesh juga naik sebesar 12,4 persen," paparnya.</p> <p style="font-weight: 400;">Adanya penelitian ini, membuat Mantan Direktur WHO Asia Tenggara itu turut mendorong pemerintah melakukan hal serupa. Mengingat, saat ini, masyarakat masih harus terus bergelut dengan polusi udara. Terutama, di wilayah Jakarta dan sekitarnya.</p> <p style="font-weight: 400;">"Maka akan baik kalau juga dilakukan penelitian Air Quality Life Index di negara kita, sehingga kita tahu pasti ada tidaknya dampak polusi udara pada usia harapan hidup kita bersama," tuturnya. Penelitian perlu dilakukan dan dimulai sejak sekarang. Dengan begitu, akan didapat data ilmiah yang valid dan dapat dipercaya.</p>

Angkanya pun cukup mencengangkan, yakni lebih pendek 11,9 tahun, jika menggunakan batas aman menurut WHO.

Hasil Riset, Polusi Udara Perpendek Usia Harapan Hidup Penduduk India 8 hingga 11 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/ingrid-edukasi-polusi-2460187510.jpg" alt="Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Ingrid Kansil mengedukasi warga berbagai cara menekan polusi udara." width="100%">
<figcaption>Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Ingrid Kansil mengedukasi warga berbagai cara menekan polusi udara.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Ingrid Kansil membuat gerakan moral bebas polusi udara. Instrumen yang ia lakukan dengan menanam pohon, membagikan bibit tanaman, dan memberi edukasi ke warga.</p> <p>Ingrid menilai, pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting menjaga lingkungan terbebas dari polusi udara. "Karena itu saya membuat gerakan moral, berupa tanam pohon, pembagian bibit, dan mengedukasi masyarakat," ujarnya&nbsp;dalam keterangan tertulis,&nbsp;Kamis (31/8).</p> <p>Paras cantiknya, tak membuat Ingrid takut berkotor-kotoran. Ia bersama kader Partai Demokrat, tokoh masyarakat Kota Depok, dan warga Kelurahan Ratu Jaya menanam sejumlah pohon, serta membagikan tempat sampah.</p> <p>Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) ini juga membagikan 500 tanaman Sensivera di sekitar Jalan Pancoran Mas sebagai simbol udara yang sehat. Mengingat, tanaman ini dapat menyaring polutan negatif di udara.</p> <p>"Sudah lima hari terakhir, Kota Depok menjadi kota dengan polusi paling buruk berdasarkan data dari IQAir," kata Ingrid.</p> <p>Menurut caleg&nbsp;DPR RI Dapil Jabar VI ini, salah satu cara menjaga udara tetap normal adalah dengan memilih kendaraan yang ramah lingkungan, khususnya yang berbasis listrik karena rendah emisi. Selain itu mobilitas bisa juga dilakukan dengan berjalan kaki untuk jarak dekat, ataupun bersepeda.</p> <p>"Jika terpaksa menggunakan kendaraan pribadi, masyarakat harus memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan optimal. Pastikan kendaraan berada dalam kondisi baik dan rutin diperiksa agar emisi gas buangnya tetap rendah," pesan Ingrid.</p> <p>Selain itu, masyarakat juga harus meninggalkan kebiasaan lama, yakni membakar sampah. Sebab, aktivitas ini dapat menghasilkan polutan berbahaya.</p> <p>Untuk pemerintah, Ingrid meminta Kabinet Indonesia Maju segera menangani persoalan ini dengan serius. Caranya, dengan menerbitkan regulasi terkait emisi polutan udara dan perlindungan lingkungan. Termasuk aturan untuk industri, kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan sektor lain yang berkontribusi terhadap polusi udara.</p> <p>"Pemerintah wajib mengawasi dan melaksanakan penegakan hukum dari regulasi yang telah terbentuk. Pemerintah harus memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa masyarakat, pengembang, maupun pihak terkait mau menaati peraturan dan kebijakan yang ada," pinta Ingrid.</p> <p>Selain dalam bentuk regulasi, Ingrid menilai Pemerintah harus menggalakkan edukasi ke publik tentang dampak polusi udara. Baik dengan turun langsung ke lapangan maupun melalui berbagai media.</p> <p>"Yang tak kalah pentingnya, Pemerintah perlu mendorong inovasi dan kolaborasi bersama negara lain guna bertukar informasi dan solusi penanganan masalah polusi udara," pungkasnya.</p>

Masyarakat juga harus meninggalkan kebiasaan lama, yakni membakar sampah. Sebab, aktivitas ini dapat menghasilkan polutan berbahaya.

Edukasi Kurangi Polusi Udara, Ingrid Ajak Warga Tanam Pohon dan Pakai Transportasi Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/JKT-1-PASIEN-ISPA-MENINGKAT-AKIBAT-POLUSI-UDARA-FED-8JPG-1484855156.jpg" alt="Dokter di Puskesmas Cilincing, Jakarta Utara, pada Selasa (22/8/2023), memeriksa pasien ISPA akibat polusi udara di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Dokter di Puskesmas Cilincing, Jakarta Utara, pada Selasa (22/8/2023), memeriksa pasien ISPA akibat polusi udara di Jakarta</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Plt Kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan bahwa kasus ISPA yang menjangkiti balita di ibu kota mencapai 41 ribu kasus. Banyaknya kasus ini merupakan dampak dari&nbsp;polusi udara yang makin mengkhawatirkan belakangan ini.</p> <div dir="auto">"Balita, kenaikan itu Juni-Juli masih sama 41 ribu," katanya kepada wartawan, Selasa (29/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ani menuturkan, jumlah kasus ISPA mencapai 156.000 kasus, dimana 41.000 diantaranya diidap oleh balita.&nbsp;Pada&nbsp;Agustus saja, lanjutnya, masih dalam pendataan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski total kasus ISPA sudah ada di angka puluhan ribu dalam satu bulan untuk balita, ia mengatakan bahwa jumlah itu masih terbilang terkendali. "Kalau kita mah terhadap ISPA dari dulu udah siap ya, dari sejak Covid dulu kita udah ada klinik poli sendiri, sampai sekarang poli dipermanenkan," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi di setiap Puskesmas itu ada poli ISPA. Mereka begitu batuk pilek masuknya langsung ke situ, siap temen-temen kalau terkait pelayanan kesehatan," pungkas Ani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa ada kenaikan kasus ISPA terhadap balita di Jakarta seiring polusi udara yang tak juga semakin membaik belakangan ini sejak memasuki bulan kemarau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data yang dimilikinya, Heru mengatakan kenaikan ISPA mencapai 24-31 persen. "ISPA ada kenaikan sedikit, 24-31 persen khususnya balita," katanya kepada wartawan, Selasa (29/8).</div>

Ani Ruspitawati menuturkan, jumlah kasus ISPA mencapai 156.000 kasus, dimana 41.000 diantaranya diidap oleh balita.

Dalam Sebulan, 41.000 Balita di DKI Terserang ISPA Dampak Polusi Udara Buruk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/JKT-1-PASIEN-ISPA-MENINGKAT-AKIBAT-POLUSI-UDARA-FED-9JPG-3139762704.jpg" alt="Dokter memeriksa pasien ISPA/ Batuk akibat polusi udara di Puskesmas Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (22/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Dokter memeriksa pasien ISPA/ Batuk akibat polusi udara di Puskesmas Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (22/8/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komite Penanggulangan Penyakit Pernapasan dan Dampak Polusi Udara, Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P (K), FISR, FAPSR., menyatakan bahwa polusi udara berkontribusi terhadap peningkatan kasus ISPA dan Pneumonia di wilayah DKI Jakarta. Hal itu diambil berdasarkan survei Bappenas tahun 2022 pada periode hampir 10 tahun setelah dilakukan riset.</p> <div dir="auto">Hasil survei lainnya seperti Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) di tahun 2019, kata dr. Agus, menyebutkan penyakit pernapasan termasuk 10 penyakit terbanyak di Indonesia.&nbsp;Sedangkan polusi udara merupakan faktor tertinggi kelima penyebab kematian di Indonesia setelah hipertensi, gula darah, merokok dan obesitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas dasar&nbsp;itu, dia menyarankan orang yang pernah terkena penyakit pernapasan dan kelompok rentan untuk lebih berhati-hati dalam kondisi udara yang tidak sehat seperti saat ini. Kelompok rentan yang dimaksud diantaranya yaitu anak-anak, ibu hamil, orang dengan komorbid, dan&nbsp;lanjut usia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berbagai riset yang ada menyebut infeksi sekunder terhadap penyakit respirasi biasanya lebih tidak baik daripada infeksi yang pertama," ujarnya kepada wartawan, Senin (28/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012884892/perlu-ada-kajian-heru-budi-putuskan-ganjil-genap-belum-akan-diberlakukan-24-jam">Perlu Ada Kajian, Heru Budi Putuskan Ganjil-Genap Belum akan Diberlakukan 24 Jam</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu, cegah jangan sampai terjadi terutama pada empat kelompok risiko tinggi sehingga kalau aktivitas di luar ruangan pakai masker," imbuh dr. Agus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan bahwa penerapan gaya hidup sehat wajib dilakukan bagi kelompok-kelompok rentan tersebut agar tidak mengalami dampak buruk dari polusi udara, caranya adalah dengan menerapkan 6M dan 1S.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun 6M dan 1S itu adalah memeriksa kualitas udara melalui aplikasi atau website; Mengurangi aktivitas luar ruangan dan menutup ventilasi rumah/kantor/sekolah/tempat umum di saat polusi udara tinggi; Menggunakan penjernih udara dalam ruangan; Menghindari sumber polusi dan asap rokok; Menggunakan masker saat polusi udara tinggi; Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan Segera konsultasi daring/luring dengan tenaga kesehatan jika muncul keluhan pernapasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/012880626/soal-polusi-dan-ispa-menkes-berharap-ada-kerja-sama-banyak-pihak-dari-hulu-ke-hilir">Soal Polusi dan ISPA, Menkes Berharap Ada Kerja Sama Banyak Pihak dari Hulu ke Hilir</a></strong></div>

dr. Agus mengatakan, polusi udara berkontribusi terhadap peningkatan kasus ISPA dan Pneumonia di wilayah DKI Jakarta.

Polusi Udara Salah Satu Penyebab Kematian Tertinggi, Kelompok Rentan Harus Lebih Waspada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Perluasan-Ganjil-Genap-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Sejumlah kendaraan melintasi kamera E-TLE yang terpasang di Kawasan Ganjil-Genap (Gage) baru di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (6/6/2022)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan melintasi kamera E-TLE yang terpasang di Kawasan Ganjil-Genap (Gage) baru di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (6/6/2022).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tingginya polusi di DKI Jakarta memunculkan wacana penerapan ganjil genap menjadi 24 jam. Hal itu guna menekan angka emisi kendaraan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Doni Hermawan menyebut, wacana tersebut perlu dibahas terlebih dahulu. "Itu harus didiskusikan," ujarnya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (25/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Kapolres Cianjur ini mengatakan, dalam membuat kebijakan tidak bisa sembarangan. Perlu ada kajian, diskusi, dan uji coba terlebih dahulu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena, setiap kebijakan tidak bisa langsung, dengan wacana langsung direalisasi. Perlu ada pengkajian, perlu ada diskusi, kita uji coba seperti itu," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu ada pengkajian, diskusi, kita uji coba. Jadi, tidak serta-merta setiap wacana kemudian diaplikasikan," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, uji coba&nbsp;tilang&nbsp;uji emisi&nbsp;untuk kendaraan bermotor di Jakarta mulai diberlakukan besok, Jumat (25/8). Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, sanksi yang diterapkan maksimal adalah dena sebesar Rp 500 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk sepeda motor Rp 250 ribu, roda empat Rp 500 ribu tilangnya. Denda maksimal," katanya kepada wartawan, Kamis (25/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tanggal 26 (Agustus) besok itu sudah mulai dilakukan," tambah Latif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah penilangan terhadap kendaraan bermotor yang tak uji atau tak lulus&nbsp;uji emisi&nbsp;ini, ia mengatakan adalah sebagai langkah untuk mengatasi polisi udara di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satunya adalah dengan transportasi yang sesuai dengan ketentuan, khususnya yaitu mengenai emisi gas buang," ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah tahapan-tahapan ini tentunya yang akan kita lakukan dari nanti sosialisasi, teguran, sampai dengan mungkin penilangan," tandas Latif.</div>

"Perlu ada pengkajian, diskusi, kita uji coba. Jadi, tidak serta-merta setiap wacana kemudian diaplikasikan," kata Doni.

Soal Wacana Ganjil Genap Diterapkan 24 Jam, Polda Metro Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/ASN-JAWA-POS-40824724.jpg" alt="Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemberlakuan <em>work from home</em> (WFH) untuk sebagian ASN DKI Jakarta mulai hari ini diterapkan. Namun, hal itu tak berlaku bagi karyawan swasta. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa itu merupakan kebijakan masing-masing perusahaan.</p> <div dir="auto">Padahal, banyak juga pekerja yang bisa melakukan WFH, tetapi karena tak diwajibkan pemerintah maka mereka tetap bekerja seperti biasa. Seperti yang terjadi pada Yusuf Shabran, 26, misalnya. Ia bekerja sebagai penulis konten di salah satu perusahaan kesehatan di Jakarta Pusat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan bahwa sebetulnya bisa saja melakukan pekerjaannya secara <em>remote</em> dan dilakukan di mana saja. Namun, karena peraturan perusahaan mengharuskannya langsung mengerjakan di kantor, maka ia hanya bisa menurut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai pekerja kreatif yang bergerak di bidang kepenulisan, pekerjaan kayak gini sebenarnya bisa di WFH," kata Yusuf kepada <em>JawaPos.com,</em> Senin (21/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau dibilang mau, ya, aku mau banget (WFH)," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan pemberlakuan WFH, Yusuf beranggapan bahwa segalanya menjadi lebih efisien.&nbsp;"Selain menghemat ongkos, bisa buat nenangin pikiran, otak nggak kaku, ide jalan terus," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyadari bahwa tak semua jenis pekerjaan dapat menerapkan WFH. Namun, menurutnya banyak juga pekerjaan seperti dirinya yang dapat dilakukan di mana saja. Hal itu menurutnya perlu diperhatikan juga oleh pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan menguji coba Work From Home (WFH) bagi PNS yang tidak melakukan pelayanan secara langsung selama dua bulan mulai 21 Agustus-21 Oktober 2023. Uji coba WFH dan ini dilakukan sehubungan dengan isu polusi udara di Jakarta yang santer makin memburuk dan jelang pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menerangkan, pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, WFH ini tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (16/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya,&rdquo; sambungnya.</div>

"Selain menghemat ongkos, bisa buat nenangin pikiran, otak nggak kaku, ide jalan terus," ucap Yusuf Shabran.

WFH ASN DKI Mulai Hari ini, Pegawai Swasta juga Mau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/polusi-jakarta-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan bahwa sepeda motor masih menjadi penyumbang polusi udara terbesar di Jakarta dengan angka 45 persen. Dalam diskusi mengenai dampak BBM kualitas rendah bagi lingkungan yang diselenggarakan YLKI di Jakarta, Selasa (18/11), Ahmad menjelaskan posisi kedua ditempati oleh bus dengan 21 persen.<br /> <br /> Untuk truk menyumbang 18 persen dan mobil pribadi 14 persen, sisanya disumbangkan mobil diesel untuk berdampak polusi udara Jakarta. Ia mengatakan hal tersebut dikarenakan masih banyak motor yang menggunakan BBM ber-oktan rendah sehingga emisi gas buangnya masih buruk.<br /> <br /> Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta harga bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan lebih terjangkau masyarakat. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menjelaskan saat ini masih banyak BBM, yang digunakan masyarakat, belum ramah lingkungan.<br /> <br /> "Polusi udara masih tinggi, sebab banyak kendaraan masih mengonsumsi BBM yang memiliki oktan rendah, meski memang harga BBM jenis tersebut paling murah," katanya dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> YLKI juga mendorong pemerintah konsisten menjalankan regulasi bahan bakar minyak ramah lingkungan untuk kendaraan bermotor di Tanah Air yakni sesuai Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.<br /> <br /> Menurut dia, Indonesia sudah jauh tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lainnya dalam penggunaan BBM ramah lingkungan. Di Malaysia, jenis BBM terendah yang beredar adalah berangka oktan (RON) 95, sementara Indonesia masih beredar RON 88 yang tidak lulus Euro 1.<br /> <br /> Dalam kesempatan yang sama, pembicara lain Kepala Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Yunan Muzaffar mengatakan langkah pemerintah untuk fokus mengembangkan energi bersih bagi masyarakat sudah terimplementasi dalam program biodiesel B30.<br /> <br /> Selain untuk mengurangi emisi gas buang dengan meminimalkan penggunaan energi fosil, lanjutnya, program B30 akan tercipta dampak yang signifikan di bidang ekonomi yaitu mengurangi impor BBM.

KPBB Sebut Sepeda Motor Penyumbang Polusi Terbesar di DKI Jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polusi di Jakarta

Berita Terkini